RSS

Arsip Kategori: state budget

Keuangan Daerah


Ada masalah koordinasi, itu benar. Sesungguhnya masalah terbesar adalah “hati nurani” karena duet Jokowi-Ahok memangkas anggaran 2013 hingga 25% itu bukan karena tak ada koordinasi pusat-daerah (vertikal) atau pun dengan provinsi perbatasan seperti Jabar dan Banten (horizontal).

Tabel di bawah ini selain mencerminkan beban APBD itu berat di belanja pegawai (bayar gaji PNS, beli mobil dinas, perbaikan fasilitas kantor sendiri) dibanding belanja modal (infrastruktur), terutama untuk tingkat kabupaten/kota: rata-rata 50% dalam 5 tahun terakhir. Bandingkan dengan belanja APBD tingkat provinsi. Ketidaksinkronan pola belanja ini juga membuktikan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, atau pemimpin daerah tingkat provinsi terhadap kabupaten atau kota di bawah jurisdiksi Bapak/Ibu Gubernur.

Hari ini sedang proses revisi UU Otonomi Daerah, yang juga harus sinkronisasi dengan UU Aparatur Sipil Negara. Materinya masih hard copy nih… nanti kalau sudah jadi, saya unggah yang soft copy ya…

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 18, 2012 in otonomi daerah, planning, public policy, reform, state budget

 

Tag: , , , , ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

A Smile at Prices of Hot Spices


Indonesia is a unique country, for I cannot say it is impossible to live in. I still have to use a positive sentence to start the year.  We are still celebrating new year, and we passed Idul Fitri and Idul Adha, two most sacred days for moslems. Over the two latter, prices of hot spices–you might call it chillis and we called it “cabe”–was hotter than mercurius. We usually cook special food to celebrate Idul Fitri (hot “ketupat rendang” or “ketupat opor” added with ground chillis and onions). We also cook “kare kambing” or “lamb curry” after we sacrifice the lamb in the morning. Curry, as we know it, needs spices mostly chillis.

So what happened when it’s Christmas time? Do we cook spicey food? Not too many. New year’s eve? We cook spaghetti with is tomato sauce, and chillis if required–not a must. We serve pudding and other sweeties to close the year. Why on earth the price of chillis per kilogram went from IDR 50,000 to IDR 100,000 overnight on the first week of  2011? This is amazingly outrageous or outrageously amazing…!

Blame it on the extreme weather? Awww, come on… the sun is still there at certain times of the day. We have reached the highest level of bioengineering for food production for the last decades. Why don’t we do something out of it? In Indonesia, again as a unique country, priority of doing the right things is upside down, inside out of whatsoever. Our president was best seen sitting graciously near a soccer field instead of chopping the grass in the middle of paddy field. Our local government is too busy doing knick-knacks instead of encouraging the people to produce and distribute more efficient farming or fishery goods. Public officers concern more on renovating their official houses and buying more expensive official sedans to suit their ranking of bureaucratic system. (click here for one of the news)

We, the Indonesians, are likely to face a very hotter year in the future if the prices of 9 staff and staple (“sembilan bahan pokok” or “sembako”) are crazily skyrocketting.  There were no significant government’s actions last year, and we are not hoping more this year. However, we are the still the kindest and the most forgiving species on earth. We Indonesians always handle things with smile, for better or worse.

 

Tag:

Put your D – WDP – WTP [read: MONEY] Where Your Mouth Is


What the *$%@?

State budget is pretty much a headache in this country. Last year’s report of 80% departments (or better yet, secretariats) has been questioned and even unmarked as D or probably is close to “State Audit ‘s rejection of approval”. The reason for this D opinion shall result from either the auditor is facing pressure from the department that is undergoing the audit or the internal control system is weak.

There are 3 types of audit result: financial spending, performance quality, and special purpose. In terms of financial spending, there are 4 marks or opinions for every report:

  • Disclaimer Opinion (D) or Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
  • Unqualified Opinion or Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) or Wajar Tanpa Syarat (WTS)
  • Qualified Opinion or Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  • Adverse Opinion or Tidak Wajar (TW)

This is just a part of state audit mechanisms. There are 3 audit pillars that must be comprehended as good governance and law enforcement processes.

audit-chart.jpg

For the 4 types of opinions I mentioned above, please find the explanation I’ve quoted from BPK and Men-PAN (in Bahasa Indonesia, please click here).

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Syarat (WTS) atau Unqualified Opinion

WTP artinya Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Penjelasan laporan kauangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.

Wajar di sini dimaksudkan bahwa LK bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tdk hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan pengungkapan yg tercantum dalam LK, namun meliputi pula ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban.

Pendapat WTP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran LK; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion

WDP artinya laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Pendapat WDP diberikan oleh pemeriksa, apabila : (1) tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosesur pemeriksaan alternatif; (2) tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, (3) ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.

Pendapat WDP diberikan jika secara keseluruhan LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian tersebut tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.

Tidak Wajar (TW) atau Adverse Opinion

Pendapat TW artinya LK tdk menyajikan secara wajar posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Pendapat Tidak Wajar diberikan oleh pemeriksa, apabila tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tidak ada tekanan kepada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion

Artinya pemeriksa tidak dapat memberikan pendapat atas LK, karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu, prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa.

Pendapat disclaimer juga bisa diberikan apabila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa menghadapi keraguan tentang kelangsungan hidup entitas.

 

Anggaran KPU 2009 jadi Rp 10,4 trilyun?


Disiplin anggaran sebuah komisi yang dibentuk Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen) hari ini harus dipandu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung. Detikcom kemarin memberitakan bahwa anggaran ini turun mencapai Rp 10,4 trilyun untuk tahun anggaran 2009 saja. Artinya terpangkas dua pertiga dari usulan KPU. Artinya lagi, belum apa-apa dibanding pagu anggaran Menkeu yang “hanya” sebesar Rp 25,7 trilyun untuk masa kerja 2008-2010!

… Abdul Hafiz [Ketua KPU], total anggaran KPU 2008 dan pemilu 2009 dibutuhkan dana total Rp 47,9 trilyun, terdiri dari KPU dan proses pemilu untuk tahun 2008: Rp 18,6 trilyun, dan proses pemilu 2009: Rp 29,3 trilyun.

Pra-audit KPU

Jika angka ini belum ke titik paling beradab, saya mengusulkan agar dilakukan pra-audit khusus untuk penetapan anggaran pemilu yang penuh kontroversi dan kosong hati nurani ini. Jika pra-audit anggaran dilaksanakan, niscaya KPU bisa mengembalikan kepercayaannya sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh rakyat. Audit ini selain untuk aset dan anggaran, juga kesiapan sistem dan sumber daya manusia.

Sebagai satu awal pra-audit yang terbuka untuk publik, saya telah melihat niat baik KPU (klik di sini untuk keterangan pers seputar anggaran KPU)

Jumat 2 November 2007 15:35 WIB
Keterangan Pers Mengenai Rencana Anggaran Pemilihan Umum 2009

1. Disinggung dalam keterangan pers ini bahwa terlampir matriks. Tidak bisa di-klik, apakah hanya dibagikan ke pers dalam bentuk hard copy?

2. Keterangan pers ini tentu belum menjelaskan lebih detail angka yang terkait program kerja:

  • distribusi logistik Pemilu 2009
  • sosialisasi
  • kampanye
  • pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk legislatif
  • advokasi hukum
  • verifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden
  • pemutakhiran data pemilih calon Presiden dan Wakil Presiden
  • pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD
  • kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden
  • logistik dan distribusi Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden
  • pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2009 untuk Presiden dan Wakil Presiden
  • penetapan calon terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta
  • advokasi hukum dan pengambilan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden

Yang ada di keterangan pers via situs http://www.kpu.go.id itu hanya “isu” honor petugas penyelenggaraan pemilu yang harus ditanggung APBN 2009 seluruhnya sebesar Rp 14.110.083.760.954.

Audit pasca-penyelenggaraan Pemilu 2009

Audit tak hanya seputar hasil suara yang diperoleh, tapi juga proses “bersih-bersih” pesta pemilu itu sendiri. Anggaran yang terpakai serta kesesuaian penggunaan anggaran itu harus juga disampaikan ke publik.

Untuk transparansi anggaran, ada baiknya KPU belajar dari komisi serupa di Amerika Serikat atau negara lain. (silakan klik sini untuk lihat pdf file milik Federal Election Commission)

Pemutakhiran sistem dan pembelajaran bangsa

Selain itu, usulan perbaikan sistem juga perlu dikaji. Belajar dari kesalahan dan keuntungan penyelenggaraan pemilu sebelumnya, ataupun penyelenggaraan pilkada selama ini, seharusnya sudah ada perbaikan sistem, pemotongan birokrasi administratif hingga pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik lagi. Birokrasi administratif meliputi sistem koordinasi pusat-daerah hingga secara internal KPU juga secara bertahap membuat rancangan untuk perbaikan sistem Pemilu 2009 hingga Pemilu 2014 dan seterusnya (semacam Rencana Perbaikan Sistem Jangka Menengah). Penggunaan teknologi informasi ini juga bisa dikoordinasikan dengan program kerja departemen lain, yang anggarannya khusus untuk membangun jaringan terpadu komunikasi dan informasi. Maksimisasi penggunaan semua kemampuan dan keuangan negara tetap di dalam lingkaran koordinasi.

Perbaikan sistem ini dimulai dengan matriks sistem lama yang di-upgrade dengan sistem baru dengan segala keuntungannya. Detail dari sistem baru kemudian bisa diturunkan menjadi anggaran.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada November 9, 2007 in election, KPU, state budget