RSS

Arsip Kategori: society

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

Super-ego Sektoral


Tahukah bahwa istilah “ego sektoral” ditemukan di Indonesia? Negeri ini memang paling suka melihat apapun dari kacamata negatif. Andai saja “ego” di sini seperti yang dimaksud Sigmund Freud sebagai bagian dari trio Id, Ego, Super-ego atau ‘psychic apparatus’ yang didefinisikan dalam model struktural dari psyche manusia. Karena memang Freud menuliskan ‘das Es’, ‘das Ich’, dan ‘das Über-Ich’ yang berarti ‘the It’, ‘the I’, dan the ‘Over-I’ (or ‘Upper-I’), untuk itu Indonesia mengenal istilah ‘koordinator’, ‘pemerintah daerah’ dan ‘pemerintah pusat’.

super-ego-sectoral.jpg

Dengan sekian puluh provinsi, sekian ratus etnis dan sekian ratus juta kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sungguh kaya, pemimpin negara ini (baca: pemerintah daerah juga) haruslah bisa menjadi panutan semua dalam kerangka “sebangsa senegara”. Salah satu panutannya adalah penggunaan kosa-kata yang lebih bijak. Klik sini untuk presentasi Depdagri (pdf file 248 Kb) soal “ego sektoral” sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Saya pikir pola pikir birokrasi yang selalu bernada negatif harus segera diputar menjadi positif. Negeri ini kaya akan semuanya, sayang memang kalau hanya lewat begitu dengan penggunaan kata “selalu negatif”.

Sayang semua kekayaan ini lewat saja tanpa ada rekaman sejarah yang membuktikan kebesaran dan keindahan neger ini. Saya berhayal hari ini bahwa:

  • Satu hari akan ada satu DVD khusus kompilasi tarian seluruh Indonesia lengkap dengan narasi sejarah dan detail setiap gerakan dan pernak-pernik baju tradisionalnya.
  • Nanti akan ada satu DVD khusus kompilasi makanan khas seluruh daerah. Tak hanya soto atau sate, singkong dan ubi pun bisa menjadi satu panganan khas yang bisa ditemui di setiap daerah dengan campuran kelapa parut atau gula pasir atau gula merah atau apapun.
  • Kelak akan ada DVD khusus keunikan furnitur setiap daerah. Harus ada DVD kompilasi kerajinan tangan: batu-batuan (gemstone) di Kalimantan dan Jawa, kayu-kayuan di Papua, tenun di Sulawesi dan Sumatera, dan seterusnya.
  • Pastinya satu DVD satu topik. Alangkah indahnya jika semuanya bisa dikompilasi menjadi Ensiklopedia Indonesia Raya.

Alangkah indahnya pula jika akhirnya yang bernama “ego sektoral” ini tak dihamburkan menjadi “Rumah Penghubung Kabupaten A” atau “Perwakilan Provinsi B” di Jakarta yang pasti tempatkan di Menteng ataupun daerah bergengsi lain. Andai semua uang daerah ini dikumpulkan dan membangun sebuah hotel bintang empat yang layak dihuni lima ratus orang jikalau harus mengurus segalanya ke pusat. Bayangkan hotel ini mempekerjakan sekian banyak pegawai dan berhubungan dengan sekian banyak biro perjalanan serta sekian banyak jasa terkait lainnya.

Atau sebaliknya, mess khusus TNI atau pemerintah pusat di daerah-daerah dipusatkan di satu titik dan dikelola profesional. Bayangkan forward dan backward effect dari penggunaan uang rakyat yang cerdas.

Berpikirlah secara komprehensif (dan positif) untuk mengelola seluruh kekayaan daerah (dan uang rakyat). Negeri ini sungguh kaya; dan Stiglitz pun copy-paste tulisannya tentang Indonesia untuk kasus Malaysia, the curse of natural resources: “We can now cure Dutch disease” (Guardian, 2004). Bisa jadi kekayaan alam memang membuat manja masyarakat negeri ini. Tapi bisa jadi juga Stiglitz salah. Rakyat ini hanya tak mampu memvisikan hidup hingga 7 turunan kelak.

Betul, rakyat seharusnya menjadi pilar institusi yang kokoh untuk menopang rumah perekonomian agar berfungsi baik. Selayaknya juga para pemimpin (baca: pemimpin hingga tingkat kabupaten) pun harus membuat langkah-langkah yang lebih komprehensif. Terakhir, gunakan jargon “super-ego” yang lebih bijak dibanding “ego” yang kompulsif.

NB: coba lihat presentasi Depdagri di halaman 4, ada penggunaan istilah yang sedikit membuat senyum menggeleng: “attack corruption”. Oh my, corruption? Attack? It’s the divine enemy to fight within, but please use the right idiom.

 

Produk Iklan Langgar Etika?


Hari ini di halaman 14 Kompas diberitakan promosi doktor di Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Disimpulkan oleh sang doktor baru Thomas Noach Peea itu begini, “Asosiasi [P3I] inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya.”

Sebelumnya saya membaca tulisan Pak Budiarto Shambazy “Geleng dan Angguk Kepala” di halaman sebelumnya. Saya terbiasa membuka koran halaman 1, lalu halaman terakhir soal tokoh, kemudian membuka halaman dari belakang. Tidak penting tapi ini ritual saya setiap pagi membaca koran yang seharusnya disurvei sebuah media massa untuk penentuan prioritas isi. Penempatan isi media kemudian yang bisa mengarahkan para pengiklan membuat strategi pemasaran produk dan jasanya. Ini adalah proses satu nafas sejak saya membaca halaman 1 sebuah koran di pagi hari.

Membaca kolom Pak Baz itu saya ikut menggangguk dan menggeleng. Kembali saya bertanya, demokratisasi apa yang Indonesia anut? Demokratisasi asal cangkem saja? Lalu saya meloncat (quantum leap?), apakah memang program glontor S2 dan S3 di UI ini juga tidak menganut pakem “riset benar hingga ke titik permasalahan”?

ad-ethics4.jpg

Saya kemudian mengangguk. P3I sudah memiliki kode etik yang diperbaharui hampir tiga tahun lalu. Kebetulan saya bersama Bang Ade Armando dan Pak Victor Menayang pernah ikut urun rembug dalam proses revisi itu bersama P3I di era Pak RTS Masli. Permasalahan sesungguhnya bukanlah “tak ada penegakan sanksi” bagi pengiklan yang nakal. Permasalahannya adalah tak semua biro iklan di negeri ini adalah anggota P3I, dan tak semua yang beriklan itu melalui biro iklan (alias dari produsen kripik, misalnya, langsung ke rumah produksi untuk membuat materi iklan TV dan ke stasiun televisi untuk proses media buying). Jika anggota P3I diberi sanksi, mengapa yang bukan anggota tidak diberi sanksi? Di mana peran KPI dan Depkominfo? Riuh rendah ini membentuk kegagalan pasar yang kronis (baca: government failure).

Hal kedua membuat saya menggeleng kepala, yaitu masalah “melanggar etika” secara mendasar. Pak Peea menekankan masalah kejahatan simbolik. Secara pribadi malah berpikir etika media adalah given process in a society. Mau media panggung, koran ataupun internet (seperti blog saya ini), semua memiliki etika yang berproses. Nilai-nilai kebaikan universal tetap ada, dan nilai-nilai kejahatan (seperti korupsi yang membuat tulisan Pak Baz kian menggigit) juga tetap hidup. Keduanya tak bisa dilihat dalam dua nafas berbeda.

Selain itu, jika Pak Peea berpikir media dan produk turunannya sebagai sebuah proses kejahatan, lucunya Gereja Vatikan malah melihat “[viewing] the media as ‘gifts of God’ which, in accordance with his providential design, bring people together and ‘help them to cooperate with his plan for their salvation’.”

Sanksi terhadap iklan tak beretika sudah dijalankan bagi anggota P3I. Bahkan telah ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah lama ada tapi tak efisien atau tak terdengar fungsinya karena banyak hal. Masalahnya–mengutip gerutu Pak Baz pagi ini–penegak hukum negeri ini hanya mampu bilang, “Sabar saja dulu, besok saya berikan sanksi.” Besok itu berarti “hingga waktu tak terhingga”?

 

Dimensi Korupsi


Tak perlu tanyakan apa akibatnya, tak perlu tanyakan berapa besar. Penyebabnya jelas: kesempatan dan tak adanya integritas. Hari ini saya disodori “uang transportasi” karena membantu memberi pengetahuan secara informal. No pun intended, saya hanya anggap dia tak tahu bahwa saya dibayar lebih mahal (dari sejumlah uang yang ingin ia berikan itu) jika saya memberikan paparan formal. Saya menolak halus, “Traktir saya kalau satu hari saya berada di kota Bapak.”

Pendekatan formal-legal mengenal bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang melanggar “specific rules governing the way public duties should be performed” (Williams 1987: 15), sebagai “pertukaran ilegal” antara barang politis dengan barang/hadiah pribadi (Manzetti & Blake 1996; Heidenheimer, Johnston & LeVine 1989: 8-9; Williams 1987: 15-16). Hukum (rules) itu sendiri bisa ambigu, tak jelas, multi-interpretatif (Lowenstein 1989). Pendekatan legal-formal juga dinamis dari satu negara ke negara lain, dan terkadang tindakan ini menjadi tindakan manipulatif dari aktor politik (Williams 1987: 18). Bisa juga definisi legal berupa tindakan yang tidak ilegal tapi ternyata dianggap tidak pantas (Moodie 1989: 876; Theobald 1990: 17).

Sandholtz & Koetzle (1998) pernah mengkaji dimensi korupsi dalam 2 hal:

  • “structure of opportunities and incentives” dan
  • “culture, [or] understood as a “repertoire of cognitions, feelings, and schemes of evaluation that process experience into action”

Yang kedua merupakan budaya yang melahirkan integritas yang bisa terbentuk sejalan dengan:

  • matangnya pemikiran setiap warga negara tentang demokrasi, dan
  • freedom of economy (atau saya terjemahkan sebagai) kesejahteraan ekonomi dan sosial setiap warga negara.

Khusus di Indonesia, saya ingin mengkaji lebih jauh dari dari sekadar integritas: informasi asimetris. Saya mengambil contoh peristiwa pagi ini. Ada informasi asimetris antara saya dan sang bapak yang ingin memberikan uang tadi. Tak hanya sebatas pengenalan antar-diri secara sepihak (saya mendapat informasi tentang dia lebih banyak dari dia tentang saya), tapi juga tentang pengetahuan empiris yang berbeda antara dia dan saya. Sesungguhnya internet telah memudahkan kita berilmu dengan murah, dan yakinlah bapak tersebut adalah bukanlah orang yang rajin nge-blog. Baca di sini untuk paparan UNDP dan di sini untuk kajian Center for the Study of Democracy yang pokok pemikirannya saya kutip di atas (See? I am not that witty, I just read a bit more than him)

Atau baca di sini untuk tulisan karya Bosserman (2005)… lihat bagan di bawah.

affiliation-corruption.jpg

 

 

 

 

Co-working, Beybeh!


I study full time (half of it physically going to class, and half of it googling my way through anything).

I work also full time (half of it at home, and half of it going to physical office in Pondok Indah or Tebet or Sudirman).

Crazy?

Not really. I am (sort of) co-working with real people just to have ideas of anything. Sharing information I’ve learned during waking hours of working nights. I am studying for a formal degree, yet I am also learning from virtual teachers on the net. The idea of co-working came up when the network is matured and everyone is the ultimate decision maker of herself (like me). Click here for the recent study.

This is another Wiki (sort of) governance.  A word of its own, “quick” thus somewhere but anywhere. I am not opening a working space for others, yet I am providing myself a whole lot of work at different space (still) at flexible timing. Yes, Wiki-of-everything results: good performance over own personal drive in a so-called community.

Crazy?

I thnik so (typo is intentional).

 

Balai Penelitian Padi: A Chorus of Failures


Hari ini adalah hari “karya wisata” buat ketiga anak saya. Kami sekeluarga mengunjungi Mbah Bibi (tante dari suami saya) di Desa Sukamandi, tepatnya di kompleks para peneliti padi.

Hijau royo-royo, mendung, angin cukup sepoi-sepoi (walau sedikit lembab dibanding Jakarta seminggu terakhir ini), membuat suasana desa kian nyaman. Burung bangau di danau menyambut kedatangan kami, dan empat anak desa mencungkil-cungkil selokan tertawa-tawa saat kami mengayuh sepeda keliling kompleks.

Fajar, Abi, Dedeh dan Uki sedang mencari keong mas, yang telurnya berwarna merah jambu keren menempel di banyak bebatuan dan ranting di sekitar danau. Keong itu untuk dimakan sebagai kemilan mereka. Menjelang siang, anak muda-mudi berpasang-pasangan duduk-duduk di pinggir danau. Kian banyak menjelang sore.

Anak saya yang terkecil menemukan anak kucing di tengah jalan menuju kantor Balitpa (Balai Penelitian Padi) dan memberi makan hingga menyiapkan kardus untuk tidur. Yang lain mencoba memancing, melihat peternakan sapi yang becek, mengangon kambing dan banyak hal yang tak mungkin dilakukan di Jakarta.

paddy.jpg

Yang lebih banyak belajar dari karya wisata hari ini sesungguhnya adalah saya. Bagaimana padi, apa saja jenisnya, dan segala kesulitan struktural yang tak akan habis diceritakan sehari. Mbah cerita, “Untung dulu kita bisa disekolahkan ke Amerika hingga PhD, sekarang mah peneliti mudah kita hanya mentereng berpakaian. Mereka tak dapat kesempatan bagus seperti dulu, bahkan program kerja riset anggarannya tak memadai.” Government failure number one.

Belum lagi cerita “calo” yang membeli padi dari petani dengan harga sangat rendah, dengan cara memarkir truk-truk di sepanjang sawah; memaksa petani menaikkan semua hasil panennya. Ada lagi soal “mark up” jumlah panen demi kepentingan atasan atau partisan (ini cerita agak panjang sendiri, nantilah). Padi dalam pot juga merupakan satu hal yang hiperbolistik, karena liputan Tabloid Nova terakhir tidak menghitung pot yang kena hama, yang mandul, dan seterusnya. Kalau ini memang market failure yang harus segera diatasi dengan penertiban agar tak ada tambahan government failure.

Yang paling menarik adalah masalah informasi asimetris. Satu hal tentang reformasi segala bidang, adalah hilangnya relai wajib RRI pukul 8 malam tentang harga bahan pokok termutakhir. Saya ingat dahulu laporan cabe dan bawang di semua radio ini bisa menjadi bahan ledekan di sekolah: “Ade kriting seribu, Danang merah dua ribu.” Bagaimana informasi asimetris antara petani dengan pembeli beras (atau bahan pokok lain) bisa dimanfaatkan oleh “calo” hari ini. Government failure number two?

Perjalanan pulang, lubang menganga dalam sepanjang Jalan Raya Sukamandi bisa merontokkan mobil jika tidak hati-hati. Sudah sebulan ini jalan tersebut rusak, walau belum separah yang ada di halam satu Kompas pagi ini. Another government failure?

Anak-anak muda hampir setiap hari duduk-duduk di pinggir danau. Mereka menjadi sangat konsumtif akhir-akhir ini. Orang tua mereka pekerja tani atau pedagang pasar yang rela makan sekali sehari demi membayar kredit motor. Anak dibelikan telepon genggam untuk menghabiskan pulsa mengetik SMS berisi “reg spasi hadiah bayar sendiri”. Bensin dan pulsa menjadi makanan wajib anak muda di sana. Saya meledek, “Kurang banyak PR dari sekolahnya, ya?” Banyak anak muda ini akhirnya tak lagi rela bertani atau berdagang. Ada dari mereka (bahkan cukup besar jumlahnya) akhirnya terjun ke dunia asusila. Jika memang pendidikan masih nomor sekian setelah biaya gedung dan beli mobil dinas baru, tentulah ini government and legislative failures altogether!

Ternyata karya wisata kali ini bukan hanya anak saya yang mendapatkan pelajaran tentang dunia.

 
 

Governing the New Private-Turned-to-Public Sphere


The president is a hot celeb? I found pic of Susilo Bambang Yudhoyono amongst other worldwide celebrities at http://www.riya.com, a picture search engine. From Hu Jintao to Kelly Hu (not related to the president) to Pamela Anderson, I found their nice, print-quality pictures. A digital picture has signatures (be found at properties). Riya search engine will look at the same signature the time any digital picture is saved, digitized and uploaded on the Net. I take pictures of me from my camera, and other pictures that have my signature or similar typography could be searched easily.

Crazy huh? I am living in a world that anyone could no longer hide, unless I am living in remote island Pulau Wetar or something. No electricity nor satellite phone.

In this crazy kind of world, I assume everyone is nice and reasonable. A nice blogstalker like me would not follow the virtual link to IRL. I send emails only to by beloved, real-life friends or colleagues. Never reply an email with “Assalamualekum” or “My Client Died and Left Some Inheritance to Noone” subjects.

I still wonder how on earth anyone could do such work, and noone got arrested for intruding with such emails. No governing bodies ever officially declared such thing as a crime. There is Internet Engineering Task Force and Social Media (from Wikipedia to Facebook, from Cyworld to Gawker Stalker) to consider as new institutions that govern the virtual world.

For me, whatever they are and do, I am going to be strict: draw a definite line of IRL and the virtual world. Or else I cannot explore other parts of beautiful beaches and mountains and heritage of Indonesia. I am just sitting here with my coffee and pajamas. Get a life?