RSS

Arsip Kategori: opini

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Film Nasional vs. Film Asing


Di bawah ini adalah posting komentar saya di dinding Facebook seorang kawan. Saya ingin berbagi secuil pengetahuan bisnis dan industri film global dengan khalayak yang mendukung dan menolak pernyataan jubir pihak 21, Mas Noorca Massardie yang terhormat.

… di dunia ini cuma di Indonesia kelak kalau produksi film nasional 0% tapi sekolah SD ke SMA tetap bayar; cuma di Indonesia senang-senang gratis tapi mau pintar dipungut biaya…

1. bedakan dahulu …pajak (dibayar oleh perusahaan Indonesia) dan bea cukai (dibayar oleh perusahaan asing atau counterpart-nya yg mau berusaha di Indonesia)
2. bedakan juga tahapan film: produksi, distribusi hingga eksibisi (penayangan)
3. bedakan juga produksi dan distribusi film nasional (dibuat oleh perusahaan Indonesia) dan hanya distribusi film asing (dilakukan oleh distributor perusahaan Indonesia kerjasama dengan pihak asing, di sini MPA)
4. bedakan juga antara produk “film” dan produk “mie instan”, yang satu barangnya cuma satu tapi bisa diputar ulang sampai berbulan-bulan tak habis, dan yang satu lagi sekali kunyah habis

Dari pembedaan di atas, harus juga dilihat bahwa di Kanada itu tak ada pajak 0% atas produksi, distribusi (impor atau ekspor) dan eksibisi. Yang ada tax credit atas income si pekerja film, atau refund di akhir tahun atas penghasilannya di satu/beberapa flm setahunnya. (klik sini untuk industri perfilman di Kanada)

Di Malaysia juga berlaku 20% entertainment tax rebate jika film yang dibuat HANYA berbahasa Melayu, Tamil dan China… kalau lebih dari 50% bahasa yg dipakai di film itu bahasa Inggris pajak gak balik tuh 20%. Beritanya di sini.

Yang terjadi di Indonesia itu ada dua hal: pertama adalah bea cukai (yg tidak dipermasalahkan MPA). Yang kedua, pajak usaha yang harus dibayarkan oleh pihak 21, yang produknya bukan indomie itu. Nah, kalau soal aturan bea cukai dan pajak yang dimaksud artikel Mas Hikmat Darmawan ini, silakan cek berita ini.

Sebagai info tambahan lagi, perusahaan distributor rekanan bioskop 21/eksibisi yang juga masih sister company bioskop 21, adalah milik Agus Sudwikatmono dkk. Selain itu Blitz, yang dimiliki putra Arifiin Siregar (ex gubernur BI) ini membeli film juga via perusahaan distribusi 21 karena dia tak bisa langsung ke MPA. MPA cuma mau lihat jaringan 21 yang lebih banyak (volume kontrak yg lebih gemuk) daripada kavling Blitz yang cuma segelintir itu.

Berita pemilik Blitz di sini.

Di artikel ini, pajak film nasional itu memang tetap ada. Dibuat 0% adalah naif. Semua entitas komersial di belahan dunia manapun harus mengembalikan sedikit keuntungannya untuk pemberdayaan industrinya. Permasalahannya kemudian:
1) mungkin seperti “gw bikin tapi gak ada yang mau beli” karena slot masuk ke jaringan 21 itu amat sangat TERBATAS. Lebih baik menekan risiko: daripada membayar royalti ke pengusaha film nasional yang porsinya besar, lebih jelas memperhitungkan retained profit di awal kontrak film box office dan budget movie (satu kontrak tuh paket box office dan budget sekaligus, bukan ketengan eceran membelinya).
2) belum ada perhitungan tax credit bagi pekerja film nasional
3) belum ada kebijakan quota film asing seperti di China
4) belum ada kebijakan ketat “wajib kerjasama anggota MPA” dan produser film nasional (terkait kebijakan kuota)

Dengan pernyataan seorang presiden agar pajak film 0%, beritanya di sini, saya jadi miris mengingat implementasi dan dampak pernyataan pemimpin bangsa ini bakal super duper ribet dan tidak menguntungkan bagi industri itu. No incentives, brur? Industri paling pintar cari jalan bulus loh…

 

Tag: , ,

The Era of Handsome Leaders


“He’s so good looking, I’m even thinking of introducing him to my wife.”

Pada suatu ketika, negara ini pernah mengalami demam imam yang pintar. Pada suatu ketika, ia juga pernah mengidolakan pemimpin tinggi kekar dan pintar. Pada ketika lain, ia bisa saja cuek bebek.

Hari ini, media adalah pemegang kendali siapa yang paling ganteng, siapa yang bisa jadi korban ataupun penjahatnya. Kasus Marcella v. Ananda v. Agung membuat penonton bingung siapa yang jahat. Kalau di politik, saya ingat ibu-ibu di arisan tante saya mengelu-elukan SBY saat kampanye tahun 2004 lalu: “Aih… ganteng, kekar, doktor pula.” Era nenek saya di ‘kampanye’ 1998, Amien Rais bisa jadi idola bentuk lain.

sultan

Tahun 2009 yang riuh ini, saya melihat capres atau cawapres yang sudah berani tampil masih “keberatan” dengan citra masa lalunya. Contohnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah sosok yang dikenal dengan nama “Sultan”, atau sederet nama lain mulai dari Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi, KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram, Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sri Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping X. Terlalu panjang untuk dikutip di media televisi yang hitungannya detik, bukan?

Jika mau bersahabat dengan media, marilah kita lihat sifat-sifat media: simplifikasi, sensualitas, dan freshness. Pengulangan atau rerun hanya ada di tengah malam atau jam mati. Warna-warni adalah tampilan utama, karena gloomy atau kesusahan itu tak bisa menjual kecuali ditampilkan dengan dramaturgi victim-butcher. Obama Girl, misalnya, adalah salah satu bentuk bersahabatnya kandidat dengan media audio-visual. Abhisit juga tampil elok di setiap kesempatan. Bagaimana kandidat presiden kita di masa depan? Saya tetap yakin yang elok dan memiliki dramaturgi berorasi sajalah yang mampu tampil ke permukaan. Jargon “kemiskinan” atau “korupsi” cuma di ujung lidah yang kelu, tapi wajah ganteng dengan gaya orator menarik bisa menjadi modal utama yang lebih menjual.

abhisit1

 
 

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?

 

Wiki This!


NEW ADDRESS! NEW ADDRESS!

http://88.80.13.160/wiki/Wikileaks

wikileaksss.jpg

Hari ini, hakim federal di San Fransisco, Amerika Serikat memutuskan penutupan hosting Wikileaks di Amerika Serikat, sehingga semua penyedia nama domain di sana seperti Dynadot, Register.com and GoDaddy.com harus memblokir domain http://www.wikileaks.org ini. Yang terjadi adalah alamat http://www.wikileaks.org tidak dapat diakses “dari depan” (from front door) tapi bisa melalui http://www.wikileaks.be (Belgia) atau http://www.wikileaks.de (Jerman) atau http://www.wikileaks.cx (Pulau Natal) atau alamat IP di atas yang langsung dialihkan ke mirror site.

Media sosial (social media) adalah cabang termutakhir dari kehidupan jurnalisme. Jimmy Wales (aka Jimbo, penggagas Wikipedia) menegaskan bahwa penulisan Wiki adalah bentuk dari segala pakem pemerintahan:

  • anarki: semua orang bisa melakukan apapun,
  • demokrasi: keputusan dilakukan dengan voting,
  • meritokrasi: ide terbaiklah yang menang, diputuskan karena netral dan informatif,
  • aristokrasi: orang yang paling lama berkutat di Wikipedia adalah orang yang paling didengar, dan
  • monarki: jika semua gagal, Jimmy Waleslah yang paling berkuasa.

Bentuk Jurnalisme Wiki ini tak hanya Wikipedia. Jurnalisme Wiki bisa juga ditemui dalam format “tulisan atau dokumen bocoran” dari berbagai institusi. Format bocoran informasi ini bisa ditemui di situs Wikileaks yang dirintis oleh James Chen (another Jimbo?) dan beberapa orang lain yang membelot dari China, Tibet, dan Rusia. Mereka juga dibantu oleh ahli di bidang jurnalisme, matematika dan komputer dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia dan Afrika Selatan. Keunikan Wikileaks adalah narasumber yang biasa dikenal dengan istilah whistleblower. Salah satu kasus whistleblower yang dimuat oleh Harian Guardian, Inggris memuat kasus korupsi dan pencucian uang di Kenya yang bocoran dokumennya diperoleh dari Wikileaks.

Jurnalisme Wiki adalah common-based media journalism atau jurnalisme oleh orang awam (commoners) dan di media siapa saja. Jurnalisme jenis ini mungkin dihentikan oleh otoritas di satu teritori, tapi hukum satu negara tidak ekstrateritorial. Dihentikan di San Fransisco, masih bisa berdiri di tempat lain. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana otoritas di setiap teritori (baca: penegak hukum satu negara) akhirnya harus menempatkan diri dan mengambil manfaat dari gaya jurnalisme ini. Otoritas akhirnya bisa melakukan pemantauan korupsi atau kejahatan setiap institusi di dalam negaranya.

Terakhir, akurasi adalah segalanya. Bagi jurnalis media apapun hari ini juga bagi pembaca media apapun (seperti saya) yang terpenting adalah akurasi Jurnalisme Wiki. Mungkin akurasi Webster atau Britannica lebih baik, namun informasi yang disediakan Wikipedia atau Wikileaks adalah awal dari rasa ingin tahu akan apapun secara mudah dan murah. There’s always a start for a curious cat like me.

 

Put your D – WDP – WTP [read: MONEY] Where Your Mouth Is


What the *$%@?

State budget is pretty much a headache in this country. Last year’s report of 80% departments (or better yet, secretariats) has been questioned and even unmarked as D or probably is close to “State Audit ‘s rejection of approval”. The reason for this D opinion shall result from either the auditor is facing pressure from the department that is undergoing the audit or the internal control system is weak.

There are 3 types of audit result: financial spending, performance quality, and special purpose. In terms of financial spending, there are 4 marks or opinions for every report:

  • Disclaimer Opinion (D) or Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
  • Unqualified Opinion or Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) or Wajar Tanpa Syarat (WTS)
  • Qualified Opinion or Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  • Adverse Opinion or Tidak Wajar (TW)

This is just a part of state audit mechanisms. There are 3 audit pillars that must be comprehended as good governance and law enforcement processes.

audit-chart.jpg

For the 4 types of opinions I mentioned above, please find the explanation I’ve quoted from BPK and Men-PAN (in Bahasa Indonesia, please click here).

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Syarat (WTS) atau Unqualified Opinion

WTP artinya Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan kauangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa LK bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tdk hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan pengungkapan yg tercantum dalam LK, namun meliputi pula ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban.

Pendapat WTP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran LK; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion

WDP artinya laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pendapat WDP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.

Pendapat WDP diberikan jika secara keseluruhan LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion

Pendapat TW artinya LK tdk menyajikan secara wajar posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Pendapat Tidak Wajar diberikan oleh pemeriksa, apabila tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan kepada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion

Artinya pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu, prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.

Pendapat disclaimer juga bisa diberikan apabila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa menghadapi keraguan tentang kelangsungan hidup entitas.

 

Expressio unius est exclusio alterius


Hukum harusnya jelas. Termutakhir. Konsisten. Jika tidak, ia menjadi hanya secarik kertas terdokumentasi rapi di dalam lemari.

Multi-interpretasi (frasa yang sering saya dengar di beberapa ruang rapat setahun lalu) akhirnya menjadi exit gate bagi pengaturan (atau orang yang diamanatkan mengatur?). Yang terjadi kemudian adalah pengaturan apapun dijalankan tak tepat waktu, tak tepat sasaran, atau malah tak dijalankan.

Sesungguhnya, sebelum orang mengenal sekolah pun aturan demi aturan dibuat tapi tetap ada saja celah yang bisa “diatur kemudian”. Judul di atas adalah tentang hal-hal yang tak disebut atau diurut di dalam pengaturan, tak berarti tak bisa diatur. Illustrative, doesn’t mean exclusionary.

Look, but don’t touch!

Touch, but don’t eat!

Eat, but don’t swallow!

Anyhow, just don’t eat anything that can crawl inside you (huh?) but I am no psychic when I wrote the Tolstoy piece at 1300 hrs today. I was just thinking that death could become a divine penalty one way or another. Death statute is inclusive.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 27, 2008 in opini