RSS

Arsip Kategori: welfare

A Smile at Prices of Hot Spices


Indonesia is a unique country, for I cannot say it is impossible to live in. I still have to use a positive sentence to start the year.  We are still celebrating new year, and we passed Idul Fitri and Idul Adha, two most sacred days for moslems. Over the two latter, prices of hot spices–you might call it chillis and we called it “cabe”–was hotter than mercurius. We usually cook special food to celebrate Idul Fitri (hot “ketupat rendang” or “ketupat opor” added with ground chillis and onions). We also cook “kare kambing” or “lamb curry” after we sacrifice the lamb in the morning. Curry, as we know it, needs spices mostly chillis.

So what happened when it’s Christmas time? Do we cook spicey food? Not too many. New year’s eve? We cook spaghetti with is tomato sauce, and chillis if required–not a must. We serve pudding and other sweeties to close the year. Why on earth the price of chillis per kilogram went from IDR 50,000 to IDR 100,000 overnight on the first week of  2011? This is amazingly outrageous or outrageously amazing…!

Blame it on the extreme weather? Awww, come on… the sun is still there at certain times of the day. We have reached the highest level of bioengineering for food production for the last decades. Why don’t we do something out of it? In Indonesia, again as a unique country, priority of doing the right things is upside down, inside out of whatsoever. Our president was best seen sitting graciously near a soccer field instead of chopping the grass in the middle of paddy field. Our local government is too busy doing knick-knacks instead of encouraging the people to produce and distribute more efficient farming or fishery goods. Public officers concern more on renovating their official houses and buying more expensive official sedans to suit their ranking of bureaucratic system. (click here for one of the news)

We, the Indonesians, are likely to face a very hotter year in the future if the prices of 9 staff and staple (“sembilan bahan pokok” or “sembako”) are crazily skyrocketting.  There were no significant government’s actions last year, and we are not hoping more this year. However, we are the still the kindest and the most forgiving species on earth. We Indonesians always handle things with smile, for better or worse.

 

Tag:

[Sekali Lagi] Merumuskan Indonesia


Sudah lama saya tak update blog ini. Satu hal yang kemudian mendorong saya menulis lagi pagi ini adalah ‘semangat kebangkitan nasional’ yang dicoba diracik lagi oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemarin malam saya datang ke acara selamatan putra seorang kawan, yang dibuka oleh penggiat buku dan penggila sejarah dunia, Pak Taufik R. Dia merumuskan1908 – 1928 adalah era brahmana, kasta tertinggi dalam beberapa peradaban bangsa. Alasannya, karena Indonesia waktu itu dirumuskan oleh segelintir priyayi. Kemudian di era 1928 – 1968, Indonesia ‘dikelola’ oleh kaum di bawah brahmana: kaum ksatria.  Yang dimaksud adalah pasukan TNI dan pasukan perjuangan non-gelar.  Era 1968-1998, Indonesia dikuasai kaum pedagang, satu garis di bawah ksatria. Sejak itu hingga hari ini, Indonesia dikuasai rakyat, atau istilahnya, kaum sudra. Maaf kalau salah, tapi setahu saya sudra itu adalah kelompok paling miskin dalam tataran sosial ekonomi.  Sebuah analisis yang mungkin kebetulan saja.

dreamindonesia.wordpress.com

Tak berlama-lama di acara itu, saya langsung ‘loncat’ ke acara lain bertempat di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat. Acara berjudul “Dialog Pemuda Nasional: Menyoal Identitas Kebudayaan Indonesia” ini didukung oleh Kantor Menpora dan diselenggarakan mulai pukul 14.00, dan hingga 21.45 dialog belum selesai, padahal masih ada pertunjukan musik etnik-kontemporer dari Mahagenta. Sayangnya pula, sang menteri yang kantornya punya titel “pemuda” ini tidak hadir karena sedang sibuk peluncuran buku pribadinya dalam rangka pemilihan ketua partai politik. Hmm, mana yang lebih penting ya…?

Kembali ke dialog nasional yang cukup menarik karena panitia menghadirkan sepuluh pembicara dari pelbagai belahan nusantara, lengkap dengan naskah ilmiah tentang konsep Indonesia. Saat mengetik tulisan ini, di meja saya tergeletak buku “Cities, Chaos & Creativity” yang di sampulnya tertulis: politically participatory, socially just, economically productive, ecologically sustainable, dan culturally vibrant. Aspek yang dibahas dalam dialog nasional ini kebanyakan hanya soal kebudayaan yang seharusnya vibrant atau bersemangat. Yang terucap di sesi pertama dialog ini adalah keluhan Dewan Adat Papua tentang ‘aneksasi bukan integrasi’, dan pernyataan Dewan Pakar Kesultanan Ternate tentang federalisme. Federalisme dan disintegrasi, dua kata satu makna.

Paparan menarik datang dari Dr Purwadi M.Hum, staf pengajar Universitas Negeri Yogyakarta dan penulis beberapa buku di antaranya Javanologi: Asal Mula Tanah Jawa. Ia paparkan bahwa hanya ada 2 bangsa yang mampu menguasai dunia (karena mereka mampu menguasai 3 hal: perspektif epigrafis, historis dan kosmopolis) yaitu bangsa Tionghoa dan Israel. Di manapun mereka berada di dunia ini mereka mampu menulis, membaca dan mendokumentasikan tata cara hidup dan pencapaian hidup mereka (epigrafis). Mereka pun mampu menjelaskan dan menarik garis sejarah nenek moyang mereka (historis). Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa mereka mampu mengelola kota di dunia ini dengan membangun pilar politik di kota-kota tersebut (kosmopolis). Polis berarti kota, dan politik adalah turunan kata dari polis. Tak ada keputusan penting berbangsa itu, argumen Purwadi, datang dari desa.

Menarik juga ia mempertanyakan judul acara ini, “Menyoal” bukan “Memperkokoh” atau mungkin usulan saya, “Merumuskan Kembali”. Dari sisi kebudayaan, Indonesia itu sangat kaya. Salah satu pembicara dialog ini, Muhammad Zaini, dosen Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan ITENAS Bandung, bahkan meneliti 250 permainan anak seluruh Indonesia. Ia sampaikan bahwa sesungguhnya ada ribuan permainan tradisional, yang baru dikajinya hanya segelintirnya saja. Kekaguman saya adalah bahwa beliau telah membuat arsip permainan daerah yang tak pernah terpikirkan oleh birokrat negeri ini.

Terakhir, acara sepenting ini selayaknya dihadiri oleh pengambil keputusan negeri ini. Seperti ucapan Buya Syafii Maarif di satu kuliah umum yang diselenggarakan harian Kompas, negeri ini tak punya pemimpin yang tahu jadi negarawan. Semuanya berpikir jangka pendek, sependek Pemilu 2014.

 

KEBEBASAN *sensor* TERANCAM?


PTUN adalah mekanisme hukum yang sah; lalu mengapa jadi tersinggung dan menggugat balik?

Proses tender Universal Service Obligation (USO) ke desa-desa adalah frasa kunci dalam kasus ACeS menggugat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan frasa kunci buat Postel menggugat balik ACeS adalah “teknologi comply atau tidak, kalau tidak jadinya lebih mahal”. Baca beritanya, klik di sini.

You gotta be kidding!

Honestly?

1. USO sudah beberapa kali ditanyakan di DPR RI Komisi 1 tentang transparansi penyalurannya oleh Postel. Kalau tidak salah total 2005 adalah sebesar 17 trilyun rupiah. Hasilnya? Apakah DPR RI juga tak lagi bertanya karena bosan atau alasan lain, ataukah memang rakyat tak boleh tahu uang pungutan dari operator telekomunikasi negeri ini larinya ke mana. Transparansi penggunaan uang negara memang masalah berat hingga hari ini.

Alasan Panitia Tender USO untuk membatalkan Tender karena Penawaran dari PT ACeS sebesar Rp 1,7 trilyun adalah terlalu murah, sedangkan Tawaran PT TELKOM sebesar Rp 5,6 trilyun dianggap teralu mahal. Berdasarkan simulasi Panitia, angkayang wajar adalah Rp 3,7 trilyun. Apa aturan Tender memang demikian?

2. PTUN adalah mekanisme paling adil dan demokratis untuk keputusan-keputusan pemerintah yang dianggap salah karena merugikan anggota masyarakat. Pemerintah seharusnya nrimo dan berbuka hati atas kritik ini. Challenge atas putusan pengadilan kemudian adalah pengaturan di Postel kemudian. Kajian terhadap penggunaan dana USO seharusnya dipaparkan ke publik; mengapa ACeS tidak layak atau layak (tapi ada alasan di balik alasan?). Toh pilar yudikatif hari ini juga berbenah diri, mengapa pemerintah/eksekutifnya tidak?

3. Teknologi comply? Hari ini dengan digitalisasi di segala lini, rentang perbedaan antara satu standar dengan lainnya menipis. Maaf jika saya salah dalam berlogika tentang teknologi.

  • FAKTA 1: pilih mana? ACeS (sebagai pemilik salah satu satellite komunikasi – owned and operated by ACeS) versus pemenang tender yang comply teknologinya tapi tidak memiliki satelit.
  • FAKTA 2: seperti China yang luas, Indonesia juga memiliki 17 ribu kepulauan. Sejak lima tahun terakhir, China menggunakan satelit untuk seluruh negaranya kemudian menggelar kabel daripada antena terestrial di satu titik untuk efisiensi.
  • FAKTA 3: Satelit komunikasi adalah sebuah alat digital yang penerimanya harus digital atau bisa ditransfer ke analog. Membuat head-end di satu titik untuk menyalurkan ke rumah-rumah adalah proses yang kian dibuat murah (ingat Wajanbolik yang dirancang Mas Ono Purbo, bukunya bisa dibeli di toko buku terdekat; atau ingatlah bahwa kabel buatan China adalah kabel termurah di dunia!)
  • Rangkaian berpikirnya adalah: Indonesia raya 17 ribu pulau, satelit digital, kabel buatan China murah, wajanbolik mudah dan murah, lalu mengapa dipersulit? (Oh lupa, ini Indonesia ya?)

Akhirul kalam, saya tak melihat alasan standar teknologi yang comply dan proses gugat balik ini akhirnya dilakukan atau bahkan dipikirkan dalam esensi tertinggi dan termulia: kepentingan rakyat di daerah. Postel seharusnya bisa lebih cerdas dan bijak lagi, karena saya kenal Pak Basuki adalah orang yang cerdas dan bijak.

wajanbolik.jpg wajanbolik @ www.netsains.com