RSS

Arsip Kategori: leadership

Capres Peduli Reformasi Birokrasi


“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja.

Wajib hukumnya psangan capres–cawapres ini bersih dan bekerja. Karena siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP.

Baiklah, harus bersih.

Lalu, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

RB2

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RBApa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Input-process-output-feedbak

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

*Catatan tambahan: TULISAN INI TIDAK DIBAYAR OLEH TIM SUKSES MANAPUN, paham?

 

Tag: , , ,

‘Preman’ was here


A leader is best when people barely know he exists...
not so good when people obey and acclaim him, worse when they despise him...
(Lao Tzu)


This country is, again, hopeless. Law is made, here, to be broken. As long as everything is procedural, stealing money is allowed in this country. I had a little time to check what’s wrong, but they surely have had fun for decades on behalf of the people. I cannot tell the details in such small space, but I surely know what is weird about this article (click here for the news). One guy  in the news, the so-called clean man from West Sumatra, is definitely successful with his anti-corruption campaign (again, click here for another news). The other guy is waiting for his sentence on corruption case, dana bansos they call it,  (click here again) for a tour & travel package of his stupid family gathering plus to-and-fro-dunno-where gifts of flower arrangements.  Oh, by the way, Tomohon is located in North Sumatra, the highland cool-breeze area, with beautiful scenery of flowers and many other plant species. Beautiful, beautiful place to meditate. I could write a book or two if I stay there in a week.

OK, back to the first guy from West Sumatra and the other guy from North Sulawesi. Why the people need a leader? A true leader, that is. In today’s corruptive system, I am still waiting for a true leader to bend the existing system or even fight for a new. I don’t need Gamawan Fauzi to bend rules for adjusting “a potential corruptor” that is already behind bars. I don’t need a Jefferson Rumajar who has traveled first class with a whole package of his socialite family. Public servants are serving the public, not playing tricks with the public. The latter is usually called ‘preman’. Make no mistakes, it is not superman’s half brother.

Considered these preman leaders would say: “bend any rules that are on the way to halt our money”. They are living in fancy glamorous lives whilst the people are starving and watching those prices skyrocketting fast. What went wrong with this picture? Nothing. I am just living in a wrong country, for sure. I don’t need any leaders who bend rules not for the people. We don’t need corruptive government.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Januari 9, 2011 in corruption, country, leader, leadership

 

Tag: ,

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Mario Teguh, Andy Cohen, Madonna & Me


Four Minutes to Save the World

Tick tock tick tock tick tock…

Sore ini saya terkagum-kagum melihat klip video nenek satu ini, bagaimana ia bergerak dinamis dengan Justin Timberlake, dengan konsep visual yang memerlukan pemikiran lebih lanjut; bagaimana ia bisa menyatukan lirik dengan musik untuk bergoyang ringan; bagaimana ia tetap produktif di usianya sekarang. Konsepsi video, yaitu mengelupasnya bath tub hingga perut Justin membuat saya berpikir bahwa klip berdurasi empat menit (?) memaksa penonton seperti saya untuk tidak membuang waktu. Carpe diem, or do it fast?

Sebelumnya saya menonton rerun acara Mario Teguh di O Channel. Pelajaran yang saya dapat adalah lebih dari sekadar kalimat motivasional. Seperti layaknya pemuka semua agama di dunia ini, ia pun mengajar kebaikan yang bersifat universal. Ia tidak terjebak pada uang semata sebagai tujuan akhir, walau demikian saya tak terlalu kagum dengan sosoknya di TV karena memang baru kali ini saya menonton acaranya. Pertanyaan seorang wanita tentang gender di kantor tak menjawab, walau sang penanya seakan tersenyum puas. Saya menyukai Mario Teguh berbicara di radio, lebih terarah (satu arah?) yang membawa makna lebih.

Setelah puas melihat klip video Madonna, menonton O Channel, saya kembali duduk di belakang komputer dan menonton motivational leader seperti Steve Jobs, Andy Cohen atau Seth Godin. Siapa tak kenal Steve Jobs dari Apple Computer Inc., tapi siapa yang kenal Andy Cohen di Indonesia? Saya sudah mengagumi Seth Godin sejak lama, walau masih belum lengkap mengoleksi bukunya (mahal!).

Saya menemukan hal baru dari gaya Andy Cohen memotivasi orang: mengikutsertakan penontonnya berekspresi. Saya turut mengambil koin dan mencoba magic trick yang ia contohkan. Oh wow, the magic is me! How I manage information, that’s right! He’s good. Save my day, at least.

Terakhir Seth Godin… see it for yourself.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 18, 2008 in business, leadership, marketing, motivational, public policy

 

Do We Still Believe In Our Leader: Aa Gym Strikes Back?


Seorang pemimpin adalah KONSISTENSI.

Seorang panutan adalah KUALITAS.

Tapi yang lebih penting adalah WALK THE TALK.

Kharisma tak bisa dibeli, tapi jika telah hilang, kita tak bisa lupakan semua hanya dengan REG SPASI [ketik LUPA YANG KEMARIN].

YZ ada di satu titik ekstrem (makanya tak patut politicking lagi walaupun dibela mati-matian oleh istrinya), dan Aa di ekstrem lain (yang juga dibela mati-matian oleh istri pertamanya). Bill Clinton sudah lewat, istrinya yang mau naik sekarang; siapa tahu sepuluh tahun kemudian Chelsea Clinton yang mencoba jadi senator termuda USA. Nonton “Kick Andy” malam ini, saya tergugah untuk mengingat kebaikan seorang pemimpin.

But that’s just it…

Walk the talk. Quality and consistency. Gandhi bukan Hitler (lihat majalah Time minggu ini). What makes them evil or good, and what remains forever for each character of a leader. For sure, they both managed their reputation pretty well. Last of all, they both are deceased with the remains.

  http://www.time.com 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 6, 2007 in aa gym, leader, leadership

 

Dicari: Pemimpin Daerah yang Canggih


Saya agak takjub dengan banyak orang di dunia ini yang mengkaji Indonesia luar dalam (secara akademis-alamiah, tentunya). Salah satunya adalah Center for Global Development (www.cgdev.org) yang khusus mengkaji proses desentralisasi di Indonesia lima tahun terakhir.

Adalah Christian von Luebke yang telah melakukan field experiment ke Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali dan NTB. Kajian untuk memperkukuh gelar doktornya di School of Economics and Governance, The Australian National University memfokuskan pada Akunting untuk Pemerintah Daerah di Indonesia (Accounting for Local Governance, silakan klik di sini untuk presentasinya dalam pdf, besar file 1 Mb).

Yang paling menarik dari kajian ini adalah bagaimana investor asing melihat desentralisasi di Indonesia sebagai “harga mahal” yang ditinjau dari empat sudut: institusi (peraturan perundangan), kepemimpinan (bupati atau gubernur), kebebasan bersuara (publik), dan iklim berinvestasi.

Luebke mencatat bahwa hambatan berusaha dan berinvestasi pasca-desentralisasi adalah bervariasinya pajak (retribusi) dan proses perizinan dari daerah ke daerah. Bahkan “bribe payment” masih masuk sebagai salah satu faktor hambatan berbisnis dan berinvestasi ini. Ada empat hal yang menjadi indikator (2005) menilai empat daerah yang dipantau: perizinan (pemahaman akan prosedur), perizinan (waktu adminstrasi), penyimpangan pajak, dan kualitas layanan. Dua daerah yang mendapatkan nilai baik adalah Solok, Sumatera Barat dan Kebumen, Jawa Tengah. Solok menerapkan kualitas layanan dengan sistem adminstrasi satu atap (samsat) dan Kebumen menjadikan media ajang transparansi kebijakan yang diambil pemimpin daerah.

Salah satu kesimpulan akhir Luebke adalah “Decentralization: Voice of Private-Decentralization : still uncertain; yet Leadership has become contestable across districts…” Dalam jangka pendek, pemimpin yang baik akan menjadi kompensasi bagi suara publik yang tak tersalurkan, penegakan hukum yang rendah, dan pemantauan perkembangan nasional yang kurang kuat.

Saya tak hendak mengkomentari panjang lebar penelitian Luebke ini, tapi secara empiris daerah-daerah yang terpantau di media (situs internet dan media cetak) seperti Kebumen, Sragen, Solok dan daerah-daerah lain menjadi bukti bahwa “kecanggihan” pemimpin daerah pastinya akan mengarahkan rakyatnya untuk meraih hidup lebih baik. Apalagi jika seluruh Indonesia terjadi concerted quality leadership, tentulah kita akan keluar dari natural resources curse yang ditudingkan Stiglitz (2004).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 28, 2007 in decentralization, leadership, otonomi daerah, stiglitz