RSS

Arsip Kategori: politics

Internet Gak Pakai Kornet



internet itu kayak tubuh manusia… network system…

kesumbat aliran darah di bahu cuma pegel

kesumbat di jantung… mati

Riuh-rendah SOPA (Stop Online Piracy Act) di Amrikiyah sana mungkin menjadi tanya tanya besar di sini. Ada apa sih, kenapa kita di Indonesia harus ikut pusing?

Begini ya,  hari ini kita gak bisa akses beberapa klip video di Youtube karena negara kita masuk blacklist. Terutama video musik gres dari Amrikiyah sana. Nanti Youtube bisa ditutup kalau masih memuat latar musik ber-copyright, walau videonya cuma gegeloan acara ultah kawan tadi malam di klub dangdut.

Konon email di Yahoomail, misalnya, memuat pranala (link) ke pirated content, misalnya… akun kita bisa ditutup. Oh iya, kalaupun di Kompasiana ada link dokumennya ke situs 4shared misalnya, dan 4shared gudangnya dokumen sharing (baca: bajakan), apapun jenis file-nya. Andaikata, hosting Kompasiana misalnya di Amrikiyah, yang kena hukum pemerintah Amrikiyah itu perusahaan hosting-nya Kompasiana… Kompasiana bisa ditutup. Gitu tek-toknya…

Masih gak peduli? Ya sudah… tunggu Operation Blackout dari Anonymous dan big brothers macam Google dan Yahoo. Mereka akan tutup 24 jam biar kita di Indonesia tahu rasanya… gak pakai garam, gak pakai micin, gak pakai kornet pun…

KLIK SINI UNTUK DRAFT BILL (rancangan UU) DARI SOPA INI

 

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Pundi-pundi Partai


Jelang Pemilu dan Pilpres 2009, yang menarik dicatat, dan sudah sering didiskusikan dan dijadikan bahan politiking domain KPU, adalah masalah arus uang masuk ke partai. Jika di Amerika Serikat ada acara khusus penggalangan dana bagi Hillary Clinton yang mau maju jadi capres, dan acara ini dikelola secara transparan dan terpantau baik, bagaimana di Indonesia? Hmmm… banyak cara dan banyak bolongnya di peraturan KPU.

Salah satunya, ya… pernah dengar investasi lukisan atau tanaman super-langka? Huh? Kenapa juga berlian harganya setinggi langit. Plain supply and demand thingy. Huh again?

Jawabannya: karena berlian permintaannya banyak (para ibu sosialita dunia), dan penawarannya sedikit atau sulit (mulai dari menggali hingga mengasah dan mendesainnya). Mengapa juga hanya ada De Beers? Ini panjang ceritanya, tapi yang pasti ada kurva penawaran-permintaan semu yang terjadi di sini hingga Pemerintah Amerika Serikat pun pernah menginvestigasi masalah ini.

Nah, dari kurva semu ini, bisa jadi lukisan dan tanaman langka adalah obyek selanjutnya. Karya Monet, Picasso, atau Affandi tentu tak akan bertambah banyak, karena alasannya jelas: yang melukis semuanya sudah almarhum. Mengoleksi replikanya tentu lain rasanya saat memandang ataupun menyentuh tekstur lukisan di atas kanvasnya. Selain itu, menjaga tanaman agar berdaun-akar-buah sehat sejak tunas adalah kesulitan yang mirip.

supply-demand2

Kesulitan mengasah berlian, mendapatkan lukisan yang terbatas jumlahnya, atau mengawasi tanaman (bahasa Inggrisnya: plant nursery) adalah kendala bagi garis penawaran. Selanjutnya, kurva permintaan digeser ke kanan. Caranya? Tentu fungsi media menjadi sangat besar di sini. “Wahai, ini ada lelang lukisan si X setelah sekian tahun tidak pernah ada yang tahu ia teronggok di satu pojok rumah cucu si Y bekas sahabat X…” maka terjadilah skandal pelukis terkenal itu.

Lalu apa hubungannya dengan Hillary Clinton? Kalau Hillary waktu itu dibuatkan acara penggalangan dana di salah satu rumah mewah milik pengusaha nasional sana, di sini acara penggalangan dananya masih malu-malu. Pertanyaan naif saya, tak bisakah kita memberikan asas GCG (good corporate governance) dan GPG (good public governance) dalam setiap pundi partai negeri ini?

Klik sini untuk baca (pdf file) perihal good public governance.

Klik sini untuk baca (doc file) perihal penyelenggaraan penggalangan dana secara umum (versi Amerika, karena di sini tentu tak ada pembedaan musim salju atau semi dkk).

Sekarang yang harus dicermati adalah bagaimana aliran uang itu masuk dari seonggok berlian, setumpuk daun hidup dan selembar kanvas lukisan, hingga ke pundi-pundi partai. Seharusnya KPU bisa lebih cerdas dari para pemilik anthurium dan amethyst.

When are we going to learn and grow up? Say no to korupsi? Yeah right, say yes to money laundering!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 8, 2008 in money, politics

 

DCS Dapil DPT DLL…


Klik sini untuk DCS (daftar calon legislatif sementara, karena akan ada perubahan jika ada yang meninggal di tengah jalan ke 2009, atau ada yang mengundurkan diri pindah partai, atau lupa melengkapi berkas yang banyak itu)

Klik sini untuk Dapil (daerah pemilihan) dan kalau mau cara menghitungnya klik sini

Klik sini untuk berita soal DPT (daftar pemilih tetap)

Klik sini untuk detail setiap partai peserta Pemilu

Klik sini untuk jadwal menuju Pemilu 2009 (countdown?)

Klik sini untuk semua dokumen terkait Pemilu 2009

***

Saya mah belum baca semua secara mendetail, tapi saya urutkan di sini biar semua orang tak perlu repot.

Saya baik ya?

🙂

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 25, 2008 in citizenship, election, Indonesia, Pemilu 2009, politics

 

ASEAN Charter: Complications Ahead


ASEAN Charter shall become effective on paper. I bet, it is only on paper for a couple of years.

There shall be long years and pretty much hopes for uncertainty. There are too many complexities for such small amount of members. Indonesia no longer leads the crowd. True, there once Soeharto with GNB (gerakan non-blok, for not taking aside in the parties involved in the Cold War). There EU to describe such successful entity for taking away sovereignty.  There goes USA with stinky morgage.

If only we commit to less corruption bureaucacies and “jam karet”–to name some bad traits many Indonesians believe in up till today–then we must face the “maunya banyak” Singaporeans and stiff parties in northern part of ASEAN. There shall be no jargons. We shall work harder to fix the institutional pillars. Can we achieve Vision 2020–oops 2015–based on this Charter? When we cannot agree on good vs bad traits to sort out among us, there shall be no vision, then…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 9, 2008 in institutionalism, politics

 

MS Kaban: Saat Itu Ada Standarnya Sendiri


Ucapan beliau malam ini di Today’s Dialogue Metro TV ada pada konteks, tentunya, penerimaan uang diseminasi bla bla bla dari Bank Indonesia. Kalau waktu itu menjadi standar dan sekarang terbukti telah membuat susah rakyat, tentunya hari ini dengan legowo seorang menteri yang kerap kena isu korupsi harus mundur. Hari ini ya hari ini, kemarin sudah lewat, Bang.

Korupsi hari ini telah melembaga (baca: membatu atau mengakar-urat, ingat arti lembaga awalnya adalah “benih” atau “permulaan” kalau baca KBBI-Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jika korupsi kemudian terbukti secara empiris menyusahkan 99,999% penghuni di lembaga itu — seberapapun nilai uangnya — pastinya aksi korupsi harus dibasmi. Kalau masih keukeuh merasa “saya merasa tak pernah menerima uang” atau apapun bahasa elitisnya, ucapannya akan terasa garing dan tak baik bagi citra SBY yang mau maju lagi. Selain itu, walau sekarang bola panas ada di Pemerintah harus diakui bahwa akarnya ada di DPR. Untuk selanjutnya, mungkin harus ada kewajiban baca buku ini dulu (klik sini) sebelum jadi caleg 2009 ya?

***

Saya yakin bahwa kita harus berterima kasih ke Tante Lyta. Kalau saja Tante Lyta tak tertangkap dan terekam segala daya upayanya, tentulah korupsi tingkat khayangan ini tak akan jadi bola panas seperti hari ini. Thanx loh Tante! Ganti pengacara bukan berarti Tante tak bisa ganti tas Prada, Gucci atau Ecolax sekalipun… halah Ecolax?!?!?!! Ya itu dia, saat itu Ecolax paling keren kok…

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 5, 2008 in corruption, institutionalism, metro tv, politics, today's dialogue