RSS

Arsip Kategori: KPU

Tragedy of the Commons 2009: Expecting the Unexpected


Dasar dari teori permainan (game theory) adalah teori pengambilan keputusan dan pengukuran ‘balik modal’, permainan dan format strategis atau runut, pemolesan dalam skala Nash equilibrium versus hasil yang ada sekarang, informasi sempurna dan tidak sempurna, strategi gabungan, permainan berulang, permainan koperatif, dan permainan dengan informasi tidak sempurna. Aplikasi politis [yang mungkin bisa diterapkan dalam Pemilu 2009] adalah terkait model ruang dan waktu:

  • masalah barang publik (frekuensi penyiaran dan jalanan untuk menancapkan tiang kampanye)
  • gerakan kolektif (banyaknya partai bermain dalam waktu bersamaan)

Atau model revolusi dan transisi dengan:

  • desain institusional khusus
  • permainan pemilihan (voting)
  • penetapan agenda
  • aturan main untuk memilih secara strategis
  • koalisi parlemen
  • teori formasi kabinet

Satu hal yang mungkin juga harus dikalkulasi sejak awal adalah “the element of surprise” yang akan dibuat dalam bagan-bagan teori permainan dan desain kolusi.

Dalam sebuah sistem permainan, riak-riak kecil akan mendorong para pemain melakukan perubahan substantif yang bisa menjadi faktor kejutan dan bisa meyakinkan permainan diulang kembali. Masih ingat bagaimana proses Gus Dur ‘diangkat’ kemudian setelah terjadi riak-riak yang tak bisa dikendalikan Gus Dur lalu legislatif dengan mudahnya melakukan pengocokan ulang? Hitung-hitungan kekuatan ini harus dipetakan secara sistematis dengan menambahkan skenario-skenario yang menempatkan faktor kejutan yang bisa dikendalikan. Tanpa kejutan yang membangkitkan rasa waspada setiap pemain, sebuah permainan akan menjadi membosankan dan bisa diprediksi. Seperti menonton drama cengeng.

Di saat seperti sekarang ini, situasinya adalah banyak kandidat partai (exceeding supply) yang akan bertarung memperebutkan suara pemilih yang tak berkembang (stagnant to decreasing demand), ditambah dengan pemain-pemain besar mulai kekurangan suara; atau mungkin juga membengkaknya jumlah undecided voters karena banyak alasan (ketidakpastian kondisi perekonomian hingga kesalahan administratif di KPU). Di tengah situasi seperti ini, terjadilah tragedy of commons, atau kesulitan mengakses hak publik. Informasi asimetris adalah salah satu penyebab terjadinya masyarakat yang masuk dalam golongan undecided voters, atau bahkan mungkin pemilih yang salah pilih karena tak mendapatkan informasi selayaknya tentang seluruh kandidat secara berimbang. Siapa yang kuat membeli jam siaran di TV dan radio, silakan berhitung dengan lebih strategis.

 

Anggaran KPU 2009 jadi Rp 10,4 trilyun?


Disiplin anggaran sebuah komisi yang dibentuk Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen) hari ini harus dipandu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung. Detikcom kemarin memberitakan bahwa anggaran ini turun mencapai Rp 10,4 trilyun untuk tahun anggaran 2009 saja. Artinya terpangkas dua pertiga dari usulan KPU. Artinya lagi, belum apa-apa dibanding pagu anggaran Menkeu yang “hanya” sebesar Rp 25,7 trilyun untuk masa kerja 2008-2010!

… Abdul Hafiz [Ketua KPU], total anggaran KPU 2008 dan pemilu 2009 dibutuhkan dana total Rp 47,9 trilyun, terdiri dari KPU dan proses pemilu untuk tahun 2008: Rp 18,6 trilyun, dan proses pemilu 2009: Rp 29,3 trilyun.

Pra-audit KPU

Jika angka ini belum ke titik paling beradab, saya mengusulkan agar dilakukan pra-audit khusus untuk penetapan anggaran pemilu yang penuh kontroversi dan kosong hati nurani ini. Jika pra-audit anggaran dilaksanakan, niscaya KPU bisa mengembalikan kepercayaannya sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh rakyat. Audit ini selain untuk aset dan anggaran, juga kesiapan sistem dan sumber daya manusia.

Sebagai satu awal pra-audit yang terbuka untuk publik, saya telah melihat niat baik KPU (klik di sini untuk keterangan pers seputar anggaran KPU)

Jumat 2 November 2007 15:35 WIB
Keterangan Pers Mengenai Rencana Anggaran Pemilihan Umum 2009

1. Disinggung dalam keterangan pers ini bahwa terlampir matriks. Tidak bisa di-klik, apakah hanya dibagikan ke pers dalam bentuk hard copy?

2. Keterangan pers ini tentu belum menjelaskan lebih detail angka yang terkait program kerja:

  • distribusi logistik Pemilu 2009
  • sosialisasi
  • kampanye
  • pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk legislatif
  • advokasi hukum
  • verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden
  • pemutakhiran data pemilih calon Presiden dan Wakil Presiden
  • pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD
  • kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden
  • logistik dan distribusi Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden
  • pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden
  • penetapan calon terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta
  • advokasi hukum dan pengambilan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden

Yang ada di keterangan pers via situs http://www.kpu.go.id itu hanya “isu” honor petugas penyelenggaraan pemilu yang harus ditanggung APBN 2009 seluruhnya sebesar Rp 14.110.083.760.954.

Audit pasca-penyelenggaraan Pemilu 2009

Audit tak hanya seputar hasil suara yang diperoleh, tapi juga proses “bersih-bersih” pesta pemilu itu sendiri. Anggaran yang terpakai serta kesesuaian penggunaan anggaran itu harus juga disampaikan ke publik.

Untuk transparansi anggaran, ada baiknya KPU belajar dari komisi serupa di Amerika Serikat atau negara lain. (silakan klik sini untuk lihat pdf file milik Federal Election Commission)

Pemutakhiran sistem dan pembelajaran bangsa

Selain itu, usulan perbaikan sistem juga perlu dikaji. Belajar dari kesalahan dan keuntungan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, ataupun penyelenggaraan pilkada selama ini, seharusnya sudah ada perbaikan sistem, pemotongan birokrasi administratif hingga pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik lagi. Birokrasi administratif meliputi sistem koordinasi pusat-daerah hingga secara internal KPU juga secara bertahap membuat rancangan untuk perbaikan sistem Pemilu 2009 hingga Pemilu 2014 dan seterusnya (semacam Rencana Perbaikan Sistem Jangka Menengah). Penggunaan teknologi informasi ini juga bisa dikoordinasikan dengan program kerja departemen lain, yang anggarannya khusus untuk membangun jaringan terpadu komunikasi dan informasi. Maksimisasi penggunaan semua kemampuan dan keuangan negara tetap di dalam lingkaran koordinasi.

Perbaikan sistem ini dimulai dengan matriks sistem lama yang di-upgrade dengan sistem baru dengan segala keuntungannya. Detail dari sistem baru kemudian bisa diturunkan menjadi anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 9, 2007 in election, KPU, state budget

 

Menyamakan persepsi “Infrastruktur” di negeri ini


Kategori infrastruktur secara kasat mata:

  1. Penerbangan dan alat transportasi
  2. Jembatan dan jalan arteri
  3. Jalan tol dan jalan kereta
  4. Waduk
  5. Air minum
  6. Pembuangan kotoran
  7. Sekolah
  8. Rumah sakit
  9. Fasilitas umum (taman dan area rekreasi)
  10. Energi
  11. Keamanan
  12. Hal lain: hazardous waste, gas pipeline, information sources, and other intangible items.

Perkiraan biaya

Perkiraan biaya untuk investasi selama 5 tahun: US$ ? trilyun atau RP ? zilyun… ada yang bisa membantu saya menghitung angka ini secara awam?

Mari kita mulai dari yang paling mendasar: apa itu “infrastruktur”.


Jalur Pipa Gas Sumatera-Jabar (sumber: http://www.bpmigas.com )

Menyamakan persepsi “infrastruktur” di negeri ini

Menonton rerun “Kick Andy” minggu lalu yang mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan visi misi beliau memimpin negeri ini kelak, akhirnya saya mengenal lebih dekat sosok “raja yang cerdas dan bijak”. Kompas juga kemarin (5/11/07) mengangkat sosok pemimpin daerah (Sutiyoso, Sri Sultan, Fadel hingga Teras Narang) yang hendak maju ke kancah nasional. Sayangnya, survei popularitas beberapa nama itu masih menempatkan Sutiyoso lebih tinggi dari Sri Sultan.

Kisah sukses infrastruktur daerah

Apa hubungannya dengan nama-nama pemimpin daerah ini dengan kata seberat “infrastruktur”? Buat saya, sosok Sutiyoso identik dengan “busway controversy”. Nyaman buat saya tapi bikin macet orang lain. Di mata saya pula, sosok Fadel dan Teras Narang masih lekat dengan Jakarta yang tahu bagaimana mengundang investasi masuk lebih deras dari periode sebelumnya. Sri Sultan, sebaliknya, bukan orang Jakarta dan tak banyak menggali lubang kontroversi, setidaknya yang berskala nasional.

Keempat nama ini memang telah membangun daerah dengan gaya masing-masing, dan strategi berbeda. “Investor” menjadi kata kunci bagi pengusaha dari Jakarta. Hasilnya adalah pemberdayaan perkebunan dan pertanian di Gorontalo. Keseimbangan alam dan manusia menjadi kata kunci Sri Sultan dan Teras Narang. Hasilnya adalah geliat industri pariwisata Yogyakarta dan konservasi alam berpusat di Palangkaraya. Saya juga pernah merasakan halusnya jalan-jalan di antero Sumatera Barat, sebagian kecil Kalimantan Timur, hingga nol koma sekian persen jalan aspal di kota Sorong. Pemerataan infrastruktur adalah satu kendala negeri ini. Tentunya ada kiat dan kajian untuk setiap daerah agar mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Sepakat, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan diri dengan struktur unik dan kelebihan di daerah tersebut. Ada lebih dari 4 nama pemimpin daerah yang memiliki kualitas dan visi seperti nama-nama tersebut di atas, bahkan untuk tingkat kabupaten dan kota. Tapi tak sedikit pula yang tak mampu mensinkronisasi nilai unik daerahnya dengan “infrastruktur” yang harus dibangun di daerah mereka.

Pembangunan jaringan pipa gas interkoneksi Jawa-Sumatera oleh Perusahaan Gas Negara, misalnya, belum dikoordinasikan (atau sudah, tapi kurang maksimal) dengan pimpinan di setiap daerah yang dilalui pipa ini. Untuk itu, pembangunan sub-jaringan gas alam ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat daerah.

Anggaran daerah dan prioritas pembangunan

Saya berandai, jika anggaran daerah untuk membiayai pesta Pekan Olahraga Nasional 2004 di Palembang, misalnya, direlokasi untuk membangun infrastruktur pipa gas ini, mungkin pembangunan pipa akan lebih cepat terwujud. Bayangkan saja betapa besar anggaran dan sumbangan masyarakat Sumsel sehingga Palembang bisa membangun stadion olahraga megah khusus PON 2004, yang sekarang dikunjungi masyarakat di akhir pekan saja.

Kembali ke sub-jaringan pipa gas alam ini. Sebagai informasi tambahan, jalur pipa ini bisa “ditumpangi” kabel serat optikal yang bisa menyalurkan sinyal audio-video-data dalam kecepatan tinggi. Saya rasa kita bisa berhitung lebih teliti lagi berapa potensi pariwisata yang dikeruk dari PON 2004 versus backward-forward effect dari pembangunan sub-jaringan pipa gas plus serat optikal ini. Harap diingat, PON 2004 hanya terjadi di satu periode itu saja, bandingkan dengan panjangnya durasi waktu jika sub-jaringan pipa gas/serat optik ini bisa menjangkau masyarakat se-Sumatera Selatan.

Sebagai ilustrasi, yang pasti masyarakat Sumsel tak perlu repot ikut konversi minyak tanah. Selain itu, harga gas alam jauh di bawah gas elpiji, dan uang dapur bisa ditabung untuk kebutuhan lain. Tambahan lagi, arus informasi melalui radio, televisi, ataupun jaringan internet yang disalurkan jaringan serat optikal ke pelosok Sumsel dapat membantu pemberdayaan masyarakat secara swadaya.

Mungkin juga pemanfaatan gas alam ini tak hanya untuk rumah tangga, tapi juga memajukan industri di Sumsel. Biaya operasional industri lebih rendah, kualitas produksi terjaga, bahkan jika kian cerdas manusianya, pemanfaatan dan inovasi teknologi industri dapat diterapkan untuk peningkatan efisiensi produksi. Sekali lagi, pemanfaatan teknologi (ataupun sekadar “memelintir” inovasi yang telah ada) bisa dipicu dari sekutip informasi yang bisa didapat gratis melalui televisi, radio ataupun internet.

Sekali lagi, infrastruktur di setiap daerah tetap harus menjadi prioritas utama dibanding pesta hura-hura yang mendapatkan nikmat sesaat. Pesta bukan hal yang haram dilakukan, tapi ada pepatah: bersakit dahulu, berpesta kemudian, bukan?

Akhirul kalam, saya hanya akan memilih calon presiden dari daerah yang membuat daftar prioritas infrastruktur pelosok Indonesia dengan pemahaman seperti di atas. Sutiyoso? Sri Sultan? Ah, Pemilu ‘kan masih lama. Toh, selama anggaran KPU belum jejak ke tanah, enggan rasanya mencoblos kertas seharga jembatan.

 

Angka-angka Fantastis Satu Bulan Terakhir


Mari kita perhatikan angka-angka fantastis yang digarisbawahi ini:

1. … Wiratman & Associates memperkirakan, pembangunan JSS [Jembatan Selat Sunda] membutuhkan dana sekitar 10 milyar dollar AS atau setara dengan Rp 92 triliun. Dana itu bisa diperoleh dari pemerintah maupun investasi pihak swasta. Pembangunan JSS akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pembuatan prastudi kelayakan (2007-2009), tahap pembuatan studi kelayakan (2009-2013), dan tahap pembangunan (2013-2025).

(dikutip dari tulisan Anita Yossihara di Kompas, Jumat, 19 Oktober 2007, “Jembatan yang Satukan Jawa-Sumatera”)

2. … Bentang tengah Suramadu saat ini, ujarnya, menggunakan konstruksi cable stayed sepanjang 434 meter yang memungkinkan kapal berlalu-lalang, namun teknologi ini jelas lebih mahal. Jembatan yang akan menghabiskan dana Rp4 triliun itu, menurut Prasetyo, memang tak akan terbayar dengan misalnya membangun jalan tol di sepanjang jembatan itu. Estimasi dengan jalan tol menghitung hanya Rp400-500 miliar yang akan kembali modal, sisanya hilang.

“Tetapi Suramadu dibangun memang khusus untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara Jawa dan Madura. Konsep pemerintah, dengan memutus isolasi, maka interaksi ekonomi dan pembangunan bisa berjalan di Madura,” katanya.

(dikutip dari http://www.gatra.com, edisi 29 Agustus 2007 “Pembangunan Fasilitas Transportasi Jembatan Suramadu Sudah Capai 40%”)

3. … Kini dibangun 10 ruas tol pada jaringan tol trans-Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, di antaranya Cikampek-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Tiap ruas tol mempunyai kendala tersendiri, misalnya pergantian manajemen tanpa izin kreditor sehingga pengucuran kredit ditunda (ruas Kanci-Pejagan), keluhan investor tentang rendahnya nilai ekonomis sehingga pembebasan lahan menggunakan dana APBN (ruas Solo-Ngawi-Kertosono), dan kesulitan dalam pembebasan lahan.

Total biaya dari semua ruas tol ini adalah Rp 35,83 trilyun.

(dikutip dari harian Kompas, Senin 5 November 2007 “Realisasikan Trans-Jawa, Regulasi Akan Terus Disempurnakan”; angka tersebut merupakan kutipan juga dari BPJT, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia)

4. … Airbus chose Singapore Airlines as the first company to give the world’s newest plane, which was formally handed over on Monday in Toulouse, France where the superjumbo was put together. The jetliner [A380], which took seven years and about $US13 billion ($A14.68 billion) to develop, rolled off the assembly line nearly two years behind schedule.

(dikutip dari www.smh.com.au)

Catatan $US13 billion/milyar setara dengan Rp 119.600.000.000.000,- atau Rp 119,6 trilyun hanya untuk pengembangan/development selama 7 tahun. Harga per pesawat, lihat angka di bawah ini:

… According to the Financial Times Deutschland, the list price of the A380 – which will become world’s largest airliner – rose by 4.7% to between 235.4m euros ($295.6 million; £161.9m) and 251.6m euros ($316 million; £173.1m) earlier this month.

(dikutip dari news.bbc.co.uk)

Catatan: angka pembelian satu pesawat terbang A380 sebesar $US316 million/juta di atas adalah setara Rp 2.907.200.000.000,- atau Rp 2,9 trilyun

5. … Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Mardikun dalam laporannya menegaskan bahwa latar belakang pembangunan sekolah model terpadu mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA ini dalam rangka menigkatkan dan mewujudkan Sumber Daya Manusi (SDM) yang profesional dan handal. Diharapkan dengan adanya pembangunan sekolah terpadu ini akan meningkatkan harkat dan martabatnya dalam rangka era globalisasi dalam persaingan internasional. Menurut Mardikun, pengembangan sekolah model terpadu ini yang direncanakan akan memiliki prasarana dan sarana pendidikan yang disesuaikan dengan sistem ketentuan pendidikan nasional.

Dikatakan, luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah terpadu seluas 69.000 meter persegi yaitu untuk komponen pembangunan utama yakni terdiri dari gedung sekolah TK, SD, SMP dan SMA dengan didukung beberapa fasilitas lain yakni gedung olahraga, asrama, tempat ibadah dan rumah dinas. Ditambahkan biaya pembangunan gedung sekolah terpadu ini diperkirakan menelan anggaran sebesar 110 milyar rupiah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008.

(dikutip dari www.bojonegoro.go.id)

 

 

Terakhir, mari kita lihat apakah angka-angka tadi masuk akal dibanding anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2009 (dan persiapan pemilu sepanjang tahun 2008).

6. … Sebelumnya, menurut Abdul Hafiz [Ketua KPU], total anggaran KPU 2008 dan pemilu 2009 dibutuhkan dana total Rp 47,9 trilyun, terdiri dari KPU dan proses pemilu untuk tahun 2008: Rp 18,6 trilyun, dan proses pemilu 2009: Rp 29,3 trilyun.

(dikutip dari Kompas Cyber Media, Rabu, 31 Oktober 2007)

… Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menganggarkan KPU untuk masa kerja 2008-2010 “hanya” sebesar Rp 25,7 trilyun yang membengkak karena “honor faksi-faksi di TPS itu naik”.

(dikutip dari detikcom)

 

 

Silakan dicerna, silakan merenungi nasib.

Membeli pesawat canggih, membangun pelabuhan internasional baik laut ataupun udara, membangun jembatan dan jalan, membangun gedung sekolah, rumah sakit, dan seterusnya dan seterusnya… bukanlah prioritas utama pengambil keputusan di negeri ini ‘kah?

Sampai kapan? Jika angka usulan KPU itu tidak ditekan hingga titik paling “beradab”, buat saya pribadi Pemilu 2009 itu bukan hari yang paling ditunggu lagi.

Rekap Angka-angka Fantastis

Jembatan Selat Sunda = Rp 92.000.000.000.000,-

Jembatan Suramadu = Rp 4.000.000.000.000,-

Jalan Tol Trans-Jawa = Rp 35.830.000.000.000,-

Pengembangan 7 thn A380 = Rp 119.600.000.000.000,-

Harga Satu Pesawat A380 = Rp 2.900.000.000.000,-

Pembangunan 1 Sekolah Terpadu = Rp 110.000.000.000,-

Penyelenggaraan Pemilu:

Versi Menkeu (2008-2010) = Rp 25.700.000.000.000,-
Versi KPU (2008-2009) = Rp 47.900.000.000.000,-

 

 

Pemilu 2009, KPU minta Rp 47,9 trilyun?


oleh Amelia Day

Fantastis. Dengan angka yang sama, Indonesia sudah bisa memiliki 15 Airbus A380. Dengan angka yang sama, sudah terbangun jembatan Jawa-Sumatera. Demi sebuah “pengesahan”, angka ini adalah peningkatan sepuluh kali lipat dari bujet Pemilu 2004.*

Saya dan Pemilu 2004: Bagaimana Pemilu 2009?

Dengan rasa bangga bisa mengambil bagian dalam Pemilu 2004, waktu itu saya mengambil kartu pemilih saya di kelurahan. Sang petugas di kelurahan menyatakan “Ibu, nanti Pilkada Jakarta Ibu cukup berikan kartu pemilih ini.” Nyatanya, saya hampir tak bisa mencoblos di Pilkada DKI Jakarta karena tak terdaftar. Sosialisasi tak ada tentang perubahan kartu ini. Untungnya tindakan proaktif Ketua RT saya telah menyelamatkan hak saya sebagai warga Jakarta.

Hari ini terlintas pertanyaan di kepala saya, mengapa angka penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada terus meningkat fantastis dari waktu ke waktu. Adakah komputer baru yang harus dibeli setiap 5 tahun? Tak bisakah membeli hard disk saja yang harganya kian murah? Ataukah memang komputer 5 tahun lalu itu sudah dilelang ke pihak luar, sebagai protap inventarisasi barang di birokrasi? Sesungguhnya memang biaya perjalanan ke 33 provinsi untuk 100 orang hanya merupakan satu persen dari biaya pengadaan barang.

Skala Prioritas KPU: Gunakan Metode Pengambilan Keputusan

Saya tak ingin mengutik masalah legal atau politis dari entitas KPU. Yang ingin saya kritisi di sini adalah skala prioritas kerja KPU. Program kerja beserta pos anggarannya bisa diurut, atau dipelajari dari anggota KPU periode sebelumnya.

Untuk membantu menentukan skala prioritas kerja, ada beberapa perangkat pengambilan keputusan yang telah digunakan secara umum di berbagai belahan dunia.

  • AHP (analytic hierarchy process) © Dr Thomas L. Saaty
  • Scenario-Based Decision Making – Technique
    © Dr. Terry J. van der Werff, CMC
  • Definition of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), yang juga meliputi Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ), Goal Programming, ELECTRE (Outranking), PROMETHÉE (Outranking), Data Envelopment Analysis, dan The Evidential Reasoning Approach

Khusus untuk Scenario-based Decision Making – Technique, pertanyaan “what if” harus dijawab dengan membuat sebuah diagram alur kerja (flow chart) untuk memprediksi segala kemungkinan jika prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya ditempatkan dalam matriks-matriks kemungkinan. Promethee (outranking) juga menggunakan langkah yang sama ditambah dengan pemberian kategori untuk setiap langkah. Satu waktu nanti saya akan melakukan simulasi pembuatan anggaran KPU ini dengan metode-metode lain. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun program kerja atau biayanya, semua bisa disiapkan dengan skala prioritas.

Semua metode-metode pengambilan keputusan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Membuat matriks kerja dan melakukan penghitungan skala prioritas secara sistematis membantu semua pemangku kepentingan di negeri ini mengerti mengapa proposal anggaran KPU membengkak seperti itu. Disiplin anggaran dengan mekanisme pertanggungjawabannya tidaklah cukup. KPU, baik anggota ataupun sekretariat, harus mengkaji “pesta demokrasi” dalam skala prioritas (tentu kategori “efisiensi” menempati bobot tertinggi).

Salut kepada Pak Wapres sebagai “manajer” uang rakyat yang mengingatkan arti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Measuring performance of the public sector-problems and appraoches 

 

Social Policy Analysis:

Political Economy of Welfare 

—————————————–

* Klarifikasi anggota KPU hari ini (1 November 2007, sumber: detikcom) yang menekankan “penurunan” anggaran dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 tak bisa dijadikan satu alasan besarnya bujet tahun 2009. Saya tak ingin terjebak dalam komodifikasi elit dalam melihat angka fantastis ini. Yang pasti, pencoretan mata anggaran “pencetakan dan distribusi kartu pemilih”, misalnya, tidak akan berpengaruh besar mengurangi angka fantastis.

Mari masuk ke situs KPU (http://www.kpu.go.id). Untuk halaman depannya saja dibutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Di saat nyaris bersamaan, membuka situs go.id lain bahkan kurang dari 1 menit!

Dari hasil pencarian di situs KPU tersebut, dengan kata kunci “anggaran” tak ada satupun menjelaskan secara detail mata-mata anggaran 2009. Saya tadinya mengharapkan situs ini menjadi ajang transparansi anggaran bagi publik (sesuai dengan harapan anggota KPU I Gusti Putu Artha di detikcom hari ini). Sayangnya, anggota KPU lain Andi Nurpati hanya menyebutkan hal-hal kecil seperti pencoretan “kartu pemilih” tadi.

Apakah ada pengadaan alat berat, renovasi gedung, dan seterusnya (di luar anggaran mobil yang dicoret tahun ini). Adakah di tahun 2009 pengadaan mobil untuk pembaruan inventarisasi kendaraan, yang tentunya berasal dari uang rakyat itu?

Masalah ini tak kurang tak lebih adalah masalah transparansi anggaran. Ada beberapa pemikiran yang harus menjadi pertimbangan tim kecil pengkajian anggaran 2009 hingga anggota KPU itu sendiri. Konsep Good Corporate Governance di setiap aspek dan lapisan pekerjaan harus menjadi pegangan tetap KPU. Membuat skala prioritas yang terpercaya, lalu kemudian melaksanakan program kerja ini, serta terakhir memberikan laporan akuntabilitas menjadi satu paket transparansi anggaran. Laporan akuntabilitas ini sedang digarap di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, yang lengkap dengan kriteria dan bobot setiap program kerja.

Selain menyempurnakan metode pengambilan keputusan yang tersebut di atas, konsep “balance scorecard” juga digunakan dalam laporan akuntabilitas tersebut. Balance scorecard adalah “the activities of a company are meeting its objectives in terms of vision and strategy.”

Tidak sulit menciptakan keharmonisan antara permintaan anggaran, program kerja terskala, dengan laporan akuntabilitas kelak. Mari ciptakan arena demokrasi ini secara bijak, toh orang bijak juga taat anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 31, 2007 in economy, efisiensi, election, Indonesia, Jakarta, KPU, Pemilu 2009, public policy