RSS

Arsip Kategori: policy

(LIVE BLOG) Growing Value: Meething the Demands of New Consumer Markets While Strengthening Local Value Addition


Panjang bener ya judulnya?

Intinya sesungguhnya “buka pasar baru” dengan penekanan posisi (positioning) baru, yaitu “rasa lokal”. Pendekatan ini tidaklah baru, Pemain baru di satu pasar sebenarnya juga tidak perlu susah “menemukan” teknologi termutakhir, karena hanya perlu “melanjutkan”. Argumen terakhir ini cukup penting, mengingat perang paten kian marak beberapa tahun terakhir (contoh: Apple dan Samsung). Pemain baru kemudian harus memanfaatkan teknologi baru, termasuk media baru yang didorong oleh teknologi termutakhir, agar pemanfaatan pasarnya lebih optimal.

Pembicara siang ini adalah:

1. HE Dr Mari Elka Pangestu, Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia

2. HE Mr Tim Groser, Minister of Trade, Minister for Climate Change Issues, and Associate Minister of Foreign Affairs, New Zealand

3. Ms Zuhal Mansfield, Chairperson, TMG Mining and Manufacturing Ltd Sti and President, Turkish-Egyptian Business Counsil, Foreign Economic Relations Board (DEIK), Turkey

4. Mr Douglas Comrie, Managing Director, B&M Analyss, and Chief Facilitator of the Durban Automotive Cluster (DAC), South Africa

5. Mr Suryo Suwignjo, Presiden Director, IBM Indonesia

6. Dr James Zhan, Director, Investment and Enterprise Division, UNCTAD

Marie Pangestu: to have positioning in global consumer market, first in Indonesia and Asia Pacific of new market, a growing middle class, growth 37% of middle class population to grow. Three things happen in this market:

1. Women 62% who make decision to buy.

2. Consumption pattern that is different today from the past. Social media triggers it.

3. Making tangible products vs. intangible products. Buy things [and experience].

There is niche products here. Example is co-production Indonesian animation production house with the ones in Seoul and Hollywood. In the future, could be with New Zealand.

Tim Groser: sustain on global process, reduce compliance costs, dimension has grown for small economies by participating in global value chains by producing one component over total products.

Chatib Basri: The higher value chain; Indonesia is not producing cheap textile but batik as lifestyle.

Douglas Comrie: Build an honest local value. Enable regional trade.

Zuhal Mansfield: Growing export numbers, growing tourism numbers since 1995. Diversification of manufacturing areas in Turkey.

Suryo Suwignjo: Growing middle class, but the global market is actually changing. *btw, I LIKE THIS GUY*

 

Tag:

Film Nasional vs. Film Asing


Di bawah ini adalah posting komentar saya di dinding Facebook seorang kawan. Saya ingin berbagi secuil pengetahuan bisnis dan industri film global dengan khalayak yang mendukung dan menolak pernyataan jubir pihak 21, Mas Noorca Massardie yang terhormat.

… di dunia ini cuma di Indonesia kelak kalau produksi film nasional 0% tapi sekolah SD ke SMA tetap bayar; cuma di Indonesia senang-senang gratis tapi mau pintar dipungut biaya…

1. bedakan dahulu …pajak (dibayar oleh perusahaan Indonesia) dan bea cukai (dibayar oleh perusahaan asing atau counterpart-nya yg mau berusaha di Indonesia)
2. bedakan juga tahapan film: produksi, distribusi hingga eksibisi (penayangan)
3. bedakan juga produksi dan distribusi film nasional (dibuat oleh perusahaan Indonesia) dan hanya distribusi film asing (dilakukan oleh distributor perusahaan Indonesia kerjasama dengan pihak asing, di sini MPA)
4. bedakan juga antara produk “film” dan produk “mie instan”, yang satu barangnya cuma satu tapi bisa diputar ulang sampai berbulan-bulan tak habis, dan yang satu lagi sekali kunyah habis

Dari pembedaan di atas, harus juga dilihat bahwa di Kanada itu tak ada pajak 0% atas produksi, distribusi (impor atau ekspor) dan eksibisi. Yang ada tax credit atas income si pekerja film, atau refund di akhir tahun atas penghasilannya di satu/beberapa flm setahunnya. (klik sini untuk industri perfilman di Kanada)

Di Malaysia juga berlaku 20% entertainment tax rebate jika film yang dibuat HANYA berbahasa Melayu, Tamil dan China… kalau lebih dari 50% bahasa yg dipakai di film itu bahasa Inggris pajak gak balik tuh 20%. Beritanya di sini.

Yang terjadi di Indonesia itu ada dua hal: pertama adalah bea cukai (yg tidak dipermasalahkan MPA). Yang kedua, pajak usaha yang harus dibayarkan oleh pihak 21, yang produknya bukan indomie itu. Nah, kalau soal aturan bea cukai dan pajak yang dimaksud artikel Mas Hikmat Darmawan ini, silakan cek berita ini.

Sebagai info tambahan lagi, perusahaan distributor rekanan bioskop 21/eksibisi yang juga masih sister company bioskop 21, adalah milik Agus Sudwikatmono dkk. Selain itu Blitz, yang dimiliki putra Arifiin Siregar (ex gubernur BI) ini membeli film juga via perusahaan distribusi 21 karena dia tak bisa langsung ke MPA. MPA cuma mau lihat jaringan 21 yang lebih banyak (volume kontrak yg lebih gemuk) daripada kavling Blitz yang cuma segelintir itu.

Berita pemilik Blitz di sini.

Di artikel ini, pajak film nasional itu memang tetap ada. Dibuat 0% adalah naif. Semua entitas komersial di belahan dunia manapun harus mengembalikan sedikit keuntungannya untuk pemberdayaan industrinya. Permasalahannya kemudian:
1) mungkin seperti “gw bikin tapi gak ada yang mau beli” karena slot masuk ke jaringan 21 itu amat sangat TERBATAS. Lebih baik menekan risiko: daripada membayar royalti ke pengusaha film nasional yang porsinya besar, lebih jelas memperhitungkan retained profit di awal kontrak film box office dan budget movie (satu kontrak tuh paket box office dan budget sekaligus, bukan ketengan eceran membelinya).
2) belum ada perhitungan tax credit bagi pekerja film nasional
3) belum ada kebijakan quota film asing seperti di China
4) belum ada kebijakan ketat “wajib kerjasama anggota MPA” dan produser film nasional (terkait kebijakan kuota)

Dengan pernyataan seorang presiden agar pajak film 0%, beritanya di sini, saya jadi miris mengingat implementasi dan dampak pernyataan pemimpin bangsa ini bakal super duper ribet dan tidak menguntungkan bagi industri itu. No incentives, brur? Industri paling pintar cari jalan bulus loh…

 

Tag: , ,

Distribusi Film Hollywood ke Indonesia Dihentikan


Selamat untuk para penggiat sinema dalam negeri. Selamat juga bagi distributor film Eropa dan film indie seluruh dunia. Dalam berita di Detikhot, baca di sini, alasan penghentian dinyatakan bahwa bukan karena “neverending story of Glodok piracy”. Kalau soal pembajakan, sungguh bukan kesalahan pemerintah yang tak mampu memberantas “pembajakan” kekayaan intelektual macam film layar lebar ini. Debat tentang ini terus terjadi di masa “abundant content” dan “open source” hari ini (klik sini untuk membaca salah satu perdebatan itu di Amerika Serikat sendiri). Impor film dari Hollywood yang terhenti bukan langkah pamungkas membasmi pembajakan, dan sayangnya penghentian ini akan menjadi salah satu faktor penyubur baru bagi bisnis DVD di Indonesia.

Yang menjadi “alasan Hollywood” kali ini adalah pajak berlapis, mulai pintu masuk di bandara (pajak barang mewah) hingga pintu keluar bioskop di daerah-daerah (atau pajak daerah, walau porsi penonton di Jakarta masih dominan). Di Detikhot, jelas sekali kok pihak 21 atau movie distributtion monopolist di Indonesia tak bisa menanggung pajak itu sendirian dan ingin dibebankan ke distributor film di Hollywood. Sayangnya, mungkin kalau saya benar, adalah ketetapan hati Hollywod untuk terima uang itu “bersih” dengan harga paket yang selama ini “naik-naik ke puncak gunung”.

Pihak 21 pastinya sudah mencari alternatif film layar lebar atau bioskopnya akan kosong melompong. Tak terkecuali yang baru direnovasi besar-besaran di beberapa titik. Pihak distributor film lain di Indonesia, atau mungkin bisa disebut sebagai fringe competitors, seperti Blitz atau siapapun, bisa menjadi pihak yang bernegosiasi dengan Hollywood. Sepertinya hanya penjudi sejati yang mampu bernegosiasi di saat semua serba mahal. Jangan lupa, menonton film adalah kebutuhan tertier… masih kalah dengan pamor cabe yang pernah menjadi faktor dominan atas pergerakan harga 9 bahan pokok (sembako).

howstuffworks.com

PS. di bawah ini saya berdialog dengan seorang sahabat, dan kutipannya adalah sebagai berikut:

“Mbak Mitra, pajak itu adalah bentuk proteksi terhadap industri lokal. Pajak di China lebih besar daripada kita kok, tapi pasar di China jauuuh lebih besar dari kita. China itu lebih ketat bahkan soal content film. Warner Bros bahkan tetap keukeuh produksi film di China, yang tak boleh diterjemahkan ke bahasa lain di pasar luar China. Warner Bros mengeruk keuntungan dari milyaran orang yang nonton dengan sejublak aturan main pemerintah China.

Btw, selama ini, walau sudah ada Blitz, tetap pintu distribusi ada di 21. MPA itu asosiasi yang selalu kumandangkan Indonesia “red hot” untuk pembajakan (padahal materi filmnya atau kepingan plastik DVD-nya dari Malaysia atau China). Ini bisa jadi momentum buat MPA mendeklarasikan sikap kepada pemerintah kita yang tak mampu negosiasi setinggi China.”

 

Tag: , , ,

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

“Sensor Internet” itu artinya mengatur atau membatasi?


Hari ini ramai sekali dibahas di beberapa blog dan milis sebuah diktum yang “membatasi kebebasan” keluar: Sensor Internet. Yang terjadi banyak sekali tarik-ulur teknis ataupun nonteknis. Ah, masih saja kita gemar menyodok esensi pengaturan hingga luber ke mana-mana. Janganlah menghujat sebelum mengerti keseluruhan pengaturan.

Tahun lalu inisiatif rancangan undang-undang tentang anti pornografi dan pornoaksi (?) atau yang lebih dikenal RUU APP bergejolak. Hari ini ia kembali menghangat. Orang bersikap pro, ada juga yang kontra. Ada juga yang ‘cuek bebek’. Mengapa harus berpolemik?

Esensinya, sebuah peraturan setingkat undang-undang mengatur semua pihak, mulai tukang becak hingga direktur utama pabrik besi. Jika jadi disahkan, dikhawatirkan RUU ini tak bisa lagi mengatur semua pihak dengan adil, cessante ratione legis cessat ipsa lex. “When the reason for the law ceases, the law itself ceases.” Sebuah aturan akan menjadi tak efektif karena alasan tak dapat diterapkan ke kehidupan hari ini. Waktu itu pro-kontra bertambah kusut dengan deklarasi Bali dan Papua menolak. Daerah banyak juga yang tak peduli, ada juga yang menggebu-gebu membela. Yang terjadi kemarin akhirnya menjadi dikotomi Islam dan non-Islam. Jauh lari dari esensi pengaturan sesungguhnya: perlindungan bagi anak dan kaum perempuan.

Kembali ke kontroversi pengaturan internet yang memang tak hanya dominasi China atau Singapura. Di Eropa sendiripun hingga hari ini masih terjebak dengan definisi ‘hard core’ dan ‘soft core’. Pak Leo Batubara mungkin akan teriak nyaring lagi dalam waktu dekat mengusung isu umur yang berbanding terbalik dengan kemampuan. Pak, tak usah panik besok, toh kemarin Playboy juga raib karena hukum alam (bukan hukum agama). Kalau soal mekanisme pasar, ada hukumnya tersendiri juga. Di saat dilarang dijual secara bebas, orang harus membayar untuk menonton (pay per view) yang merupakan mekanisme yang baik untuk mengontrol apakah usia sang penonton sudah cukup atau belum.

Saya mau sudahi chaotic topic seperti RUU APP dan turunannya hari ini. Bagi saya, pengaturan tetap harus ada jika tak ingin anak kita menonton kawan sekelasnya sendiri bereksperimen seperti YZ. Telepon genggam berkamera sudah bukan barang mewah di Jakarta ini. Boys will be boys, larangan “jangan rekam atau kirim yang porno dari hape ya” bisa menjadi awal anak kita bereksperimen.

Saya tak ingin mengkaji lebih jauh faktor psikologis ini, karena buat saya pengaturan harus dikembalikan ke esensi paling tinggi. Apapun itu, redo quia absurdum est. I believe it because it is absurd.

PS: Pornoaksi? Sensor Internet? Istilah-istilah yang absurd, tapi saya yakin orang Indonesia hanya tak mampu menulis istilah yang benar-benar pas. Inilah Indonesia tercinta… absurd, chaos, full of predictable surprises!