RSS

Arsip Kategori: sector specific

(LIVE BLOG) Growing Value: Meething the Demands of New Consumer Markets While Strengthening Local Value Addition


Panjang bener ya judulnya?

Intinya sesungguhnya “buka pasar baru” dengan penekanan posisi (positioning) baru, yaitu “rasa lokal”. Pendekatan ini tidaklah baru, Pemain baru di satu pasar sebenarnya juga tidak perlu susah “menemukan” teknologi termutakhir, karena hanya perlu “melanjutkan”. Argumen terakhir ini cukup penting, mengingat perang paten kian marak beberapa tahun terakhir (contoh: Apple dan Samsung). Pemain baru kemudian harus memanfaatkan teknologi baru, termasuk media baru yang didorong oleh teknologi termutakhir, agar pemanfaatan pasarnya lebih optimal.

Pembicara siang ini adalah:

1. HE Dr Mari Elka Pangestu, Minister of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia

2. HE Mr Tim Groser, Minister of Trade, Minister for Climate Change Issues, and Associate Minister of Foreign Affairs, New Zealand

3. Ms Zuhal Mansfield, Chairperson, TMG Mining and Manufacturing Ltd Sti and President, Turkish-Egyptian Business Counsil, Foreign Economic Relations Board (DEIK), Turkey

4. Mr Douglas Comrie, Managing Director, B&M Analyss, and Chief Facilitator of the Durban Automotive Cluster (DAC), South Africa

5. Mr Suryo Suwignjo, Presiden Director, IBM Indonesia

6. Dr James Zhan, Director, Investment and Enterprise Division, UNCTAD

Marie Pangestu: to have positioning in global consumer market, first in Indonesia and Asia Pacific of new market, a growing middle class, growth 37% of middle class population to grow. Three things happen in this market:

1. Women 62% who make decision to buy.

2. Consumption pattern that is different today from the past. Social media triggers it.

3. Making tangible products vs. intangible products. Buy things [and experience].

There is niche products here. Example is co-production Indonesian animation production house with the ones in Seoul and Hollywood. In the future, could be with New Zealand.

Tim Groser: sustain on global process, reduce compliance costs, dimension has grown for small economies by participating in global value chains by producing one component over total products.

Chatib Basri: The higher value chain; Indonesia is not producing cheap textile but batik as lifestyle.

Douglas Comrie: Build an honest local value. Enable regional trade.

Zuhal Mansfield: Growing export numbers, growing tourism numbers since 1995. Diversification of manufacturing areas in Turkey.

Suryo Suwignjo: Growing middle class, but the global market is actually changing. *btw, I LIKE THIS GUY*

 

Tag:

Mengelola Investasi Daerah Seperti Apa?


Saya acungkan jempol untuk duet Menteri Hukum dan HAM dan Menteri/Sekretaris Negara hari ini yang mampu berpacu dengan waktu dan teknologi. Jika dulu membuka situs www.indonesia.go.id untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir, saya harus menunggu sebulan hingga tiga bulan untuk bisa mendapatkan berkas resminya. Hari ini, tertanggal 16 November 2007, saya telah menemukan sebuah peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden tertanggal 5 November 2007, yaitu PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Karena hanya sekilas saya membaca, terlalu awal jika saya memahami PP terakhir ini “mendukung penuh” atau “agak lari” dari konteks kebijakan publik dan semangat otonomi daerah. Tulisan ini hanya untuk berbagi pengalaman bagaimana membaca sekian banyak peraturan perundangan yang terkait dan harus dibaca dalam satu nafas.

Saat membaca PP 59/2007, saya kemudian membuka lagi PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. Secara khusus, saya membuka Lampiran PP untuk Bidang ESDM. Hal paling krusial dan kontroversial dari pengaturan pusat versus daerah adalah terkait “izin”, untuk itu saya langsung mencari kata kunci “izin” dari kedua berkas ini.

Memang di lampiran PP 38/2007, setiap daerah (tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) bisa mengeluarkan izin untuk penanaman modal ataupun survei awal eksplorasi “lintas daerah di satu provinsi”. Khusus survei awal di PP 59/2007, Kepala Pemerintah Provinsi harus mengusulkan dulu ke Menteri (dalam hal ini adalah Menteri ESDM). Mahalnya dan besarnya risiko pelaksanaan survei eksplorasi awal di suatu area mungkin menjadi pertimbangan utamanya.

Saya kemudian membuka berkas ketiga: PP 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Kerja sama daerah yang dimaksud adalah berupa kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Secara tegas, ketentuan umum PP 50/2007 ini menegaskan bahwa Pihak Ketiga adalah “Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.” Sedangkan pengaturannya sungguh amat normatif: jika sudah terikat dalam pos anggaran di dalam APBD, maka Gubernur/Bupati/Walikota tak perlu konsultasi lagi ke DPRD. Dan sebaliknya, jika tak ada dalam APBD tapi terkait pemungutan uang rakyat lagi, maka DPRD harus diberitahu dan dimintakan persetujuan.

Menarik benang merah dari semua PP di atas, seharusnya juga saya membuka UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU 22/2001 tentang Minyak & Gas Bumi, serta peraturan perundangan yang memiliki hierarki lebih tinggi di atas semua PP ini.

Saya juga harus membuka peraturan terkait sumber daya alam lainnya (sector specific regulations), di antaranya:

  • PP 33/1969 tentang Dewan Pertambangan
  • PP 27 /1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
  • PP 79/1992 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan UU Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara
  • Keputusan Menteri 180/1996 Penerimaan Pungutan Pertambangan Pemerintah Daerah
  • Keputusan Presiden 31/1997 Kilang Minyak & Gas Swasta

Ada juga peraturan perundangan yang secara umum mengatur investasi (penanaman modal dalam negeri dan modal asing). Silakan membuka berkas:

  1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, serta
  2. Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

tanpa perlu mempertanyakan “mengapa kriteria, persyaratan dan daftar ini diatur melalui Peraturan Presiden”.

Yang pasti, peraturan ini menjadi pegangan untuk bidang-bidang yang tertutup ataupun terbuka untuk investasi asing, dan peraturan presiden ini tetap berlaku sampai dibatalkan secara hukum.

Ada juga yang terkait investasi pemerintah: PP 8/2007 tentang Investasi Pemerintah, yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membaca semua dalam satu nafas adalah tak mudah. Ternyata pekerjaan rumah saya banyak. Saya tutup tulisan ini di sini dulu, saya hendak membaca semua lebih teliti dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan ada waktu untuk menuliskan beberapa komentar kelak.

Silakan mencari semua di www.indonesia.go.id sebuah situs terpercaya dan kian terpercaya (the most most trusted website) untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir.

Selamat dan terima kasih untuk perbaikan sistem pemerintahan yang tak henti, Pak Menkumham dan Pak Mensesneg.