RSS

Arsip Kategori: Pemilu 2009

DCS Dapil DPT DLL…


Klik sini untuk DCS (daftar calon legislatif sementara, karena akan ada perubahan jika ada yang meninggal di tengah jalan ke 2009, atau ada yang mengundurkan diri pindah partai, atau lupa melengkapi berkas yang banyak itu)

Klik sini untuk Dapil (daerah pemilihan) dan kalau mau cara menghitungnya klik sini

Klik sini untuk berita soal DPT (daftar pemilih tetap)

Klik sini untuk detail setiap partai peserta Pemilu

Klik sini untuk jadwal menuju Pemilu 2009 (countdown?)

Klik sini untuk semua dokumen terkait Pemilu 2009

***

Saya mah belum baca semua secara mendetail, tapi saya urutkan di sini biar semua orang tak perlu repot.

Saya baik ya?

🙂

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 25, 2008 in citizenship, election, Indonesia, Pemilu 2009, politics

 

Soccer Mom Doesn’t Dance Poco-poco


When SBY handled a garden “royal” party the other day, with many dancers, marching band, and other performers, thus making a heck of traffic jam around the palace, I just noded. “Ah, so this is how people’s tax money is spent…” Some heartless ‘parade senja’!

That’s right, when people struggle with a problem or came up with a new idea, they tend to be creative. Raskin is a new diet method. Ten used Aqua plastic glasses shall mean breakfast. Get real, if someone for 2009 shall mean singing his way up. While he’s there, the results are concerted off-the-wall prices of whatsoever.

The love of power. This is something to ponder tonight. The love of people is lost on the way up. Ten of millions mouths to feed, ain’t it really tickle him? Afternoon royal and cultural event at the palace garden, ah drama… drama!

What’s wrong with the world, mama … People livin’ like they ain’t got no mamas … I think the whole world addicted to the drama … Only attracted to things that’ll bring you trauma

Traumatic? Ooh yeah, I plant my daily spices up on the rooftop garden just to save Rp 1000,- a day. Say that again, I ride everyday to the bechyek market just to get a good price out of everything. Cooking oil, sugar, fish, veggie… you name it. It’ll be harder for some soccer mom like me to keep up to the trend of the upcoming Pemilu. Uncertainty. Struggle of power. Abandonment of the poor. And I didn’t vote for him in the first place… haha, beat that!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 5, 2008 in feudalism, Pemilu 2009, poco-poco, raskin, SBY, women

 

Pemilu dan Blocking Time di TV Berlangganan


Sen. Hillary Clinton’s camp has purchased a one-hour block of prime-time real estate on Hallmark Channel, securing airtime from 9 p.m. to 10 p.m. on the eve of Super Tuesday.(www.mediaweek.com)

Dulu saya pernah dikarantina untuk merumuskan aturan isi siaran. Turunan dari aturan ini kemudian dibuat juga khusus tentang media dan pemilihan umum, legislatif, hingga pilkada. Yang terakhir seingat saya, tak ada karantina (atau konsinyir, istilah birokrasinya). Saya adalah orang yang selalu berdebat (sambil tertawa-tawa) dengan Bang Ade Armando. Dia percaya demokrasi itu adalah satu hal utama dan satu-satunya, dan saya berada di ekstrem lain. Soal perumusan isi siaran ini Bang Ade memang berperan besar (tapi saya lebih besar lagi ya ‘Bang?) karena memang beliau memiliki jam terbang tinggi.

Kembali ke aturan main isi siaran pemilu-pilkada. Hillary Clinton “membeli” jam siar Hallmark untuk sebuah acara tanya-jawab. Hallmark adalah saluran televisi berlangganan (via satelit) yang beam siarannya bisa diatur; kali ini footprint-nya hanya Amerika Serikat. Hallmark menyajikan film dan acara keluarga yang bernada soft. Jangan harap penonton bisa menonton Bourne Ultimatum di sini, atau The Simpsons.

Di Indonesia, saya membayangkan ada satu dua saluran televisi berlangganan (lokal) yang bisa menampung dialog seperti ini lebih intensif lagi. Khusus untuk Pemilu 2009, mungkin. Jika perlu, dibayar oleh para kandidat dan partainya. Tentu etika jurnalisme tetap harus dipegang, karena jika tidak akan menghasilkan iklan kosong saja.

Atas “perintah” Pak Doopy Irwan dari Indostar, dahulu saya pernah ditugaskan “membangun” saluran Swara (seperti C-Span di Amerika Serikat sana) yang menyajikan prosiding sidang di DPR RI. Hari ini masih ada, tapi pengelolanya Sekjen DPR RI sendiri. Ada juga saluran berlangganan lokal khusus bisnis yang dikelola (dimiliki?) Peter Gontha. Ada juga saluran sinetron melulu milik Astro, di mana Raam Punjabi memanfaatkan perpustakaan sinetronnya.

Masalahnya adalah: penonton televisi berlangganan di Indonesia baru 400 ribu (data Juli 2007) dan di Amerika Serikat penetrasi televisi berlangganan sudah di atas 90%. Adalah berat jika seorang kandidat hanya melakukan kampanye di TV berlangganan saja.

Pada akhirnya, siapapun kandidat yang ingin tampil menjelang 2009 ini, peran media buyer cukup besar. Ia harus dapat memanfaatkan setiap platform media yang ada. Memetakan sebuah paket yang ingin disampaikan ke publik hingga mengevaluasi pergerakan opini publik, ia harus berpikir strategis. Siap-siap “pesta” lagi? Mudah-mudahan tahun depan tidak pakai banjir…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 5, 2008 in media buying, Pemilu 2009

 

Pemilu 2009, KPU minta Rp 47,9 trilyun?


oleh Amelia Day

Fantastis. Dengan angka yang sama, Indonesia sudah bisa memiliki 15 Airbus A380. Dengan angka yang sama, sudah terbangun jembatan Jawa-Sumatera. Demi sebuah “pengesahan”, angka ini adalah peningkatan sepuluh kali lipat dari bujet Pemilu 2004.*

Saya dan Pemilu 2004: Bagaimana Pemilu 2009?

Dengan rasa bangga bisa mengambil bagian dalam Pemilu 2004, waktu itu saya mengambil kartu pemilih saya di kelurahan. Sang petugas di kelurahan menyatakan “Ibu, nanti Pilkada Jakarta Ibu cukup berikan kartu pemilih ini.” Nyatanya, saya hampir tak bisa mencoblos di Pilkada DKI Jakarta karena tak terdaftar. Sosialisasi tak ada tentang perubahan kartu ini. Untungnya tindakan proaktif Ketua RT saya telah menyelamatkan hak saya sebagai warga Jakarta.

Hari ini terlintas pertanyaan di kepala saya, mengapa angka penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada terus meningkat fantastis dari waktu ke waktu. Adakah komputer baru yang harus dibeli setiap 5 tahun? Tak bisakah membeli hard disk saja yang harganya kian murah? Ataukah memang komputer 5 tahun lalu itu sudah dilelang ke pihak luar, sebagai protap inventarisasi barang di birokrasi? Sesungguhnya memang biaya perjalanan ke 33 provinsi untuk 100 orang hanya merupakan satu persen dari biaya pengadaan barang.

Skala Prioritas KPU: Gunakan Metode Pengambilan Keputusan

Saya tak ingin mengutik masalah legal atau politis dari entitas KPU. Yang ingin saya kritisi di sini adalah skala prioritas kerja KPU. Program kerja beserta pos anggarannya bisa diurut, atau dipelajari dari anggota KPU periode sebelumnya.

Untuk membantu menentukan skala prioritas kerja, ada beberapa perangkat pengambilan keputusan yang telah digunakan secara umum di berbagai belahan dunia.

  • AHP (analytic hierarchy process) © Dr Thomas L. Saaty
  • Scenario-Based Decision Making – Technique
    © Dr. Terry J. van der Werff, CMC
  • Definition of Multi-Criteria Decision-Making (MCDM), yang juga meliputi Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ), Goal Programming, ELECTRE (Outranking), PROMETHÉE (Outranking), Data Envelopment Analysis, dan The Evidential Reasoning Approach

Khusus untuk Scenario-based Decision Making – Technique, pertanyaan “what if” harus dijawab dengan membuat sebuah diagram alur kerja (flow chart) untuk memprediksi segala kemungkinan jika prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya ditempatkan dalam matriks-matriks kemungkinan. Promethee (outranking) juga menggunakan langkah yang sama ditambah dengan pemberian kategori untuk setiap langkah. Satu waktu nanti saya akan melakukan simulasi pembuatan anggaran KPU ini dengan metode-metode lain. Hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa apapun program kerja atau biayanya, semua bisa disiapkan dengan skala prioritas.

Semua metode-metode pengambilan keputusan ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Membuat matriks kerja dan melakukan penghitungan skala prioritas secara sistematis membantu semua pemangku kepentingan di negeri ini mengerti mengapa proposal anggaran KPU membengkak seperti itu. Disiplin anggaran dengan mekanisme pertanggungjawabannya tidaklah cukup. KPU, baik anggota ataupun sekretariat, harus mengkaji “pesta demokrasi” dalam skala prioritas (tentu kategori “efisiensi” menempati bobot tertinggi).

Salut kepada Pak Wapres sebagai “manajer” uang rakyat yang mengingatkan arti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Measuring performance of the public sector-problems and appraoches 

 

Social Policy Analysis:

Political Economy of Welfare 

—————————————–

* Klarifikasi anggota KPU hari ini (1 November 2007, sumber: detikcom) yang menekankan “penurunan” anggaran dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 tak bisa dijadikan satu alasan besarnya bujet tahun 2009. Saya tak ingin terjebak dalam komodifikasi elit dalam melihat angka fantastis ini. Yang pasti, pencoretan mata anggaran “pencetakan dan distribusi kartu pemilih”, misalnya, tidak akan berpengaruh besar mengurangi angka fantastis.

Mari masuk ke situs KPU (http://www.kpu.go.id). Untuk halaman depannya saja dibutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Di saat nyaris bersamaan, membuka situs go.id lain bahkan kurang dari 1 menit!

Dari hasil pencarian di situs KPU tersebut, dengan kata kunci “anggaran” tak ada satupun menjelaskan secara detail mata-mata anggaran 2009. Saya tadinya mengharapkan situs ini menjadi ajang transparansi anggaran bagi publik (sesuai dengan harapan anggota KPU I Gusti Putu Artha di detikcom hari ini). Sayangnya, anggota KPU lain Andi Nurpati hanya menyebutkan hal-hal kecil seperti pencoretan “kartu pemilih” tadi.

Apakah ada pengadaan alat berat, renovasi gedung, dan seterusnya (di luar anggaran mobil yang dicoret tahun ini). Adakah di tahun 2009 pengadaan mobil untuk pembaruan inventarisasi kendaraan, yang tentunya berasal dari uang rakyat itu?

Masalah ini tak kurang tak lebih adalah masalah transparansi anggaran. Ada beberapa pemikiran yang harus menjadi pertimbangan tim kecil pengkajian anggaran 2009 hingga anggota KPU itu sendiri. Konsep Good Corporate Governance di setiap aspek dan lapisan pekerjaan harus menjadi pegangan tetap KPU. Membuat skala prioritas yang terpercaya, lalu kemudian melaksanakan program kerja ini, serta terakhir memberikan laporan akuntabilitas menjadi satu paket transparansi anggaran. Laporan akuntabilitas ini sedang digarap di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, yang lengkap dengan kriteria dan bobot setiap program kerja.

Selain menyempurnakan metode pengambilan keputusan yang tersebut di atas, konsep “balance scorecard” juga digunakan dalam laporan akuntabilitas tersebut. Balance scorecard adalah “the activities of a company are meeting its objectives in terms of vision and strategy.”

Tidak sulit menciptakan keharmonisan antara permintaan anggaran, program kerja terskala, dengan laporan akuntabilitas kelak. Mari ciptakan arena demokrasi ini secara bijak, toh orang bijak juga taat anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 31, 2007 in economy, efisiensi, election, Indonesia, Jakarta, KPU, Pemilu 2009, public policy