RSS

Arsip Kategori: peraturan perundangan

Gambar

Glocal Media


Saya baru saja menuntaskan satu karya tulis yang selama enam bulan terakhir saya ubah, dari sebuah buku teks menjadi buku berhipotesis tentang kebijakan publik dan media. Saya melakukan studi banding atas sektor M&E (media and entertainment) di China dan di Indonesia, dan khususnya tentang isi media atau lebih dikenal dengan istilah “content”. Saya tak harus pergi ke China untuk mendapatkan berbagai informasi, karena saya hanya duduk membaca seluruh sumber (pdf atau books.google.com) lalu menulis dan membaca lagi. Saya juga hanya berkirim email ke Prof. Anthonyy YH Fung dari School of Journalism and Communication, CUHK, Hong Kong dan Dr Umair Haque dari Havas Media Lab, Amerika Serikat.

Ini buku kedua tentang media, dan buku ketiga kalau dihitung dari buku dwibahasa cerita anak yang saya tulis semasa kuliah dulu.

Silakan klik sini untuk membaca lebih lanjut, dan klik sini untuk lampiran pdf atau video.

GlocalMedia

 

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

“Sensor Internet” itu artinya mengatur atau membatasi?


Hari ini ramai sekali dibahas di beberapa blog dan milis sebuah diktum yang “membatasi kebebasan” keluar: Sensor Internet. Yang terjadi banyak sekali tarik-ulur teknis ataupun nonteknis. Ah, masih saja kita gemar menyodok esensi pengaturan hingga luber ke mana-mana. Janganlah menghujat sebelum mengerti keseluruhan pengaturan.

Tahun lalu inisiatif rancangan undang-undang tentang anti pornografi dan pornoaksi (?) atau yang lebih dikenal RUU APP bergejolak. Hari ini ia kembali menghangat. Orang bersikap pro, ada juga yang kontra. Ada juga yang ‘cuek bebek’. Mengapa harus berpolemik?

Esensinya, sebuah peraturan setingkat undang-undang mengatur semua pihak, mulai tukang becak hingga direktur utama pabrik besi. Jika jadi disahkan, dikhawatirkan RUU ini tak bisa lagi mengatur semua pihak dengan adil, cessante ratione legis cessat ipsa lex. “When the reason for the law ceases, the law itself ceases.” Sebuah aturan akan menjadi tak efektif karena alasan tak dapat diterapkan ke kehidupan hari ini. Waktu itu pro-kontra bertambah kusut dengan deklarasi Bali dan Papua menolak. Daerah banyak juga yang tak peduli, ada juga yang menggebu-gebu membela. Yang terjadi kemarin akhirnya menjadi dikotomi Islam dan non-Islam. Jauh lari dari esensi pengaturan sesungguhnya: perlindungan bagi anak dan kaum perempuan.

Kembali ke kontroversi pengaturan internet yang memang tak hanya dominasi China atau Singapura. Di Eropa sendiripun hingga hari ini masih terjebak dengan definisi ‘hard core’ dan ‘soft core’. Pak Leo Batubara mungkin akan teriak nyaring lagi dalam waktu dekat mengusung isu umur yang berbanding terbalik dengan kemampuan. Pak, tak usah panik besok, toh kemarin Playboy juga raib karena hukum alam (bukan hukum agama). Kalau soal mekanisme pasar, ada hukumnya tersendiri juga. Di saat dilarang dijual secara bebas, orang harus membayar untuk menonton (pay per view) yang merupakan mekanisme yang baik untuk mengontrol apakah usia sang penonton sudah cukup atau belum.

Saya mau sudahi chaotic topic seperti RUU APP dan turunannya hari ini. Bagi saya, pengaturan tetap harus ada jika tak ingin anak kita menonton kawan sekelasnya sendiri bereksperimen seperti YZ. Telepon genggam berkamera sudah bukan barang mewah di Jakarta ini. Boys will be boys, larangan “jangan rekam atau kirim yang porno dari hape ya” bisa menjadi awal anak kita bereksperimen.

Saya tak ingin mengkaji lebih jauh faktor psikologis ini, karena buat saya pengaturan harus dikembalikan ke esensi paling tinggi. Apapun itu, redo quia absurdum est. I believe it because it is absurd.

PS: Pornoaksi? Sensor Internet? Istilah-istilah yang absurd, tapi saya yakin orang Indonesia hanya tak mampu menulis istilah yang benar-benar pas. Inilah Indonesia tercinta… absurd, chaos, full of predictable surprises!

 

Produk Iklan Langgar Etika?


Hari ini di halaman 14 Kompas diberitakan promosi doktor di Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Disimpulkan oleh sang doktor baru Thomas Noach Peea itu begini, “Asosiasi [P3I] inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya.”

Sebelumnya saya membaca tulisan Pak Budiarto Shambazy “Geleng dan Angguk Kepala” di halaman sebelumnya. Saya terbiasa membuka koran halaman 1, lalu halaman terakhir soal tokoh, kemudian membuka halaman dari belakang. Tidak penting tapi ini ritual saya setiap pagi membaca koran yang seharusnya disurvei sebuah media massa untuk penentuan prioritas isi. Penempatan isi media kemudian yang bisa mengarahkan para pengiklan membuat strategi pemasaran produk dan jasanya. Ini adalah proses satu nafas sejak saya membaca halaman 1 sebuah koran di pagi hari.

Membaca kolom Pak Baz itu saya ikut menggangguk dan menggeleng. Kembali saya bertanya, demokratisasi apa yang Indonesia anut? Demokratisasi asal cangkem saja? Lalu saya meloncat (quantum leap?), apakah memang program glontor S2 dan S3 di UI ini juga tidak menganut pakem “riset benar hingga ke titik permasalahan”?

ad-ethics4.jpg

Saya kemudian mengangguk. P3I sudah memiliki kode etik yang diperbaharui hampir tiga tahun lalu. Kebetulan saya bersama Bang Ade Armando dan Pak Victor Menayang pernah ikut urun rembug dalam proses revisi itu bersama P3I di era Pak RTS Masli. Permasalahan sesungguhnya bukanlah “tak ada penegakan sanksi” bagi pengiklan yang nakal. Permasalahannya adalah tak semua biro iklan di negeri ini adalah anggota P3I, dan tak semua yang beriklan itu melalui biro iklan (alias dari produsen kripik, misalnya, langsung ke rumah produksi untuk membuat materi iklan TV dan ke stasiun televisi untuk proses media buying). Jika anggota P3I diberi sanksi, mengapa yang bukan anggota tidak diberi sanksi? Di mana peran KPI dan Depkominfo? Riuh rendah ini membentuk kegagalan pasar yang kronis (baca: government failure).

Hal kedua membuat saya menggeleng kepala, yaitu masalah “melanggar etika” secara mendasar. Pak Peea menekankan masalah kejahatan simbolik. Secara pribadi malah berpikir etika media adalah given process in a society. Mau media panggung, koran ataupun internet (seperti blog saya ini), semua memiliki etika yang berproses. Nilai-nilai kebaikan universal tetap ada, dan nilai-nilai kejahatan (seperti korupsi yang membuat tulisan Pak Baz kian menggigit) juga tetap hidup. Keduanya tak bisa dilihat dalam dua nafas berbeda.

Selain itu, jika Pak Peea berpikir media dan produk turunannya sebagai sebuah proses kejahatan, lucunya Gereja Vatikan malah melihat “[viewing] the media as ‘gifts of God’ which, in accordance with his providential design, bring people together and ‘help them to cooperate with his plan for their salvation’.”

Sanksi terhadap iklan tak beretika sudah dijalankan bagi anggota P3I. Bahkan telah ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah lama ada tapi tak efisien atau tak terdengar fungsinya karena banyak hal. Masalahnya–mengutip gerutu Pak Baz pagi ini–penegak hukum negeri ini hanya mampu bilang, “Sabar saja dulu, besok saya berikan sanksi.” Besok itu berarti “hingga waktu tak terhingga”?

 

West Wing for Indonesia


Sam Seaborn (diperankan Rob Lowe) dalam serial West Wing musim tayang ketiga bergumam soal “Amerika Serikat berinvestasi di India atau China”. Dengan alasan English-speaking and democratic people, deputi direktur komunikasi White House Seaborn memilih India; sebuah perenungan kembali saat saya membaca Perdana Menteri India Manmohan Singh mengunjungi China minggu ini.

Perang Sino-India tahun 1962 di perbatasan Himalaya telah lewat. Ada agenda lebih penting lainnya dalam pertemuan Singh dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao dan Presiden Hu Jintao. Presiden Hu juga telah mengunjungi India tahun lalu; hasilnya perdagangan bilateral telah mencapai US$ 40 milyar tahun ini sesuai target.

Dua negara besar di Asia, baik dalam hal sumber daya ataupun pertumbuhan ekonomi, duduk bersama di satu meja diplomasi. Bayangkan saja, jumlah penduduk India dan China adalah dua per lima penduduk dunia. Tiga milyar kapitalis baru, adalah pameo yang mengiringi pertumbuhan ekonomi keduanya. Satu persen dari tiga milyar adalah angka fantastis untuk produk konsumsi apapun. Bayangkan jika ada 30 juta bungkus Supermie dikonsumsi dalam sehari di kedua negara ini…

Sayangnya, hingga hari ini masih ada masalah institusional di dalam. Pertumbuhan India masih di bawah China, tapi pemerataan di China masih bermasalah. China juga masih dinyatakan “belum demokratis” oleh negara-negara industrialis. Masih banyak daerah kumuh ditemui di pelosok-pelosok keduanya.

Walau tidak terkenal sebagai negara yang English-speaking, China memiliki infrastruktur (termasuk peraturan daerah) yang lebih baik dari India. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (10-12%) bahkan harus direm agar tidak exhausted atau aus karena penduduknya tidak kuat mengikuti pertumbuhan ini. Srinivasan (2002) mengkaji posisi fiskal, kemiskinan, dan disparitas kawasan, selain faktor buruh dan reformasi politik serta keuangan. Semua ini juga terkait faktor-faktor eksternal kedua negara ini. Semuanya harus diwaspadai seiring dengan perkembangan sikap setiap warga negaranya yang menginginkan lebih banyak kebebasan berusaha dan berinteraksi. Jangan sampai pertumbuhan tetap tinggi tapi rakyatnya tak mampu menunjang. Beware, bubble economy is coming to town.

Seaborn mungkin hanya karakter gumam yang cuma ada di televisi, namun saya banyak belajar dari gumaman cerdas setiap karakter di serial itu. Memang ada adegan Presiden Bartlet menghadapi duta besar China untuk Amerika yang “oh drama drama!” tentang sikap politis China. FYI, saya tetap jatuh hati pada dialog dan intrik dalam “West Wing” daripada “Commander ini Chief”.

west-wing1.jpg

Terakhir, Indonesia adalah negara ketiga di Asia yang memiliki lansekap institusi yang mirip dengan kedua negara ini. Satu hal pasti yang menjadi catatan akhir saya tentang kerjasama India dan China ini: bagaimana Indonesia belajar dari keduanya, baik secara internal ataupun eksternal. Watch, learn, and implement it wisely…

 

Sertifikasi Guru


Beberapa waktu terakhir ini saya banyak berinteraksi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), karena “tercantum” sebagai anggota salah satu konsorsium pendidikan luar sekolah. Sebelumnya banyak “bergaul” dengan beberapa birokrat departemen lain, kali ini jujur saya akui bahwa saya merasakan aura profesionalisme birokrasi di Diknas yang lebih baik. Ibu Kasubdit selalu membimbing dengan cerdas serta kerap memaparkan strategi-visi-misi “mencerdaskan bangsa” sehingga melekat di kepala setiap anggota konsorsium, atau setidaknya di kepala saya.

Salah satu yang menjadi topik pembahasan konsorsium pendidikan luar sekolah adalah wacana “sertifikasi” untuk setiap pendidik ataupun instruktur peserta didik. Setelah itu, saya lebih intensif mengikuti berbagai peraturan perundangan dan aktivitas program kerja direktorat yang ada di bawah bendera Diknas. Satu contoh, pagi ini ada iklan layanan masyarakat (ILM) di Trijaya FM tentang petunjuk dan tahapan memiliki sertifikat sebagai pendidik. Yang paling menarik dari iklan ini adalah “tunjangan sertifikasi sebesar satu bulan gaji untuk setiap bulannya”. People respond to incentives, ini adalah ucapan Dr Mangara Tambunan yang saya pegang terus.

Incentives matter. The most famous example in economics is the idea of the demand curve—when something gets more expensive, people buy less of it. When it gets less expensive, people buy more of it. (Russel Roberts, 2006)

Saat ini para pendidik di Indonesia berjumlah 2,47 juta orang. Undang-undang tentang Guru dan Dosen mewajibkan para guru harus berpendidikan minimal program strata 1 (S1), setelah itu harus diuji-sertifikasi. Insentif uang dalam proses uji sertifikasi ini adalah untuk “memuluskan” penerapan standar dan peningkatan kompetensi setiap guru di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya, tunjangan uang per bulannya bukan satu-satunya insentif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. Ada beberapa hal yang bukan monetary incentive yang bisa diterapkan, terutamanya adalah pembangunan infrastruktur untuk diseminasi informasi (yang bisa merupakan tupoksi, atau tugas pokok fungsi, yang ada di departemen berbeda dengan Diknas). Instalasi perangkat telekomunikasi hingga pelosok daerah harus dijalankan secara bertahap, dan paralel dengan tujuan Diknas sebagai “fasilitator mencerdaskan bangsa” ini.

Ada satu catatan, kemarin pagi saya bertemu kawan yang bekerja di Huawei sebagai pemasok perangkat infrastruktur beberapa operator telepon. Dia sampaikan bahwa di China daratan, sambungan internet 24 jam dengan kecepatan tinggi hanya seharga 100 ribu rupiah, sehingga dia agak heran waktu saya sampaikan bahwa saya adalah pelanggan Telkom Speedy yang puas (per bulan untuk kapasitas unlimited mencapai Rp 750 ribu). Harga menjadi relatif, karena Speedy memudahkan saya bekerja di rumah, sehingga willingness to pay saya cukup tinggi.

Saya kemudian berpikir ulang hari ini setelah membandingkan insentif yang akan diterima seorang guru, misalnya, di Sorong sebuah kota yang pernah saya kunjungi awal tahun ini. Kebanyakan jalan di sana “setengah aspal, setengah batu campur debu.” Itu baru jalan raya yang ada di pusat kota, jangan tanya yang berada radius 10 km dari titik pantai. Anggaplah blank spot baru ditemui pada jarak 30 km dari titik pantai, namun jika berlangganan kartu telepon selular plus dengan layanan internet, apakah seorang guru di Sorong bisa memiliki willingness to pay sebesar seperti saya?

Relativitas pemasukan dan pengeluaran setiap orang menjadi pertimbangan setiap orang. Mencari informasi dan mencerdaskan diri pra- hingga pasca-sertifikasi adalah hal terakhir yang mungkin dilakukan oleh seorang guru di Sorong. Adakah pertimbangan untuk sinkronisasi sertifikat (plus insentif uang) dengan insentif non-moneter bagi guru pernah terpikirkan?

Sustainable development terhadap kesejahteraan guru sekaligus fokus pendidikan negeri ini akhirnya menjadi koordinasi dalam level lebih tinggi. Sayangnya, artikel Henry Subiakto atas nama Universitas Airlangga di Kompas beberapa hari lalu tentang Palapa Ring adalah pendekatan normatif, atau hanya sebatas mimpi indahnya sebagai seorang staf ahli Kominfo hari ini.

Saya kemudian hendak membantu Mas Henry membuatkan assessment study yang lebih komprehensif agar pemanfaatan infrastruktur dan proses diseminasi informasi bisa menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya. Kawan-kawan di daerah, adakah informasi, fakta, ataupun pengalaman di lapangan yang bisa dibagi? Tolong di-email ke alamat ini, ya. Terima kasih.

PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU

KRITERIA, PERSYARATAN , DAN REKRUTMEN PESERTA SERTIFIKASI GURU

Apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mengikuti sertifikasi?

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki ijasah akademik atau kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4.

Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya (mismatch), yaitu guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya, misalnya sarjana jurusan pendidikan biologi tetapi mengajar mata pelajaran matematika. Bagaimana mereka disertifikasi? Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah S1/D4 yang dimiliki, atau memilih prosessertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipiliholeh guru, sepenuhnya diserahkan guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

Apa yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mengikuti sertifikasi?

Bagi guru yang belum memiliki ijasah S1/D4 wajib menyelesaikan dahulu kuliah S1/D4 sampai yang bersangkutan memperoleh ijasah S1/D4. Program studi yang diambil harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau sesuai dengan program studi yangdimiliki sebelumnya. Sambil menyelesaikan studinya, guru dapat mengumpulkan portofolio. Bagi guru yang sudah S1/D4 mempersiapkan diri dengan mengumpulkan portofolio yang merekam jejak profesionalitas guru selama mengabdikan diri sebagai guru. Di samping itu, sambil menunggu kesempatan mengikuti sertifikasi, guru meningkatkan profesionalitasnya dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah.

Bagaimana caranya agar guru bisa mengikuti sertifikasi?

Guru calon peserta sertifikasi yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta sertifikasi. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar prioritas guru berdasarkan urutan kriteria yang telah ditetapkan. Guru mencari informasi ke Dinas Kabupaten/ Kota.

Bagaimana mekanisme rekrutmen calon peserta sertifikasi guru?

Proses rekrutmen peserta sertifikasi mengikuti alur sebagai berikut:

a. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi.

b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rangking calon peserta kualifikasi dengan urutan kriteria sebagai berikut:
– masa kerja
– usia
– golongan (bagi PNS)
– beban mengajar
– tugas tambahan
– prestasi kerja

c. Dinas Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK dan mengumumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada guru melalui forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Bagaimana cara mengukur masa kerja?

Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS.
Bagi guru non PNS masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan.

Berapakah jam wajib mengajar guru?

Menurut UUGD dan Permendiknas jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam tatap muka.

Bagaimana kalau guru tersebut tidak dapat memenuhi jumlah jam wajib mengajar, misalnya untuk guru bahasa asing selain bahasa Inggris, atau guru di daerah terpencil?

Untuk memenuhi jumlah wajib mengajar, maka seorang guru dapat melakukan:
– mengajar di sekolah lain yang memiliki ijin operasional Pemerintah atau Pemerintah Daerah
– melakukan Team Teaching (dengan mengikuti kaidah-kaidah team teaching)

Bagi guru dengan alasan tertentu sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam misalnya guru yang mengajar di daerah terpencil, maka seperti dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 pasal 6 ayat (4), guru tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Apakah kepala sekolah juga harus disertifikasi?

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga harus mengikuti sertifikasi. Kewajiban mengajar kepala sekolah adalah 6 jam tatap muka dan wakil kepala sekolah 12 jam tatap muka. Idealnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus memperoleh sertifikat pendidik lebih dahulu, agar jadi contoh yang baik bagi guru yang lain.

Bagaimana status guru non-PNS?

Pada tahun 2007 kuota non-PNS tetap 25%, padahal banyak guru non-PNS yang masa kerjanya masih sedikit masuk dalam kuota. Hal ini menimbulkan iri pada guru PNS yang masa kerjanya lebih lama. Kuota guru non PNS tetap 25% karena sudah merupakan kesepakatan dengan BMPS sebagai bagian dari bentuk perhatian kepada guru non PNS, namun guru non-PNS yang mengikuti sertifikasi harus memenuhi
persyaratan masa kerja minimal 2 tahun.

Bagaimana sertifikasi bagi Kepala Sekolah Dasar dari S1 Pendidikan Agama yang mengajar PKn atau bidang studi lain?

Kepala SD tersebut bisa memilih apakah ingin mengikuti sertifikat guru Agama atau sebagai guru kelas SD. Jika ingin sertifikasi sebagai guru Agama maka harus mengikuti sertifikasi guru Agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan mendaftarkan diri ke Kandep Agama. Jika ingin sertifikasi sebagai guru kelas SD maka mengikuti sertifikasi guru melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Mengapa kuota guru PNS dan non-PNS ditetapkan 75% untuk PNS dan 25% untuk non PNS?

Data guru secara nasional yang mengajar di sekolah umum dan menjadi menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional berjumlah 2,3 juta dengan perbandingan guru PNS dan non PNS adalah 63% dan 37%. Harus ada keberpihakan pemerintah kepada guru swasta atau non PNS, oleh karena itu telah disepakati bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bahwa guru non PNS diberikan kuota sebesar 25%.

Terjadi kecemburuan antara guru PNS dan non-PNS karena guru non PNS yang baru mengajar 2 tahun sudah mengikuti sertifikasi guru, mohon penjelasan?

Persyaratan guru non PNS yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK guru tetap. Banyak guru yang mengajar di sekolah swasta tidak mempunnyai SK guru tetap sehingga kuota guru non PNS yang ditetapkan 25% dari kuota dapat diikuti oleh guru-guru muda yang memiliki SK guru tetap yayasan.

(dikutip dari situs www.sertifikasiguru.org)

 

Mengelola Investasi Daerah Seperti Apa?


Saya acungkan jempol untuk duet Menteri Hukum dan HAM dan Menteri/Sekretaris Negara hari ini yang mampu berpacu dengan waktu dan teknologi. Jika dulu membuka situs www.indonesia.go.id untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir, saya harus menunggu sebulan hingga tiga bulan untuk bisa mendapatkan berkas resminya. Hari ini, tertanggal 16 November 2007, saya telah menemukan sebuah peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden tertanggal 5 November 2007, yaitu PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Karena hanya sekilas saya membaca, terlalu awal jika saya memahami PP terakhir ini “mendukung penuh” atau “agak lari” dari konteks kebijakan publik dan semangat otonomi daerah. Tulisan ini hanya untuk berbagi pengalaman bagaimana membaca sekian banyak peraturan perundangan yang terkait dan harus dibaca dalam satu nafas.

Saat membaca PP 59/2007, saya kemudian membuka lagi PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. Secara khusus, saya membuka Lampiran PP untuk Bidang ESDM. Hal paling krusial dan kontroversial dari pengaturan pusat versus daerah adalah terkait “izin”, untuk itu saya langsung mencari kata kunci “izin” dari kedua berkas ini.

Memang di lampiran PP 38/2007, setiap daerah (tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) bisa mengeluarkan izin untuk penanaman modal ataupun survei awal eksplorasi “lintas daerah di satu provinsi”. Khusus survei awal di PP 59/2007, Kepala Pemerintah Provinsi harus mengusulkan dulu ke Menteri (dalam hal ini adalah Menteri ESDM). Mahalnya dan besarnya risiko pelaksanaan survei eksplorasi awal di suatu area mungkin menjadi pertimbangan utamanya.

Saya kemudian membuka berkas ketiga: PP 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Kerja sama daerah yang dimaksud adalah berupa kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Secara tegas, ketentuan umum PP 50/2007 ini menegaskan bahwa Pihak Ketiga adalah “Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.” Sedangkan pengaturannya sungguh amat normatif: jika sudah terikat dalam pos anggaran di dalam APBD, maka Gubernur/Bupati/Walikota tak perlu konsultasi lagi ke DPRD. Dan sebaliknya, jika tak ada dalam APBD tapi terkait pemungutan uang rakyat lagi, maka DPRD harus diberitahu dan dimintakan persetujuan.

Menarik benang merah dari semua PP di atas, seharusnya juga saya membuka UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU 22/2001 tentang Minyak & Gas Bumi, serta peraturan perundangan yang memiliki hierarki lebih tinggi di atas semua PP ini.

Saya juga harus membuka peraturan terkait sumber daya alam lainnya (sector specific regulations), di antaranya:

  • PP 33/1969 tentang Dewan Pertambangan
  • PP 27 /1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
  • PP 79/1992 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan UU Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara
  • Keputusan Menteri 180/1996 Penerimaan Pungutan Pertambangan Pemerintah Daerah
  • Keputusan Presiden 31/1997 Kilang Minyak & Gas Swasta

Ada juga peraturan perundangan yang secara umum mengatur investasi (penanaman modal dalam negeri dan modal asing). Silakan membuka berkas:

  1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, serta
  2. Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

tanpa perlu mempertanyakan “mengapa kriteria, persyaratan dan daftar ini diatur melalui Peraturan Presiden”.

Yang pasti, peraturan ini menjadi pegangan untuk bidang-bidang yang tertutup ataupun terbuka untuk investasi asing, dan peraturan presiden ini tetap berlaku sampai dibatalkan secara hukum.

Ada juga yang terkait investasi pemerintah: PP 8/2007 tentang Investasi Pemerintah, yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membaca semua dalam satu nafas adalah tak mudah. Ternyata pekerjaan rumah saya banyak. Saya tutup tulisan ini di sini dulu, saya hendak membaca semua lebih teliti dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan ada waktu untuk menuliskan beberapa komentar kelak.

Silakan mencari semua di www.indonesia.go.id sebuah situs terpercaya dan kian terpercaya (the most most trusted website) untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir.

Selamat dan terima kasih untuk perbaikan sistem pemerintahan yang tak henti, Pak Menkumham dan Pak Mensesneg.