RSS

Arsip Kategori: Telkomsel

My Old Article (3): GPRS — A new technology to put you on the fast track


gprs

JAKARTA (JP): What will happen in 2004? Some politicians aren’t prepared to wait that long to see a new president rule the country. Some of us cannot wait that long to see many changes in Indonesia.

If that year ever comes, global players in the telecommunication and information technology (IT) industry will be celebrating one billion subscribers of wireless phone services. According to Hong Kong-based consultants Strategis Group, this year alone wireless phone subscribers have reached 530 million worldwide.

Anticipating the trend, Telkomsel, one of the largest mobile phone operators in Indonesia today, is planning to enhance its telecommunications technology with general packet radio services (GPRS). Through this initiative, Telkomsel will be able to offer much improved services.

Service, or as IT people would call it QoS (Quality of Service), will become a major concern for subscribers. Who would want to have “”network search”” blinking on the phone screen all the time? In its early days, GSM (Global System for Mobiles) could also be called Geser Sedikit Mati or, move a little and the phone is dead.

On the Internet and other networks, QoS is the idea that transmission rates, error rates and other characteristics can be measured, improved and, to some extent, guaranteed in advance.

With GPRS, Telkomsel is running in the fast lane. Based on GSM communication, GPRS has higher data transmission rates which allow users to take part in video conferences and interact with multimedia web sites in any part of the world. GPRS promises data rates from 56 kilobits per second (Kbps) up to 114 Kbps, and continuous connection to the Internet for mobile phone and computer users.

Today’s plain flavored Internet dial-up connection in Jakarta can reach as high as 8 Mbps (Indosat Net connection). Soon enough, users of mobile devices will enjoy the comfort of Internet in their palms at faster speeds. As the speed is gradually improving, mobile Internet keeps its magnetic charm for most of its users.

However, with the possibility of the value-added tax being raised to 12.5% in July and the prices of consumer goods climbing off the wall, apparently the mobile phone industry in Indonesia will remain stable.

More on technology

Another trivia question: what will happen if an effective, acceptable government is finally functioning in Indonesia? Everything goes well according to market demand. Politicians and economists are wearing smiles. Then we can talk about technology advancement further.

Today’s cellular systems are mainly circuit-switched, with connections always dependent on circuit availability. Like that used by Telkom’s POTS (plain old telephone system), most cell phones use a circuit-switched network, where no one else can use the physical lines involved during a call.

In contrast, the next generation of GPRS is already coming. It is called Universal Mobile Telephone System (UMTS). It offers a consistent range of services to mobile computer and phone users no matter where they are located in the world. As with any evolving technology, worldwide deployment of UMTS may take some time.

UMTS is one of the approved standards by the International Telecommunications UnionTelecommunication Standardization Sector (ITU-T). Located in Geneva, ITU-T is the main international body that develops cooperative standards for telecommunications equipment and systems.

UMTS meets with the requirement of providing transmission rates of 144 Kbps when mobile, 384 Kbps when pedestrian speeds outdoor, and 2 Mbps stationary indoors.

While it becomes a little faster at each new phase, wireless technology will mature in time. Most European countries and Japan already have the facilities to utilize UMTS, which will be in service after 2002.

Something to ponder

Once UMTS is fully implemented, it will keep people connected at all times and in all places. Phone and PDA (personal digital assistant) users can be constantly connected to the Internet as they travel and have the same set of capabilities no matter where they are.

Privacy and security on the Net is something to consider. If cell phones or PDAs stay online 24 hours a day, this could tempt hackers. With fingerprint, retinal, or voice recognition systems, security is also advancing.

Some of us would like to have time for ourselves; often disconnecting the phone while on vacation. If not, the cell phone in the pocket could be spotted thousands of miles away from where we are. This is made possible by global positioning satellites.

Owned and operated by the U.S. Department of Defense, but available for general use around the world, the global positioning system (GPS) is a constellation of 24 well-spaced satellites that orbit the Earth.

It is possible for people with ground receivers to pinpoint their geographic location. These days, GPS receivers, which can be attached to any electronic device, are becoming consumer products.

Some experts say that technology, bit by bit, chips away at our privacy. Is it possible to design a technology that could conceal personal information? Once we live in borderless space, expect the information explosion at any time. Make use of it, or make the best defense from it.

The Jakarta Post, Jakarta | Life | Sun, June 17 2001, 7:29 AM

 

Tag: , , , ,

Infrastruktur


Setelah sekian lama tidak update blog ini, malam ini timbul kangen menulis tanpa dibayar 🙂

Beberapa presentasi saya di Slideshare.net telah dilihat dan diunduh beberapa kali. Hanya satu yang hari ini saya buka untuk diunduh, yaitu tentang “Telco & Media in Indonesia“. Bahan presentasi saya di kelas “Bisnis dan Industri Televisi” ini banyak diunduh tak hanya kalangan mahasiswa, tapi juga pebisnis… bahkan pebisnis telekomunikasi dari Norwegia! (FYI: Slideshare membolehkan siapa saja mengunduh slide asal kita mendaftar sebagai anggota Slideshare, dan kebanyakan kita menggunakan nama asli untuk bahan *serius*).

Kembali ke pebisnis telekomunikasi. Saya takjub dengan presentasi Hans Rosling di Ted.com beberapa waktu lalu. Rosling mampu menyajikan presentasi tentang statistik yang mudah dicerna. Presentasi saya tentang Telco (telecommunications company) dan Media di Indonesia itu sesungguhnya terinspirasi dari Rosling; bagaimana saya bisa menjejerkan dua sektor berbeda di era 1990-an dan batasan keduanya menjadi sumir hari ini. Yang lebih terpenting lagi, bagaimana saya melihat buruknya infrastruktur berbanding dengan kapasitas kemampuan negara ini, dibanding negara tetangga, Malaysia.

Saya yakin pemerintah masih punya niat baik untuk meneruskan Proyek Palapa Ring dan jalur kabel serat optik bawah laut Australia – Indonesia – Jepang, daripada selalu bottleneck di Singapura. Kedua proyek multiyears, multiplatform ini seharusnya lebih prioritas dari gedung wakil rakyat atau proyek-proyek renovasi fasilitas ini itu yang tak terkait langsung dengan kemaslahatan rakyat. Jika rakyat makmur, yakinlah pemerintah bisa merevisi kantornya di Planet Mars sekalipun.

Terakhir, pebisnis Eropa pun tak punya data akurat tentang industri telekomunikasi dan media di Indonesia hingga harus percaya saja dengan presentasi saya ke mahasiswa… *just kidding, guys*

 

Belanja Iklan: Homo Erectus Toiletricus, sp


Hari ini kepemilikan pesawat TV di Amerika Serikat mulai menurun, belanja iklan untuk televisi di Indonesia tetap tinggi. Pertumbuhan iklan menurut sektor yang tertinggi adalah telekomunikasi, susu dan otomotif. Produk kecantikan (toiletries) yang saya pikir tetap tumbuh tinggi tak masuk 3 besar. Saya, sebagai warga urban Jakarta, adalah pengguna belasan macam merek dan jenis toiletri saat mandi hingga sebelum tidur. Sabun cuci tangan, sabun mandi cair, sampo, odol, obat kumur, tonik rambut, obat mata, pembersih muka dan kapas kecantikan, lotion badan, lotion tumit, pelembab malam, hingga vitamin malam. Ini hanya terhitung 3 jam sebelum tidur… bayangkan sepanjang hari sejak bangun!

Iklan membuat saya terlalu konsumtif untuk mempercantik diri (baca: menyamankan diri). Mencium wangi badan sendiri setelah seharian penat bekerja membuat pikiran sebelum tidur tenang. Iklan masuk ke pikiran kita secara kasar hingga halus, bahkan saat kita menonton film blockbuster atau klip video musik J-Lo terbaru: ada Swarovski dan BMW di situs Youtube. Produk-produk global masuk ke tayangan audio visual lingkup global. Bagaimana produk lokal seperti nasi gudeg Mbok Yam beriklan? Tentu ada pertimbangan khusus.

Pertanyaan kemudian, di tengah maraknya media sosial dunia: apakah iklan satu arah (push advertising) masih relevan hari ini? Dengan ulang tahun Telkomsel 100 juta pelanggan, yang bisa jadi sebagian kecil sudah berlangganan sambungan internet langsung, memudahkan si pelanggan mencari iklan yang ia inginkan (pull advertising). Ya, mungkin 100 juta telepon genggam bukan berarti 100 juta telepon genggam. Siapa tahu ada beberapa orang yang memiliki kartu prabayar setiap minggu atau bulan mengganti nomornya. Whatever…

Belanja iklan tak berubah banyak dari tahun ke tahun, sementara ratusan saluran TV di negeri beberapa mulai sekarat atau bahkan telah tumbang. Produk-produk konsumsi (bukan produksi) seperti toiletri telah banyak merambah jejaring sosial seperti Facebook. Berbagai permainan pun telah disertakan… mungkin satu hari nanti biaya beriklan produk-produk konsumsi tak akan memakan biaya mahal untuk “media placement” tapi lebih kepada “produksi yang lebih kreatif, gila, norak, lain dari yang lain”… it’s people matter, no more peoplemeter!

 

Tag: , , , , , ,

The Devil is in The Details: Arbitrage, Temasek?


Judulnya memang seram, dan saya pun bukan SH LLM yang mengerti logika hukum. Detail dari proses hukum yang akan diambil kita serahkan saja ke pengacara-pengacara Temasek yang bayaran per jam-nya sudah bisa beli beras untuk satu kelurahan makan sebulan! Tee…. hee!

Hanya ada beberapa konsep dasar yang bisa diungkap di sini, terutama mengingat sifat hukum kompetisi; yaitu seputar prinsip, yurisdiksi, dan kaitannya (?) dengan “pengadilan arbitrase”.

1. Hukum persaingan usaha (Indonesia) atau hukum kompetisi (Eropa) atau ‘antitrust law’ (Amerika Serikat) dibuat untuk mengangkat atau menjaga kompetisi di satu pasar dengan mengatur khususnya perilaku dan perjanjian anti-kompetitif; di antaranya penetapan harga, pembagian wilayah, kartelisasi, atau perjanjian eksklusif.

2. Hukum persaingan usaha yang modern sekalipun hanya mengenal kompetisi dalam pasar yang dibatasi oleh garis teritorial negara. Hukum domestik yang mengatur kompetisi ini tidak mengatur aktivitas di luar batas negara, kecuali yang memiliki dampak terhadap keadaan domestik. Contoh terakhir di Uni Eropa adalah putusan Direktorat Kompetisi, Komisi Eropa, Uni Eropa terhadap korporasi raksasa Amerika, Microsoft (September 2007). Alasannya adalah “barrier to innovation” terutama terkait dengan (1) penolakan Microsoft untuk menyediakan ke kompetitornya “informasi interoperabilitas”, (2) perilaku Microsoft “tying” Media Player dengan Windows PC operating system, dan (3) mengingat keputusan Komisi Eropa untuk membentuk “monitoring trustee” yang memantau kepatuhan Microsoft terhadap hukum Uni Eropa jika tetap ingin bermain di kolam Eropa. Trustee akhirnya tak terbentuk, tapi tetap Microsoft harus membayar denda US$700 juta.

3. Untuk “mengakali” kompetisi lintas-batas terkadang bisa juga dilakukan dengan pembentukan beberapa perjanjian antar-negara (ASEAN, misalnya) atau antar-kawasan (GATT hingga WTO, misalnya). Perjanjian ini awalnya dibentuk untuk mengakomodir perjanjian perdagangan lintas-batas, tapi kemudian muncul topik “trade-related” seperti kebijakan persaingan usaha antar-anggota. Tahun 1994, misalnya, pasca Putaran Urugay, ada pasal yang membatasi yang ditujukan terhadap sector-specific issues yang lintas-perbatasan negara. Kemudian WTO pasca-Doha (2001) dan pasca-CancĂșn (2003) telah “meracik” secara formal pra-kesepakatan kebijakan dan hukum persaingan usaha. Hingga pertemuan di CancĂșn, ada 3 opsi: negosiasikan kesepakatan yang mengikat (binding treaty), buat perjanjian yang “lunak”, atau teruskan menggali lebih lanjut tentang isu ini [trade & competition]. Isu kompetisi menguap begitu saja di CancĂșn, karena ada banyak topik”trade-related” yang tak kunjung selesai dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.

4. Peraturan perundangan seputar “abuse of dominant position” khusus untuk pemain telekomunikasi di Singapura sendiri ditangani oleh IDA (Information Development Authority), yang memang pemainnya hanya duopoly Starhub dan Singtel. Karena pasar yang ditangani hanya Singapura dengan populasi dan luas area yang tak terlalu besar, beberapa putusan IDA terhadap merger konglomerasi atau vertikal dari sebuah telco (telephone company) terkadang tidak mencerminkan penerapan hukum persaingan sesungguhnya (lihat di sini).

5. Apa kaitannya putusan KPPU dengan pihak yang merasa dirugikan naik banding ke pengadilan arbitrase internasional? KAGAK ADA. Secara singkat, pengadilan arbitrase international di London (klik www.lcia-arbitration.com) adalah bersifat sebagai penengah, dan biasanya pemerintah memang digugat oleh pemain swasta, atau pemain swasta digugat pemain swasta lain. Yang digugat adalah seputar sengketa kontrak, dan bukan putusan KPPU atau otoritas persaingan lain di satu negara. Karena arbitrage adalah praktek pembelian satu barang berharga di satu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dalam rangka mendapatkan profit dari perbedaan harga (American Heritage Dictionary, 1996). Jadi Kompas hari ini halaman 38 belumlah mengkaji lebih lanjut tentang wacana “arbitrage” yang dilemparkan beberapa orang, termasuk Ichanuddin Noorsy tempo hari di TVRI.

6. Terakhir, melihat beberapa latar belakang di atas ini, silakan dikaji dimensi hukum pasca-putusan KPPU terhadap Telkomsel dan IM3, dalam hal ini terhadap (dan yang akan dilakukan oleh) pemilik saham dominan di perusahaan-perusahaan boneka (baca: SPV, special purpose vehicle) yang dibuat Temasek Holdings Private Limited. Tidak terlalu rumit, unless you really know the devil.

LAMPIRAN:

Singapore Telecom (SingTel) – Listed on the Singapore and Australian Stock Exchanges, SingTel is majority owned by the Singapore government. SingTel is the leading provider of fixed-line, mobile and Internet services in Singapore. With a small, saturated and competitive home market, SingTel has significant offshore interests, which now contribute a majority of its revenue. Its main subsidiary is Optus in Australia. Others include Telkomsel in Indonesia, Globe Telecom in the Philippines, Bharti Telecom in India and AIS in Thailand. The company has significant investments in international submarine cable networks, satellite systems and data centres.

StarHub Pte Ltd – StarHub provides voice and data services over fixed, mobile and Internet platforms in Singapore. After strong growth in the last few years, the company has been challenging MobileOne for second position behind SingTel in the local mobile market. StarHub has also been slowly building a nationwide fixed-line network to serve the residential market. In July 2002, Singapore Cable Vision merged with StarHub and was renamed StarHub Cable Vision, providing cable TV and broadband services.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 26, 2007 in IM3, KPPU, Telkomsel, Temasek

 

Sertifikasi Guru


Beberapa waktu terakhir ini saya banyak berinteraksi dengan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), karena “tercantum” sebagai anggota salah satu konsorsium pendidikan luar sekolah. Sebelumnya banyak “bergaul” dengan beberapa birokrat departemen lain, kali ini jujur saya akui bahwa saya merasakan aura profesionalisme birokrasi di Diknas yang lebih baik. Ibu Kasubdit selalu membimbing dengan cerdas serta kerap memaparkan strategi-visi-misi “mencerdaskan bangsa” sehingga melekat di kepala setiap anggota konsorsium, atau setidaknya di kepala saya.

Salah satu yang menjadi topik pembahasan konsorsium pendidikan luar sekolah adalah wacana “sertifikasi” untuk setiap pendidik ataupun instruktur peserta didik. Setelah itu, saya lebih intensif mengikuti berbagai peraturan perundangan dan aktivitas program kerja direktorat yang ada di bawah bendera Diknas. Satu contoh, pagi ini ada iklan layanan masyarakat (ILM) di Trijaya FM tentang petunjuk dan tahapan memiliki sertifikat sebagai pendidik. Yang paling menarik dari iklan ini adalah “tunjangan sertifikasi sebesar satu bulan gaji untuk setiap bulannya”. People respond to incentives, ini adalah ucapan Dr Mangara Tambunan yang saya pegang terus.

Incentives matter. The most famous example in economics is the idea of the demand curve—when something gets more expensive, people buy less of it. When it gets less expensive, people buy more of it. (Russel Roberts, 2006)

Saat ini para pendidik di Indonesia berjumlah 2,47 juta orang. Undang-undang tentang Guru dan Dosen mewajibkan para guru harus berpendidikan minimal program strata 1 (S1), setelah itu harus diuji-sertifikasi. Insentif uang dalam proses uji sertifikasi ini adalah untuk “memuluskan” penerapan standar dan peningkatan kompetensi setiap guru di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya, tunjangan uang per bulannya bukan satu-satunya insentif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah. Ada beberapa hal yang bukan monetary incentive yang bisa diterapkan, terutamanya adalah pembangunan infrastruktur untuk diseminasi informasi (yang bisa merupakan tupoksi, atau tugas pokok fungsi, yang ada di departemen berbeda dengan Diknas). Instalasi perangkat telekomunikasi hingga pelosok daerah harus dijalankan secara bertahap, dan paralel dengan tujuan Diknas sebagai “fasilitator mencerdaskan bangsa” ini.

Ada satu catatan, kemarin pagi saya bertemu kawan yang bekerja di Huawei sebagai pemasok perangkat infrastruktur beberapa operator telepon. Dia sampaikan bahwa di China daratan, sambungan internet 24 jam dengan kecepatan tinggi hanya seharga 100 ribu rupiah, sehingga dia agak heran waktu saya sampaikan bahwa saya adalah pelanggan Telkom Speedy yang puas (per bulan untuk kapasitas unlimited mencapai Rp 750 ribu). Harga menjadi relatif, karena Speedy memudahkan saya bekerja di rumah, sehingga willingness to pay saya cukup tinggi.

Saya kemudian berpikir ulang hari ini setelah membandingkan insentif yang akan diterima seorang guru, misalnya, di Sorong sebuah kota yang pernah saya kunjungi awal tahun ini. Kebanyakan jalan di sana “setengah aspal, setengah batu campur debu.” Itu baru jalan raya yang ada di pusat kota, jangan tanya yang berada radius 10 km dari titik pantai. Anggaplah blank spot baru ditemui pada jarak 30 km dari titik pantai, namun jika berlangganan kartu telepon selular plus dengan layanan internet, apakah seorang guru di Sorong bisa memiliki willingness to pay sebesar seperti saya?

Relativitas pemasukan dan pengeluaran setiap orang menjadi pertimbangan setiap orang. Mencari informasi dan mencerdaskan diri pra- hingga pasca-sertifikasi adalah hal terakhir yang mungkin dilakukan oleh seorang guru di Sorong. Adakah pertimbangan untuk sinkronisasi sertifikat (plus insentif uang) dengan insentif non-moneter bagi guru pernah terpikirkan?

Sustainable development terhadap kesejahteraan guru sekaligus fokus pendidikan negeri ini akhirnya menjadi koordinasi dalam level lebih tinggi. Sayangnya, artikel Henry Subiakto atas nama Universitas Airlangga di Kompas beberapa hari lalu tentang Palapa Ring adalah pendekatan normatif, atau hanya sebatas mimpi indahnya sebagai seorang staf ahli Kominfo hari ini.

Saya kemudian hendak membantu Mas Henry membuatkan assessment study yang lebih komprehensif agar pemanfaatan infrastruktur dan proses diseminasi informasi bisa menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya. Kawan-kawan di daerah, adakah informasi, fakta, ataupun pengalaman di lapangan yang bisa dibagi? Tolong di-email ke alamat ini, ya. Terima kasih.

PERSYARATAN SERTIFIKASI GURU

KRITERIA, PERSYARATAN , DAN REKRUTMEN PESERTA SERTIFIKASI GURU

Apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat mengikuti sertifikasi?

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki ijasah akademik atau kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4.

Banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya (mismatch), yaitu guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda dengan bidang keahliannya, misalnya sarjana jurusan pendidikan biologi tetapi mengajar mata pelajaran matematika. Bagaimana mereka disertifikasi? Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah S1/D4 yang dimiliki, atau memilih prosessertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipiliholeh guru, sepenuhnya diserahkan guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

Apa yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mengikuti sertifikasi?

Bagi guru yang belum memiliki ijasah S1/D4 wajib menyelesaikan dahulu kuliah S1/D4 sampai yang bersangkutan memperoleh ijasah S1/D4. Program studi yang diambil harus sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau sesuai dengan program studi yangdimiliki sebelumnya. Sambil menyelesaikan studinya, guru dapat mengumpulkan portofolio. Bagi guru yang sudah S1/D4 mempersiapkan diri dengan mengumpulkan portofolio yang merekam jejak profesionalitas guru selama mengabdikan diri sebagai guru. Di samping itu, sambil menunggu kesempatan mengikuti sertifikasi, guru meningkatkan profesionalitasnya dengan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di sekolah.

Bagaimana caranya agar guru bisa mengikuti sertifikasi?

Guru calon peserta sertifikasi yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta sertifikasi. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar prioritas guru berdasarkan urutan kriteria yang telah ditetapkan. Guru mencari informasi ke Dinas Kabupaten/ Kota.

Bagaimana mekanisme rekrutmen calon peserta sertifikasi guru?

Proses rekrutmen peserta sertifikasi mengikuti alur sebagai berikut:

a. Dinas Kabupaten/Kota menyusun daftar panjang guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi.

b. Dinas Kabupaten/Kota melakukan rangking calon peserta kualifikasi dengan urutan kriteria sebagai berikut:
– masa kerja
– usia
– golongan (bagi PNS)
– beban mengajar
– tugas tambahan
– prestasi kerja

c. Dinas Kabupaten/Kota menetapkan peserta sertifikasi sesuai dengan kuota dari Ditjen PMPTK dan mengumumkan daftar peserta sertifikasi tersebut kepada guru melalui forum-forum atau papan pengumuman di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Bagaimana cara mengukur masa kerja?

Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru. Bagi guru PNS masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS.
Bagi guru non PNS masa kerja dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan.

Berapakah jam wajib mengajar guru?

Menurut UUGD dan Permendiknas jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam tatap muka.

Bagaimana kalau guru tersebut tidak dapat memenuhi jumlah jam wajib mengajar, misalnya untuk guru bahasa asing selain bahasa Inggris, atau guru di daerah terpencil?

Untuk memenuhi jumlah wajib mengajar, maka seorang guru dapat melakukan:
– mengajar di sekolah lain yang memiliki ijin operasional Pemerintah atau Pemerintah Daerah
– melakukan Team Teaching (dengan mengikuti kaidah-kaidah team teaching)

Bagi guru dengan alasan tertentu sama sekali tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam misalnya guru yang mengajar di daerah terpencil, maka seperti dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 pasal 6 ayat (4), guru tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

Apakah kepala sekolah juga harus disertifikasi?

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga harus mengikuti sertifikasi. Kewajiban mengajar kepala sekolah adalah 6 jam tatap muka dan wakil kepala sekolah 12 jam tatap muka. Idealnya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah harus memperoleh sertifikat pendidik lebih dahulu, agar jadi contoh yang baik bagi guru yang lain.

Bagaimana status guru non-PNS?

Pada tahun 2007 kuota non-PNS tetap 25%, padahal banyak guru non-PNS yang masa kerjanya masih sedikit masuk dalam kuota. Hal ini menimbulkan iri pada guru PNS yang masa kerjanya lebih lama. Kuota guru non PNS tetap 25% karena sudah merupakan kesepakatan dengan BMPS sebagai bagian dari bentuk perhatian kepada guru non PNS, namun guru non-PNS yang mengikuti sertifikasi harus memenuhi
persyaratan masa kerja minimal 2 tahun.

Bagaimana sertifikasi bagi Kepala Sekolah Dasar dari S1 Pendidikan Agama yang mengajar PKn atau bidang studi lain?

Kepala SD tersebut bisa memilih apakah ingin mengikuti sertifikat guru Agama atau sebagai guru kelas SD. Jika ingin sertifikasi sebagai guru Agama maka harus mengikuti sertifikasi guru Agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan mendaftarkan diri ke Kandep Agama. Jika ingin sertifikasi sebagai guru kelas SD maka mengikuti sertifikasi guru melalui Departemen Pendidikan Nasional.

Mengapa kuota guru PNS dan non-PNS ditetapkan 75% untuk PNS dan 25% untuk non PNS?

Data guru secara nasional yang mengajar di sekolah umum dan menjadi menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional berjumlah 2,3 juta dengan perbandingan guru PNS dan non PNS adalah 63% dan 37%. Harus ada keberpihakan pemerintah kepada guru swasta atau non PNS, oleh karena itu telah disepakati bersama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bahwa guru non PNS diberikan kuota sebesar 25%.

Terjadi kecemburuan antara guru PNS dan non-PNS karena guru non PNS yang baru mengajar 2 tahun sudah mengikuti sertifikasi guru, mohon penjelasan?

Persyaratan guru non PNS yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK guru tetap. Banyak guru yang mengajar di sekolah swasta tidak mempunnyai SK guru tetap sehingga kuota guru non PNS yang ditetapkan 25% dari kuota dapat diikuti oleh guru-guru muda yang memiliki SK guru tetap yayasan.

(dikutip dari situs www.sertifikasiguru.org)

 

Manajemen Pendapatan dan Conspicuous Consumption Rule


Manajemen pendapatan (revenue management) adalah proses memahami, mengantisipasi dan menanggapi perilaku konsumen dalam rangka memaksimisasi pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit). Khusus memaksimisasi profit, perusahaan yang mengatur pendapatannya bisa melakukan manipulasi harga.

Manajemen ini tidak bisa serta-merta diterapkan untuk semua jenis industri. Ada kriteria yang harus dipenuhi:
1. Produknya tak tahan lama (perishable) Penggunaan pulsa telepon selular terikat dengan waktu (sehari hanya digunakan 24 jam, tak bisa lebih), dan jika tak digunakan maka pulsa tetap alias tak bergeming. Tak ada pendapatan yang bisa diambil oleh operator telepon selular itu.

2. Kapasitas produk atau layanan dibatasi. Dalam satu waktu, pengiriman SMS ucapan lebaran bisa terlambat karena keterbatasan kapasitas server data dan jalur lalu lintas interkoneksi. Pembangunan infrastruktur tambahan akan memakan biaya dan waktu.

3. Segmentasi Pasar. Penggunaan diskriminasi harga terhadap kartu prabayar dan pascabayar, atau peak-hour dan off-peak-hour fee merupakan strategi yang membidik pasar berbeda. Lebih banyak pengguna pascabayar yang memakai di peak hour adalah mereka yang memiliki status sosial ekonomi lebih mapan.

4. Produk atau layanan bisa dijual di muka. Dengan sistem prabayar, pulsa dibeli terlebih dahulu dalam jumlah tertentu. Hal ini bisa membuat operator lebih mudah dan lebih awal memprediksi pendapatan per bulannya. Termasuk juga menghitung dan memanipulasi permintaan dan harga.

5. Biaya variabel lebih kecil. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi selular jauh lebih besar daripada biaya operasional hariannya. Selain itu jika biaya erhadap fixed cost (infrastruktur) telah kembali, setiap pemasukan adalah pendapatan dan profit.

6. Permintaan terhadap produk atau jasa berbeda setiap waktu. Penggunaan pulsa di pagi hingga sore hari sangat tinggi, dan penggunaan tengah malam sangat rendah. Manajemen pendapatan bisa mempengaruhi kurva permintaan dengan memberikan diskon dan bundling jasa untuk penggunaan di tengah malam.

Secara kasat mata memang mobile network operator (MNO) seperti Telkomsel atau IM3 tidak memicu kegagalan pasar, apalagi yang bersifat non-transitory. Kita beranggapan bahwa di dalam sebuah mekanisme pasar sempurna aspek layanan menjadi kompetitif sehingga membuat harga setiap operator bersaing. MNO yang memiliki posisi dominan tidak bisa mempertahankan profit supernormal di sektor ini, dan setiap pelanggan menikmati harga, layanan, dan pilihan terbaik.

Dengan menerapkan manajemen pendapatan dari sebuah operator yang memiliki posisi dominan di pasar, akan semakin terbuka peluang untuk memprediksi permintaan, dan selanjutnya mengatur harga. Ini baru satu operator. Jika dua operator yang memiliki porsi di pasar (market share) meraup hingga dari 90% total pelanggan telepon selular seluruh Indonesia, tentulah sektor ini tak cukup untuk pemain kecil bermain dan bernafas leluasa.

Selain itu, dari sisi permintaan pelanggan, terutama yang telah menggunakan nomor pelanggan sebagai identitas, tentulah mengganti nomor seperti mengganti nama diri. Hal ini merupakan bagian dari dikotomi Veblen (1904) yaitu institusi versus teknologi. Teknologi adalah dinamis, sedangkan orang atau institusi masyarakat memiliki nilai-nilai yang berubah lamban. Seiring dengan waktu, teknologi dibuat untuk kapasitas lebih banyak dengan harga lebih murah, di lain pihak institusi adalah statis. Veblen menekankan conspicuous consumption rule, di mana konsumen berlaku irasional dengan kebiasaan dan konvensi yang telah bertahun dilakoni dan telah membuat dirinya nyaman.

Untuk itu, mengawinkan sisi permintaan dan penawaran artifisial dalam jangka waktu lama merupakan bentuk gagal pasar. Penurunan harga adalah hal terakhir yang akan diambil operator selular yang memiliki posisi dominan, karena pelanggan mereka bisa di-manage untuk tetap menikmati layanan yang harganya seakan-akan turun dengan berbagai layanan, ataupun “dibuat nyaman dengan harga sekarang” dengan pengaruh iklan dan promosi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 21, 2007 in IM3, Indosat, revenue management, Telkomsel, theory, Veblen

 

Temasek and The Right Prescription


Risk and profit. They go hand in hand. The higher the risks one entity shall take, the more profitable she shall get. The hype of reality shows in TV are still on demand. Even Kinaryosih and her love Brett Money coupled to join AXN Amazing Race, a globespotters’ challenge TV show. Everyone loves higher risk challenge.

As a big entity, Temasek had calculated all risks before entering Indonesian market, a big fat profitable but lousy market. Lousy? Not so fast…

If the KPPU decision is made this week on Temasek of her monopoly power or abuse of dominant position, it is actually all about consumer welfare and other entities’ welfare (read: total welfare). This “consumer welfare prescription” has been implemented in many countries around the globe. Judge Robert Bork coined this term, and the concept is quoted in many decisions by other countries’ competition authorities.

In Indonesia, unfornately, Consumers’ Protection Law is outlined separately from Competition Law. For this reason, KPPU could only decide on monopoly power, not at the very thoughts of consumer welfare. Both laws must have been regarded under one umbrella for KPPU to make decision. For comparison, please comprehend Judge Bork’s “total welfare” interventionist actions.

Let me put it this way. For consumer welfare: a firm’s market power will depend on the buyers’ sensitivity to price (the firm’s elasticity of demand) therefore buyers or consumers shall be protected from any suspectedly-artificial pricing that a firm like Telkomsel or Indosat could conduct.

For competition’s sake, we shall look at a wider angle. Both firms’ elasticity, and therefore their market power, will depend on the elasticity of market demand, the number of firms, degree of product differentiation and the interaction between firms. When fringe players enter the arena, and the only strategy that both firms have conducted is advertising campaign. Theory has it that reducing price or dominant players to consumers would be the last strategy.

I have observed when one campaign conducted by Telkomsel took place, Indosat would place only itsy-bitsy ads (not campaign). The other way round happened. I have clipped all their Kompas ads for the last semester for proof.

On the other hand, Temasek, again, with her calculation to enter Indonesia, anticipated investments via dividing enterprises to handle both Telkomsel and Indosat: Singtel 35% of Telkomsel, and Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. 41,94% of Indosat. Both Singtel and STT is under Temasek. But then again, KPPU has outsmarted this.

Even a campaign statement of “not healthy to invest in Indonesia” is broken if we see the due process of law is taken place. Please compare this with decision process taken by other countries’ competition authorities. There are consumer welfare and rule of reason to consider.

A public complain was sent to KPPU about pricing strategy that was harmonized by both Telkomsel and Indosat at the time many fringe players entered the arena, then KPPU conducted investigation and calculation. When the decision is made, and Temasek shall appeal to district court, then there is no way Indonesia is a risky country. Please, the system is progressing. Let it flow and work accordingly.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 20, 2007 in Indosat, KPPU, risk country, Telkomsel, Temasek