RSS

Arsip Tag: dasawisma

Berbagi Tiga Kepala


Ada tiga hal berbeda yang sedang saya coba rumuskan ke dalam tulisan minggu ini. PKK, Bank Tanah dan NSPK. Sekilas ketiganya berdiri sendiri. Makin dipandang, ya makin terasa tak ada yang tidak kalau urusannya “interconnected universe”.

PKK adalah domain pasangan dari pimpinan daerah, sementara yang dua lagi ya urusan pak kepala desa. Saya berteman banyak dengan kepala desa di seluruh Indonesia, virtually speaking, hanya untuk mengetahui gaya mereka menggunakan media sosial hari ini. Ada yang rajin memperbarui laman mereka dengan informasi berguna, seperti pemberitahuan KTP Si A dan Si B sudah jadi, dan yang disebutkan namanya harap mengambil KTP elektroniknya di kantor kepala desa. Ada foto pemberitahuan bahwa sinyal wi-fi desa bisa ditemukan di bawah pohon nangka di depan rumah Si X. Terkadang juga ada yang lucu, seperti guyon foto pohon panjat pinang terlalu tinggi dan akhirnya digunakan tangga.

mekanismeclp_gerak_pkkpkk.cilacapkab.go.id

Bank Tanah. Suatu konsep yang sama sekali baru buat saya. Perilaku manusia yang rasional (Institutional Economy Theory, nih), agar dapat memenuhi keuntungan dirinya adalah konsep awal memikirkan rumusan Bank Tanah ini untuk seluruh Indonesia. Di manapun, dengan adat istiadat apapun, setiap pribadi yang mengetahui informasi terkini tentang sekililingnya, ia akan bertindak lebih lagi untuk keuntungan pribadinya. Baiklah, saya masih belajar soal Bank Tanah ini… belum bisa saya bagi ya. *kedips*

why-land-banking-mexico-real-estate-646x225

Istilah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen harus menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Saya suka topik ini, karena sudah beberapa tahun terakhir saya berkutat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik birokrasi kita.

6a00d83451eb0069e2013485d3969a970chttp://www.coordinationproblem.org

Di minggu terakhir bulan Agustus 2015 ini, ketiga topik di atas wajib dituntaskan. People, tools and process adalah tiga hal yang saya sebutkan di atas. Agen perubahan adalah ibu-ibu, yang berada di pelosok Indonesia. Heboh relokasi Kampung Pulo tak ada hubungannya dengan kaum perempuan, karena yang bertikai itu *jujur* hanya kaum bapaknya. Piketty pessimist: walaupun pemerintah daerah telah berlaku sesuai prosedur (norma, standar dan kriteria) yang sudah digariskan peraturan perundang-undangan, masih ada saja masyarakat yang akan dragging down to their obscene level. Mengapa? Ya karena itu tadi teorinya, rational choice theory. Sebelah mana? Ya saat tanah yang menjadi sumber penghasilannya (untuk menyewakan rumah atau kamar kos) bukan lagi hak dirinya, si bapak itu tentu marah, bukan?

Jujur harus saya akui, menulis ini di saat kepala diamuk informasi yang tak menyenangkan diri, ternyata membawa ketenangan. Masih banyak topik yang bisa kita rekam di dalam kepala, lalu kita olah untuk kepentingan bersama. Masih banyak kawan diskusi lainnya, teman… you are not the only one.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , ,

Dasawisma: Sebuah Konsep Berjaringan Ibu-ibu Tahu Segalanya


Ya, betul! Ibu-ibu itu memang superwoman sekali.

Saya baru selesai membaca semua peraturan perundang-undangan terkait PKK (sekarang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang sebelumnya sempat mati suri setelah memenangkan beberapa penghargaan UNESCO dan membuat sukses program nasional Keluarga Berencana di era Presiden Soeharto. Sejarah PKK ini saya lampirkan di bawah. Dan ibu-ibu semua strata pendidikan itu harus tahu segalanya!

Apa itu “Dasawisma”? “Dasa” adalah 10 dan “Wisma” adalah rumah, sehingga bisa langsung dimengerti arti lengkapnya adalah 10 rumah. Lalu ada apa dengan 10 rumah? Dasa wisma adalah kelompok ibu berasal dari 10 rumah yang bertetangga. Kegiatannya diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Di mana PKK? Kader PKK bisa berasal dari 10 rumah itu (atas kesepakatan bersama), lalu ia akan mendorong program-program prioritas per periode kerja. PKK adalah organisasi yang bisa memiliki hierarki dan hubungan dengan lembaga pemerintahan desa hingga pemerintah pusat. Dasawisma hanya sebagai “obyek” pelaksanaan program nasional untuk tingkat terkecil (RT atau rukun tetangga).

dasawisma

Selanjutnya, sebagai bagian nuklir (terkecil) kegiatan Dasawisma itu terkait erat dengan Sepuluh Program PKK:

  1. Penghayatan & Pengamalan Pancasila
  2. Gotong Royong
  3. Pangan
  4. Sandang
  5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
  6. Pendidikan dan Keterampilan
  7. Kesehatan
  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
  9. Kelestarian Lingkungan Hidup
  10. Perencanaan Sehat/Sanitasi

Bayangkan kalau disortir dari nomor 1 hingga 10 itu banyak sekali program-program kerja beberapa kementerian sekaligus yang diraih oleh PKK. Tahun ini gegap-gempita program ini diawali dengan inisiatif dari OASE-KK (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja) yang diketuai Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo, untuk “Program Nasional Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim”. Ingat, kaum perempuan yang sehat bisa menumbuh-kembangkan anak-anak dan keluarga yang sehat pula. Prioritas kesehatan ini hanya satu nomor dari 10 Program PKK.

Saat ini, program nasional kesehatan reproduksi wanita ini memasuki bulan ketiga. Selayaknya bentuk kebijakan publik, dampaknya tak akan terasa otomatis. Tahap di awal ini hanyalah tahap “awareness” bahwa lebih banyak perempuan  yang mawas diri akan adanya bahaya kanker leher rahim ini (dan mudahnya mencegah jika masih dalam stadium dini).

Untuk triwulan ke depan, jika ingin lebih terstruktur pelaksanaan sosialisasi hingga tes deteksi dini kanker leher rahim ini, ada baiknya memakai konsep Dasawisma. Informasinya bisa top-down (surat edaran Kementerian Dalam Negeri ke seluruh sendi pemerintahan tingkat daerah, khususnya di tingkat kelurahan). Pelaksanaannya bottom-up, dari Tim Penggerak PKK ke ibu-ibu Dasawisma secara konsisten dalam periode tertentu. It’s all about delivering the message to the right person at field. And let the message spread by itself… the laws of networking. Networking is just a mind game, a very personal one that goes viral.

Masih ada 7 topik kesehatan dalam program prioritas Kementerian Kesehatan di tahun 2015-2016. Masih ada 9 Program PKK yang juga patut dituntaskan di daerah-daerah, tergantung kekhasan daerah (dan tentunya kualitas pemimpin daerahnya). Mari kita berdayakan Dasawisma di lingkungan kita… bahkan hanya menyampaikan informasi ke ibu-ibu arisan satu RT yang biasa diselenggarakan sebulan sekali.

Asal jangan sumpel ibu-ibu dengan istilah njlimet ya… lihat nih yang saya dapat dari buku pedoman Tim Penggerak PKK, hasil Rakernas Ke-7 Tahun 2010. MOUTHFUL! Dibuat sederhana kali yeeee…

  • ADD = Alokasi Dana Desa
  • B3 = Bahan Berbahaya & Beracun
  • BKB = Bina Keluarga Balita
  • Bumil = Ibu Hamil
  • Busui = Ibu Menyusui
  • GAKY = Gangguan Akibat Kekurangan Garam Yodium
  • HIMPAUDI = Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia
  • KB-KES = Keluarga Berencana Kesehatan
  • KEK = Kekurangan Energi Kronis
  • LILA = Lingkar Lengan Atas
  • Makanan 3 B = Beragam, Bergizi, Berimbang
  • MP-ASI = Makanan Pendamping Air Susu Ibu
  • P2LDT = Pembangunan Perumahan Lingkungan Desa Terpadu
  • P3PKK = Pengelolaan Program dan Penyuluhan (P3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  • PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini
  • PHBS = Perilaku Hidup Bersih Sehat
  • PMT AS = Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
  • PNPM = Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
  • Posyandu = Pos Pelayanan Terpadu
  • SPAL = Saluran Pembuangan Air Limbah
  • TOGA = Tanaman Obat Keluarga
  • TPK3PKK = Tim Penggerak Ketua-Ketua Kelompok (TPK3) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  • Tri Bina = Bina Usaha, Bina Manusia, dan Bina Lingkungan
  • UP2KPKK = Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

————————————————

  • Tahun 1957: PKK diberi nama Pembinaan Kesejahteran Keluarga, Seminar Home Economics, Bogor, Kementerian Kesehatan khususnya Bidang Pendidikan dan Institut Gizi Masyarakat
  • Tahun 1960-1962: untuk menyusun modul pendidikan masyarakat, Kementerian Luar Negeri membentuk panitia antar kementerian (Kementerian Tenaga Kerja, Pertanian, Dalam Negeri, dan Agama). Koordinasi ini melahirkan 10 Program PKK (Suryakusuma 1991:56).
  • Tahun 1965: 10 Program PKK masuk dalam kegiatan Pertiwi (perkumpulan istri tentara) dan Dharma Wanita (perkumpulan istri pegawai negeri) di Jawa Tengah (Newberry 2006:15).
  • Memasuki tahun 1970: program PKK dilakukan di Pusat Pelatihan PKK yang dibiayai negara.
  • Tahun 1971: Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia.
  • Tahun 1973: Badan hukum menaungi PKK adalah Lembaga Sosial Desa (LSD).
  • Tahun 1974: PKK mulai melakukan kegiatan kampanye BKKBN untuk penggunaan kontrasepsi mengingat pegawai BKKBN terbatas (Shiffman 2004:4- 5).
  • Tahun 1980: LSD diubah menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Di tahun ini, PKK dipindah dari tanggungjawab Kementerian Sosial ke Kementerian Dalam Negeri.
  • Tahun 1982: PKK yang berada di bawah koordinasi LKMD, diketuai istri pejabat desa dan jabatannya adalah Ketua II LKMD (karena Ketua I LKMD adalah Kepala Desa).
  • Tahun 1983: PKK masuk dalam GBHN, untuk diterapkan di 70 ribu desa (Suryakusuma 1991:56-57). PKK dibagi dalam beberapa bagian: sosial projects, sport & art, education, community relations, family planning, equipment, credit-savings program, and area commissioner (Gerke 1992:33).
  • 1988: PKK meraih penghargaan UNESCO “Maurice Pate Award” dan WHO “Sasakawa Prize”
  • Tanggal 2 Desember 1988: Presiden Soeharto menerima penghargaan “Global Statesman in Population Award” dari “The Population Institute” sebuah Lembaga Kependudukan Independen, Washington DC. USA., yang diakui PBB dan cukup berpengaruh di Amerika Serikat (sumber: Museum Purna Bhakti Pertiwi).
  • Tanggal 8 Juni 1989: Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan UNPA (United Nation Population Award) atas “Global Statesmen in Population” karena PKK menjadi ujung tombak program BKKBN, karena semua wanita dewasa otomatis menjadi anggotanya, yang wajib menghadiri rapat bulanan (Janice C. Newberry, “Back Door Java: State Formation and the Domestic in Working Class Java”, University of Toronto Press, 2006 – Social Science – 200 pages)
  • Tahun 1995: Petugas lapangan BKKBN membantu pemberdayaan PKK mulai perencanaan keluarga hingga “manajemen politik” setempat (Shiffman 2004: 5).
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 23, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , ,