RSS

Arsip Kategori: otonomi daerah

Keuangan Daerah


Ada masalah koordinasi, itu benar. Sesungguhnya masalah terbesar adalah “hati nurani” karena duet Jokowi-Ahok memangkas anggaran 2013 hingga 25% itu bukan karena tak ada koordinasi pusat-daerah (vertikal) atau pun dengan provinsi perbatasan seperti Jabar dan Banten (horizontal).

Tabel di bawah ini selain mencerminkan beban APBD itu berat di belanja pegawai (bayar gaji PNS, beli mobil dinas, perbaikan fasilitas kantor sendiri) dibanding belanja modal (infrastruktur), terutama untuk tingkat kabupaten/kota: rata-rata 50% dalam 5 tahun terakhir. Bandingkan dengan belanja APBD tingkat provinsi. Ketidaksinkronan pola belanja ini juga membuktikan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, atau pemimpin daerah tingkat provinsi terhadap kabupaten atau kota di bawah jurisdiksi Bapak/Ibu Gubernur.

Hari ini sedang proses revisi UU Otonomi Daerah, yang juga harus sinkronisasi dengan UU Aparatur Sipil Negara. Materinya masih hard copy nih… nanti kalau sudah jadi, saya unggah yang soft copy ya…

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 18, 2012 in otonomi daerah, planning, public policy, reform, state budget

 

Tag: , , , , ,

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Saya tidak berpikir citra soalnya…


Bahwa usaha itu kemudian diapresiasi, alhamdulillah… tapi saya tidak berburu bintang-bintang.

***

Taking a little break tonight. A job never finished on time. *sigh*

Now I am listening (not watching) Metro TV; it’s Pak Wapres Jusuf Kalla on an exclusive dialog. Toward all tricky answers, Pak Jusuf Kalla seemed excited. I am sure question list has already been proposed to the House of Vice President for protocol purpose. On the other hand, while answering about Golkar, not the govt’s policies, Pak Wapres seemed too cautious. I respect his answers, although it seemed too be carefully crafted. The topic “conflict and unity” yet a bit lost at the end of the dialog.

I am too impressed with Pak Wapres’s answers toward Papua, Aceh, Poso, Maluku conflicts. My special note is about his remarks on Pilkada (local election) with its annoying frequencies of implementation: hundreds and more for the last 3 years. I agree. For not wasting state budget, for not wasting my time. I go back and forth to local govt public office (read: kelurahan) for updating my data towards upcoming election, of any scope.

Hence, I am still thinking of other distinctive leaders to speak fluently in Metro TV. I scored Pak Amien Rais below Pak Jusuf Kalla in terms of performance on a TV dialog. Score 8 for Pak Kalla, and 7 for Pak Amien. It’s all about flashing image. Let’s wait for others, shall we?

jusuf-kalla1

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 19, 2008 in election, otonomi daerah

 

Bahasa Birokrat


09 Mei 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Ditjen Postel Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Sofyan A. Djalil Serta Menyambut Selamat Datang dan Komited Sepenuhnya Dalam Mendukung Kepemimpinan Bapak Muhammad Nuh Sebagai Menteri Kominfo Yang Baru

04 September 2007 (klik sini untuk berita lengkap)

Penertiban Frekuensi Radio Bertujuan Meminimalisasi Kesimpang-siuran Penggunaan dan Kewenangan Pemberian Izin

Rabu, 23 Mei 2006, 11:51 WIB (klik sini untuk siaran pers lengkap)

Penyelenggaraan Lokakarya Nasional I
Pembinaan Ketahanan Masyarakat Pulau-pulau Terluar
Melalui
Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
di KRI Tanjung Nusanive-973

Coba dikaji tiga judul berita tersebut di atas:

1. Penggantian menteri di sebuah cabang di dalam departemen pemerintahan; dengan penggunaan kata “komited” yang tak akan kita temui di kamus manapun di negeri ini (sebaiknya ditulis “committed”, yang berarti menetapkan diri atau terlibat)

2. Sebuah kalimat run-on atau tumpang-tindih kerap ditulis untuk mengaburkan makna, atau mungkin ditulis dengan tujuan yang tidak jelas subyek atau obyeknya. Jika ingin memutus menjadi dua frasa “Penggunaan” dan “Kewenangan Pemberian Izin”, jelas akan membingungkan banyak orang “menggunakan apa sehingga harus ditertibkan?”. Jika yang dimaksud adalah “Penggunanan Izin” dan “Kewenangan Pemberian Izin” seharusnya dituliskan “Penggunaan Izin dan Kewenangan Pemberian Izin”. Dua obyek yang berbeda:

– Penggunaan izin oleh pemain industri

– Kewenangan pemberian izin oleh regulator lain

Jadi yang mau ditertibkan adalah dua kelompok obyek berbeda. Pertanyaannya adalah, jika ingin menertibkan regulator, apakah mekanismenya hanya surat edaran instansi? Tidakkah ada semacam “badan arbitrase” atau koordinasi regulator yang lebih elegan?

3. Yang kerap terjadi dalam acara-acara resmi birokrasi, di pusat ataupun di daerah, adalah judul-judul seminar atau diskusi atau acara sosialisasi produk hukum/pemikiran eksekutif lainnya. Kembali terdapat run-on sentence di judul nomor 3 di atas. Asumsi saya, forum di atas tentu dihadiri para regulator yang terkait dengan urusan pulau terluar (bisa pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat, tentara nasional, ataupun pemuka adat setempat). Topik untuk para regulator adalah “Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air” untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di pulau terluar alias terpencil ini. Sekali lagi obyek dari acara seperti ini masih simpang-siur pula. Apakah regulatornya? Ataukah masyarakatnya? Mungkin jawabannya ada jika data acara seperti ini bisa dilihat lebih awal.

***

Bahasa mencerminkan bangsa. Jika Anda adalah regulator atau pemberi contoh ketertiban di segala lini, silakan beri contoh terbaik. Di saat seorang regulator menggunakan bahasa, terlihat juga strata pemahaman tentang bahasa dan budaya dirinya. Di saat seorang regulator membuat tulisan yang membingungkan, masyarakat dan pemain industri negeri ini juga turut pusing.

Minggu ini akan dibahas RUU Bahasa dan Politik Bahasa Nasional tanggal 11 September 2008 di Kampus Fakultas Ilmu Bahasa di Depok.

(klik sini untuk pengumuman acara diskusi ini)

 
 

Perlukah UU Penyiaran Dilebur dengan UU Telekomunikasi?


Jawabannya ada di pasal-pasal awal setiap undang-undang.

Secara normatif, mengatur penyiaran adalah mengatur perizinan yang terkait dengan kepemilikan dan isi siaran dari radio dan televisi tradisional. Secara normatif juga, undang-undang telekomunikasi mengatur alokasi frekuensi segala lapis hingga masalah teknologi telekomunikasi dan inovasinya yang bergerak sangat cepat. Saat membaca berita (klik sini) bahwa alasan peleburan kedua undang-undang ini adalah konvergensi digital, saya bergumam, “Kok naif amat ya?”

Jika alasan peleburan itu adalah banyaknya aturan di dalam kedua undang-undang itu tidak jalan, mungkin saya akan maklum. Karena:

  1. Aturan yang tidak jalan, atau ada aturan tapi tak ada “kelenjar keringat” (baca: “sanksi”) yang membuat jera para pelanggar aturan, bukankah lebih baik dibuat aturan baru yang lebih efisien? Untuk apa ada Perda 1 Tahun 1988 di DKI Jakarta kalau semua orang buang sampah di mana saja tak ada yang menindak?
  2. Isu-isu di seluruh pelosok negeri ini sejak Reformasi 1988 hingga hari ini masih sama:
    • tidak meratanya infrastruktur penyiaran atau telekomunikasi (hanya ada di daerah padat saja?)
    • isi siaran semakin tidak memperhatikan asas “kenyamanan semua orang menonton”
    • pengaturan perizinan belum satu atap, terkesan malah menjadi kian ruwet
    • regulator di daerah kian tak tahu bagaimana seharusnya mengatur daerahnya (karena banyak aturan yang saling tabrakan, seperti PP 38/2007 dengan UU 32/2004 dengan asas di atasnya lagi: otonomi daerah untuk kemaslahatan daerah)

Dengan segala keterbatasan saya tentang peraturan perundangan hingga tata negara, saya berandai-andai jika kedua undang-undang ini dilebur:

  1. Ada atau tak ada komisi baru yang mungkin bernama “Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Indonesia”, yang mungkin “melapor ke presiden via Departemen Kominfo”. Mungkin agak aneh, karena sebuah komisi bentukan undang-undang harus melapor ke sebuah departemen yang dibentuk oleh keppres? Untuk hierarki peraturan perundangan silakan baca Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.
  2. Regulasi semua akan tersentralisasi; semua dipantau lagi dari Jakarta dan semua pemain di industri ini harus melapor dan mengurus perizinan ke Jakarta lagi. A very high cost economy?
  3. Kalaupun ada badan tambahan untuk pengurusan di daerah, tentulah harus menunggu setahun dua untuk pengesahan lembaga dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (karena komisi ini ‘kan lapor ke Menteri Kominfo, bukan?)
  4. Jika lembaga yang mengatur tidak jelas bentuk dan fungsinya selama beberapa waktu, yang terjadi mungkin ada ketidakpastian hukum, atau lawlessness, atau masa vakuum lagi seperti saat UU Penyiaran 1997 direvisi menjadi UU Penyiaran 2002.
  5. Penyiaran yang punya dimensi teknis (frekuensi, kabel, satelit, teknologi HDTV, dst) dan dimensi non-teknis (isi siaran). Khusus non-teknis, tentu pengaturannya harus lepas dari kepentingan-kepentingan rejim yang ada. Kebebasan memperoleh dan mendistribusikan informasi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, Pasal 28F. Kalau diatur oleh Pemerintah, apa kata dunia?

DE JA VU… kapan kita pernah belajar dari masa lalu sih?

 

Super-ego Sektoral


Tahukah bahwa istilah “ego sektoral” ditemukan di Indonesia? Negeri ini memang paling suka melihat apapun dari kacamata negatif. Andai saja “ego” di sini seperti yang dimaksud Sigmund Freud sebagai bagian dari trio Id, Ego, Super-ego atau ‘psychic apparatus’ yang didefinisikan dalam model struktural dari psyche manusia. Karena memang Freud menuliskan ‘das Es’, ‘das Ich’, dan ‘das Über-Ich’ yang berarti ‘the It’, ‘the I’, dan the ‘Over-I’ (or ‘Upper-I’), untuk itu Indonesia mengenal istilah ‘koordinator’, ‘pemerintah daerah’ dan ‘pemerintah pusat’.

super-ego-sectoral.jpg

Dengan sekian puluh provinsi, sekian ratus etnis dan sekian ratus juta kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sungguh kaya, pemimpin negara ini (baca: pemerintah daerah juga) haruslah bisa menjadi panutan semua dalam kerangka “sebangsa senegara”. Salah satu panutannya adalah penggunaan kosa-kata yang lebih bijak. Klik sini untuk presentasi Depdagri (pdf file 248 Kb) soal “ego sektoral” sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Saya pikir pola pikir birokrasi yang selalu bernada negatif harus segera diputar menjadi positif. Negeri ini kaya akan semuanya, sayang memang kalau hanya lewat begitu dengan penggunaan kata “selalu negatif”.

Sayang semua kekayaan ini lewat saja tanpa ada rekaman sejarah yang membuktikan kebesaran dan keindahan neger ini. Saya berhayal hari ini bahwa:

  • Satu hari akan ada satu DVD khusus kompilasi tarian seluruh Indonesia lengkap dengan narasi sejarah dan detail setiap gerakan dan pernak-pernik baju tradisionalnya.
  • Nanti akan ada satu DVD khusus kompilasi makanan khas seluruh daerah. Tak hanya soto atau sate, singkong dan ubi pun bisa menjadi satu panganan khas yang bisa ditemui di setiap daerah dengan campuran kelapa parut atau gula pasir atau gula merah atau apapun.
  • Kelak akan ada DVD khusus keunikan furnitur setiap daerah. Harus ada DVD kompilasi kerajinan tangan: batu-batuan (gemstone) di Kalimantan dan Jawa, kayu-kayuan di Papua, tenun di Sulawesi dan Sumatera, dan seterusnya.
  • Pastinya satu DVD satu topik. Alangkah indahnya jika semuanya bisa dikompilasi menjadi Ensiklopedia Indonesia Raya.

Alangkah indahnya pula jika akhirnya yang bernama “ego sektoral” ini tak dihamburkan menjadi “Rumah Penghubung Kabupaten A” atau “Perwakilan Provinsi B” di Jakarta yang pasti tempatkan di Menteng ataupun daerah bergengsi lain. Andai semua uang daerah ini dikumpulkan dan membangun sebuah hotel bintang empat yang layak dihuni lima ratus orang jikalau harus mengurus segalanya ke pusat. Bayangkan hotel ini mempekerjakan sekian banyak pegawai dan berhubungan dengan sekian banyak biro perjalanan serta sekian banyak jasa terkait lainnya.

Atau sebaliknya, mess khusus TNI atau pemerintah pusat di daerah-daerah dipusatkan di satu titik dan dikelola profesional. Bayangkan forward dan backward effect dari penggunaan uang rakyat yang cerdas.

Berpikirlah secara komprehensif (dan positif) untuk mengelola seluruh kekayaan daerah (dan uang rakyat). Negeri ini sungguh kaya; dan Stiglitz pun copy-paste tulisannya tentang Indonesia untuk kasus Malaysia, the curse of natural resources: “We can now cure Dutch disease” (Guardian, 2004). Bisa jadi kekayaan alam memang membuat manja masyarakat negeri ini. Tapi bisa jadi juga Stiglitz salah. Rakyat ini hanya tak mampu memvisikan hidup hingga 7 turunan kelak.

Betul, rakyat seharusnya menjadi pilar institusi yang kokoh untuk menopang rumah perekonomian agar berfungsi baik. Selayaknya juga para pemimpin (baca: pemimpin hingga tingkat kabupaten) pun harus membuat langkah-langkah yang lebih komprehensif. Terakhir, gunakan jargon “super-ego” yang lebih bijak dibanding “ego” yang kompulsif.

NB: coba lihat presentasi Depdagri di halaman 4, ada penggunaan istilah yang sedikit membuat senyum menggeleng: “attack corruption”. Oh my, corruption? Attack? It’s the divine enemy to fight within, but please use the right idiom.

 

Dicari: Pemimpin Daerah yang Canggih


Saya agak takjub dengan banyak orang di dunia ini yang mengkaji Indonesia luar dalam (secara akademis-alamiah, tentunya). Salah satunya adalah Center for Global Development (www.cgdev.org) yang khusus mengkaji proses desentralisasi di Indonesia lima tahun terakhir.

Adalah Christian von Luebke yang telah melakukan field experiment ke Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali dan NTB. Kajian untuk memperkukuh gelar doktornya di School of Economics and Governance, The Australian National University memfokuskan pada Akunting untuk Pemerintah Daerah di Indonesia (Accounting for Local Governance, silakan klik di sini untuk presentasinya dalam pdf, besar file 1 Mb).

Yang paling menarik dari kajian ini adalah bagaimana investor asing melihat desentralisasi di Indonesia sebagai “harga mahal” yang ditinjau dari empat sudut: institusi (peraturan perundangan), kepemimpinan (bupati atau gubernur), kebebasan bersuara (publik), dan iklim berinvestasi.

Luebke mencatat bahwa hambatan berusaha dan berinvestasi pasca-desentralisasi adalah bervariasinya pajak (retribusi) dan proses perizinan dari daerah ke daerah. Bahkan “bribe payment” masih masuk sebagai salah satu faktor hambatan berbisnis dan berinvestasi ini. Ada empat hal yang menjadi indikator (2005) menilai empat daerah yang dipantau: perizinan (pemahaman akan prosedur), perizinan (waktu adminstrasi), penyimpangan pajak, dan kualitas layanan. Dua daerah yang mendapatkan nilai baik adalah Solok, Sumatera Barat dan Kebumen, Jawa Tengah. Solok menerapkan kualitas layanan dengan sistem adminstrasi satu atap (samsat) dan Kebumen menjadikan media ajang transparansi kebijakan yang diambil pemimpin daerah.

Salah satu kesimpulan akhir Luebke adalah “Decentralization: Voice of Private-Decentralization : still uncertain; yet Leadership has become contestable across districts…” Dalam jangka pendek, pemimpin yang baik akan menjadi kompensasi bagi suara publik yang tak tersalurkan, penegakan hukum yang rendah, dan pemantauan perkembangan nasional yang kurang kuat.

Saya tak hendak mengkomentari panjang lebar penelitian Luebke ini, tapi secara empiris daerah-daerah yang terpantau di media (situs internet dan media cetak) seperti Kebumen, Sragen, Solok dan daerah-daerah lain menjadi bukti bahwa “kecanggihan” pemimpin daerah pastinya akan mengarahkan rakyatnya untuk meraih hidup lebih baik. Apalagi jika seluruh Indonesia terjadi concerted quality leadership, tentulah kita akan keluar dari natural resources curse yang ditudingkan Stiglitz (2004).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 28, 2007 in decentralization, leadership, otonomi daerah, stiglitz