RSS

Arsip Kategori: otonomi daerah

Mengelola Investasi Daerah Seperti Apa?


Saya acungkan jempol untuk duet Menteri Hukum dan HAM dan Menteri/Sekretaris Negara hari ini yang mampu berpacu dengan waktu dan teknologi. Jika dulu membuka situs www.indonesia.go.id untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir, saya harus menunggu sebulan hingga tiga bulan untuk bisa mendapatkan berkas resminya. Hari ini, tertanggal 16 November 2007, saya telah menemukan sebuah peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden tertanggal 5 November 2007, yaitu PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Karena hanya sekilas saya membaca, terlalu awal jika saya memahami PP terakhir ini “mendukung penuh” atau “agak lari” dari konteks kebijakan publik dan semangat otonomi daerah. Tulisan ini hanya untuk berbagi pengalaman bagaimana membaca sekian banyak peraturan perundangan yang terkait dan harus dibaca dalam satu nafas.

Saat membaca PP 59/2007, saya kemudian membuka lagi PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. Secara khusus, saya membuka Lampiran PP untuk Bidang ESDM. Hal paling krusial dan kontroversial dari pengaturan pusat versus daerah adalah terkait “izin”, untuk itu saya langsung mencari kata kunci “izin” dari kedua berkas ini.

Memang di lampiran PP 38/2007, setiap daerah (tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) bisa mengeluarkan izin untuk penanaman modal ataupun survei awal eksplorasi “lintas daerah di satu provinsi”. Khusus survei awal di PP 59/2007, Kepala Pemerintah Provinsi harus mengusulkan dulu ke Menteri (dalam hal ini adalah Menteri ESDM). Mahalnya dan besarnya risiko pelaksanaan survei eksplorasi awal di suatu area mungkin menjadi pertimbangan utamanya.

Saya kemudian membuka berkas ketiga: PP 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Kerja sama daerah yang dimaksud adalah berupa kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Secara tegas, ketentuan umum PP 50/2007 ini menegaskan bahwa Pihak Ketiga adalah “Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.” Sedangkan pengaturannya sungguh amat normatif: jika sudah terikat dalam pos anggaran di dalam APBD, maka Gubernur/Bupati/Walikota tak perlu konsultasi lagi ke DPRD. Dan sebaliknya, jika tak ada dalam APBD tapi terkait pemungutan uang rakyat lagi, maka DPRD harus diberitahu dan dimintakan persetujuan.

Menarik benang merah dari semua PP di atas, seharusnya juga saya membuka UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU 22/2001 tentang Minyak & Gas Bumi, serta peraturan perundangan yang memiliki hierarki lebih tinggi di atas semua PP ini.

Saya juga harus membuka peraturan terkait sumber daya alam lainnya (sector specific regulations), di antaranya:

  • PP 33/1969 tentang Dewan Pertambangan
  • PP 27 /1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
  • PP 79/1992 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan UU Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara
  • Keputusan Menteri 180/1996 Penerimaan Pungutan Pertambangan Pemerintah Daerah
  • Keputusan Presiden 31/1997 Kilang Minyak & Gas Swasta

Ada juga peraturan perundangan yang secara umum mengatur investasi (penanaman modal dalam negeri dan modal asing). Silakan membuka berkas:

  1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, serta
  2. Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

tanpa perlu mempertanyakan “mengapa kriteria, persyaratan dan daftar ini diatur melalui Peraturan Presiden”.

Yang pasti, peraturan ini menjadi pegangan untuk bidang-bidang yang tertutup ataupun terbuka untuk investasi asing, dan peraturan presiden ini tetap berlaku sampai dibatalkan secara hukum.

Ada juga yang terkait investasi pemerintah: PP 8/2007 tentang Investasi Pemerintah, yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membaca semua dalam satu nafas adalah tak mudah. Ternyata pekerjaan rumah saya banyak. Saya tutup tulisan ini di sini dulu, saya hendak membaca semua lebih teliti dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan ada waktu untuk menuliskan beberapa komentar kelak.

Silakan mencari semua di www.indonesia.go.id sebuah situs terpercaya dan kian terpercaya (the most most trusted website) untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir.

Selamat dan terima kasih untuk perbaikan sistem pemerintahan yang tak henti, Pak Menkumham dan Pak Mensesneg.

 

Menyamakan persepsi “Infrastruktur” di negeri ini


Kategori infrastruktur secara kasat mata:

  1. Penerbangan dan alat transportasi
  2. Jembatan dan jalan arteri
  3. Jalan tol dan jalan kereta
  4. Waduk
  5. Air minum
  6. Pembuangan kotoran
  7. Sekolah
  8. Rumah sakit
  9. Fasilitas umum (taman dan area rekreasi)
  10. Energi
  11. Keamanan
  12. Hal lain: hazardous waste, gas pipeline, information sources, and other intangible items.

Perkiraan biaya

Perkiraan biaya untuk investasi selama 5 tahun: US$ ? trilyun atau RP ? zilyun… ada yang bisa membantu saya menghitung angka ini secara awam?

Mari kita mulai dari yang paling mendasar: apa itu “infrastruktur”.


Jalur Pipa Gas Sumatera-Jabar (sumber: http://www.bpmigas.com )

Menyamakan persepsi “infrastruktur” di negeri ini

Menonton rerun “Kick Andy” minggu lalu yang mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono X dan visi misi beliau memimpin negeri ini kelak, akhirnya saya mengenal lebih dekat sosok “raja yang cerdas dan bijak”. Kompas juga kemarin (5/11/07) mengangkat sosok pemimpin daerah (Sutiyoso, Sri Sultan, Fadel hingga Teras Narang) yang hendak maju ke kancah nasional. Sayangnya, survei popularitas beberapa nama itu masih menempatkan Sutiyoso lebih tinggi dari Sri Sultan.

Kisah sukses infrastruktur daerah

Apa hubungannya dengan nama-nama pemimpin daerah ini dengan kata seberat “infrastruktur”? Buat saya, sosok Sutiyoso identik dengan “busway controversy”. Nyaman buat saya tapi bikin macet orang lain. Di mata saya pula, sosok Fadel dan Teras Narang masih lekat dengan Jakarta yang tahu bagaimana mengundang investasi masuk lebih deras dari periode sebelumnya. Sri Sultan, sebaliknya, bukan orang Jakarta dan tak banyak menggali lubang kontroversi, setidaknya yang berskala nasional.

Keempat nama ini memang telah membangun daerah dengan gaya masing-masing, dan strategi berbeda. “Investor” menjadi kata kunci bagi pengusaha dari Jakarta. Hasilnya adalah pemberdayaan perkebunan dan pertanian di Gorontalo. Keseimbangan alam dan manusia menjadi kata kunci Sri Sultan dan Teras Narang. Hasilnya adalah geliat industri pariwisata Yogyakarta dan konservasi alam berpusat di Palangkaraya. Saya juga pernah merasakan halusnya jalan-jalan di antero Sumatera Barat, sebagian kecil Kalimantan Timur, hingga nol koma sekian persen jalan aspal di kota Sorong. Pemerataan infrastruktur adalah satu kendala negeri ini. Tentunya ada kiat dan kajian untuk setiap daerah agar mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Sepakat, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan diri dengan struktur unik dan kelebihan di daerah tersebut. Ada lebih dari 4 nama pemimpin daerah yang memiliki kualitas dan visi seperti nama-nama tersebut di atas, bahkan untuk tingkat kabupaten dan kota. Tapi tak sedikit pula yang tak mampu mensinkronisasi nilai unik daerahnya dengan “infrastruktur” yang harus dibangun di daerah mereka.

Pembangunan jaringan pipa gas interkoneksi Jawa-Sumatera oleh Perusahaan Gas Negara, misalnya, belum dikoordinasikan (atau sudah, tapi kurang maksimal) dengan pimpinan di setiap daerah yang dilalui pipa ini. Untuk itu, pembangunan sub-jaringan gas alam ini belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat daerah.

Anggaran daerah dan prioritas pembangunan

Saya berandai, jika anggaran daerah untuk membiayai pesta Pekan Olahraga Nasional 2004 di Palembang, misalnya, direlokasi untuk membangun infrastruktur pipa gas ini, mungkin pembangunan pipa akan lebih cepat terwujud. Bayangkan saja betapa besar anggaran dan sumbangan masyarakat Sumsel sehingga Palembang bisa membangun stadion olahraga megah khusus PON 2004, yang sekarang dikunjungi masyarakat di akhir pekan saja.

Kembali ke sub-jaringan pipa gas alam ini. Sebagai informasi tambahan, jalur pipa ini bisa “ditumpangi” kabel serat optikal yang bisa menyalurkan sinyal audio-video-data dalam kecepatan tinggi. Saya rasa kita bisa berhitung lebih teliti lagi berapa potensi pariwisata yang dikeruk dari PON 2004 versus backward-forward effect dari pembangunan sub-jaringan pipa gas plus serat optikal ini. Harap diingat, PON 2004 hanya terjadi di satu periode itu saja, bandingkan dengan panjangnya durasi waktu jika sub-jaringan pipa gas/serat optik ini bisa menjangkau masyarakat se-Sumatera Selatan.

Sebagai ilustrasi, yang pasti masyarakat Sumsel tak perlu repot ikut konversi minyak tanah. Selain itu, harga gas alam jauh di bawah gas elpiji, dan uang dapur bisa ditabung untuk kebutuhan lain. Tambahan lagi, arus informasi melalui radio, televisi, ataupun jaringan internet yang disalurkan jaringan serat optikal ke pelosok Sumsel dapat membantu pemberdayaan masyarakat secara swadaya.

Mungkin juga pemanfaatan gas alam ini tak hanya untuk rumah tangga, tapi juga memajukan industri di Sumsel. Biaya operasional industri lebih rendah, kualitas produksi terjaga, bahkan jika kian cerdas manusianya, pemanfaatan dan inovasi teknologi industri dapat diterapkan untuk peningkatan efisiensi produksi. Sekali lagi, pemanfaatan teknologi (ataupun sekadar “memelintir” inovasi yang telah ada) bisa dipicu dari sekutip informasi yang bisa didapat gratis melalui televisi, radio ataupun internet.

Sekali lagi, infrastruktur di setiap daerah tetap harus menjadi prioritas utama dibanding pesta hura-hura yang mendapatkan nikmat sesaat. Pesta bukan hal yang haram dilakukan, tapi ada pepatah: bersakit dahulu, berpesta kemudian, bukan?

Akhirul kalam, saya hanya akan memilih calon presiden dari daerah yang membuat daftar prioritas infrastruktur pelosok Indonesia dengan pemahaman seperti di atas. Sutiyoso? Sri Sultan? Ah, Pemilu ‘kan masih lama. Toh, selama anggaran KPU belum jejak ke tanah, enggan rasanya mencoblos kertas seharga jembatan.

 

Angka-angka Fantastis Satu Bulan Terakhir


Mari kita perhatikan angka-angka fantastis yang digarisbawahi ini:

1. … Wiratman & Associates memperkirakan, pembangunan JSS [Jembatan Selat Sunda] membutuhkan dana sekitar 10 milyar dollar AS atau setara dengan Rp 92 triliun. Dana itu bisa diperoleh dari pemerintah maupun investasi pihak swasta. Pembangunan JSS akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap pembuatan prastudi kelayakan (2007-2009), tahap pembuatan studi kelayakan (2009-2013), dan tahap pembangunan (2013-2025).

(dikutip dari tulisan Anita Yossihara di Kompas, Jumat, 19 Oktober 2007, “Jembatan yang Satukan Jawa-Sumatera”)

2. … Bentang tengah Suramadu saat ini, ujarnya, menggunakan konstruksi cable stayed sepanjang 434 meter yang memungkinkan kapal berlalu-lalang, namun teknologi ini jelas lebih mahal. Jembatan yang akan menghabiskan dana Rp4 triliun itu, menurut Prasetyo, memang tak akan terbayar dengan misalnya membangun jalan tol di sepanjang jembatan itu. Estimasi dengan jalan tol menghitung hanya Rp400-500 miliar yang akan kembali modal, sisanya hilang.

“Tetapi Suramadu dibangun memang khusus untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara Jawa dan Madura. Konsep pemerintah, dengan memutus isolasi, maka interaksi ekonomi dan pembangunan bisa berjalan di Madura,” katanya.

(dikutip dari http://www.gatra.com, edisi 29 Agustus 2007 “Pembangunan Fasilitas Transportasi Jembatan Suramadu Sudah Capai 40%”)

3. … Kini dibangun 10 ruas tol pada jaringan tol trans-Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, di antaranya Cikampek-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Tiap ruas tol mempunyai kendala tersendiri, misalnya pergantian manajemen tanpa izin kreditor sehingga pengucuran kredit ditunda (ruas Kanci-Pejagan), keluhan investor tentang rendahnya nilai ekonomis sehingga pembebasan lahan menggunakan dana APBN (ruas Solo-Ngawi-Kertosono), dan kesulitan dalam pembebasan lahan.

Total biaya dari semua ruas tol ini adalah Rp 35,83 trilyun.

(dikutip dari harian Kompas, Senin 5 November 2007 “Realisasikan Trans-Jawa, Regulasi Akan Terus Disempurnakan”; angka tersebut merupakan kutipan juga dari BPJT, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia)

4. … Airbus chose Singapore Airlines as the first company to give the world’s newest plane, which was formally handed over on Monday in Toulouse, France where the superjumbo was put together. The jetliner [A380], which took seven years and about $US13 billion ($A14.68 billion) to develop, rolled off the assembly line nearly two years behind schedule.

(dikutip dari www.smh.com.au)

Catatan $US13 billion/milyar setara dengan Rp 119.600.000.000.000,- atau Rp 119,6 trilyun hanya untuk pengembangan/development selama 7 tahun. Harga per pesawat, lihat angka di bawah ini:

… According to the Financial Times Deutschland, the list price of the A380 – which will become world’s largest airliner – rose by 4.7% to between 235.4m euros ($295.6 million; £161.9m) and 251.6m euros ($316 million; £173.1m) earlier this month.

(dikutip dari news.bbc.co.uk)

Catatan: angka pembelian satu pesawat terbang A380 sebesar $US316 million/juta di atas adalah setara Rp 2.907.200.000.000,- atau Rp 2,9 trilyun

5. … Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, Mardikun dalam laporannya menegaskan bahwa latar belakang pembangunan sekolah model terpadu mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA ini dalam rangka menigkatkan dan mewujudkan Sumber Daya Manusi (SDM) yang profesional dan handal. Diharapkan dengan adanya pembangunan sekolah terpadu ini akan meningkatkan harkat dan martabatnya dalam rangka era globalisasi dalam persaingan internasional. Menurut Mardikun, pengembangan sekolah model terpadu ini yang direncanakan akan memiliki prasarana dan sarana pendidikan yang disesuaikan dengan sistem ketentuan pendidikan nasional.

Dikatakan, luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah terpadu seluas 69.000 meter persegi yaitu untuk komponen pembangunan utama yakni terdiri dari gedung sekolah TK, SD, SMP dan SMA dengan didukung beberapa fasilitas lain yakni gedung olahraga, asrama, tempat ibadah dan rumah dinas. Ditambahkan biaya pembangunan gedung sekolah terpadu ini diperkirakan menelan anggaran sebesar 110 milyar rupiah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2006 sampai dengan 2008.

(dikutip dari www.bojonegoro.go.id)

 

 

Terakhir, mari kita lihat apakah angka-angka tadi masuk akal dibanding anggaran KPU untuk penyelenggaraan pemilu 2009 (dan persiapan pemilu sepanjang tahun 2008).

6. … Sebelumnya, menurut Abdul Hafiz [Ketua KPU], total anggaran KPU 2008 dan pemilu 2009 dibutuhkan dana total Rp 47,9 trilyun, terdiri dari KPU dan proses pemilu untuk tahun 2008: Rp 18,6 trilyun, dan proses pemilu 2009: Rp 29,3 trilyun.

(dikutip dari Kompas Cyber Media, Rabu, 31 Oktober 2007)

… Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menganggarkan KPU untuk masa kerja 2008-2010 “hanya” sebesar Rp 25,7 trilyun yang membengkak karena “honor faksi-faksi di TPS itu naik”.

(dikutip dari detikcom)

 

 

Silakan dicerna, silakan merenungi nasib.

Membeli pesawat canggih, membangun pelabuhan internasional baik laut ataupun udara, membangun jembatan dan jalan, membangun gedung sekolah, rumah sakit, dan seterusnya dan seterusnya… bukanlah prioritas utama pengambil keputusan di negeri ini ‘kah?

Sampai kapan? Jika angka usulan KPU itu tidak ditekan hingga titik paling “beradab”, buat saya pribadi Pemilu 2009 itu bukan hari yang paling ditunggu lagi.

Rekap Angka-angka Fantastis

Jembatan Selat Sunda = Rp 92.000.000.000.000,-

Jembatan Suramadu = Rp 4.000.000.000.000,-

Jalan Tol Trans-Jawa = Rp 35.830.000.000.000,-

Pengembangan 7 thn A380 = Rp 119.600.000.000.000,-

Harga Satu Pesawat A380 = Rp 2.900.000.000.000,-

Pembangunan 1 Sekolah Terpadu = Rp 110.000.000.000,-

Penyelenggaraan Pemilu:

Versi Menkeu (2008-2010) = Rp 25.700.000.000.000,-
Versi KPU (2008-2009) = Rp 47.900.000.000.000,-

 

 

Manajemen Bencana dan Keadaan Darurat


oleh Amelia Day

Dari 17.000 pulau (yang memiliki nama ataupun belum diberi nama), bencana dan keadaan darurat kerap hadir di pusat-pusat keramaian, bahkan banjirpun selalu hadir di Jakarta setiap hujan lebat. Sebagian daerah Kampung Melayu, misalnya, memiliki kontur tanah lebih rendah dari permukaan Sungai Ciliwung.Peristiwa alam terakhir yang perlu dicermati adalah Gunung Kelud dan anak Gunung Krakatau. Peristiwa lain yang juga perlu dicermati adalah hujan disertai angin puting beliung. Pertemuan angin panas dan dingin menciptakan pusaran angin adalah fenomena alam yang bisa diprediksi, jika kita memilik perangkat yang secanggih Radar Doppler milik National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).Prediksi dan tindakan pra-bencana atau keadaan darurat adalah juga harus diikuti dengan pengumuman dan sosialisasi menghadapi bencana/keadaan darurat ke semua pemangku kepentingan (stakeholder). Pulau Nias yang kerap dilanda ombak tinggi (baca: tsunami) telah menerapkan “emergency alert” ke anak-cucu mereka saat air surut mendadak ke samudera. Mereka “terdidik” agar tidak tergiur mengambil ikan yang menggelepar di pantai, malah seharusnya mereka berlari ke dataran yang lebih tinggi.

Secara umum manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Hal inilah yang telah dirancang oleh Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada yang belajar dari kejadian yang menimpa Yogyakarta tempo hari. Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta bahkan telah memiliki Pusat Studi Manajemen Bencana (klik di sini atas rancangan umum manajemen bencana UGM dan di sini untuk Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran).

Untuk daerah-daerah yang kerap tertimpa bencana entah itu yang dibuat manusia (banjir, longsor, luapan lumpur, dll.) ataupun yang tak terduga secara awam (gempa tektonik, vulkanik, angin puting beliung, dll.), sebaiknya menerapkan tahapan-tahapan kerja yang lebih mendetail. Setiap tahapan itu adalah sebagai berikut:

  1. Riset: pelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di satu daerah. Kontur tanah hingga letak geografis suatu daerah menjadi pengaruh utama penanganan ke depan. Jika yang terjadi adalah peristiwa kebakaran hutan, riset tentang lokasi dan pendataan masyarakat di dalam ataupun sekitar hutan mengawali paket penanganan bencana. Jika kebakaran seperti terjadi di beberapa pasar, tentulah pendataan kelayakan pasar tersebut akan membantu akar permasalahan bencana kebakaran tersebut.
  2. Analisis Kerawanan dan Kajian Risiko (Vulnerabilities Analysis and Risk Assessment): ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan bencana ataupun keadaan darurat terjadi di satu daerah. Matriks atas variabel ini patut didaftar untuk kemudian dikaji risiko atau dampaknya jika satu variabel atau paduan beberapa variabel terjadi.
  3. Sosialisasi dan Kesiapan Masyarakat: pengetahuan atas fenomena alam hingga tindakan antisipatif setiap anggota masyarakat menjadi suatu hal mutlak dilakukan oleh Pemerintah ataupun kalangan akademisi yang telah melakukan kajian-kajian dan pemantauan atas fenomena alam di daerahnya.
  4. Mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Persiapan menghadapi banjir di komplek perumahan saya, misalnya, dilakukan dengan membersihkan saluran got dan membangun daerah-daerah penyerapan air ke tanah. Setiap minggu ada pemuda Karang Taruna berkeliling meneriakkan “3M”.
  5. Warning atau peringatan bencana: di saat hari ini Gunung Kelud sudah “batuk” cukup parah, sosialisasi bahaya letusan yang lebih besar selayaknya juga dilakukan tak hanya dengan upaya persuasif. Tindakan memaksa selayaknya juga diterapkan, tentu ada sosialisasi tindakan ini harus diambil, jauh sebelum bencana ini terdeteksi. Teriakan melalui pengeras suara masjid ataupun kentongan hingga SMS Blast ke setiap pemilik telepon selular di daerah tersebut bisa menjadi alternatif peringatan bagi warga masyarakat.
  6. Tindakan Penyelamatan: jika yang terjadi adalah angin puting beliung, tentulah tempat paling aman berada di bawah tanah dengan kedalaman dan persiapan logistik yang memadai. Jika yang terjadi adalah banjir, penyelamatan barang pribadi ke tempat lebih tinggi menjadi kewajiban selain logistik dan perahu karet jika diperlukan.
  7. Komunikasi: faktor komunikasi tetap harus terjaga, yang bisa dilakukan dengan sistem telepon satelit (lihat http://www.psn.co.id untuk alat komunikasi langsung ke satelit), agar bala-bantuan hingga kepastian keadaan sesaat setelah terjadi bencana bisa terdeteksi dari Jakarta ataupun pusat pemerintah provinsi.
  8. Penanganan Darurat: jika ada anggota masyarakat yang memerlukan perawatan medis ataupun ada anggota masyarakat yang dinyatakan hilang, kesiapan regu penyelamat harus terkoordinasi dengan baik.
  9. Keberlangsungan Penanganan: jika banjir tidak surut dalam waktu satu-dua hari ataupun lokasi bencana tak memiliki jalur transportasi yang memadai, upaya yang berkelanjutan adalah kewajiban pemerintah daerah ataupun pusat dengan selalu berkoordinasi di lapangan.
  10. Upaya Perbaikan: tahapan pasca-bencana ataupun pasca-keadaan darurat adalah “proses pengobatan” yang memakan waktu lama. Jika peristiwa Tsunami Aceh memakan korban jiwa dan harta yang sangat besar, merancang perbaikan harus dilakukan secara seksama mengingat biaya yang besar yang dikumpulkan dari masyarakat, bahkan masyarakat internasional. Jika peristiwa banjir yang tiap tahun melanda pinggiran Kali Ciliwung, tentunya lebih baik dilakukan tindakan antisipatif yang lebih komprehensif dalam kerangka perbaikan di masa mendatang.
  11. Pelatihan dan Pendidikan: untuk mendapatkan hasil terbaik untuk mengantisipasi hingga mengupayakan perbaika pasca-bencana, setiap daerah harus memiliki petugas-petugas yang cakap dan berpengetahuan. Untuk itu diperlukan pendidikan dan pelatihan yang selalu sejalan dengan penemuan teknologi penanganan bencana termutakhir.
  12. Simulasi: setelah memiliki petugas yang cakap dan berpengetahuan, setiap daerah harus melaksanakan simulasi penanganan bencana atapun keadaan darurat agar setiap anggota masyarakat bisa mengantisipasi hingga menyelamatkan diri dan anggota keluarganya , sehingga beban daerah ataupun kerugian pribadi dapat diminimalisasi.

Semoga tips manajemen bencana dan keadaan darurat ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh setiap daerah, sehingga pemerintah provinsi tak lagi terlalu tergantung dengan bantuan pihak luar yang cenderung birokratis ataupun tak maksimum.

(di bawah ini kita bisa belajar lebih lanjut tentang manajemen bencana dan keadaan darurat, khususnya mengelola informasi secara terstruktur; paparan lebih lengkap silakan klik di sini)

 

Supporting Indonesia’s International Investment Summit 2007, JCC 5-7 November, Jakarta


 

Indonesia’s International Investment Summit 2007

Revitalizing The Energy and Mining Sectors

(click here for list of all speakers and agenda)

A big applaud and a wish for success for the committee who initiated another international event–and more likely on specific sectors like energy and mining. And here are some facts I quoted from Geographical World Reference, published by Periplus Editions (HK) Limited: “Coal, petroleum, and natural gas provide energy supplies, and in recent decades, uranium has provided the basis for nuclear energy… [T]he greatly increased use of minerals by the developed countries, and the increasing use by newly industrialized countries, has led to concerns about there being adequate mineral supplies for the future. Substitution of new materials for metals and the search for new or renewable energy sources–such as solar power or wind generation–are amongst the developments aimed at conserving our mineral resources.”

uranium is there

Two things I would like to hightlight beforehand: uranium and solar- or wind-generated energies. Global controversies around uranium (its waste and nuclear war weaponry issues arisen in North Korea or Afghanistan or Iran) has held up the potential alternative energy in Indonesia. On the other hand, solar- or wind-generated production is hurdled by lack of technology or innovation strategy–even if importing the technology is considered as one strategy. It is the unquestionable price that would make Indonesia pushed aside.

waste/dumped truck

Solar generator

T.J. Rodgers of SunPower aimed to develop large-scales solar farms in remote, sunny locations to compete with big fossil-fuel generators that sell electricity to utilities (Fortune, October 15, 2007). Unfortunately, Indonesia with always sun-powered areas and cheap labour would not pass the candidacy of areas Rodgers were looking for. Manila became one place to provide this.

What went wrong with this picture?

Brief analyze it, another institutional approach is considered. In summit or conference like the upcoming International Investment Summit 2007, policy makers in Jakarta sometimes leave the so-called “public utilities’ managers” in provinces or regencies. Local autonomy shall not be crossed out and left as jargon only. The overall success is about coordination of Jakarta and local authorities. A package of new laws, be it sector-specific or local autonomy, shall be enforced and implemented with good political will of both national or local authorities. Amending the old working contracts with third parties must also insert obligations for social and institutional welfare of overall Indonesia. The contracts’ transformation process shall be burdensome, yet in a transparent and reliable way, any investor would be more than happy to further the negotiations.

In addition to that, this summit and other investors’ events that highlight alternative energy must also give ways for local authorities to take a more active part. Great committee preparation shall include well arrangement of the related stakeholders from Aceh to Papua.

One last thought, just don’t leave Sulsel Summit, Jabar Summit, North Sumatera Summit or other local events go their own separate ways, leaving a chaotic room that would scare investors instantly. Inform the investors promptly, make them smile, and get them to know the field better. Yet, they must know that we are not selling a piece of land. It’s the richness above and below the land.

Jakarta, 30 October 2007

World Nuclear Reactors ( www.cameco.com)

2015

Operating 2006

New

Shutdown

Total Operating

GWe Change

Nuclear Electricity 2004* (%)

Argentina

2

1

0

3

0.7

8

Brazil

2

1

0

3

1.4

3

Canada

18

2

0

20

1.7

15

Mexico

2

0

0

2

0

5

US

103

4

0

107

4.7

20

China

9

18

0

27

17.4

2

India

15

15

0

30

9.0

3

Iran

0

2

0

2

2.0

0

Japan

54

10

1

63

13.3

29

Korea

20

8

0

28

9.6

38

Pakistan

2

2

0

4

0.6

2

Taiwan

6

2

0

8

2.7

21

Belgium

7

0

0

7

0

55

Czech Republic

6

0

0

6

0

31

Finland

4

1

0

5

1.6

27

France

59

1

1

59

1.4

78

Germany

17

0

0

17

0

32

Hungary

4

0

0

4

0

34

Lithuania

1

0

1

0

(1.3)

72

The Netherlands

1

0

0

1

0

4

Romania

1

2

0

3

1.4

10

Slovakia

6

2

2

6

0

55

Slovenia

1

0

0

1

0

38

Spain

9

0

1

8

(0.2)

23

Sweden

10

0

0

10

0

52

Switzerland

5

0

0

5

0

40

UK

23

0

8

15

(2.5)

19

Russia

31

6

0

37

5.8

16

Armenia

1

0

0

1

0

39

Bulgaria

4

2

2

4

1.1

42

Ukraine

15

1

0

16

1.0

51

South Africa

2

2

0

4

0.3

7

*Source: World Nuclear Association
 

PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk mendapatkan file Peraturan Pemerintah, Penjelasan, dan Lampiran (PENTING MEMBACA LAMPIRAN SEPENUHNYA!) , kita harus mengunjungi situs resmi dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Langkah-langkahnya:

1. Silakan klik http://www.depdagri.go.id

2. Lihat kolom sebelah kiri, dan klik “Produk Hukum

3. Pilih dalam kotak Kategori “Peraturan Pemerintah” dan Tahun “2007

4. File yang bisa di-download di halaman ini adalah:

– Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 (word file 132kb)

– Penjelasan PP 38/2007 (word file 66kb)

– Lampiran (zip file 1.286kb)

Adakah Konsepsi Otonomi Daerah dalam PP 38/2007?

oleh: Amelia Day

Untuk menyikapi keluarnya PP yang ditandatangani Presiden tanggal 9 Juli 2007 ini, selayaknya kita belajar dari masa lalu; kemudian kita kaji semua aspek guna membuat konsepsi otonomi daerah bagi kemaslahatan dan masa depan masyarakat di daerah.

Ada 2 (dua) urusan yang hingga akhir tahun lalu masih menjadi perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (diskusi APPSI di Hotel Grand Cempaka), yaitu untuk Urusan Pemerintah [Pusat], Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pertanahan dan Komunikasi/Informatika.

Di dalam PP 38/007 ini, untuk Bidang Pertanahan, masalah perizinan MASIH menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Satu hal yang pasti adalah “izin lokasi” Bidang Pertanahan, misalnya, masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Lihat Lampiran Urusan/Bidang Pertanahan, Nomor 1:

[nomor] 1. Sub Bidang “Izin Lokasi”

[dalam matriks; kolom Pemerintah (Pusat):]

[huruf] h. Pembatalan ijin lokasi atas usulan pemerintah provinsi dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi

Betapa panjang rantai birokrasi untuk sebuah daerah yang tak memiliki infrastruktur transportasi. Betapa tinggi biaya untuk memproses perizinan di negeri ini. Transaction cost theory (Williamson, 1996) menekankan bahwa ada 5 faktor yang menjadi penentu tinggi atau rendahnya biaya transaksi yang mempengaruhi ekonomi moneter sebuah negara, yaitu:

1. Frequency/Kekerapan: berapa sering interaksi dengan birokrasi terjadi? Memang biaya transaksi tak hanya uang transportasi, tapi berbagai pungutan di luar ini juga menjadi perhitungan signifikan yang akan membuat sebuah kegiatan usaha tidak efisien.

2. Specificity/Kekhususan: setiap daerah memiliki kekhususan baik budaya daerah ataupun aset fisik; jika tidak “handle with care” akan terjadi kelimbungan budaya ataupun aset akan menjadi aset tidur dalam jangka waktu lama. Hal ini akan menciptakan opportunity loss atau bahkan kerugian struktural bagi masyarakat di daerah yang memiliki pelbagai kekhususan ini.

3. Uncertainty/Ketidakpastian: manajemen risiko untuk setiap usaha/bisnis di daerah harus memperhitungkan faktor ini. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian hukum, aparat hukum atau kemungkinan berusaha di satu daerah, semakin tinggi biaya transaksinya.

4. Limited Rationality/Rasionalitas yang Terbatas: pemerintah di pusat tak selalu memiliki data atau informasi termutakhir dan paling detail tentang daerah-daerah di pelosok. Informasi asimetri akan menimbulkan tingginya biaya transaksi, dimulai dari ongkos telepon atau biaya tiket pergi-pulang pejabat dari pusat untuk mengkaji keunggulan dan kelemahan satu daerah (yang tentunya biaya ini diambil dari APBN).

5. Opportunistic Behaviour/Perilaku Oportunis: siapapun yang diberi kekuasan untuk mengatur (dan memberi izin orang lain untuk berusaha) pasti memiliki perilaku oportunis (aji mumpung).

Dengan rantai birokrasi yang tetap panjang dan biaya yang menjadi tinggi, peluang daerah “tertinggal” untuk bersaing dengan daerah yang lebih maju semakin kecil. Mampukah Maluku Utara meningkatkan produktivitas hasil laut (mulai dari penangkapan/penangkaran ikan hingga ke proses pengalengan) jika semua izin lokasi [tanah untuk berusaha] harus diurus di Jakarta?

Selain itu, untuk Bidang Komunikasi/Informatika, terkait alokasi frekuensi, izin spektrum frekuensi tetap harus diurus di Jakarta. Sebagai catatan, pembuatan Master Plan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio FM (Kepdirjen Postel Nomor 15A/2004) dibuat waktu itu didasari pada pertimbangan tanah di seluruh Indonesia adalah rata (tak ada lembah ataupun gunung), sehingga pembagian alokasi frekuensi setiap daerah adalah sama rata. Tak ada pemikiran tentang kekuatan ekonomi setiap daerah, tak ada pula pemikiran kepadatan populasi setiap pojok desa.

Siapa yang diuntungkan dengan keluarnya PP 38/2007 ini? Pertanyaan yang sama (dan jawaban yang bisa menjadi pertimbangan konsepsi otonomi daerah yang memihak pada publik) juga bisa ditujukan kepada paket 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12, 13, 49, 50, 51, dan Nomor 52 Tahun 2005 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Apakah semangat otonomi daerah yang digaungkan di akhir milenium sudah mulai meredup?

Di bawah ini saya kutip matriks pembahasan PP Penyiaran yang digarap bersama komisioner KPI dari Sumatera Utara, Arya Mahendra Sinulingga. Saya sedang mengkaji hal yang sama untuk PP 38/2007 untuk setiap bidang; tentunya kajian ini harus dikembalikan ke Amandemen Keempat Undang-undang Dasar 1945, selain juga dikembalikan ke Asas, Fungsi, Tujuan dan Arah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 (Penyiaran) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pemerintah Daerah).

Selamat merayakan Hari Proklamasi!

PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 71 ayat 2:Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departermen Penerangan sebelum ditetapkannya PP ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnya menjadi Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002. Pasal 17 ayat 2:Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.Pasal 17 ayat 1:Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari. Pasal 36:Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran paling banyak 90% dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya melebihi 75% dari jumlah provinsi sebelumnya ditetapkannya PP ini.

Pihak diuntungkan

Pihak diuntungkan yang tertinggal dengan diterapkannya pasal ini: Pihak diuntungkan yang tertinggal dengan diterapkannya pasal ini: Pihak diuntungkan yang tertinggal dengan diterapkannya pasal ini:

Masyarakat (lokal)

Tidak lagi diuntungkan

Tidak lagi diuntungkan

Siapakah di antara televisi swasta

Radio Lokal

Radio Lokal Eksisting

Tidak lagi diuntungkan

“nasional” yang sudah mencapai

Radio Berjaringan

Radio Berjaringan Eksisting

Radio Berjaringan

relai 90% dari jumlah provinsi

TV Lokal

Tidak lagi diuntungkan

Tidak lagi diuntungkan

yang ada di Indonesia?

TV “Nasional”

TV Nasional: RCTI, TPI, Indosiar, TransTV, Antv, SCTV, Lativi, MetroTV, TV7, Global TV

TV Nasional: RCTI, TPI, Indosiar, TransTV, Antv, SCTV, Lativi, MetroTV, TV7, Global TV

KITA TENTUNYA BISA MENJAWAB

Seluruh Stake Holder lainnya

 

Tidak lagi diuntungkan

 
 

Mengatur Pasar Konvergensi Indonesia


oleh Amelia Day

Marketing. Satu kata untuk banyak arti, terutama di saat semua orang bisa mengakses informasi dengan lebih leluasa. Tak ada sepuluh tahun lalu, media yang dikenal masyarakat hanyalah televisi, radio dan koran. Ketiganya adalah push information (orang menerima apa adanya informasi yang disajikan televisi), sedangkan blog ini adalah bentuk pull information (orang mencari informasi yang diinginkan). Hari ini, tak cuma blog individu tapi juga ada situs-situs berbasis komunitas yang memungkinkan semua orang bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan dalam waktu cepat dan biaya rendah. Di saat information overloaded inilah, kata marketing memiliki makna berbeda sepuluh tahun silam. Pertanyaan saya kemudian adalah, perilaku pemain pasar yang seperti apa yang bisa dikategorikan per se illegal, dan yang mana yang harus melalui proses evaluasi dan kajian sebelum ditentukan ilegal atau tidak. Apakah KPPU bisa menetapkan ilegal terhadap usaha-usaha marketing/advertising Telkomsel-IM3 yang dicurigai dikendalikan oleh Temasek untuk memukul pemain pasar lain keluar?
Membahas ‘marketing’ dan ‘persaingan usaha yang sehat’ di masa kebanjiran informasi ini adalah bagian dari pengaturan konvergensi media di Indonesia. Di satu sisi, ada sebuah gurita pasar yang kian membesar (network of markets), di sisi lain ada daerah lain di Indonesia yang belum tersentuh perkembangan teknologi dan konvergensi sama sekali. Konvergensi bisa terjadi terhadap platform (fixed telephony dan mobile telephony), layanan (televisi melalui jaringan broadband), peralatan (mobile TV), ataupun pemain industri.

Konvergensi memang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Di saat konvergensi terjadi, inovasi tak hanya terjadi seputar teknologi tapi juga marketing ataupun manajemen. Yang pasti, langkah integrasi vertikal dan horizontal telah dilakukan banyak pemain pasar dominan hari ini. Langkah ini adalah selain untuk efisiensi usaha, juga untuk tujuan mempertahankan posisi dominannya. PT Telkomsel, Tbk (anak perusahaan PT Telkom, Tbk) dan PT Indosat Mega Multi Media/IM3 (anak perusahaan PT Indosat, Tbk) ternyata masih dimiliki oleh Temasek Singapura, baik secara langsung ataupun melalui anak perusahaan Temasek. Bimantara telah melakukan integrasi vertikal (lihat tabel di bawah ini) yang cukup strategis selama periode 5 tahun terakhir ini; situs OkeZone adalah langkah termutakhir setelah menambah jajaran usaha radio, media cetak, dam telepon selular sistem CDMA. Selain itu, muncul pula Lippo sebagai pemain baru di industri telekomunikasi. Sebelumnya Lippo hanya ‘bermain’ di industri televisi berlangganan.

 

 

Hari ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sedang melakukan investigasi akan adanya kolusi dua operator telepon selular Telkomsel dan IM3. Kolusi tidak bisa dianggap per se illegal hanya karena adanya penetapan harga bersama (price fixing) atau EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) kedua pemain ini tinggi.

Ada sebuah catatan khusus tentang masalah kemungkinan kolusi ‘Telkomsel-IM3’. Di saat pemain di satu pasar (yang merupakan pemain incumbent, atau pemain lama) harus menghadapi pemain-pemain baru seperti Lippo Telecom yang juga merupakan anak perusahaan dari sebuah konglomerasi usaha global, tindakan yang harus ia lakukan adalah mempertahankan posisinya. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru (new entrant) yang kecil adalah melakukan kampanye iklan untuk tetap bertahan dominan. Kecenderungan incumbent menghadapi pemain baru yang memiliki jaringan usaha besar tentu menjadikan pasar lebih dinamis. Tarif berlangganan atau pulsa mungkin akan diturunkan, dan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal lain yang mengubah dimensi struktur pasar dalam rangka efisiensi adalah kemungkinan beberapa operator selular seperti esia (Bakrie Telecom), XL (Excelcomindo) dan Mobile-8 (Bimantara) akan merger atau melakukan aliansi strategis. Merger, akuisisi dan aliansi strategis telah terjadi di industri televisi dan radio beberapa waktu tahun terakhir; hari ini tertinggal segelintir pemain dominan dibanding di akhir 2002 saat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan ruang untuk televisi lokal hadir. Polarisasi kepemilikan media elektronik dan cetak yang semakin jelas kemudian akan menuju ke satu titik pasar konvergensi dengan industri telekomunikasi dan internet.

Dinamika pasar di satu titik harus disikapi dengan tindakan ex post atau pemantauan dan evaluasi KPPU. Kondisi-kondisi hari ini merupakan upaya mencapai titik ekuilibrium pasar. Terjadinya fenomena ‘harga SMS turun hingga Rp 0,-‘ yang dilakukan oleh operator Three, bisa dilihat sebagai keuntungan sementara bagi publik. Berapa lama Three mampu ‘jual rugi’ atas produknya ini? Berapa lama pula Telkomsel dan IM3 bertahan dengan EBITDA tinggi? Mengkaji prediksi-prediksi seperti ini tentu merupakan pekerjaan berat bagi KPPU.

Satu catatan khusus tentang KPPU: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedang direvisi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) hari ini. Undang-undang ini adalah ex ante regulation bagi pemain pasar di segala sektor. Ada beberapa pasal Undang-undang ini yang lex imperfecta, seperti Pasal 28 dan Pasal 29 yang baru bisa diimplementasikan setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP). Selain masalah prosedural inilah ada masalah lain yang lebih legal-filosofis yang harus menjadi pertimbangan revisi Undang-undang:

1. Kompetisi yang sehat adalah bentuk kompetisi yang efektif sehingga semua pemain di setiap sektor usaha bisa memberikan barang/jasa yang murah dengan kualitas baik.

2. Khusus untuk pengaturan sektor telekomunikasi dan informasi, ada dimensi sosial dan budaya yang harus diterapkan sejalan dengan semangat otonomi daerah. Sekalipun demikian, penerapannya di daerah tidak selalu menyebabkan tingginya harga ‘law enforcement’ di sana.

3. Terkait nomor 2 di atas, pengaturan yang sejalan dengan otonomi daerah adalah untuk menggairahkan pilar ketiga dari pembangunan: pemerataan. Rendahnya teledensitas di Indonesia merupakan kegagalan pemerintah membangun infrastruktur kabel listrik dan jalur transportasi yang memadai.

Indonesia adalah sebuah pasar besar yang terdiri atas beberapa pasar-pasar kecil yang dipisahkan oleh batas geografis, bahasa hingga politis. Konvergensi media dan teknologi juga akan terjadi di Indonesia, terutama di ibukota yang padat penduduknya. Mengatur sebuah pasar dengan latar belakang dan masalah kompleks seperti Indonesia adalah pekerjaan berat bagi pengambil keputusan di negeri ini. Ada masalah filosofis dan prosedural yang harus dikaji. Ada juga masalah konsepsi otonomi daerah yang belum matang. Saya percaya perbaikan sistem sedang terjadi. ‘Invisible hand’ tidak akan berjalan baik tanpa peraturan yang baik dan institusi yang mampu menjalankannya hingga ke pelosok negeri ini.

Jakarta, 28 Juni 2007