RSS

Arsip Kategori: law

Liga Inggris dan Kebijakan Publik


Loh kok ngomongin olahraga (dan hiburan) dengan kacamata kebijakan publik? Apa hubungannya?

Seorang kawan menanyakan, “Apa yang bisa dilakukan regulator jika siaran Liga Inggris itu berpindah dari satu operator TV berlangganan ke TV berlangganan lain?”

Saya jawab, “Di Indonesia? Tak ada.”

Kasus Liga Inggris di Astro Nusantara tempo hari ini memberikan catatan khusus tentang kepastian hukum di Indonesia. KPPU telah memutuskan sesuatu di luar kewenangannya, dan diamini oleh Mahkamah Agung (walau ada satu hakim yang dissenting opinion).

Hak konsumen seakan menjadi hal terakhir yang harus dipikirkan penyelenggara negara ini, sementara banyak cara bisa dipelajari untuk mencegah terjadinya “kesewenangan” pasar Liga Inggris. Belajar dari Komisi Uni Eropa, via Komisi Persaingan Usaha Uni Eropa, Microsoft yang berbasis di Amerika Serikat, tidak dikenakan sanksi aturan persaingan usaha. Microsoft kena penalti halangan perdagangan (trade barrier) dengan meniadakan Explorer dalam paket bundling piranti lunaknya, jika Microsoft ingin memasok ke pasar Uni Eropa (baca ulasannya di sini).

Sayangnya di Indonesia telah diputuskan final oleh MA, bahwa benar adanya putusan KPPU yang menyatakan ESS (Singapore-based, pemasok siaran Liga Inggris kawasan ASEAN) dan All Asia Media Networks (Malaysia-based, investor Astro Nusantara, pemegang lisensi Astro pay TV) “bersalah”. Atas keputusan sebuah lembaga regulator persaingan usaha yang melakukan tindakan mengatur extra-jurisdictional, atau mengatur entitas di luar wilayah yurisdiksinya, inilah yang disebut “ketidakpastian hukum”. Belum lagi ditambah dengan kasus korupsi M Iqbal (anggota KPPU aktif waktu itu) dan Billy Sindoro (manajemen First Media yang dimiliki juga oleh Lippo Group, investor Astro Nusantara).

Kesimpulan sementara saya,  siapapun yang memenangkan hak siar Liga Inggris musim 2009-2010 ini bisa melenggang nyaman dan menikmati penambahan pelanggan secara signifikan seperti halnya almarhum Astro Nusantara waktu itu (dari 30 ribu menjadi 130 ribu dalam waktu kurang dari 1 bulan). Market mechanism and government failure, a nice combination for chaos. Kita kembali setelah ini… ZAP!

 

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?

 

Corruption of Economics, or Economics of Corruption?


corruption.jpgcorruption2.jpgcorruption3.jpg

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place

Tak bosan saya membaca berita korupsi. Setidaknya ada harapan buat rakyat kecil seperti saya ini. Lirik lagu Michael Jackson “Heal the World” saat ini bermain di kepala saya. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah instansi yang berani mengambil langkah maju di tengah derasnya tiupan angin 2009. Prof Iwan Jaya Azis pernah tekankan ini di kelas, bahwa setiap hari di koran ada berita korupsi di-highlight. Itu pertanda baik. Institusi negara ini mulai memberi tanda-tanda membaik.

Institusionalisme mewajibkan pilar kepastian hukum dan manusia penegak hukum yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang baik. Beberapa tahun lalu, apapun bisa terjadi di Negeri Sim Salabim seperti Indonesia ini. Pernah ada harapan besar dari rakyat saat terompet reformasi ditiup; untuk itu janganlah pemimpin negeri ini membuatnya melorot dengan membangun pilar-pilar institusi negara yang tak kuat.

Hodgson & Jiang (2007) menekankan bahwa korupsi itu retorika yang harus didefinisikan lebih luas lagi karena “organizational corruption, rather than corruption in a broader sense, such as the corruption of language or a single individual… [we] criticized the idea that organizational corruption is confined to the public sector only. A much shorter subsequent section briefly establishes that corruption need not always be for private gain. Another section criticizes utilitarian treatments of corruption and establishes its immoral character, leading to a specific definition of organizational corruption involving the violation of established, normative rules. From this perspective it is argued in the penultimate section that organizational corruption incurs social costs that cannot fully be internalized.”

Yeah, it takes two to tango. One to dangdut (sambil merem melek, keliling lantai joget sendirian!). Mau korupsi tentu ada dua pihak. Ada Urip, ada juga Artalyta-nya dong. Tango bisa juga berlaku di pemberantasan korupsinya: harus ada yang tertangkap tangan dan ada yang menangkap tangannya.

Masalahnya memang korupsi kecil-kecil (seperti uang posyandu yang dikutip petugas kelurahan, ataupun dana-dana perbaikan jalan di Sorong dikutip staf bupatinya) tak terjangkau KPK. SMS terakhir soal korupsi posyandu ke satu kawan yang anggota KPK tak ditanggapi. Saya mau curhat soal dana otsus yang dikutip dengan berbagai “gaya renang” sepertinya harus menunggu BLBI tuntas dulu.

Posyandu? Dua ratus ribu? Kurang seksi…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 17, 2008 in corruption, curhat, KPK, law, poverty

 

Dimensi Korupsi


Tak perlu tanyakan apa akibatnya, tak perlu tanyakan berapa besar. Penyebabnya jelas: kesempatan dan tak adanya integritas. Hari ini saya disodori “uang transportasi” karena membantu memberi pengetahuan secara informal. No pun intended, saya hanya anggap dia tak tahu bahwa saya dibayar lebih mahal (dari sejumlah uang yang ingin ia berikan itu) jika saya memberikan paparan formal. Saya menolak halus, “Traktir saya kalau satu hari saya berada di kota Bapak.”

Pendekatan formal-legal mengenal bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar “specific rules governing the way public duties should be performed” (Williams 1987: 15), sebagai “pertukaran ilegal” antara barang politis dengan barang/hadiah pribadi (Manzetti & Blake 1996; Heidenheimer, Johnston & LeVine 1989: 8-9; Williams 1987: 15-16). Hukum (rules) itu sendiri bisa ambigu, tak jelas, multi-interpretatif (Lowenstein 1989). Pendekatan legal-formal juga dinamis dari satu negara ke negara lain, dan terkadang tindakan ini menjadi tindakan manipulatif dari aktor politik (Williams 1987: 18). Bisa juga definisi legal berupa tindakan yang tidak ilegal tapi ternyata dianggap tidak pantas (Moodie 1989: 876; Theobald 1990: 17).

Sandholtz & Koetzle (1998) pernah mengkaji dimensi korupsi dalam 2 hal:

  • “structure of opportunities and incentives” dan
  • “culture, [or] understood as a “repertoire of cognitions, feelings, and schemes of evaluation that process experience into action”

Yang kedua merupakan budaya yang melahirkan integritas yang bisa terbentuk sejalan dengan:

  • matangnya pemikiran setiap warga negara tentang demokrasi, dan
  • freedom of economy (atau saya terjemahkan sebagai) kesejahteraan ekonomi dan sosial setiap warga negara.

Khusus di Indonesia, saya ingin mengkaji lebih jauh dari dari sekadar integritas: informasi asimetris. Saya mengambil contoh peristiwa pagi ini. Ada informasi asimetris antara saya dan sang bapak yang ingin memberikan uang tadi. Tak hanya sebatas pengenalan antar-diri secara sepihak (saya mendapat informasi tentang dia lebih banyak dari dia tentang saya), tapi juga tentang pengetahuan empiris yang berbeda antara dia dan saya. Sesungguhnya internet telah memudahkan kita berilmu dengan murah, dan yakinlah bapak tersebut adalah bukanlah orang yang rajin nge-blog. Baca di sini untuk paparan UNDP dan di sini untuk kajian Center for the Study of Democracy yang pokok pemikirannya saya kutip di atas (See? I am not that witty, I just read a bit more than him)

Atau baca di sini untuk tulisan karya Bosserman (2005)… lihat bagan di bawah.

affiliation-corruption.jpg

 

 

 

 

Wiki This!


NEW ADDRESS! NEW ADDRESS!

http://88.80.13.160/wiki/Wikileaks

wikileaksss.jpg

Hari ini, hakim federal di San Fransisco, Amerika Serikat memutuskan penutupan hosting Wikileaks di Amerika Serikat, sehingga semua penyedia nama domain di sana seperti Dynadot, Register.com and GoDaddy.com harus memblokir domain http://www.wikileaks.org ini. Yang terjadi adalah alamat http://www.wikileaks.org tidak dapat diakses “dari depan” (from front door) tapi bisa melalui http://www.wikileaks.be (Belgia) atau http://www.wikileaks.de (Jerman) atau http://www.wikileaks.cx (Pulau Natal) atau alamat IP di atas yang langsung dialihkan ke mirror site.

Media sosial (social media) adalah cabang termutakhir dari kehidupan jurnalisme. Jimmy Wales (aka Jimbo, penggagas Wikipedia) menegaskan bahwa penulisan Wiki adalah bentuk dari segala pakem pemerintahan:

  • anarki: semua orang bisa melakukan apapun,
  • demokrasi: keputusan dilakukan dengan voting,
  • meritokrasi: ide terbaiklah yang menang, diputuskan karena netral dan informatif,
  • aristokrasi: orang yang paling lama berkutat di Wikipedia adalah orang yang paling didengar, dan
  • monarki: jika semua gagal, Jimmy Waleslah yang paling berkuasa.

Bentuk Jurnalisme Wiki ini tak hanya Wikipedia. Jurnalisme Wiki bisa juga ditemui dalam format “tulisan atau dokumen bocoran” dari berbagai institusi. Format bocoran informasi ini bisa ditemui di situs Wikileaks yang dirintis oleh James Chen (another Jimbo?) dan beberapa orang lain yang membelot dari China, Tibet, dan Rusia. Mereka juga dibantu oleh ahli di bidang jurnalisme, matematika dan komputer dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia dan Afrika Selatan. Keunikan Wikileaks adalah narasumber yang biasa dikenal dengan istilah whistleblower. Salah satu kasus whistleblower yang dimuat oleh Harian Guardian, Inggris memuat kasus korupsi dan pencucian uang di Kenya yang bocoran dokumennya diperoleh dari Wikileaks.

Jurnalisme Wiki adalah common-based media journalism atau jurnalisme oleh orang awam (commoners) dan di media siapa saja. Jurnalisme jenis ini mungkin dihentikan oleh otoritas di satu teritori, tapi hukum satu negara tidak ekstrateritorial. Dihentikan di San Fransisco, masih bisa berdiri di tempat lain. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana otoritas di setiap teritori (baca: penegak hukum satu negara) akhirnya harus menempatkan diri dan mengambil manfaat dari gaya jurnalisme ini. Otoritas akhirnya bisa melakukan pemantauan korupsi atau kejahatan setiap institusi di dalam negaranya.

Terakhir, akurasi adalah segalanya. Bagi jurnalis media apapun hari ini juga bagi pembaca media apapun (seperti saya) yang terpenting adalah akurasi Jurnalisme Wiki. Mungkin akurasi Webster atau Britannica lebih baik, namun informasi yang disediakan Wikipedia atau Wikileaks adalah awal dari rasa ingin tahu akan apapun secara mudah dan murah. There’s always a start for a curious cat like me.

 

A Story of Legal Movie-phreak


A lawyer named Impos Syble was shopping for a tombstone. After he had made his selection, the stonecutter asked him what inscription he would like on it.

“Here lies an honest man and a lawyer,” responded the lawyer.

“Sorry, but I can’t do that,” replied the stonecutter. “In this state, it’s against the law to bury two people in the same grave. However, I could put `here lies an honest lawyer’.”

“But that won’t let people know who it is!” protested the lawyer.

“Sure it will,” retorted the stonecutter. “People will read it and exclaim, “That’s impossible!”

(pics: imdb.com & bittorrent.com)

Saya sedang menikmati tayangan S.H.A.R.K, seorang pengacara kriminal kelas kakap (James Woods) yang “gak ada matinye” kemudian “tobat” dan berbelok menjadi jaksa. Untuk ia melatih argumentasinya, di lantai bawah rumahnya ada replika ruang sidang yang dilengkapi empat kamera segala penjuru. Good storyline, great James Woods!

Kalau soal esensi pengacara saya menyukai film “The Devils’ Advocate” (1997) yang dibintangi Mas Nunu & Opa Nono (Keanu Reeves dan Al Pacino). “Vanity, definitely my favorite sin.” Arrrrgh, I always passed out everytime I heard this memorable line!

Hari ini ada diskusi di Radio 68H tentang Assegaf yang dilaporkan ke Peradi tentang “mempengaruhi saksi”. Saya tak peduli dengan dimensi politiknya. Yang saya pelajari dari banyak tayangan TV atau film (drama oh drama!) adalah bagaimana semua itu bisa menjalin cerita yang menarik. Banyak kasus yang bisa digali dan disajikan ulang with different angles. Sekarang tinggal bagaimana saya sebagai penonton memosisikan diri saya.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 8, 2008 in entertainment, law, lifestyle, media

 

Chincha Lawrah Tak Lulus Sertifikasi A La RUU Kebahasaan


Mas Dibyo dkk tadi pagi mengkaji beberapa RUU (rancangan undang-undang) dari kacamata kebebasan pers. Ada Revisi UU Pers, revisi KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pornografi, RUU Intelijen, RUU Pelayanan Publik, dan RUU Kebahasaan. Saya ingin mengutip sedikit RUU Kebahasaan yang kelak akan menjadi dasar bagi penggunaan, pengembangan, dan perlindungan Bahasa Indonesia.

Jika Pak Daniel Dhakidae membahas totalitarianisme dan beberapa definisi dalam RUU Kebahasaan ini, ada satu pasal yang terlewat dibahas di peluncuran buku Mas Dibyo tadi pagi adalah Pasal 22:

  1. Kemampuan berbahasa Indonesia mengacu pada standar kemampuan berbahasa Indonesia.
  2. Standar kemampuan berbahasa Indonesia ditetapkan oleh lembaga Pemerintah.
  3. Standar kemampuan berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pejabat negara, pejabat publik, serta warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia
  4. Alat pengukur kemampuan berbahasa Indonesia dikembangkan oleh lembaga Pemerintah yang membidangi kebahasaan Indonesia.
  5. Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia dinyatakan dalam bentuk sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia.

Grrreeat. No more blogging in English; Just Endonesian? So sue that adorable 13-year-old, half-this-half-that, cannot-speak-English-without-Indonesian-or-the-other-way round idol (klik sini untuk baca tentang tulisan Abe Poetra dan Facebook Page of Cinta Laura.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 6, 2008 in bahasa, draft, law, legislative, RUU