RSS

Arsip Tag: BUMN

Strategi Budaya Lagi: Fast Forward Thinking with Facts from the Past


sāma-bheda-dańůa adalah: pertama, setiap raja yang ingin membinasakan musuh-musuhnya wajib mencari sekutu (sāma) di antara kerajaan-kerajaan yang berhubungan baik, dengan perhitungan bahwa jika terjadi perang maka kerajaan yang menjadi sekutunya diharapkan memberikan bantuan atau setidak-tidaknya bersikap netral; kedua, dengan memecah belah (bheda); dan terakhir apabila memecah belah kerajaan-kerajaan musuh telah tercapai maka yang dilakukan ialah memukul (dańůa) musuhnya yang telah lemah (Wirjosuparto, 1968:22).

***

Menyambung posting dini hari tadi, saya hanya melihat dua pendekatan strategi: ofensif atau defensif. Ofensif itu seperti RRC (Republik Rakyat China) yang memiliki modal SDM dan pembiayaan kuat. Sejak membentuk SARFT (State Administration of Radio, Film and Television), RRC mulai menyebarkan virus-virus budayanya. Selain mendukung industri telekomunikasi yang kuat (baca: Clone Wars of Xiaomi vs iPhone), pemerintah RRC melalui BUMN perbankannya mulai mendanai mega-proyek produksi film layar lebar dengan mekanisme SPV (special purpose vehicle) alias perusahaan boneka untuk memperlincah gerak distribusi hingga mengakali pajak luar negeri. Dengan memutar uang di luar, tapi tetap mencekal perusahaan asing dengan bentuk kerjasama SPV di bawah BUMN inilah yang saya sebut “strategi ofensif”.

Sesungguhnya, Inggris Raya dan banyak negara-negara Eropa sudah lebih dulu membuat SPV di segala lini. Permasalahannya kemudian adalah “amunisi” untuk dijual ke luar itu terbatas. Mulailah dibuat strategi defensif dengan menuliskan semua tata cara budaya hingga mendigitalisasi semua buku, lukisan, foto, film dan seterusnya. Kebutuhannya selain untuk amunisi, mereka juga memerlukan bahan riset untuk pengolahan selanjutnya. Cerita berbingkai, salah satu yang mungkin menjadi turunan satu bentuk kebudayaan atau kesenian yang sudah diarsip dalam bentuk digital.

Indonesia dengan banyak pulau, dan beratus bahasa serta suku bangsa, mungkin tak jauh berbeda dengan Uni Eropa atau RRC atau India. Khusus dua yang pertama saya kutip di awal tulisan ini karena keduanya sudah memiliki sistem yang bisa dianalisis secara kasat mata, sementara India masih sama berantakannya dengan kita.

Lupakan RRC yang memiliki banyak modal. Dengan Uni Eropa, kita bisa belajar untuk berpikir berkelanjutan. Dengan data akurat (dan infrastruktur yang mendukung), sebuah bangsa dapat belajar budaya besarnya secara turun-temurun. Sejarah beberapa ratus tahun terakhir ditulis oleh mereka yang senang menuliskan. Gaya tulisannya ya suka-suka yang nulislah… mau ada Indonesia bagus, kalaupun tidak ya tidak masalah buat mereka.

Mari kita menuliskan versi kita sendiri… syalala think fast forward? Tentukan dulu jejak awal kita ada di mana. Logistik dan kekuatan pasukan kita itu penting sebelum maju ke medan perang. Siapkah kita?

What If the Largest Countries Had the Biggest Populations

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 16, 2015 in public policy

 

Tag: , , , ,

Pegiat Kreatif dan Program Legislasi Nasional 2015-2019


Ada 160 Rancangan Undang-undang (RUU) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Repubik Indonesia tanggal 8 Februari 2015, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 [klik SINI untuk daftar lengkapnya].

Ada 37 RUU yang menjadi prioritas pembahasan untuk tahun 2015 saja. Bandingkan 2013 ada 70 RUU yang masuk dan selesai hanya 10%, serta 2014 ada 66 RUU. Realistis kalau DPR dan Pemerintah hari ini hanya “mau” membahas 37 RUU saja [klik SINI untuk daftar lengkapnya]. Fokus dan efisien.

Tentunya, ada beberapa pertimbangan selain efisiensi dan pandangan realistis atas kemampuan diri. Salah satunya adalah kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang melihat juga arah kebijakan, apakah untuk simplifikasi regulasi ataukah kekosongan regulasi. Simplifikasi regulasi ini wajib dilakukan oleh Pemerintah hari ini agar peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness yang dikaji World Economic Forum, bisa naik. Salah satu yang menjadi beban pemerintahan bagi pelaku usaha global adalah regulasi [klik sini untuk Integrasi Kerangka Regulasi dalam Dokumen Perencanaan, kajian Bappenas].

Selanjutnya, dari 160 RUU yang akan dibahas dan (mudah-mudahan) disahkan selama lima tahun ke depan, ada dua fokus pegiat kreatif dari semua sub-sektor, yaitu RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Kebudayaan. Draft RUU Kebudayaan sudah dibuat DPR dua tahun terakhir [klik SINI untuk RUU Kebudayaan – Hasil Panja 22 Januari 2014 dan klik SINI untuk NASKAH AKADEMIS RUU Kebudayaan ver.22.01.2014]. Sedangkan draft RUU Ekonomi Kreatif belum sama sekali dibuat.

Di sinilah sebenarnya peluang kawan-kawan pegiat kreatif untuk bisa memberikan masukan yang komprehensif, dan tak sekadar copy paste dari konsep yang diadopsi 2001 DCMS (Departement of Culture, Media and Sports) dari Inggris Raya dari kajian David Throsby]. Hal mendasar yang terlupakan adalah sesungguhnya terkait dengan Strategi Budaya, yang kemudian bisa dikaitkan dan dipaparkan lebih lanjut di RUU Kebudayaan. “Membaca” seluruh Kerangka Regulasi Prolegnas 2015-2019, khususnya untuk Ekonomi Kreatif Indonesia, dalam satu nafas, seperti yang telah dikaji Bappenas tersebut di atas.

Sementara itu, ada beberapa RUU terkait yang juga bisa dibaca dalam satu nafas untuk sektor kreatif ini, sebuah sektor yang sesungguhnya belum masuk dalam perhitungan Badan Pusat Statistik. Beberapa RUU itu di antaranya:

Khusus sektor:

  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  • RUU tentang Arsitek
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
  • RUU tentang Konvergensi Telematika
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  • RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
  • RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah

Khusus bisnis dan usaha:

  • RUU tentang Perkumpulan
  • RUU tentang Perkoperasian
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  • RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Khusus pengaturan program kerja pemerintah terkait serta pengelolaan keuangan:

  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  • RUU tentang Pajak Penghasilan
  • RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
  • RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa telah memiliki draft awal, baik inisiatif Pemerintah ataupun DPR RI, dan beberapa lainnya memang baru berupa judul. Di setiap RUU ini diharapkan kawan-kawan kreatif bisa memberikan kontribusi yang lebih dalam. Kalau kita tahu caranya, kita gak boleh bengong ya…

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 24, 2015 in Prolegnas 2015-2019

 

Tag: , , , , , , , , ,

Pemerintahan yang Ramping dan Luwes (Bersih-bersih Bagian 2)


Presiden bubarkan lagi 40 LNS (lembaga non struktural).

Genap nanti 50 dari 88 LNS yang ada di pemerintahan negeri ini yang akan dilikuidasi. Fungsi-fungsi yang “overlapped, misplaced, duplicated, fragmented” dari LNS yang ada ini akan direstrukturisasi atau dilebur ke dalam kementerian dan lembaga (K/L) yang ada.

Saya tidak menyangka pemerintahan Jokowi-JK hari ini bergerak demikian cepat dan tegas untuk membenahi negara ini. Beberapa bulan lalu saya membuat kajian “kagak penting” tentang struktur organisasi sebuah pemerintahan yang berangkat dari dokumen PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) atau United Nations, khususnya dokumen ISIC (The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – Revision 4). Berangkat dari data awal bagaimana kegiatan ekonomi global itu diberi nomor, saya kemudian mengaitkan (connecting the dots) dengan lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi katalisator berbagai aspek ekonomi di negeri ini. Lembaga pemerintah ini bahkan termasuk turunannya, yaitu perusahaan plat merah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Klik di sini untuk Kajian Reformasi Birokrasi yang saya tulis sebelum pemilihan presiden-wapres 2014 berlangsung. Klik di sini untuk data kementerian, lembaga dan BUMN yang dapat dikaji apakah terjadi “overlap-misplace-duplicate-fragment” dalam merumuskan dan mengeksekusi kebijakan.

Upaya bersih-bersih dengan menyesuaikan pada kondisi dan data global merupakan pikir yang harus diterapkan di setiap pengambil dan pelaksana kebijakan negeri ini. Saya yakin kita yang terbiasa bekerja dengan data global bisa “survive” dan terus maju.

gao

Disclaimer: Dokumen kajian saya jauh dari sempurna, mengingat hanya mengutip satu dua kelembagaan, dan tidak semua. All credits for today’s institutional restructurization policy are due to today’s government, of course! Proficiat, Jokowi-JK!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 14, 2014 in jk, jokowi

 

Tag: , , , , , , , , ,