RSS

Arsip Kategori: produktivitas

Capres Peduli Reformasi Birokrasi


“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja.

Wajib hukumnya psangan capres–cawapres ini bersih dan bekerja. Karena siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP.

Baiklah, harus bersih.

Lalu, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

RB2

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RBApa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Input-process-output-feedbak

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

*Catatan tambahan: TULISAN INI TIDAK DIBAYAR OLEH TIM SUKSES MANAPUN, paham?

 

Tag: , , ,

Super-ego Sektoral


Tahukah bahwa istilah “ego sektoral” ditemukan di Indonesia? Negeri ini memang paling suka melihat apapun dari kacamata negatif. Andai saja “ego” di sini seperti yang dimaksud Sigmund Freud sebagai bagian dari trio Id, Ego, Super-ego atau ‘psychic apparatus’ yang didefinisikan dalam model struktural dari psyche manusia. Karena memang Freud menuliskan ‘das Es’, ‘das Ich’, dan ‘das Über-Ich’ yang berarti ‘the It’, ‘the I’, dan the ‘Over-I’ (or ‘Upper-I’), untuk itu Indonesia mengenal istilah ‘koordinator’, ‘pemerintah daerah’ dan ‘pemerintah pusat’.

super-ego-sectoral.jpg

Dengan sekian puluh provinsi, sekian ratus etnis dan sekian ratus juta kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sungguh kaya, pemimpin negara ini (baca: pemerintah daerah juga) haruslah bisa menjadi panutan semua dalam kerangka “sebangsa senegara”. Salah satu panutannya adalah penggunaan kosa-kata yang lebih bijak. Klik sini untuk presentasi Depdagri (pdf file 248 Kb) soal “ego sektoral” sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Saya pikir pola pikir birokrasi yang selalu bernada negatif harus segera diputar menjadi positif. Negeri ini kaya akan semuanya, sayang memang kalau hanya lewat begitu dengan penggunaan kata “selalu negatif”.

Sayang semua kekayaan ini lewat saja tanpa ada rekaman sejarah yang membuktikan kebesaran dan keindahan neger ini. Saya berhayal hari ini bahwa:

  • Satu hari akan ada satu DVD khusus kompilasi tarian seluruh Indonesia lengkap dengan narasi sejarah dan detail setiap gerakan dan pernak-pernik baju tradisionalnya.
  • Nanti akan ada satu DVD khusus kompilasi makanan khas seluruh daerah. Tak hanya soto atau sate, singkong dan ubi pun bisa menjadi satu panganan khas yang bisa ditemui di setiap daerah dengan campuran kelapa parut atau gula pasir atau gula merah atau apapun.
  • Kelak akan ada DVD khusus keunikan furnitur setiap daerah. Harus ada DVD kompilasi kerajinan tangan: batu-batuan (gemstone) di Kalimantan dan Jawa, kayu-kayuan di Papua, tenun di Sulawesi dan Sumatera, dan seterusnya.
  • Pastinya satu DVD satu topik. Alangkah indahnya jika semuanya bisa dikompilasi menjadi Ensiklopedia Indonesia Raya.

Alangkah indahnya pula jika akhirnya yang bernama “ego sektoral” ini tak dihamburkan menjadi “Rumah Penghubung Kabupaten A” atau “Perwakilan Provinsi B” di Jakarta yang pasti tempatkan di Menteng ataupun daerah bergengsi lain. Andai semua uang daerah ini dikumpulkan dan membangun sebuah hotel bintang empat yang layak dihuni lima ratus orang jikalau harus mengurus segalanya ke pusat. Bayangkan hotel ini mempekerjakan sekian banyak pegawai dan berhubungan dengan sekian banyak biro perjalanan serta sekian banyak jasa terkait lainnya.

Atau sebaliknya, mess khusus TNI atau pemerintah pusat di daerah-daerah dipusatkan di satu titik dan dikelola profesional. Bayangkan forward dan backward effect dari penggunaan uang rakyat yang cerdas.

Berpikirlah secara komprehensif (dan positif) untuk mengelola seluruh kekayaan daerah (dan uang rakyat). Negeri ini sungguh kaya; dan Stiglitz pun copy-paste tulisannya tentang Indonesia untuk kasus Malaysia, the curse of natural resources: “We can now cure Dutch disease” (Guardian, 2004). Bisa jadi kekayaan alam memang membuat manja masyarakat negeri ini. Tapi bisa jadi juga Stiglitz salah. Rakyat ini hanya tak mampu memvisikan hidup hingga 7 turunan kelak.

Betul, rakyat seharusnya menjadi pilar institusi yang kokoh untuk menopang rumah perekonomian agar berfungsi baik. Selayaknya juga para pemimpin (baca: pemimpin hingga tingkat kabupaten) pun harus membuat langkah-langkah yang lebih komprehensif. Terakhir, gunakan jargon “super-ego” yang lebih bijak dibanding “ego” yang kompulsif.

NB: coba lihat presentasi Depdagri di halaman 4, ada penggunaan istilah yang sedikit membuat senyum menggeleng: “attack corruption”. Oh my, corruption? Attack? It’s the divine enemy to fight within, but please use the right idiom.

 

AKHIRNYA! Penghapusan Cuti Bersama


Akhir tahun 2007 adalah saat-saat paling mengesankan. Bukan karena pesta kembang api (petasan lebih banyak) ataupun pilihan acara televisi (karena saya lebih banyak di depan komputer daripada depan TV). Akhir tahun kemarin adalah saat-saat tidak enak karena banyak libur dan semua orang susah dicari.

Di awal tahun 2007 saya menempel printout kalender online (www.timeanddate.com/calendar) dari 3 negara sekaligus: Kanada, Inggris, dan Indonesia. Lengkap dengan jadwal hari libur, agar saya tahu kapan kantor beberapa kolega suami saya tutup. Saya tak tahu apa artinya Victoria Day (Kanada) atau Guy Fawkes Day (Inggris), tapi yang pasti hari libur di kedua negara itu jika ditotal masih kalah banyak dengan total hari libur negara tercinta ini.

  • Kanada memiliki 16 hari libur nasional (dan beberapa lokal per negara bagian)
  • Inggris 11 hari
  • Indonesia resminya hanya 19 hari libur di kalender, tapi ditambah 11 hari cuti bersama, itu berarti sama dengan 30 hari!

Kebijakan pemerintah pusat untuk merevisi cuti bersama di tahun 2008 ini ditandatangani 3 (tiga) menteri ini (Menteri PAN, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Agama). Satu langkah maju (bukan poco-poco), tapi kali ini Menteri Koordinator Bidang Kesra tidak maju ke podium mengumumkan keputusan ini.

Tingkat produktivitas manusia Indonesia sudah di nomor buncit. Dari hasil cuti bersama ini, orang-orang produktif, seperti tetangga saya misalnya, harus mengerem segala tindakannya. Ia hendak berdagang di satu hari yang prospektif. Esok hari saat harus ketemu “Hari Menyambut Libur Panjang”, ia langsung loyo lagi karena banyak pelanggannya tak mau diganggu karena siap-siap cuti. Itu baru hari menyambut libur, belum libur benerannya.

Saya senang-senang saja banyak libur. Sayangnya, saya sampai BOSAN, BINGUNG, BOKEK menghabiskan hari libur. Ke Bandung macet, ke TMII Ancol penuh, ke Anyer sudah, ke mal jadi borju, dan seterusnya… dan seterusnya…

[update: tidak dihapus, tapi dikurangi dari 11 hari menjadi 5 hari, alias tetep libur banyak]

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 5, 2008 in cuti bersama, productivity, produktivitas

 

Productividad, Produktivität, Productivité, Productiviteit


Sore ini, sepulang dari Rawamangun, saya memicingkan mata saat memerhatikan kehidupan di satu daerah kumuh (yang tak tahu nama pastinya) di sekitar Jl Letjen Suprapto Jakarta Pusat.

Waktu masih menunjukkan pukul 15.30 dan sepanjang 1 km jalan saya temui sekitar 300 orang segala usia duduk-duduk, lari-lari, tertawa, menonton, melamun di ujung gang, di pos jaga, atau di depan warung. Hanya sekitar 20% yang masih di bawah dan di atas usia produktif. Saya meneruskan perjalanan…

Setibanya saya di salah satu kantor pemerintah yang berdiri megah mewah 8 lantai, meja-meja kosong. Dari 20 meja yang ada, hanya ada 5 orang duduk. Satu menelepon tertawa-tawa, satu bermain game di komputer, dan satu berdandan memegang cermin. Hanya ada dua orang yang benar-benar bekerja: satu membereskan dokumen dan satu duduk mengetik membelakangi saya (sehingga saya bisa melihat layar monitornya). Jam di telepon genggam saya masih menunjukkan angka 15.45.

Keluar dari kantor itu, saya temui banyak tukang ojek di pojok jalan dan di seberang jalan. Lebih dari sepuluh orang duduk menunggu penumpang. Saya pernah kenal satu tukang ojek yang bermodalkan motor kredit (cicilan Rp 500 ribu per bulan). Bagaimana ia harus menunggu penumpang dari jam 6 pagi hingga 8 malam untuk bisa mengantongi uang Rp 50 ribu per harinya. Ia harus membayar uang “kamar” bersama anak dan istrinya seharga Rp 200 ribu per bulan. Makan sehari bisa Rp 10-20 ribu sehari. Belum uang rokok. Uang sekolah bisa jadi masuk daftar terakhir.

Di rumah, 3 dari “asisten rumah tangga” saya hanya bisa mengecap pendidikan SD. Dua orang lulus SD dan hanya 1 yang hanya bisa sampai kelas 2 SD. Usia mereka sekarang antara 18 tahun hingga 24 tahun. Yang berusia 24 tahun ini sudah memiliki anak 4 dan ditinggal di rumah bersama suami yang buruh pabrik rokok. Di RT sebelah bahkan ada yang “mempekerjakan” Siti, anak dari si Mbok tukang cuci yang masih berusia 10 tahun! Tak sekolah sejak dua tahun lalu, Siti sekarang momong anak bayi berusia 2 tahun. Ya ampun, dia sendiri masih bayi!

***

Melihat kondisi pendidikan (yang katanya 9 tahun wajib berlajar itu!) yang seakan jalan di tempat, tentulah terkait erat dengan lemahnya produktivitas nasional kita. Faktor-faktor produktivitas yang lemah tak boleh dibebankan kesalahannya pada “nasib”. Untuk menghitung produktivitas, semudah menghitung berapa banyak barang yang dihasilkan dibagi dengan waktu atau biaya untuk memproduksinya. Masuk dalam pertimbangan ini adalah kerusakan (defectives) yang juga dihasilkan. Para pekerja jasa, lebih spesifik lagi: pekerja informasi, juga dikaji dari hasil yang rusak (dokumen atau film yang dibuat dalam perhitungan satuan jam).

Thomas dan Barons (1994) menegaskan bahwa mengevaluasi produktivitas haruslah konsisten, bahkan ada sebagian yang tak akurat mengingat pokok utama produktivitas adalah untuk menemukan perubahan. Mereka menyarankan agar banyak faktor digunakan untuk menentukan, khususnya, pekerja jasa dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas. Pertanyaan selanjutnya bagaimana menilai kualitas. Salah satu pertimbangan utamanya adalah waktu: berapa lama satu orang melayani pelanggan agar pelanggan puas, atau berapa lama saya mengetik satu dokumen yang rapi.

Dari sekian sektor yang bisa digarap di sebuah kota besar bernama Jakarta ini, sungguh menyedihkan kuantitas penyerapan. Lebih menyedihkan lagi adalah kualitas manusia yang bekerja di sektor non-formal (pemilik warung, pedagang gerobak hingga asisten rumah tangga).

Kasat mata, jika dahulu Bi Nem yang menjaga saya tak bisa baca-tulis, sekarang memang Mbak Yati yang jaga anak-anak bisa sekolah sampai 2 SD. Tiga puluh tahun pergerakannya hanya “begitu”?

Bandingkan dengan negara-negara tetangga. Australia bahkan memiliki satu badan khusus menangani evaluasi regulasi yang terkait langsung produktivitas di semua sektor dan lapis produksi. (klik sini untuk laporan Australian Productivity Commission tahunan edisi terakhir, pdf 2 Mb). Di Indonesia, terkait hal yang sama sepertinya baru dilalui tahapan “transparansi dokumen regulasi” (klik di sini untuk beberapa rancangan undang-undang yang sedang digodok di DPR baik tingkat komisi, pansus ataupun baleg, html). Negeri ini belum tiba pada tahapan “evaluasi regulasi terhadap produktivitas nasional”.

Hari ini saya juga sedikit tidak produktif. Setengah hari melayat adik sepupu jauh yang meninggal karena komplikasi otak sepulang dari bekerja di Berau, Kalimantan. Usianya belumlah 30. Saya berpikir, seorang yang produktif dipanggil Tuhan, dan mereka yang sehat seperti saya dan 300 penduduk di daerah kumuh tadi; mengapa kita kurang menghasilkan? Regulasi mana yang harus ditegakkan segera?

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 31, 2008 in kualitas, productivity, produktivitas, work