RSS

Arsip Kategori: merger

When in doubt, challenge the strategy, not the tactics


Malam ini saya belajar lagi dari blog Seth Godin (klik sini). Kalimat ini berlaku saat sebuah korporasi bingung menetapkan format iklan untuk sebuah kampanye. Skala mengkritisi brosur seperti yang disampaikan Seth Godin ini berlaku antara “great!” lalu “cuma ganti ukuran font…” hingga “untuk apa membuat brosur?”. Sejenak memang Seth Godin bisa memberikan pencerahan atas tindakan korporasi ini. Saya malah melihat “beyond advertising strategy” yang bernilai komersial. It is beyond that.

Terkadang kita melihat sebuah kampanye iklan itu dalam kerangka detail, hingga satu eksekutif bisa bertengkar hebat dengan eksekutif lain tanpa akhir. Saya pernah duduk di satu rapat yang cukup produktif menghasilkan detail kampanye iklan (waktu itu kami mau merumuskan tagline bagi Liputan 6 yang baru lahir).  Mbak Indrit, waktu itu direktur operasional, dengan cantik dan renyah mengarahkan kami memikirkan tagline itu. “Ayo kita urutkan bahasa Inggrisnya dulu, nanti kita cari bahasa Indonesia-nya”, keluar dari bibir Mbak Indrit yang lulusan Boston University itu. Dari arahan yang sangat sederhana itu, kami bisa menghasilkan tagline “Aktual, Tajam, Terpercaya” yang masih digunakan hingga hari ini, sudah lebih dari 16 tahun lamanya.

Disalib oleh Metro TV yang melulu menayang program berita, lalu hari ini oleh TVOne, SCTV kemudian harus berpikir ulang untuk mempertahankan program beritanya. Tak sekadar memindah jam tayang lebih awal atau mengganti setting studionya. Secara sederhana saya melihat persaingan news source dalam sebuah manajemen stasiun televisi (terutama yang memiliki tiang pemancar di banyak provinsi) ada dalam kajian kompetisi yang sehat:

1. Metro TV tak lagi memonopoli berita, walau telah mendominasi dengan berbagai format dan kerjasama. Satu rumor internal menyatakan program “Kick Andy” adalah program filantropis sang pemilik TV, karena terbukti setiap tayang program ini bleeding, tak bisa menghasilkan profit. Program pencitraan ini menjadi penting dipertahankan Metro TV agar tetap berdiri dengan tegak melawan head to head dengan TVOne.

2. Sejak berubah nama karena berubah kepemilikan (heck, another point to discuss later!), TVOne juga tak lagi berniat menjadi TV olahraga. Satu hal pasti, membeli hak siar Liga Inggris atau liga-liga terbaik dunia adalah mahal. Memproduksi berita, dengan kesiapan infrastruktur di setiap daerah, tentu lebih menguntungkan. Jika telah membuat format yang menarik perhatian, seperti Tina Talissa yang mengingatkan saya dengan gaya Ira Koesno waktu itu, TVOne kemudian mencuri porsi pemangsa berita di malam hari dari Metro TV.

3. Bagaimana dengan SCTV yang masih berkutat dengan “all-you-can-watch TV station”? Percayalah bahwa “Liputan 6” sudah menjadi merek sama kuatnya dengan “Headline News”, namun saya pribadi lebih menunggu update berita setiap jam dari Metro TV daripada sekadar duduk di sore hari menonton Liputan 6 secara penuh. Apakah SCTV akan mengubah strateginya, mengikuti dua TV berita di atas, ataukah akan membuat terobosan lain sebagai televisi dengan tayangan segala rupa?

Not so fast, kita lihat dulu beberapa latar belakang sebuah stasiun TV.

Kembali ke Seth Godin dan frasa yang dituturkan di artikelnya (lihat judul di atas), saya kemudian melihat bahwa ada beberapa hal jika ingin menilai stasiun televisi berita yang baik:

1. Skala ekonomi dan cakupan ekonomi dari pengumpulan dan pendistribusian berita yang bisa menekan biaya produksi di daerah-daerah hingga meningkatkan akses ke berita internasional;

2. Akses untuk manajemen berita yang lebih baik (dari luar negeri dan media lain) serta talenta terbaik (seperti jurnalis dan presenter andal);

3. Peningkatan akses ke modal asing untuk membantu alat perangkat pemberitaan tanpa mengganggu akses editorial;

4. Peningkatan akses ke teknologi pengumpulan, pendistribusian serta penyuntingan berita akurat dan cepat.

Dari sini, dan dari analisis kompetisi terhadap 2 stasiun televisi berita (lapis pertama untuk dikaji) dan ratusan televisi lokal-nasional lain (sebagai lapisan kedua yang dikaji) yang harus dilihat SCTV akan memberikan satu pandangan baru.

1. Jika ingin menjadi stasiun berita penuh nomor 3, SCTV harus berani menjadi nomor 3 dari televisi berita yang tak banyak dapat kue iklan gado-gado. Kelak stasiun TV akan mendapatkan banyak cipratan iklan kampanye partai atau kandidat presiden, tapi jika dibagi 3, akankah cukup untuk operasional sehari-hari?

2. Jika tetap ingin menjadi “all-you-can-watch TV station”, sepertinya SCTV juga harus mengembangkan merek “Liputan 6” dengan langkah lebih strategis lainnya. Sekarang program ini memang sudah masuk ke internet dan handphone masyarakat kita, yang saya pikir masih terbatas secara format dan akses. Apakah sudah dipikirkan pengembangan platform lain? Give you a hint: transmitted via satellite, dedicated 24 hours like Astro Awani, and free-to-air or placed in basic package… another platform, another resources for undecided voters?

Yeah right…

 

To Mock A Media Merger


by Amelia Day

Media merger, especially free-to-air television, in Indonesia is pretty much impossible to remedy–if not considered painstakingly and unbearably possible. The calculation of divestiture, remedies to restrict vertical behaviour, and remedies to control outcomes cannot be executed if at the state executive level there are insignificant penalty power nor legal tools.

Even so, for a start, there are steps to overcome this deficiency. I am pretty much concerned about steps that a regulator shall consider. The principle concerns of, for instance, specifically in relation to divestiture remedies. The regulator needs to be clear about the constituents of the divestiture package and ensure that it is maintained until the divestiture is complete. It is also important that thorough assessment of potential purchasers, and the importance of including provision for sale of the package by divestiture trustees at no minimum price.

The cases of past mergers like Global TV/RCTI/TPI (under Media Citra Nusantara’s banner) and Trans TV and TV7 (under Trans Corp’s banner), or the upcoming SCTV and Indosiar (under Surya Citra Media’s banner), the polarization is pretty clear. To cover the legal base, all TV entities remain intact but the transaction goes up one level to their holding companies. This is also to blur the market power they tend to conceal.

For this kind of polarization, I am suggesting evidence-based approach to the development of policy and practice, a methodology based on case studies to use. There are possible ways like to allow meaningful research on their success but sufficiently recent to ensure that they were relevant; to cover a cross-section of different types of remedy and to be focused on those type of remedy most frequently used by KPPU; to include examples of remedies that were thought to have been successful and examples of remedies that were thought to have been unsuccessful; and to include examples of relatively straightforward cases and relatively complex cases.

KPPU must be invested heavily on the effort of the merger control. Today, cases like Temasek in telcos shall be considered further for media merger remedies. This is also to anticipate digital convergence (of platforms, services, devices, and industries). If there are horizontal or vertical or unilateral concerns taking place, the type of remedy shall include restricting behaviour to end-customers, restricting vertical behaviour, and controlling outcomes (price control). KPPU must also forward a detailed learning points, which are grouped thematically: interim remedies; choice and design of final remedies (divestitures and behavioural remedies); negotiation of final undertakings; and ongoing compliance and monitoring. Incentives and penalty for the parties involved in the merger or acquisition must be outlined and be informed to public.

The public participation must also be considered well due to the Indonesian Law of Rulemaking 2004 (UU 10/2004). With rigid and open procedure, KPPU shall also include the participation in a transparent and analytical way.

Last of all, the effectiveness of a remedy depends on action by a third party that is not subject to the remedy; there is a risk that the remedy will not be effective. To anticipate this, political will at the executive level shall be deemed and calculated.