RSS

Arsip Kategori: reform

Capres Peduli Reformasi Birokrasi


“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja.

Wajib hukumnya psangan capres–cawapres ini bersih dan bekerja. Karena siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP.

Baiklah, harus bersih.

Lalu, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

RB2

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RBApa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Input-process-output-feedbak

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

*Catatan tambahan: TULISAN INI TIDAK DIBAYAR OLEH TIM SUKSES MANAPUN, paham?

 

Tag: , , ,

Keuangan Daerah


Ada masalah koordinasi, itu benar. Sesungguhnya masalah terbesar adalah “hati nurani” karena duet Jokowi-Ahok memangkas anggaran 2013 hingga 25% itu bukan karena tak ada koordinasi pusat-daerah (vertikal) atau pun dengan provinsi perbatasan seperti Jabar dan Banten (horizontal).

Tabel di bawah ini selain mencerminkan beban APBD itu berat di belanja pegawai (bayar gaji PNS, beli mobil dinas, perbaikan fasilitas kantor sendiri) dibanding belanja modal (infrastruktur), terutama untuk tingkat kabupaten/kota: rata-rata 50% dalam 5 tahun terakhir. Bandingkan dengan belanja APBD tingkat provinsi. Ketidaksinkronan pola belanja ini juga membuktikan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, atau pemimpin daerah tingkat provinsi terhadap kabupaten atau kota di bawah jurisdiksi Bapak/Ibu Gubernur.

Hari ini sedang proses revisi UU Otonomi Daerah, yang juga harus sinkronisasi dengan UU Aparatur Sipil Negara. Materinya masih hard copy nih… nanti kalau sudah jadi, saya unggah yang soft copy ya…

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 18, 2012 in otonomi daerah, planning, public policy, reform, state budget

 

Tag: , , , , ,

Kementerian Pekerjaan Umum


Salah satu kementerian yang juga “panik” menjelang dan pada saat Hari Raya Idul Fitri adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Secara a kasat mata, walau keduanya berhubungan dengan inftrastruktur, perbedaan Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemPU) adalah alat transportasi (bus, kapal, kereta api, kapal terbang) dengan fasilitas terkait (seperti jalan raya, jalan tol, dan jembatan). KemPU juga wajib membangun infrastruktur lain terkait sumber daya air (irigasi) dan permukiman.. Kementerian ini jug mendukung pembangtang unan infrastruktur ekonomi kreatif, seperti yang yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (klik sini, pdf). Satu-satunya perizinan yang dikeluarkan kementerian ini adalah untuk jasa konstruksi asing, karena selebihnya KemPU hanya membangun infrastruktur. Perizinan ini  didasari atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (klik sini, pdf).

Terkait dengan pembangunan infrastruktur terkait fasilitas masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, KemU telah menerapkan quickwins, atau pelaksanaan perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik  masing-masing. Nilai tambah perbaikan sistem dan mekanisme kerja KemPU adalah penerapan layanan preservasi jalan terukur, dengan target kinerja layanan penambalan lubang jalan paling lama 5 (lima) hari di ruas jalan nasional non-tol Cikampek hingga Semarang, khususnya jalur Pantura Jawa.

koran-jakarta.com

Kenyamanan para pemudik ke arah timur Pulau Jawa terasa menyenangkan, sampai pada saat rush atau pemberangkatan banyak kendaraan pada waktu bersamaan di H-2 dan H-1. Jalanan tak ada yang berlubang, namun kendaraan yang lewat di satu periode itu melampaui kapasitas jalan. Kemacetan terutama terjadi di loket tol atau di persimpangan jalan.

Kemententerian ini juga memiliki situs internet yang informatif, walau terkadang ada beberapa hal yang tak mudah diakses, seperti “peta tematik” untuk menggambarkan jenis dan lokasi infrastruktur, baik yang telah ada ataupun yang masih rencana (klik sini, html). “Kenikmatan” melihat infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia tak terlalu terasa mengingat masih terbatasnya informasi yang ada di situs KemPU ini.

Untuk bagian Biro Hukum kementerian ini, terdapat informasi arsip mulai dari  produk hukum hingga monograf dan makalah. Sayangnya file pdf yang datanya ada di situs (secara terbuka) itu tak disampaikan, sehingga saya harus mencarinya via Google, misalnya dengan kata kunci “RTR Kementerian Pekerjaan Umum pdf” dan barulah keluar Rencana Tata Ruang kementerian ini (klik sinipdf).

Baiklah, secara umum pemangku kepentingan kementerian ini adalah masyarakat pengguna jalan, jembatan, permukiman dan seterusnya. Secara khusus, pemangku kepentingannya adalah orang seperti saya, yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan di seluruh Indonesia. Tujuan saya lebih ke perihal khusus, seperti pengajaran dan penelitian di kampus. Untuk itu, pembangunan yang menjadi prioritas adalah untuk masyarakat umum, sehingga KemPU wajib mendapatkan masukan kepuasan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur ini, mulai dari Sabang hingga Merauke. KemPU juga wajib memberikan informasi secara mudah untuk hal-hal terkait penelitian pelayanan publik atau kebijakan publik.

Mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan sepertinya belum diterapkan secara sistematis oleh kementerian ini. Survei kepuasan pemangku kepentingan menjadi penting agar kementerian ini dapat mengerti apakah quickwins seperti “Perbaikan 5 Hari” itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Mengetahui “nilai masyarakat” atau public value yang dinamis di era tanpa batas ruang dan waktu ini menjadi penting bagi pejabat publik. Satu hal penting terkait dengan mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan ini adalah bagaimana adaptasi mind set & culture set bagi sang pejabat publik bahwa mereka hari ini adalah birokrasi yang melayani.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian ketiga dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 19, 2012 in reform

 

Tag: , , ,