RSS

Arsip Kategori: stiglitz

Super-ego Sektoral


Tahukah bahwa istilah “ego sektoral” ditemukan di Indonesia? Negeri ini memang paling suka melihat apapun dari kacamata negatif. Andai saja “ego” di sini seperti yang dimaksud Sigmund Freud sebagai bagian dari trio Id, Ego, Super-ego atau ‘psychic apparatus’ yang didefinisikan dalam model struktural dari psyche manusia. Karena memang Freud menuliskan ‘das Es’, ‘das Ich’, dan ‘das Über-Ich’ yang berarti ‘the It’, ‘the I’, dan the ‘Over-I’ (or ‘Upper-I’), untuk itu Indonesia mengenal istilah ‘koordinator’, ‘pemerintah daerah’ dan ‘pemerintah pusat’.

super-ego-sectoral.jpg

Dengan sekian puluh provinsi, sekian ratus etnis dan sekian ratus juta kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sungguh kaya, pemimpin negara ini (baca: pemerintah daerah juga) haruslah bisa menjadi panutan semua dalam kerangka “sebangsa senegara”. Salah satu panutannya adalah penggunaan kosa-kata yang lebih bijak. Klik sini untuk presentasi Depdagri (pdf file 248 Kb) soal “ego sektoral” sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.

Saya pikir pola pikir birokrasi yang selalu bernada negatif harus segera diputar menjadi positif. Negeri ini kaya akan semuanya, sayang memang kalau hanya lewat begitu dengan penggunaan kata “selalu negatif”.

Sayang semua kekayaan ini lewat saja tanpa ada rekaman sejarah yang membuktikan kebesaran dan keindahan neger ini. Saya berhayal hari ini bahwa:

  • Satu hari akan ada satu DVD khusus kompilasi tarian seluruh Indonesia lengkap dengan narasi sejarah dan detail setiap gerakan dan pernak-pernik baju tradisionalnya.
  • Nanti akan ada satu DVD khusus kompilasi makanan khas seluruh daerah. Tak hanya soto atau sate, singkong dan ubi pun bisa menjadi satu panganan khas yang bisa ditemui di setiap daerah dengan campuran kelapa parut atau gula pasir atau gula merah atau apapun.
  • Kelak akan ada DVD khusus keunikan furnitur setiap daerah. Harus ada DVD kompilasi kerajinan tangan: batu-batuan (gemstone) di Kalimantan dan Jawa, kayu-kayuan di Papua, tenun di Sulawesi dan Sumatera, dan seterusnya.
  • Pastinya satu DVD satu topik. Alangkah indahnya jika semuanya bisa dikompilasi menjadi Ensiklopedia Indonesia Raya.

Alangkah indahnya pula jika akhirnya yang bernama “ego sektoral” ini tak dihamburkan menjadi “Rumah Penghubung Kabupaten A” atau “Perwakilan Provinsi B” di Jakarta yang pasti tempatkan di Menteng ataupun daerah bergengsi lain. Andai semua uang daerah ini dikumpulkan dan membangun sebuah hotel bintang empat yang layak dihuni lima ratus orang jikalau harus mengurus segalanya ke pusat. Bayangkan hotel ini mempekerjakan sekian banyak pegawai dan berhubungan dengan sekian banyak biro perjalanan serta sekian banyak jasa terkait lainnya.

Atau sebaliknya, mess khusus TNI atau pemerintah pusat di daerah-daerah dipusatkan di satu titik dan dikelola profesional. Bayangkan forward dan backward effect dari penggunaan uang rakyat yang cerdas.

Berpikirlah secara komprehensif (dan positif) untuk mengelola seluruh kekayaan daerah (dan uang rakyat). Negeri ini sungguh kaya; dan Stiglitz pun copy-paste tulisannya tentang Indonesia untuk kasus Malaysia, the curse of natural resources: “We can now cure Dutch disease” (Guardian, 2004). Bisa jadi kekayaan alam memang membuat manja masyarakat negeri ini. Tapi bisa jadi juga Stiglitz salah. Rakyat ini hanya tak mampu memvisikan hidup hingga 7 turunan kelak.

Betul, rakyat seharusnya menjadi pilar institusi yang kokoh untuk menopang rumah perekonomian agar berfungsi baik. Selayaknya juga para pemimpin (baca: pemimpin hingga tingkat kabupaten) pun harus membuat langkah-langkah yang lebih komprehensif. Terakhir, gunakan jargon “super-ego” yang lebih bijak dibanding “ego” yang kompulsif.

NB: coba lihat presentasi Depdagri di halaman 4, ada penggunaan istilah yang sedikit membuat senyum menggeleng: “attack corruption”. Oh my, corruption? Attack? It’s the divine enemy to fight within, but please use the right idiom.

 

Dicari: Pemimpin Daerah yang Canggih


Saya agak takjub dengan banyak orang di dunia ini yang mengkaji Indonesia luar dalam (secara akademis-alamiah, tentunya). Salah satunya adalah Center for Global Development (www.cgdev.org) yang khusus mengkaji proses desentralisasi di Indonesia lima tahun terakhir.

Adalah Christian von Luebke yang telah melakukan field experiment ke Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali dan NTB. Kajian untuk memperkukuh gelar doktornya di School of Economics and Governance, The Australian National University memfokuskan pada Akunting untuk Pemerintah Daerah di Indonesia (Accounting for Local Governance, silakan klik di sini untuk presentasinya dalam pdf, besar file 1 Mb).

Yang paling menarik dari kajian ini adalah bagaimana investor asing melihat desentralisasi di Indonesia sebagai “harga mahal” yang ditinjau dari empat sudut: institusi (peraturan perundangan), kepemimpinan (bupati atau gubernur), kebebasan bersuara (publik), dan iklim berinvestasi.

Luebke mencatat bahwa hambatan berusaha dan berinvestasi pasca-desentralisasi adalah bervariasinya pajak (retribusi) dan proses perizinan dari daerah ke daerah. Bahkan “bribe payment” masih masuk sebagai salah satu faktor hambatan berbisnis dan berinvestasi ini. Ada empat hal yang menjadi indikator (2005) menilai empat daerah yang dipantau: perizinan (pemahaman akan prosedur), perizinan (waktu adminstrasi), penyimpangan pajak, dan kualitas layanan. Dua daerah yang mendapatkan nilai baik adalah Solok, Sumatera Barat dan Kebumen, Jawa Tengah. Solok menerapkan kualitas layanan dengan sistem adminstrasi satu atap (samsat) dan Kebumen menjadikan media ajang transparansi kebijakan yang diambil pemimpin daerah.

Salah satu kesimpulan akhir Luebke adalah “Decentralization: Voice of Private-Decentralization : still uncertain; yet Leadership has become contestable across districts…” Dalam jangka pendek, pemimpin yang baik akan menjadi kompensasi bagi suara publik yang tak tersalurkan, penegakan hukum yang rendah, dan pemantauan perkembangan nasional yang kurang kuat.

Saya tak hendak mengkomentari panjang lebar penelitian Luebke ini, tapi secara empiris daerah-daerah yang terpantau di media (situs internet dan media cetak) seperti Kebumen, Sragen, Solok dan daerah-daerah lain menjadi bukti bahwa “kecanggihan” pemimpin daerah pastinya akan mengarahkan rakyatnya untuk meraih hidup lebih baik. Apalagi jika seluruh Indonesia terjadi concerted quality leadership, tentulah kita akan keluar dari natural resources curse yang ditudingkan Stiglitz (2004).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 28, 2007 in decentralization, leadership, otonomi daerah, stiglitz