RSS

Arsip Kategori: otonomi daerah

Keuangan Daerah


Ada masalah koordinasi, itu benar. Sesungguhnya masalah terbesar adalah “hati nurani” karena duet Jokowi-Ahok memangkas anggaran 2013 hingga 25% itu bukan karena tak ada koordinasi pusat-daerah (vertikal) atau pun dengan provinsi perbatasan seperti Jabar dan Banten (horizontal).

Tabel di bawah ini selain mencerminkan beban APBD itu berat di belanja pegawai (bayar gaji PNS, beli mobil dinas, perbaikan fasilitas kantor sendiri) dibanding belanja modal (infrastruktur), terutama untuk tingkat kabupaten/kota: rata-rata 50% dalam 5 tahun terakhir. Bandingkan dengan belanja APBD tingkat provinsi. Ketidaksinkronan pola belanja ini juga membuktikan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, atau pemimpin daerah tingkat provinsi terhadap kabupaten atau kota di bawah jurisdiksi Bapak/Ibu Gubernur.

Hari ini sedang proses revisi UU Otonomi Daerah, yang juga harus sinkronisasi dengan UU Aparatur Sipil Negara. Materinya masih hard copy nih… nanti kalau sudah jadi, saya unggah yang soft copy ya…

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 18, 2012 in otonomi daerah, planning, public policy, reform, state budget

 

Tag: , , , , ,

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Saya tidak berpikir citra soalnya…


Bahwa usaha itu kemudian diapresiasi, alhamdulillah… tapi saya tidak berburu bintang-bintang.

***

Taking a little break tonight. A job never finished on time. *sigh*

Now I am listening (not watching) Metro TV; it’s Pak Wapres Jusuf Kalla on an exclusive dialog. Toward all tricky answers, Pak Jusuf Kalla seemed excited. I am sure question list has already been proposed to the House of Vice President for protocol purpose. On the other hand, while answering about Golkar, not the govt’s policies, Pak Wapres seemed too cautious. I respect his answers, although it seemed too be carefully crafted. The topic “conflict and unity” yet a bit lost at the end of the dialog.

I am too impressed with Pak Wapres’s answers toward Papua, Aceh, Poso, Maluku conflicts. My special note is about his remarks on Pilkada (local election) with its annoying frequencies of implementation: hundreds and more for the last 3 years. I agree. For not wasting state budget, for not wasting my time. I go back and forth to local govt public office (read: kelurahan) for updating my data towards upcoming election, of any scope.

Hence, I am still thinking of other distinctive leaders to speak fluently in Metro TV. I scored Pak Amien Rais below Pak Jusuf Kalla in terms of performance on a TV dialog. Score 8 for Pak Kalla, and 7 for Pak Amien. It’s all about flashing image. Let’s wait for others, shall we?

jusuf-kalla1

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 19, 2008 in election, otonomi daerah

 

Bahasa Birokrat


09 Mei 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Ditjen Postel Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Sofyan A. Djalil Serta Menyambut Selamat Datang dan Komited Sepenuhnya Dalam Mendukung Kepemimpinan Bapak Muhammad Nuh Sebagai Menteri Kominfo Yang Baru

04 September 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Penertiban Frekuensi Radio Bertujuan Meminimalisasi Kesimpang-siuran Penggunaan dan Kewenangan Pemberian Izin

Rabu, 23 Mei 2006, 11:51 WIB (klik sini untuk siaran pers lengkap)

Penyelenggaraan Lokakarya Nasional I
Pembinaan Ketahanan Masyarakat Pulau-pulau Terluar
Melalui
Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
di KRI Tanjung Nusanive-973

Coba dikaji tiga judul berita tersebut di atas:

1. Penggantian menteri di sebuah cabang di dalam departemen pemerintahan; dengan penggunaan kata “komited” yang tak akan kita temui di kamus manapun di negeri ini (sebaiknya ditulis “committed”, yang berarti menetapkan diri atau terlibat)

2. Sebuah kalimat run-on atau tumpang-tindih kerap ditulis untuk mengaburkan makna, atau mungkin ditulis dengan tujuan yang tidak jelas subyek atau obyeknya. Jika ingin memutus menjadi dua frasa “Penggunaan” dan “Kewenangan Pemberian Izin”, jelas akan membingungkan banyak orang “menggunakan apa sehingga harus ditertibkan?”. Jika yang dimaksud adalah “Penggunanan Izin” dan “Kewenangan Pemberian Izin” seharusnya dituliskan “Penggunaan Izin dan Kewenangan Pemberian Izin”. Dua obyek yang berbeda:

– Penggunaan izin oleh pemain industri

– Kewenangan pemberian izin oleh regulator lain

Jadi yang mau ditertibkan adalah dua kelompok obyek berbeda. Pertanyaannya adalah, jika ingin menertibkan regulator, apakah mekanismenya hanya surat edaran instansi? Tidakkah ada semacam “badan arbitrase” atau koordinasi regulator yang lebih elegan?

3. Yang kerap terjadi dalam acara-acara resmi birokrasi, di pusat ataupun di daerah, adalah judul-judul seminar atau diskusi atau acara sosialisasi produk hukum/pemikiran eksekutif lainnya. Kembali terdapat run-on sentence di judul nomor 3 di atas. Asumsi saya, forum di atas tentu dihadiri para regulator yang terkait dengan urusan pulau terluar (bisa pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat, tentara nasional, ataupun pemuka adat setempat). Topik untuk para regulator adalah “Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air” untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di pulau terluar alias terpencil ini. Sekali lagi obyek dari acara seperti ini masih simpang-siur pula. Apakah regulatornya? Ataukah masyarakatnya? Mungkin jawabannya ada jika data acara seperti ini bisa dilihat lebih awal.

***

Bahasa mencerminkan bangsa. Jika Anda adalah regulator atau pemberi contoh ketertiban di segala lini, silakan beri contoh terbaik. Di saat seorang regulator menggunakan bahasa, terlihat juga strata pemahaman tentang bahasa dan budaya dirinya. Di saat seorang regulator membuat tulisan yang membingungkan, masyarakat dan pemain industri negeri ini juga turut pusing.

Minggu ini akan dibahas RUU Bahasa dan Politik Bahasa Nasional tanggal 11 September 2008 di Kampus Fakultas Ilmu Bahasa di Depok.

(klik sini untuk pengumuman acara diskusi ini)

 
 

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?