RSS

Arsip Kategori: profesionalisme

KAUR milih-milih calon menteri profesional


Dari nama-nama usulan ini ada yang masuk akal, ada yang mengundang tawa miris. Susah-susah gampang sih…

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan *

Jenderal TNI Budiman
Jenderal TNI Dr. Moeldoko
Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso
Other:

2. Menteri Koordinator Perekonomian *

Chairul Tanjung
Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan
Gita Irawan Wirjawan
Other:

3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat *

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE.
Prof. Dr. Alwi Shihab
Other:

4. Menteri Dalam Negeri *

Dr. Abraham Samad, S.H., M.H
Dr (HC). Agustin Teras Narang, SH
Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc
Other:

5. Menteri Luar Negeri *

Don K. Marut, MA, M.Phil.
Drs. Makmur Keliat, Ph.D
Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc
Other:

6. Menteri Pertahanan *

Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc
Mayor Jenderal (Purn) TB Hasanuddin
Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu
Other:

7. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) *

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA
Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH., LLM
Other:

8. Menteri Keuangan *

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
DR. Ir. Raden Pardede, Ph.D
Agus Martowardojo
Other:

9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) *

Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc
Ir. Luluk Sumiarso
Dr. Ir. Tumiran, M.Eng.
Other:

10. Menteri Perindustrian *

Anton Joenoes Supit
Dr. Poempida Hidayatulloh, B.Eng (Hon), PhD, DIC
Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA
Other:

11. Menteri Perdagangan *

Dr. Mari Elka Pangestu, Ph.D
Soetrisno Bachir
Dr. Sri Adiningsih
Other:

12. Menteri Pertanian *

Arif Wibowo
Prof. Dr. Bustanul Arifin
Dr. Ir. Iman Sugema, M.Sc.
Other:

13. Menteri Kehutanan *

Prof. Dr Ir. Frans Wanggai
Dr. Mohamad Prakosa
Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc
Other:

14. Menteri Perhubungan *

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim
Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M. Sc.
Ignasius Jonan
Other:

15. Menteri Kelautan dan Perikanan *

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Dr. Kadarusman, P.hD
Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri, MS.
Other:

16. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi *

Rieke Dyah Pitaloka
Dr. Rizal Sukma
Wahyu Susilo
Other:

17. Menteri Pekerjaan Umum *

Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si
Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA
Tri Mumpuni Wiyatno
Other:

18. Menteri Kesehatan *

Prof. DR. Fasli Jalal
dr. Ribka Tjiptaning
Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D.
Other:

19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *

Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan
Dr. Hilmar Farid
Yudi Latif, MA, PhD.
Other:

20. Menteri Sosial *

Dadang Juliantara
Eva Kusuma Sundari
Ir. Hasto Kristiyanto, MM
Other:

21. Menteri Agama *

Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA
Drs. H. Lukman Hakim Saifudin
Siti Maulida
Other:

22. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *

Garin Nugroho
Jeffrie Geovanie
Mira Lesmana
Other:

23. Menteri Komunikasi dan Informatika *

Drs. Ferry Mursyidan Baldan
Nezar Patria, MA
Ir. Onno W Purbo. M.Eng, PhD.
Other:

24. Menteri Sekretaris Negara *

Maruarar Sirait, S.IP
Ir. H. Pramono Anung Wibowo MM
Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME
Other:

25. Menteri Riset dan Teknologi *

Dr. I Gede Wenten
Dr.Eng. Romi Satria Wahono, B.Eng.,M.Eng
Prof. Yohannes Surya, Ph.D.
Other:

26. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) *

Abdul Kadir Karding, S.Pi, M.Si
Dra. Khofifah Indar Parawansa
Nusron Wahid, SS.
Other:

27. Menteri Pemberdayaan dan Perempuan- Anak *

Lies Marcoes Natsir, MA
Nani Zulminarni, MA
Puan Maharani
Other:

28. Menteri Lingkungan Hidup *

Chalid Muhammad
Charlie Heatubun, Ph.D
Drs. Ir. Dodo Sambodo, MS
Other:

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *

Dr. Eko Prasojo
Ir. Tri Rismaharini, M.T
Agung Adi Prasetyo
Other:

30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal *

Drs. Akbar Faizal, M.Si
Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si
Indra Jaya Piliang, SS, M.Si
Other:

31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional *

Aviliani, SE, M.Si.
Faisal Basri.,SE.,MA
Dr. Revrisond Baswir
Other:

32. Menteri Perumahan Rakyat *

Prof. Rhenald Khasali, Ph.D.
Prof. Ir. Suprihanto Notodarmojo, Ph.D.
Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.
Other:

33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *

Dr. Hendri Saparini
Dr. Kurtubi
Emirsyah Satar
Other:

34. Menteri Pemuda dan Olahraga *

Adhie MS
Anies Rasyid Baswedan Ph.D.
Herry Zudianto, SE.Akt, MM
Other:

 

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juli 24, 2014 in jokowi, profesionalisme, public policy

 

Tag: ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Film Nasional vs. Film Asing


Di bawah ini adalah posting komentar saya di dinding Facebook seorang kawan. Saya ingin berbagi secuil pengetahuan bisnis dan industri film global dengan khalayak yang mendukung dan menolak pernyataan jubir pihak 21, Mas Noorca Massardie yang terhormat.

… di dunia ini cuma di Indonesia kelak kalau produksi film nasional 0% tapi sekolah SD ke SMA tetap bayar; cuma di Indonesia senang-senang gratis tapi mau pintar dipungut biaya…

1. bedakan dahulu …pajak (dibayar oleh perusahaan Indonesia) dan bea cukai (dibayar oleh perusahaan asing atau counterpart-nya yg mau berusaha di Indonesia)
2. bedakan juga tahapan film: produksi, distribusi hingga eksibisi (penayangan)
3. bedakan juga produksi dan distribusi film nasional (dibuat oleh perusahaan Indonesia) dan hanya distribusi film asing (dilakukan oleh distributor perusahaan Indonesia kerjasama dengan pihak asing, di sini MPA)
4. bedakan juga antara produk “film” dan produk “mie instan”, yang satu barangnya cuma satu tapi bisa diputar ulang sampai berbulan-bulan tak habis, dan yang satu lagi sekali kunyah habis

Dari pembedaan di atas, harus juga dilihat bahwa di Kanada itu tak ada pajak 0% atas produksi, distribusi (impor atau ekspor) dan eksibisi. Yang ada tax credit atas income si pekerja film, atau refund di akhir tahun atas penghasilannya di satu/beberapa flm setahunnya. (klik sini untuk industri perfilman di Kanada)

Di Malaysia juga berlaku 20% entertainment tax rebate jika film yang dibuat HANYA berbahasa Melayu, Tamil dan China… kalau lebih dari 50% bahasa yg dipakai di film itu bahasa Inggris pajak gak balik tuh 20%. Beritanya di sini.

Yang terjadi di Indonesia itu ada dua hal: pertama adalah bea cukai (yg tidak dipermasalahkan MPA). Yang kedua, pajak usaha yang harus dibayarkan oleh pihak 21, yang produknya bukan indomie itu. Nah, kalau soal aturan bea cukai dan pajak yang dimaksud artikel Mas Hikmat Darmawan ini, silakan cek berita ini.

Sebagai info tambahan lagi, perusahaan distributor rekanan bioskop 21/eksibisi yang juga masih sister company bioskop 21, adalah milik Agus Sudwikatmono dkk. Selain itu Blitz, yang dimiliki putra Arifiin Siregar (ex gubernur BI) ini membeli film juga via perusahaan distribusi 21 karena dia tak bisa langsung ke MPA. MPA cuma mau lihat jaringan 21 yang lebih banyak (volume kontrak yg lebih gemuk) daripada kavling Blitz yang cuma segelintir itu.

Berita pemilik Blitz di sini.

Di artikel ini, pajak film nasional itu memang tetap ada. Dibuat 0% adalah naif. Semua entitas komersial di belahan dunia manapun harus mengembalikan sedikit keuntungannya untuk pemberdayaan industrinya. Permasalahannya kemudian:
1) mungkin seperti “gw bikin tapi gak ada yang mau beli” karena slot masuk ke jaringan 21 itu amat sangat TERBATAS. Lebih baik menekan risiko: daripada membayar royalti ke pengusaha film nasional yang porsinya besar, lebih jelas memperhitungkan retained profit di awal kontrak film box office dan budget movie (satu kontrak tuh paket box office dan budget sekaligus, bukan ketengan eceran membelinya).
2) belum ada perhitungan tax credit bagi pekerja film nasional
3) belum ada kebijakan quota film asing seperti di China
4) belum ada kebijakan ketat “wajib kerjasama anggota MPA” dan produser film nasional (terkait kebijakan kuota)

Dengan pernyataan seorang presiden agar pajak film 0%, beritanya di sini, saya jadi miris mengingat implementasi dan dampak pernyataan pemimpin bangsa ini bakal super duper ribet dan tidak menguntungkan bagi industri itu. No incentives, brur? Industri paling pintar cari jalan bulus loh…

 

Tag: , ,

Super-ego Sektoral


Tahukah bahwa istilah “ego sektoral” ditemukan di Indonesia? Negeri ini memang paling suka melihat apapun dari kacamata negatif. Andai saja “ego” di sini seperti yang dimaksud Sigmund Freud sebagai bagian dari trio Id, Ego, Super-ego atau ‘psychic apparatus’ yang didefinisikan dalam model struktural dari psyche manusia. Karena memang Freud menuliskan ‘das Es’, ‘das Ich’, dan ‘das Über-Ich’ yang berarti ‘the It’, ‘the I’, dan the ‘Over-I’ (or ‘Upper-I’), untuk itu Indonesia mengenal istilah ‘koordinator’, ‘pemerintah daerah’ dan ‘pemerintah pusat’.

super-ego-sectoral.jpg

Dengan sekian puluh provinsi, sekian ratus etnis dan sekian ratus juta kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sungguh kaya, pemimpin negara ini (baca: pemerintah daerah juga) haruslah bisa menjadi panutan semua dalam kerangka “sebangsa senegara”. Salah satu panutannya adalah penggunaan kosa-kata yang lebih bijak. Klik sini untuk presentasi Depdagri (pdf file 248 Kb) soal “ego sektoral” sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Saya pikir pola pikir birokrasi yang selalu bernada negatif harus segera diputar menjadi positif. Negeri ini kaya akan semuanya, sayang memang kalau hanya lewat begitu dengan penggunaan kata “selalu negatif”.

Sayang semua kekayaan ini lewat saja tanpa ada rekaman sejarah yang membuktikan kebesaran dan keindahan neger ini. Saya berhayal hari ini bahwa:

  • Satu hari akan ada satu DVD khusus kompilasi tarian seluruh Indonesia lengkap dengan narasi sejarah dan detail setiap gerakan dan pernak-pernik baju tradisionalnya.
  • Nanti akan ada satu DVD khusus kompilasi makanan khas seluruh daerah. Tak hanya soto atau sate, singkong dan ubi pun bisa menjadi satu panganan khas yang bisa ditemui di setiap daerah dengan campuran kelapa parut atau gula pasir atau gula merah atau apapun.
  • Kelak akan ada DVD khusus keunikan furnitur setiap daerah. Harus ada DVD kompilasi kerajinan tangan: batu-batuan (gemstone) di Kalimantan dan Jawa, kayu-kayuan di Papua, tenun di Sulawesi dan Sumatera, dan seterusnya.
  • Pastinya satu DVD satu topik. Alangkah indahnya jika semuanya bisa dikompilasi menjadi Ensiklopedia Indonesia Raya.

Alangkah indahnya pula jika akhirnya yang bernama “ego sektoral” ini tak dihamburkan menjadi “Rumah Penghubung Kabupaten A” atau “Perwakilan Provinsi B” di Jakarta yang pasti tempatkan di Menteng ataupun daerah bergengsi lain. Andai semua uang daerah ini dikumpulkan dan membangun sebuah hotel bintang empat yang layak dihuni lima ratus orang jikalau harus mengurus segalanya ke pusat. Bayangkan hotel ini mempekerjakan sekian banyak pegawai dan berhubungan dengan sekian banyak biro perjalanan serta sekian banyak jasa terkait lainnya.

Atau sebaliknya, mess khusus TNI atau pemerintah pusat di daerah-daerah dipusatkan di satu titik dan dikelola profesional. Bayangkan forward dan backward effect dari penggunaan uang rakyat yang cerdas.

Berpikirlah secara komprehensif (dan positif) untuk mengelola seluruh kekayaan daerah (dan uang rakyat). Negeri ini sungguh kaya; dan Stiglitz pun copy-paste tulisannya tentang Indonesia untuk kasus Malaysia, the curse of natural resources: “We can now cure Dutch disease” (Guardian, 2004). Bisa jadi kekayaan alam memang membuat manja masyarakat negeri ini. Tapi bisa jadi juga Stiglitz salah. Rakyat ini hanya tak mampu memvisikan hidup hingga 7 turunan kelak.

Betul, rakyat seharusnya menjadi pilar institusi yang kokoh untuk menopang rumah perekonomian agar berfungsi baik. Selayaknya juga para pemimpin (baca: pemimpin hingga tingkat kabupaten) pun harus membuat langkah-langkah yang lebih komprehensif. Terakhir, gunakan jargon “super-ego” yang lebih bijak dibanding “ego” yang kompulsif.

NB: coba lihat presentasi Depdagri di halaman 4, ada penggunaan istilah yang sedikit membuat senyum menggeleng: “attack corruption”. Oh my, corruption? Attack? It’s the divine enemy to fight within, but please use the right idiom.

 

Media Mlintir Susu?


Saya suka heran mengapa media kita suka sekali mengeksploitasi hasil penelitian dari satu sisi. Bahkan klarifikasi hari ini dari Ikatan Dokter Indonesia juga tak cukup kuat memlintir balik.

Tadi siang di salah satu radio di Jakarta sang penyiar menyitir bagaimana jika tak hanya susu bayi di bawah 1 tahun; bagaimana jika susu lansia juga mengandung bakteri enterobacter sakazakii? Saya pribadi merasa terpaan udara di Jakarta setiap hari bagi pengendara motor lebih mematikan daripada bakteri tersebut bagi orang dewasa.

***

Di saat tidak ada berita heboh (gempa berkekuatan di atas rata-rata atau koruptor meninggal misterius di tahanan, misalnya) terkadang media massa kita suka mengambil berita fantastis a la batik (bakso tikus) atau apapun yang merugikan konsumen. Juicy ‘eh?

Saya curiga efek salju berita susu bakteri ini diawali minggu lalu dari posting beberapa blog wordpress (mengutip artikel serupa sebangun) soal susu bakteri yang mendapat ketukan (hit) tertinggi (karena saya juga ikut nge-klik). Banyak yang mempertanyakan merek susu dan makanan bayi apa yang tercemar bakteri enterobacter sakazakii. Jurnalisme orang awam ini menyebar secara efektif efisien. Yang lebih hebat lagi:

  • tak banyak mungkin yang kemudian mencari informasi lebih lanjut dengan kata kunci “Enterobacter Sakazakii” yang ternyata ditemukan oleh peneliti Jepang bernama Riichi Sakazaki (1980) ;
  • tak ada yang kemudian mengambil hipotesis lain selain masalah “korporasi dan pemerintah yang tak bertanggungjawab”; mungkinkah diplintir menjadi hipotesis “adakah persaingan usaha tak sehat?”

Bayangkan, bakteri yang sama ini memang pernah terjadi di Eropa tahun 2002 soal produk Nestle di Belgia, Beba1. Merek susu ini dituduh menjadi pembunuh sorang bayi yang baru lahir. Salah siapa, bayi baru lahir diberi susu instan? Jika diberi pun selayaknya sepengetahuan dokter bukan? Sehingga masalah yang terjadi adalah kompleks dan lebih banyak human error dari pihak orang tua dan dokter sang bayi.

Kembali ke isu susu bayi ini, bayangkan ada sebuah penelitian dengan sampling kecil (yang mungkin bisa memiliki epsilon atau kesalahan sampling besar) serta tidak memiliki lampiran kajian lengkap tentang manfaat dan keburukan bakteri ini (atau wartawannya malas membuka lampiran?). Kemudian penelitian ini diekspos ke media massa sehingga menjadi konsumsi masyarakat umum. Salah siapa jika kemudian bergulir panik?

Bukan seperti panik orang tua di Belgia, karena di sini belum ada (dan jangan sampai ada) korban. Panik susu berbakteri mematikan ini seperti siklus semesteran. Namun yang lebih penting masyarakat jangan panik dulu. Sebaiknya pemerintah segera memberikan pernyataan resmi yang bisa menenangkan orang tua yang memiliki bayi baru lahir. Yang lebih baik lagi, wahai penyiar radio dan penulis blog, mohon kaji dulu semua aspek penelitian ini sebelum panik (atau membuat orang lain panik).

Mungkin memang ada saatnya satu generasi di negeri ini harus pasrah dengan air tajin. Which is good also, btw. However, I don’t have energy to find out any related studies on air tajin, sorry. I drink milk everyday, and I feel dizzy for ten or more minutes afterwards, why? I just hate its taste.

susu.jpg

 

Wiki This!


NEW ADDRESS! NEW ADDRESS!

http://88.80.13.160/wiki/Wikileaks

wikileaksss.jpg

Hari ini, hakim federal di San Fransisco, Amerika Serikat memutuskan penutupan hosting Wikileaks di Amerika Serikat, sehingga semua penyedia nama domain di sana seperti Dynadot, Register.com and GoDaddy.com harus memblokir domain http://www.wikileaks.org ini. Yang terjadi adalah alamat http://www.wikileaks.org tidak dapat diakses “dari depan” (from front door) tapi bisa melalui http://www.wikileaks.be (Belgia) atau http://www.wikileaks.de (Jerman) atau http://www.wikileaks.cx (Pulau Natal) atau alamat IP di atas yang langsung dialihkan ke mirror site.

Media sosial (social media) adalah cabang termutakhir dari kehidupan jurnalisme. Jimmy Wales (aka Jimbo, penggagas Wikipedia) menegaskan bahwa penulisan Wiki adalah bentuk dari segala pakem pemerintahan:

  • anarki: semua orang bisa melakukan apapun,
  • demokrasi: keputusan dilakukan dengan voting,
  • meritokrasi: ide terbaiklah yang menang, diputuskan karena netral dan informatif,
  • aristokrasi: orang yang paling lama berkutat di Wikipedia adalah orang yang paling didengar, dan
  • monarki: jika semua gagal, Jimmy Waleslah yang paling berkuasa.

Bentuk Jurnalisme Wiki ini tak hanya Wikipedia. Jurnalisme Wiki bisa juga ditemui dalam format “tulisan atau dokumen bocoran” dari berbagai institusi. Format bocoran informasi ini bisa ditemui di situs Wikileaks yang dirintis oleh James Chen (another Jimbo?) dan beberapa orang lain yang membelot dari China, Tibet, dan Rusia. Mereka juga dibantu oleh ahli di bidang jurnalisme, matematika dan komputer dari Amerika Serikat, Taiwan, Eropa, Australia dan Afrika Selatan. Keunikan Wikileaks adalah narasumber yang biasa dikenal dengan istilah whistleblower. Salah satu kasus whistleblower yang dimuat oleh Harian Guardian, Inggris memuat kasus korupsi dan pencucian uang di Kenya yang bocoran dokumennya diperoleh dari Wikileaks.

Jurnalisme Wiki adalah common-based media journalism atau jurnalisme oleh orang awam (commoners) dan di media siapa saja. Jurnalisme jenis ini mungkin dihentikan oleh otoritas di satu teritori, tapi hukum satu negara tidak ekstrateritorial. Dihentikan di San Fransisco, masih bisa berdiri di tempat lain. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana otoritas di setiap teritori (baca: penegak hukum satu negara) akhirnya harus menempatkan diri dan mengambil manfaat dari gaya jurnalisme ini. Otoritas akhirnya bisa melakukan pemantauan korupsi atau kejahatan setiap institusi di dalam negaranya.

Terakhir, akurasi adalah segalanya. Bagi jurnalis media apapun hari ini juga bagi pembaca media apapun (seperti saya) yang terpenting adalah akurasi Jurnalisme Wiki. Mungkin akurasi Webster atau Britannica lebih baik, namun informasi yang disediakan Wikipedia atau Wikileaks adalah awal dari rasa ingin tahu akan apapun secara mudah dan murah. There’s always a start for a curious cat like me.

 

Hari Ini Berita Detikcom NGACO


betadine3.jpg betadine2.jpg

Tiga tetes air rahmat di air PDAM, air bisa bebas bakteri langsung minum? Soal air ini, Detikcom mengutip pernyataan resmi Direktur Penyehatan Lingkungan dalam jumpa pers di Hotel Shangri-La.

Berita tentang air rahmat (Air RahMat) ini ditulis oleh Rafiqa Qurrata dan di-upload Detikcom pukul 22.17 hari ini. Detikcom membuat sebuah berita yang MENYESATKAN. Jika memang ada kebiasaan bahwa wartawan yang ditempatkan di akhir pekan adalah wartawan rookie, harus dipertanyakan apakah beritanya juga imparsial. Saya menyesalkan sebuah penulisan yang hanya mementingkan judul heboh dan tanpa mengindahkan kode etik wartawan secara utuh.

Bayangkan sebuah jumpa pers Depkes, oleh Dr Wan Alkadri, Direktur Penyehatan Lingkungan di Hotel Shangri-La Jakarta (mengapa tidak di kantor resmi, dan mengapa akhir pekan?) diplintir sebagai berita yang “menjual produk” yang telah terdaftar di Depkes dan telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Tidakkah sebuah media berita online seperti Detikcom mampu meng-google kata kunci “air rahmat” dan “wan alkadri” untuk mencari hubungannya? Perkenankan saya cari jembatannya: USAID sebagai donor dan John Hopkins sebagai peneliti.

1. Rafiqa teledor dengan angle berita; mengapa mengaitkannya dengan “lebih menghemat BBM” dan memberi informasi sepenggal-sepenggal. Mengapa tidak disebutkan bahwa air rahmat ini adalah produk yang diteliti, didistribusikan dan dipasarkan oleh John Hopkins, sebuah institusi penelitian resmi Amerika Serikat yang memiliki kantor di Jakarta? Mengapa tidak digali lebih lanjut hasil riset John Hopkins? Bisa juga dilengkapi kasus sukses penurunan diare di daerah-daerah yang sudah memanfaatkan air ini (jika ada).

2. USAID yang mendukung penyebaran air rahmat (baca di sini untuk berita lengkap pemerintah Amerika Serikat “menolong” program air bersih Indonesia) bekerja sama dengan Depkes untuk “mengentaskan” masalah air tidak bersih di negeri ini untuk menghindari diare. Masalah sesungguhnya berada di hulu (masyarakat Indonesia yang belum memperhatikan kesehatan lingkungan secara utuh). Kalau mau tarik ke hulu, mungkin terlalu lama (baca: memakan uang donor USAID lebih banyak) untuk mendidik dan melatih tuntas soal kebersihan 200 juta orang. Akan lebih mahal lagi membangun infrastruktur daur-ulang air seperti yang dimiliki Singapura untuk melepaskan ketergantungan air bersihnya dari Malaysia.

3. Memberi nama “rahmat” adalah sebuah trik yang memanfaatkan agama. Satu usaha yang tidak simpatik, seakan orang Indonesia semua berpikir tahayul untuk konsep sanitasi. Tiga tetes air, voila! semua sehat. Padahal Islam juga mengajarkan kebersihan yang lebih konsepsional; salah satu bentuknya adalah berwudhu atau langsung membersihkan diri jika terkena najis.

4. Logika, membunuh kuman di dalam air, dan airnya kita minum, akan berapa banyak substansi pembunuh kuman masuk ke perut masyarakat yang percaya tahayul? Selama ini yang saya tahu kalau ingin membunuh kuman saya oleskan, teteskan atau kumur Betadine, tidak dengan meminum Betadine dan kumannya sekalian. Berapa banyak informasi lain yang belum diketahui masyarakat. Mengerikan jika pemberian nama “Air RahMat” ini adalah cara menjual produk yang tidak jelas apa dampak jangka panjang untuk rakyat Indonesia.

Janganlah menempatkan sebuah berita layaknya iklan komersial. Lama-lama Detikcom kok menjadi media infotainmen kacangan ya?

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Februari 15, 2008 in detikcom, news, profesionalisme