RSS

Arsip Kategori: undang-undang

UU ITE untuk Cybercrime atau Cyberphobia?


Beberapa kegiatan di internet yang merugikan orang lain, bisa ditempatkan dalam kategori sebagai berikut:

  • invasive internaut (pencuri bandwidth, hot link)
  • cyberspace hacktivism (hacker dan cracker)
  • flaming & cyberlibel (pencemaran nama baik)
  • cyberexploitation (bisa termasuk menjajakan pekerja seksual anak/remaja)
  • cybersquatting (menggunakan nama terkenal untuk membeli domain dan logo lalu dijual ke pemilik nama terkenal ini, individu atau perusahaan)
  • cybercrime (money laundering, drug traffiking, credit card fraud)
  • cybersex (mulai dari eksploitasi hubungan vulgar, foto digital dan video bugil hingga sexual harassment, pedofilia)
  • e-espionage, cyberterorrism & cyberwarfare (isu yang terkait isu geopolitik, antar-negara)

Kasus Prita Mulyasari vs Omni Internasional Alam Sutera Tangerang menjadi sebuah titik perenungan bagi kita semua, bagi rakyat dan pemerintah. Sebuah pasal dalam peraturan perundangan seharusnya dibuat untuk sebuah keteraturan, dengan pertimbangan kemaslahatan semua orang. Ditilik dari hal administratif,  sebuah pasal di UU ITE yang menuntut rujukan PP (peraturan pemerintah, aturan lebih lanjut dari sebuah undang-undang) tak boleh digunakan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menggugat saat PP-nya belum keluar.

Kejadian Prita menjadi semacam peringatan bagi semua orang tentang ringkihnya hak rakyat atau  hak pasien yang telah dilindungi peraturan perundangan. Ketakutan sebuah korporasi besar seperti RS Omni Internasional akan sebuah surat elektronik pribadi kemudian membuat manajemen di sana kalap: menggugat mantan pasiennya tersebut. Omni juga memamerkan ototnya ke keluarga pasien yang telah meninggal (baca beritanya di sini).

Kepolisian dan kejaksaan telah menjebloskan seorang ibu dengan dasar peraturan yang secara administratif (PP-nya belum keluar). Menilik dari asas dan manfaat UU ITE sendiri, selayaknya aparat menindak pelanggar aturan yang memanfaatkan email itu untuk kepentingan/keuntungan pribadi atau korporasi pesaing atau untuk menjatuhkan Omni secara sistematis.

Pada akhirnya kita semua menyaksikan adegan beberapa babak dengan pemain utama Omni bak raksasa yang ketakutan terhadap semut. Hingga minggu lalu Omni tetap menyatakan tak akan mencabut gugatan kecuali Prita mengaku salah. Apakah UU ITE dibuat untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan seperti yang terdapat di atas? Ataukah dibuat untuk melindungi korporasi yang merasa terhina dan ketakutan karena email komplain? Lucu, pengacara Heribertus Hartojo mengangkat formulir aduan sebagai alat mengadu di saat citra Omni Internasional sudah rata dengan tanah.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada Juni 6, 2009 in health, malpraktek, undang-undang

 

Menghitung Saluran Berlangganan/FTA via Satelit


Tertarik membuat saluran lokal, mengapa tidak membuat khusus melalui satelit? Membuat televisi yang free-to-air (FTA atau gratis) bisa, atau memasok ke operator TV berlangganan pun bisa. Yang terakhir ini justru diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Setiap entitas penyelenggara penyiaran berlangganan (baca: operator TV berlangganan) harus menyalurkan 1 (satu) saluran lokal untuk setiap sepuluh saluran televisi yang ditawarkan ke pelanggan.

Kalau lokal yang dimaksud adalah FTA seperti RCTI atau Trans7, mungkin tak usah pusing. Justru yang saya maksud adalah saluran lokal berlangganan yang diproduksi sendiri . Bisa berupa first run, tayang pertama, ataupun hasil olahan dari koleksi (second run, library) yang telah tayang di TV swasta seperti RCTI dan Trans7.

raam-punjabi.jpg Sebagai ilustrasi, membuat saluran lokal bagi satu operator itu adalah mempunyai anak perusahaan atau kerjasama dengan perusahaan lain yang khusus memasok isi siaran satu saluran sepenuhnya. Selain alasan hukum seperti yang saya kutip di atas, alasan utamanya adalah agar pundi-pundi uang yang berputar terus dari penjualan koleksi tayangan dengan cerdas. Dengan perpustakaan audio-video digital yang dikelola secara profesional, Raam Punjabi mampu membuat kerjasama dengan Astro agar film atau sinetron produksinya terus menghasilkan uang tanpa henti (baca: reruns never die!).

Saya pernah menghitung kasar bagaimana membuat sebuah saluran televisi berlangganan, khususnya yang disalurkan via satelit. Untuk setahun menjalankan saluran ini, diperlukan sekitar 1750 jam acara untuk diputar total 8800 jam dalam setahun. Artinya, satu tayangan per jam itu diputar kembali (rerun) dengan setidaknya 4 (empat) kali dalam setahun (4 runs 1 year, istilahnya). Biaya operasionalnya dibagi dalam 4 (empat) perihal:

  1. biaya pembelian program (bukan produksi)
  2. biaya produksi selingan atau filler atau interstitial
  3. biaya menjalankan saluran (on-air playout)
  4. biaya satelit (operasional uplink dan sewa transponder)

Jika diadakan kerjasama, seperti dengan Raam Punjabi, sebuah operator TV berlangganan kemudian harus menghitung (valuation) untuk biaya per jam tayangan yang sesungguhnya sudah balik modal saat penayangan pertama. Contohnya, sinetron “Kehormatan” durasi sejam ini telah dihargai RCTI sekian ratus juta untuk penayangan 2 kali dalam dua tahun, misalnya. Bahkan RCTI bisa melakukan sub-lease ke Global TV atau TPI dengan harga paket ini. Produksi “Kehormatan” telah tuntas dan semua hak dipegang produser, yaitu Raam Punjabi. Adalah sah jika Raam ingin menjual ke TV lain setelah itu tanpa harus membayar lagi royalti ke setiap sutradara atau pemain utamanya. Singkatnya, biaya per jam sinetron ini adalah senilai dengan zero marginal cost of production.

Ada pertimbangan lain untuk melihat total biaya operasional sebuah saluran televisi kabel ini. Di tahun pertama ada biaya tunai yang harus dipersiapkan, antara lain: 30% untuk pembelian program/produksi selingan dan 20% untuk operasional saluran dan sisanya untuk playout. Persentase ini harus dilihat dari total biaya pembelian program. Untuk itu adalah penting di awal ini untuk secara seksama melakukan valuasi per jam tayangan jika tayangan itu adalah produksi lama. Ada perhitungan lain jika ingin membuat tayangan tipe movie-made for TV atau original programming seperti Sex in the City yang tayang perdananya di HBO (tapi kemudian dijual dalam bentuk keping DVD secara bebas).

Inilah nikmatnya berdagang tayangan. Betul begitu, Pak Raam?

 

Produk Iklan Langgar Etika?


Hari ini di halaman 14 Kompas diberitakan promosi doktor di Jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Disimpulkan oleh sang doktor baru Thomas Noach Peea itu begini, “Asosiasi [P3I] inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya.”

Sebelumnya saya membaca tulisan Pak Budiarto Shambazy “Geleng dan Angguk Kepala” di halaman sebelumnya. Saya terbiasa membuka koran halaman 1, lalu halaman terakhir soal tokoh, kemudian membuka halaman dari belakang. Tidak penting tapi ini ritual saya setiap pagi membaca koran yang seharusnya disurvei sebuah media massa untuk penentuan prioritas isi. Penempatan isi media kemudian yang bisa mengarahkan para pengiklan membuat strategi pemasaran produk dan jasanya. Ini adalah proses satu nafas sejak saya membaca halaman 1 sebuah koran di pagi hari.

Membaca kolom Pak Baz itu saya ikut menggangguk dan menggeleng. Kembali saya bertanya, demokratisasi apa yang Indonesia anut? Demokratisasi asal cangkem saja? Lalu saya meloncat (quantum leap?), apakah memang program glontor S2 dan S3 di UI ini juga tidak menganut pakem “riset benar hingga ke titik permasalahan”?

ad-ethics4.jpg

Saya kemudian mengangguk. P3I sudah memiliki kode etik yang diperbaharui hampir tiga tahun lalu. Kebetulan saya bersama Bang Ade Armando dan Pak Victor Menayang pernah ikut urun rembug dalam proses revisi itu bersama P3I di era Pak RTS Masli. Permasalahan sesungguhnya bukanlah “tak ada penegakan sanksi” bagi pengiklan yang nakal. Permasalahannya adalah tak semua biro iklan di negeri ini adalah anggota P3I, dan tak semua yang beriklan itu melalui biro iklan (alias dari produsen kripik, misalnya, langsung ke rumah produksi untuk membuat materi iklan TV dan ke stasiun televisi untuk proses media buying). Jika anggota P3I diberi sanksi, mengapa yang bukan anggota tidak diberi sanksi? Di mana peran KPI dan Depkominfo? Riuh rendah ini membentuk kegagalan pasar yang kronis (baca: government failure).

Hal kedua membuat saya menggeleng kepala, yaitu masalah “melanggar etika” secara mendasar. Pak Peea menekankan masalah kejahatan simbolik. Secara pribadi malah berpikir etika media adalah given process in a society. Mau media panggung, koran ataupun internet (seperti blog saya ini), semua memiliki etika yang berproses. Nilai-nilai kebaikan universal tetap ada, dan nilai-nilai kejahatan (seperti korupsi yang membuat tulisan Pak Baz kian menggigit) juga tetap hidup. Keduanya tak bisa dilihat dalam dua nafas berbeda.

Selain itu, jika Pak Peea berpikir media dan produk turunannya sebagai sebuah proses kejahatan, lucunya Gereja Vatikan malah melihat “[viewing] the media as ‘gifts of God’ which, in accordance with his providential design, bring people together and ‘help them to cooperate with his plan for their salvation’.”

Sanksi terhadap iklan tak beretika sudah dijalankan bagi anggota P3I. Bahkan telah ada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diwajibkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Telah lama ada tapi tak efisien atau tak terdengar fungsinya karena banyak hal. Masalahnya–mengutip gerutu Pak Baz pagi ini–penegak hukum negeri ini hanya mampu bilang, “Sabar saja dulu, besok saya berikan sanksi.” Besok itu berarti “hingga waktu tak terhingga”?

 

Mengelola Investasi Daerah Seperti Apa?


Saya acungkan jempol untuk duet Menteri Hukum dan HAM dan Menteri/Sekretaris Negara hari ini yang mampu berpacu dengan waktu dan teknologi. Jika dulu membuka situs www.indonesia.go.id untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir, saya harus menunggu sebulan hingga tiga bulan untuk bisa mendapatkan berkas resminya. Hari ini, tertanggal 16 November 2007, saya telah menemukan sebuah peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden tertanggal 5 November 2007, yaitu PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi.

Karena hanya sekilas saya membaca, terlalu awal jika saya memahami PP terakhir ini “mendukung penuh” atau “agak lari” dari konteks kebijakan publik dan semangat otonomi daerah. Tulisan ini hanya untuk berbagi pengalaman bagaimana membaca sekian banyak peraturan perundangan yang terkait dan harus dibaca dalam satu nafas.

Saat membaca PP 59/2007, saya kemudian membuka lagi PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah. Secara khusus, saya membuka Lampiran PP untuk Bidang ESDM. Hal paling krusial dan kontroversial dari pengaturan pusat versus daerah adalah terkait “izin”, untuk itu saya langsung mencari kata kunci “izin” dari kedua berkas ini.

Memang di lampiran PP 38/2007, setiap daerah (tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) bisa mengeluarkan izin untuk penanaman modal ataupun survei awal eksplorasi “lintas daerah di satu provinsi”. Khusus survei awal di PP 59/2007, Kepala Pemerintah Provinsi harus mengusulkan dulu ke Menteri (dalam hal ini adalah Menteri ESDM). Mahalnya dan besarnya risiko pelaksanaan survei eksplorasi awal di suatu area mungkin menjadi pertimbangan utamanya.

Saya kemudian membuka berkas ketiga: PP 50/2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Kerja sama daerah yang dimaksud adalah berupa kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Secara tegas, ketentuan umum PP 50/2007 ini menegaskan bahwa Pihak Ketiga adalah “Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.” Sedangkan pengaturannya sungguh amat normatif: jika sudah terikat dalam pos anggaran di dalam APBD, maka Gubernur/Bupati/Walikota tak perlu konsultasi lagi ke DPRD. Dan sebaliknya, jika tak ada dalam APBD tapi terkait pemungutan uang rakyat lagi, maka DPRD harus diberitahu dan dimintakan persetujuan.

Menarik benang merah dari semua PP di atas, seharusnya juga saya membuka UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU 22/2001 tentang Minyak & Gas Bumi, serta peraturan perundangan yang memiliki hierarki lebih tinggi di atas semua PP ini.

Saya juga harus membuka peraturan terkait sumber daya alam lainnya (sector specific regulations), di antaranya:

  • PP 33/1969 tentang Dewan Pertambangan
  • PP 27 /1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
  • PP 79/1992 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan UU Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara
  • Keputusan Menteri 180/1996 Penerimaan Pungutan Pertambangan Pemerintah Daerah
  • Keputusan Presiden 31/1997 Kilang Minyak & Gas Swasta

Ada juga peraturan perundangan yang secara umum mengatur investasi (penanaman modal dalam negeri dan modal asing). Silakan membuka berkas:

  1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, serta
  2. Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

tanpa perlu mempertanyakan “mengapa kriteria, persyaratan dan daftar ini diatur melalui Peraturan Presiden”.

Yang pasti, peraturan ini menjadi pegangan untuk bidang-bidang yang tertutup ataupun terbuka untuk investasi asing, dan peraturan presiden ini tetap berlaku sampai dibatalkan secara hukum.

Ada juga yang terkait investasi pemerintah: PP 8/2007 tentang Investasi Pemerintah, yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membaca semua dalam satu nafas adalah tak mudah. Ternyata pekerjaan rumah saya banyak. Saya tutup tulisan ini di sini dulu, saya hendak membaca semua lebih teliti dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan ada waktu untuk menuliskan beberapa komentar kelak.

Silakan mencari semua di www.indonesia.go.id sebuah situs terpercaya dan kian terpercaya (the most most trusted website) untuk mendapatkan peraturan perundangan termutakhir.

Selamat dan terima kasih untuk perbaikan sistem pemerintahan yang tak henti, Pak Menkumham dan Pak Mensesneg.