RSS

Arsip Kategori: pengaturan

Distribusi Film Hollywood ke Indonesia Dihentikan


Selamat untuk para penggiat sinema dalam negeri. Selamat juga bagi distributor film Eropa dan film indie seluruh dunia. Dalam berita di Detikhot, baca di sini, alasan penghentian dinyatakan bahwa bukan karena “neverending story of Glodok piracy”. Kalau soal pembajakan, sungguh bukan kesalahan pemerintah yang tak mampu memberantas “pembajakan” kekayaan intelektual macam film layar lebar ini. Debat tentang ini terus terjadi di masa “abundant content” dan “open source” hari ini (klik sini untuk membaca salah satu perdebatan itu di Amerika Serikat sendiri). Impor film dari Hollywood yang terhenti bukan langkah pamungkas membasmi pembajakan, dan sayangnya penghentian ini akan menjadi salah satu faktor penyubur baru bagi bisnis DVD di Indonesia.

Yang menjadi “alasan Hollywood” kali ini adalah pajak berlapis, mulai pintu masuk di bandara (pajak barang mewah) hingga pintu keluar bioskop di daerah-daerah (atau pajak daerah, walau porsi penonton di Jakarta masih dominan). Di Detikhot, jelas sekali kok pihak 21 atau movie distributtion monopolist di Indonesia tak bisa menanggung pajak itu sendirian dan ingin dibebankan ke distributor film di Hollywood. Sayangnya, mungkin kalau saya benar, adalah ketetapan hati Hollywod untuk terima uang itu “bersih” dengan harga paket yang selama ini “naik-naik ke puncak gunung”.

Pihak 21 pastinya sudah mencari alternatif film layar lebar atau bioskopnya akan kosong melompong. Tak terkecuali yang baru direnovasi besar-besaran di beberapa titik. Pihak distributor film lain di Indonesia, atau mungkin bisa disebut sebagai fringe competitors, seperti Blitz atau siapapun, bisa menjadi pihak yang bernegosiasi dengan Hollywood. Sepertinya hanya penjudi sejati yang mampu bernegosiasi di saat semua serba mahal. Jangan lupa, menonton film adalah kebutuhan tertier… masih kalah dengan pamor cabe yang pernah menjadi faktor dominan atas pergerakan harga 9 bahan pokok (sembako).

howstuffworks.com

PS. di bawah ini saya berdialog dengan seorang sahabat, dan kutipannya adalah sebagai berikut:

“Mbak Mitra, pajak itu adalah bentuk proteksi terhadap industri lokal. Pajak di China lebih besar daripada kita kok, tapi pasar di China jauuuh lebih besar dari kita. China itu lebih ketat bahkan soal content film. Warner Bros bahkan tetap keukeuh produksi film di China, yang tak boleh diterjemahkan ke bahasa lain di pasar luar China. Warner Bros mengeruk keuntungan dari milyaran orang yang nonton dengan sejublak aturan main pemerintah China.

Btw, selama ini, walau sudah ada Blitz, tetap pintu distribusi ada di 21. MPA itu asosiasi yang selalu kumandangkan Indonesia “red hot” untuk pembajakan (padahal materi filmnya atau kepingan plastik DVD-nya dari Malaysia atau China). Ini bisa jadi momentum buat MPA mendeklarasikan sikap kepada pemerintah kita yang tak mampu negosiasi setinggi China.”

 

Tag: , , ,

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Java Jazz 2010 dan Jamban Terbesar Dunia


Saya mengucapkan selamat bagi penyelenggara Axis Jakarta International “Java Jazz Festival” 2010 (5-7 Maret 2010) atau disingkat JJF 2010 ini. Pak Peter Gontha telah sukses menyelenggarakan acara bertaraf internasional (seperti judulnya) dan bertempat di area luas dengan konstruksi audio canggih dan kenyamanan menikmati makanan seperti layaknya berada di arena makan di mal.

Sayangnya, beberapa kawan saya mengeluh soal penyelenggaraan yang berlokasi di arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, ini. Keluhannya rata-rata soal “lokasi yang jauh” dari tempat tinggal mereka. “Lebih baik di JCC Senayan, sambil merem tengah malam atau bahkan subuh pulang pergi mah biasa.”

Itu kata kuncinya: biasa.

Saya melihat ada masalah psikologis: bahwa daerah Kemayoran bagi warga yang tinggal di selatan Jakarta adalah tidak biasa. Jika ditarik garis lurus dari Monas ke pintu gerbang utama Pekan Raya Jakarta (PRJ) ini seperti jarak Senayan ke lampu merah Kuningan; sayangnya dari Monas ke PRJ terlalu banyak lampu merah dan jalan berkelok.

Lebih makro lagi, lokasi Kemayoran yang strategis, selain dekat pintu tol arah Bandara Cengkareng dan arah Tanjung Priok, serta dekat dengan pusat pemerintahan, ia juga merupakan lokasi yang tak jauh dari laut sebagai sumber daya air dan alam yang melimpah-ruah: Teluk Jakarta.

Teluk Jakarta, seperti divisikan oleh Ali Sadikin, gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 (dua kali), merupakan daerah menyambut wisatawan dan pedagang dalam dan luar negeri. Daerah wisata Ancol merupakan rawa dan pantai tak bertuan sebelum dibangun seperti sekarang.

Tengok kemudian ke timur dan barat Ancol yang kian kumuh dan tak terawat. Tengok pula ke arah selatan di mana aliran sungai-sungai berawal sebelum bermuara ke laut. Sumber daya air dan alam seperti sungai dan laut akhirnya menjadi “JAMBAN” bagi warga Jakarta yang majemuk ini. Sungai dan laut tak lagi menjadi awal kehidupan manusia yang bersih dan bermartabat.

Hal yang sama juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kota dengan seribu sungai dan anak sungai seperti Banjarmasin mengharuskan warganya karib dengan sungai. Pedagang sayur di atas perahu salah satu keunikannya, tapi jangan juga lupa bahwa nyaris seluruh rumah di pesisir sungai membelakangi sungai, alias menjadikannya jamban. Mereka juga mencuci baju atau piring, serta menyikat gigi di tempat yang sama.

Bandingkan dengan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi arena hiburan saat Trans Corp (induk perusahaan Trans TV dan Trans 7) mendirikan kompleks studio untuk daerah timur Indonesia. Visi pemerintah dan rakyat daerah sana yang berjiwa bahari (juga berjiwa saudagar) menjadikan Pantai Losari pusat fasilitas umum, sosial dan bisnis sekaligus. Bandingkan juga dengan Singapura dengan Sentosa Island atau Boat Quay.

Sayang memang, visi pemimpin daerah di Indonesia tak semuanya sama. Sutiyoso terkenal dengan kontroversi busway, dan sekarang, Foke ngetop dengan foto-foto dirinya di billboard sepanjang kota ini. Saking asyiknya berfoto, mungkin beliau lupa bahwa Jakarta adalah kota dengan pantai (yang pernah) indah dan Kepulauan Seribu sebagai mutu manikam yang seakan menari menyambut pelaut sebelum masuk ke Jakarta.

Jakarta bukan jamban terbesar dunia… tabik!

 

“Sensor Internet” itu artinya mengatur atau membatasi?


Hari ini ramai sekali dibahas di beberapa blog dan milis sebuah diktum yang “membatasi kebebasan” keluar: Sensor Internet. Yang terjadi banyak sekali tarik-ulur teknis ataupun nonteknis. Ah, masih saja kita gemar menyodok esensi pengaturan hingga luber ke mana-mana. Janganlah menghujat sebelum mengerti keseluruhan pengaturan.

Tahun lalu inisiatif rancangan undang-undang tentang anti pornografi dan pornoaksi (?) atau yang lebih dikenal RUU APP bergejolak. Hari ini ia kembali menghangat. Orang bersikap pro, ada juga yang kontra. Ada juga yang ‘cuek bebek’. Mengapa harus berpolemik?

Esensinya, sebuah peraturan setingkat undang-undang mengatur semua pihak, mulai tukang becak hingga direktur utama pabrik besi. Jika jadi disahkan, dikhawatirkan RUU ini tak bisa lagi mengatur semua pihak dengan adil, cessante ratione legis cessat ipsa lex. “When the reason for the law ceases, the law itself ceases.” Sebuah aturan akan menjadi tak efektif karena alasan tak dapat diterapkan ke kehidupan hari ini. Waktu itu pro-kontra bertambah kusut dengan deklarasi Bali dan Papua menolak. Daerah banyak juga yang tak peduli, ada juga yang menggebu-gebu membela. Yang terjadi kemarin akhirnya menjadi dikotomi Islam dan non-Islam. Jauh lari dari esensi pengaturan sesungguhnya: perlindungan bagi anak dan kaum perempuan.

Kembali ke kontroversi pengaturan internet yang memang tak hanya dominasi China atau Singapura. Di Eropa sendiripun hingga hari ini masih terjebak dengan definisi ‘hard core’ dan ‘soft core’. Pak Leo Batubara mungkin akan teriak nyaring lagi dalam waktu dekat mengusung isu umur yang berbanding terbalik dengan kemampuan. Pak, tak usah panik besok, toh kemarin Playboy juga raib karena hukum alam (bukan hukum agama). Kalau soal mekanisme pasar, ada hukumnya tersendiri juga. Di saat dilarang dijual secara bebas, orang harus membayar untuk menonton (pay per view) yang merupakan mekanisme yang baik untuk mengontrol apakah usia sang penonton sudah cukup atau belum.

Saya mau sudahi chaotic topic seperti RUU APP dan turunannya hari ini. Bagi saya, pengaturan tetap harus ada jika tak ingin anak kita menonton kawan sekelasnya sendiri bereksperimen seperti YZ. Telepon genggam berkamera sudah bukan barang mewah di Jakarta ini. Boys will be boys, larangan “jangan rekam atau kirim yang porno dari hape ya” bisa menjadi awal anak kita bereksperimen.

Saya tak ingin mengkaji lebih jauh faktor psikologis ini, karena buat saya pengaturan harus dikembalikan ke esensi paling tinggi. Apapun itu, redo quia absurdum est. I believe it because it is absurd.

PS: Pornoaksi? Sensor Internet? Istilah-istilah yang absurd, tapi saya yakin orang Indonesia hanya tak mampu menulis istilah yang benar-benar pas. Inilah Indonesia tercinta… absurd, chaos, full of predictable surprises!