RSS

Arsip Kategori: Telkom

My Old Article (3): GPRS — A new technology to put you on the fast track


gprs

JAKARTA (JP): What will happen in 2004? Some politicians aren’t prepared to wait that long to see a new president rule the country. Some of us cannot wait that long to see many changes in Indonesia.

If that year ever comes, global players in the telecommunication and information technology (IT) industry will be celebrating one billion subscribers of wireless phone services. According to Hong Kong-based consultants Strategis Group, this year alone wireless phone subscribers have reached 530 million worldwide.

Anticipating the trend, Telkomsel, one of the largest mobile phone operators in Indonesia today, is planning to enhance its telecommunications technology with general packet radio services (GPRS). Through this initiative, Telkomsel will be able to offer much improved services.

Service, or as IT people would call it QoS (Quality of Service), will become a major concern for subscribers. Who would want to have “”network search”” blinking on the phone screen all the time? In its early days, GSM (Global System for Mobiles) could also be called Geser Sedikit Mati or, move a little and the phone is dead.

On the Internet and other networks, QoS is the idea that transmission rates, error rates and other characteristics can be measured, improved and, to some extent, guaranteed in advance.

With GPRS, Telkomsel is running in the fast lane. Based on GSM communication, GPRS has higher data transmission rates which allow users to take part in video conferences and interact with multimedia web sites in any part of the world. GPRS promises data rates from 56 kilobits per second (Kbps) up to 114 Kbps, and continuous connection to the Internet for mobile phone and computer users.

Today’s plain flavored Internet dial-up connection in Jakarta can reach as high as 8 Mbps (Indosat Net connection). Soon enough, users of mobile devices will enjoy the comfort of Internet in their palms at faster speeds. As the speed is gradually improving, mobile Internet keeps its magnetic charm for most of its users.

However, with the possibility of the value-added tax being raised to 12.5% in July and the prices of consumer goods climbing off the wall, apparently the mobile phone industry in Indonesia will remain stable.

More on technology

Another trivia question: what will happen if an effective, acceptable government is finally functioning in Indonesia? Everything goes well according to market demand. Politicians and economists are wearing smiles. Then we can talk about technology advancement further.

Today’s cellular systems are mainly circuit-switched, with connections always dependent on circuit availability. Like that used by Telkom’s POTS (plain old telephone system), most cell phones use a circuit-switched network, where no one else can use the physical lines involved during a call.

In contrast, the next generation of GPRS is already coming. It is called Universal Mobile Telephone System (UMTS). It offers a consistent range of services to mobile computer and phone users no matter where they are located in the world. As with any evolving technology, worldwide deployment of UMTS may take some time.

UMTS is one of the approved standards by the International Telecommunications UnionTelecommunication Standardization Sector (ITU-T). Located in Geneva, ITU-T is the main international body that develops cooperative standards for telecommunications equipment and systems.

UMTS meets with the requirement of providing transmission rates of 144 Kbps when mobile, 384 Kbps when pedestrian speeds outdoor, and 2 Mbps stationary indoors.

While it becomes a little faster at each new phase, wireless technology will mature in time. Most European countries and Japan already have the facilities to utilize UMTS, which will be in service after 2002.

Something to ponder

Once UMTS is fully implemented, it will keep people connected at all times and in all places. Phone and PDA (personal digital assistant) users can be constantly connected to the Internet as they travel and have the same set of capabilities no matter where they are.

Privacy and security on the Net is something to consider. If cell phones or PDAs stay online 24 hours a day, this could tempt hackers. With fingerprint, retinal, or voice recognition systems, security is also advancing.

Some of us would like to have time for ourselves; often disconnecting the phone while on vacation. If not, the cell phone in the pocket could be spotted thousands of miles away from where we are. This is made possible by global positioning satellites.

Owned and operated by the U.S. Department of Defense, but available for general use around the world, the global positioning system (GPS) is a constellation of 24 well-spaced satellites that orbit the Earth.

It is possible for people with ground receivers to pinpoint their geographic location. These days, GPS receivers, which can be attached to any electronic device, are becoming consumer products.

Some experts say that technology, bit by bit, chips away at our privacy. Is it possible to design a technology that could conceal personal information? Once we live in borderless space, expect the information explosion at any time. Make use of it, or make the best defense from it.

The Jakarta Post, Jakarta | Life | Sun, June 17 2001, 7:29 AM

 

Tag: , , , ,

Gambar

Glocal Media


Saya baru saja menuntaskan satu karya tulis yang selama enam bulan terakhir saya ubah, dari sebuah buku teks menjadi buku berhipotesis tentang kebijakan publik dan media. Saya melakukan studi banding atas sektor M&E (media and entertainment) di China dan di Indonesia, dan khususnya tentang isi media atau lebih dikenal dengan istilah “content”. Saya tak harus pergi ke China untuk mendapatkan berbagai informasi, karena saya hanya duduk membaca seluruh sumber (pdf atau books.google.com) lalu menulis dan membaca lagi. Saya juga hanya berkirim email ke Prof. Anthonyy YH Fung dari School of Journalism and Communication, CUHK, Hong Kong dan Dr Umair Haque dari Havas Media Lab, Amerika Serikat.

Ini buku kedua tentang media, dan buku ketiga kalau dihitung dari buku dwibahasa cerita anak yang saya tulis semasa kuliah dulu.

Silakan klik sini untuk membaca lebih lanjut, dan klik sini untuk lampiran pdf atau video.

GlocalMedia

 

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Regulasi yang Memihak


Serikat Karyawan (Sekar) PT Telkom, Tbk memasang spanduk menarik di beberapa kantornya, bertuliskan: “Regulasi tak selalu harus memihak kapitalis”. Mungkin juga masalah interkoneksi yang memicu permasalahan ini, mungkin juga masalah lain. Dengan segala hormat terhadap seluruh karyawan PT Telkom, Tbk, saya ingin menelisik sedikit esensi dari sebuah regulasi telekomunikasi.

Berawal dari kebijakan yang dilandasi asas, manfaat, atau tujuan dari bernegara, sebuah regulasi dibuat tentunya untuk kemaslahatan masyarakat. Adam Smith (1776) menegaskan bahwa sebuah negara yang makmur adalah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya. Sumber daya (resources) seperti tanah dan isinya tak dapat dikembangkan, sebaliknya manusia bisa tetap melahirkan sumber daya manusia baru (walau harus dibesarkan dan dilatih terus). Kapital (mesin, pabrik, pohon teh, sapi) pun bisa dibuat terus sejalan dengan bertambahnya SDM yang terampil.

Tanah dan isinya serta sumber daya yang terbatas lainnya, terus diperbaharui, diinovasi, ditingkatkan penggunaan alokasi yang ada, dan seterusnya. Jika tanah di bumi ini terbatas, manusia sebagai modal kapital yang diberi akal tentu harus mencari alternatif pemanfaatan sumber daya lain selain tanah dan isinya itu.

Satu contoh, orang kemudian mencari sumber daya energi alternatif menggantikan minyak dan batu bara di dalam bumi ini yang terus digunakan sementara cadangannya kian menipis. Jagung akhirnya bisa menimbulkan agflation (istilah baru terdiri dari dua kata agro- dan -flation). Harga jagung kemudian naik karena permintaan yang lebih banyak dari sekadar konsumsi pangan reguler.

Sumber daya alam yang terbatas lainnya adalah frekuensi. Sama halnya seperti tanah, frekuensi juga memiliki kapling-kapling terbatas. Alokasi frekuensi radio FM yang bisa digunakan hanya 89.60 MHz hingga 108.00 MHz. Di bawah dan di atas rentang alokasi itu, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sesuai dengan kesepakatan International Telecommunications Union, telah mengalokasikannya untuk penggunaan komunikasi alat transportasi udara, laut, hingga komunikasi pertahanan keamanan nasional.

Dari terbatasnya sumber daya frekuensi ini, pemain-pemain di industri telekomunikasi–tak terkecuali di Indonesia–harus mematuhi aturan main yang dibuat bersama antara wakil rakyat di DPR RI dan pemerintah (diwakili Dirjen Postel Depkominfo) yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  Di lain pihak, penetrasi perangkat telekomunikasi di Indonesia terkendala atas mahalnya investasi awal, yaitu membangun fasilitas menara di satu daerah terutama di daerah yang populasi penduduknya masih rendah.

Selain itu, sebagai satu entitas perusahaan monopoli sejak negara ini berdiri yang kemudian harus berubah untuk menghadapi kompetisi global, PT Telkom, Tbk juga harus bisa beradaptasi dengan tingginya permintaan masyarakat untuk bertelekomunikasi. Antisipasi terhadap kompetisi global menjadi salah satu alasan mengapa AT&T juga dipecah menjadi Baby Bells (Nynex di New York dan New England; Bell Atlantic, BellSouth dan Ameritech di kawasan tengah Amerika Serikat; serta Southwestern Bell, U.S. West dan Pacific Telesis di California dan Nevada).

Di luar masalah kompetisi global, atas nama masyarakat seluruh Indonesia, ada dua hal yang harus diperhatikan regulator negeri ini:

  1. antisipasi lonjakan permintaan seluruh daerah yang masih blank spot, dan
  2. antisipasi pengaturan pemain industri telekomunikasi yang kian membengkak: masalah interconnectivity dan bottleneck.

Untuk antisipasi pemain, salah satu masalahnya adalah interkonektivitas. Bayangkan jika pengguna Esia hanya bisa berbicara dengan sesama pengguna Esia, berapa banyak nomor telepon yang harus dimiliki oleh satu orang? Tidak praktis. Sehingga yang memang diperlukan adalah masalah interkonektivitas antar-operator telepon. Selain itu, Dirjen Postel juga harus memberikan insentif pemain industri agar tak terjadi dari bottleneck atau kemacetan di titik-titik tertentu.Bayangkan sebuah jalan tol yang telah dibangun oleh PT Telkom, Tbk (jangan lupa ada juga uang rakyat yang digunakan sebelum menjadi perusahaan terbuka seperti sekarang), kemudian Telkom harus berbagi jalan ini dengan operator lain.

Untuk antisipasi blank spot, Dirjen Postel pun harus mampu membangun infrastruktur (atau memberikan insentif terhadap pembangunan infrastruktur) telekomunikasi. Jika Dirjen Postel telah membuat aturan main yang jelas, serta implementasi pengaturan tengah berjalan hari ini, satu hal yang harus tetap diperkirakan untuk pengaturan masa depan adalah “tailor-made” infrastruktur hingga ke pelosok daerah. Sebuah perkampungan penduduk Indonesia di perbatasan Kalimantan Timur dengan Sabah, Malaysia tentu tak memerlukan sebuah menara senilai 20 milyar rupiah. Perkampungan dengan 10 kepala keluarga tak memerlukan jalan tol, cukup dengan jalan setapak yang rapi dan bisa dilalui pejalan kaki hingga sepeda motor. Dan masih ada jutaan titik di Indonesia seperti ini…

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Desember 27, 2007 in public policy, Telkom

 

Sertifikasi Guru


Beberapa waktu terakhir ini saya banyak berinteraksi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), karena “tercantum” sebagai anggota salah satu konsorsium pendidikan luar sekolah. Sebelumnya banyak “bergaul” dengan beberapa birokrat departemen lain, kali ini jujur saya akui bahwa saya merasakan aura profesionalisme birokrasi di Diknas yang lebih baik. Ibu Kasubdit selalu membimbing dengan cerdas serta kerap memaparkan strategi-visi-misi “mencerdaskan bangsa” sehingga melekat di kepala setiap anggota konsorsium, atau setidaknya di kepala saya.

Salah satu yang menjadi topik pembahasan konsorsium pendidikan luar sekolah adalah wacana “sertifikasi” untuk setiap pendidik ataupun instruktur peserta didik. Setelah itu, saya lebih intensif mengikuti berbagai peraturan perundangan dan aktivitas program kerja direktorat yang ada di bawah bendera Diknas. Satu contoh, pagi ini ada iklan layanan masyarakat (ILM) di Trijaya FM tentang petunjuk dan tahapan memiliki sertifikat sebagai pendidik. Yang paling menarik dari iklan ini adalah “tunjangan sertifikasi sebesar satu bulan gaji untuk setiap bulannya”. People respond to incentives, ini adalah ucapan Dr Mangara Tambunan yang saya pegang terus.

Incentives matter. The most famous example in economics is the idea of the demand curve—when something gets more expensive, people buy less of it. When it gets less expensive, people buy more of it. (Russel Roberts, 2006)

Saat ini para pendidik di Indonesia berjumlah 2,47 juta orang. Undang-undang tentang Guru dan Dosen mewajibkan para guru harus berpendidikan minimal program strata 1 (S1), setelah itu harus diuji-sertifikasi. Insentif uang dalam proses uji sertifikasi ini adalah untuk “memuluskan” penerapan standar dan peningkatan kompetensi setiap guru di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya, tunjangan uang per bulannya bukan satu-satunya insentif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. Ada beberapa hal yang bukan monetary incentive yang bisa diterapkan, terutamanya adalah pembangunan infrastruktur untuk diseminasi informasi (yang bisa merupakan tupoksi, atau tugas pokok fungsi, yang ada di departemen berbeda dengan Diknas). Instalasi perangkat telekomunikasi hingga pelosok daerah harus dijalankan secara bertahap, dan paralel dengan tujuan Diknas sebagai “fasilitator mencerdaskan bangsa” ini.

Ada satu catatan, kemarin pagi saya bertemu kawan yang bekerja di Huawei sebagai pemasok perangkat infrastruktur beberapa operator telepon. Dia sampaikan bahwa di China daratan, sambungan internet 24 jam dengan kecepatan tinggi hanya seharga 100 ribu rupiah, sehingga dia agak heran waktu saya sampaikan bahwa saya adalah pelanggan Telkom Speedy yang puas (per bulan untuk kapasitas unlimited mencapai Rp 750 ribu). Harga menjadi relatif, karena Speedy memudahkan saya bekerja di rumah, sehingga willingness to pay saya cukup tinggi.

Saya kemudian berpikir ulang hari ini setelah membandingkan insentif yang akan diterima seorang guru, misalnya, di Sorong sebuah kota yang pernah saya kunjungi awal tahun ini. Kebanyakan jalan di sana “setengah aspal, setengah batu campur debu.” Itu baru jalan raya yang ada di pusat kota, jangan tanya yang berada radius 10 km dari titik pantai. Anggaplah blank spot baru ditemui pada jarak 30 km dari titik pantai, namun jika berlangganan kartu telepon selular plus dengan layanan internet, apakah seorang guru di Sorong bisa memiliki willingness to pay sebesar seperti saya?

Relativitas pemasukan dan pengeluaran setiap orang menjadi pertimbangan setiap orang. Mencari informasi dan mencerdaskan diri pra- hingga pasca-sertifikasi adalah hal terakhir yang mungkin dilakukan oleh seorang guru di Sorong. Adakah pertimbangan untuk sinkronisasi sertifikat (plus insentif uang) dengan insentif non-moneter bagi guru pernah terpikirkan?

Sustainable development terhadap kesejahteraan guru sekaligus fokus pendidikan negeri ini akhirnya menjadi koordinasi dalam level lebih tinggi. Sayangnya, artikel Henry Subiakto atas nama Universitas Airlangga di Kompas beberapa hari lalu tentang Palapa Ring adalah pendekatan normatif, atau hanya sebatas mimpi indahnya sebagai seorang staf ahli Kominfo hari ini.

Saya kemudian hendak membantu Mas Henry membuatkan assessment study yang lebih komprehensif agar pemanfaatan infrastruktur dan proses diseminasi informasi bisa menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya. Kawan-kawan di daerah, adakah informasi, fakta, ataupun pengalaman di lapangan yang bisa dibagi? Tolong di-email ke alamat ini, ya. Terima kasih.

PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU

KRITERIA, PERSYARATAN , DAN REKRUTMEN PESERTA SERTIFIKASI GURU

Apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mengikuti sertifikasi?

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki ijasah akademik atau kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4.

Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya (mismatch), yaitu guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya, misalnya sarjana jurusan pendidikan biologi tetapi mengajar mata pelajaran matematika. Bagaimana mereka disertifikasi? Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah S1/D4 yang dimiliki, atau memilih prosessertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipiliholeh guru, sepenuhnya diserahkan guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

Apa yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mengikuti sertifikasi?

Bagi guru yang belum memiliki ijasah S1/D4 wajib menyelesaikan dahulu kuliah S1/D4 sampai yang bersangkutan memperoleh ijasah S1/D4. Program studi yang diambil harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau sesuai dengan program studi yangdimiliki sebelumnya. Sambil menyelesaikan studinya, guru dapat mengumpulkan portofolio. Bagi guru yang sudah S1/D4 mempersiapkan diri dengan mengumpulkan portofolio yang merekam jejak profesionalitas guru selama mengabdikan diri sebagai guru. Di samping itu, sambil menunggu kesempatan mengikuti sertifikasi, guru meningkatkan profesionalitasnya dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah.

Bagaimana caranya agar guru bisa mengikuti sertifikasi?

Guru calon peserta sertifikasi yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta sertifikasi. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar prioritas guru berdasarkan urutan kriteria yang telah ditetapkan. Guru mencari informasi ke Dinas Kabupaten/ Kota.

Bagaimana mekanisme rekrutmen calon peserta sertifikasi guru?

Proses rekrutmen peserta sertifikasi mengikuti alur sebagai berikut:

a. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi.

b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rangking calon peserta kualifikasi dengan urutan kriteria sebagai berikut:
– masa kerja
– usia
– golongan (bagi PNS)
– beban mengajar
– tugas tambahan
– prestasi kerja

c. Dinas Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK dan mengumumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada guru melalui forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Bagaimana cara mengukur masa kerja?

Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS.
Bagi guru non PNS masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan.

Berapakah jam wajib mengajar guru?

Menurut UUGD dan Permendiknas jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam tatap muka.

Bagaimana kalau guru tersebut tidak dapat memenuhi jumlah jam wajib mengajar, misalnya untuk guru bahasa asing selain bahasa Inggris, atau guru di daerah terpencil?

Untuk memenuhi jumlah wajib mengajar, maka seorang guru dapat melakukan:
– mengajar di sekolah lain yang memiliki ijin operasional Pemerintah atau Pemerintah Daerah
– melakukan Team Teaching (dengan mengikuti kaidah-kaidah team teaching)

Bagi guru dengan alasan tertentu sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam misalnya guru yang mengajar di daerah terpencil, maka seperti dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 pasal 6 ayat (4), guru tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Apakah kepala sekolah juga harus disertifikasi?

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga harus mengikuti sertifikasi. Kewajiban mengajar kepala sekolah adalah 6 jam tatap muka dan wakil kepala sekolah 12 jam tatap muka. Idealnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus memperoleh sertifikat pendidik lebih dahulu, agar jadi contoh yang baik bagi guru yang lain.

Bagaimana status guru non-PNS?

Pada tahun 2007 kuota non-PNS tetap 25%, padahal banyak guru non-PNS yang masa kerjanya masih sedikit masuk dalam kuota. Hal ini menimbulkan iri pada guru PNS yang masa kerjanya lebih lama. Kuota guru non PNS tetap 25% karena sudah merupakan kesepakatan dengan BMPS sebagai bagian dari bentuk perhatian kepada guru non PNS, namun guru non-PNS yang mengikuti sertifikasi harus memenuhi
persyaratan masa kerja minimal 2 tahun.

Bagaimana sertifikasi bagi Kepala Sekolah Dasar dari S1 Pendidikan Agama yang mengajar PKn atau bidang studi lain?

Kepala SD tersebut bisa memilih apakah ingin mengikuti sertifikat guru Agama atau sebagai guru kelas SD. Jika ingin sertifikasi sebagai guru Agama maka harus mengikuti sertifikasi guru Agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan mendaftarkan diri ke Kandep Agama. Jika ingin sertifikasi sebagai guru kelas SD maka mengikuti sertifikasi guru melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Mengapa kuota guru PNS dan non-PNS ditetapkan 75% untuk PNS dan 25% untuk non PNS?

Data guru secara nasional yang mengajar di sekolah umum dan menjadi menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional berjumlah 2,3 juta dengan perbandingan guru PNS dan non PNS adalah 63% dan 37%. Harus ada keberpihakan pemerintah kepada guru swasta atau non PNS, oleh karena itu telah disepakati bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bahwa guru non PNS diberikan kuota sebesar 25%.

Terjadi kecemburuan antara guru PNS dan non-PNS karena guru non PNS yang baru mengajar 2 tahun sudah mengikuti sertifikasi guru, mohon penjelasan?

Persyaratan guru non PNS yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK guru tetap. Banyak guru yang mengajar di sekolah swasta tidak mempunnyai SK guru tetap sehingga kuota guru non PNS yang ditetapkan 25% dari kuota dapat diikuti oleh guru-guru muda yang memiliki SK guru tetap yayasan.

(dikutip dari situs www.sertifikasiguru.org)