RSS

Arsip Tag: film

Pegiat Kreatif dan Program Legislasi Nasional 2015-2019


Ada 160 Rancangan Undang-undang (RUU) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Repubik Indonesia tanggal 8 Februari 2015, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 [klik SINI untuk daftar lengkapnya].

Ada 37 RUU yang menjadi prioritas pembahasan untuk tahun 2015 saja. Bandingkan 2013 ada 70 RUU yang masuk dan selesai hanya 10%, serta 2014 ada 66 RUU. Realistis kalau DPR dan Pemerintah hari ini hanya “mau” membahas 37 RUU saja [klik SINI untuk daftar lengkapnya]. Fokus dan efisien.

Tentunya, ada beberapa pertimbangan selain efisiensi dan pandangan realistis atas kemampuan diri. Salah satunya adalah kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang melihat juga arah kebijakan, apakah untuk simplifikasi regulasi ataukah kekosongan regulasi. Simplifikasi regulasi ini wajib dilakukan oleh Pemerintah hari ini agar peringkat Indonesia dalam Global Competitiveness yang dikaji World Economic Forum, bisa naik. Salah satu yang menjadi beban pemerintahan bagi pelaku usaha global adalah regulasi [klik sini untuk Integrasi Kerangka Regulasi dalam Dokumen Perencanaan, kajian Bappenas].

Selanjutnya, dari 160 RUU yang akan dibahas dan (mudah-mudahan) disahkan selama lima tahun ke depan, ada dua fokus pegiat kreatif dari semua sub-sektor, yaitu RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Kebudayaan. Draft RUU Kebudayaan sudah dibuat DPR dua tahun terakhir [klik SINI untuk RUU Kebudayaan – Hasil Panja 22 Januari 2014 dan klik SINI untuk NASKAH AKADEMIS RUU Kebudayaan ver.22.01.2014]. Sedangkan draft RUU Ekonomi Kreatif belum sama sekali dibuat.

Di sinilah sebenarnya peluang kawan-kawan pegiat kreatif untuk bisa memberikan masukan yang komprehensif, dan tak sekadar copy paste dari konsep yang diadopsi 2001 DCMS (Departement of Culture, Media and Sports) dari Inggris Raya dari kajian David Throsby]. Hal mendasar yang terlupakan adalah sesungguhnya terkait dengan Strategi Budaya, yang kemudian bisa dikaitkan dan dipaparkan lebih lanjut di RUU Kebudayaan. “Membaca” seluruh Kerangka Regulasi Prolegnas 2015-2019, khususnya untuk Ekonomi Kreatif Indonesia, dalam satu nafas, seperti yang telah dikaji Bappenas tersebut di atas.

Sementara itu, ada beberapa RUU terkait yang juga bisa dibaca dalam satu nafas untuk sektor kreatif ini, sebuah sektor yang sesungguhnya belum masuk dalam perhitungan Badan Pusat Statistik. Beberapa RUU itu di antaranya:

Khusus sektor:

  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  • RUU tentang Arsitek
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
  • RUU tentang Konvergensi Telematika
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  • RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia
  • RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah

Khusus bisnis dan usaha:

  • RUU tentang Perkumpulan
  • RUU tentang Perkoperasian
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  • RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Khusus pengaturan program kerja pemerintah terkait serta pengelolaan keuangan:

  • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  • RUU tentang Pajak Penghasilan
  • RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia
  • RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa telah memiliki draft awal, baik inisiatif Pemerintah ataupun DPR RI, dan beberapa lainnya memang baru berupa judul. Di setiap RUU ini diharapkan kawan-kawan kreatif bisa memberikan kontribusi yang lebih dalam. Kalau kita tahu caranya, kita gak boleh bengong ya…

Iklan
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 24, 2015 in Prolegnas 2015-2019

 

Tag: , , , , , , , , ,

Jangan Salahkan Bioskop


Industri media global sedang terguncang beberapa tahun terakhir ini. Penjualan hiburan audio (musik) atau audio video (film layar lebar dan tayangan televisi) menurun drastis serentak di berbagai belahan dunia. Semua content  dengan segala macam judul, durasi dan kualitas bisa dicari, diunduh, dan dibagikan dengan mudah dan dengan biaya nyaris Rp 0,- (inipun sudah menghitung listrik dan langganan Speedy). Terima kasih internet, terima kasih digitalisasi segalanya.

Mengambil salah satu isu tak kunjung rampung, saya memfokuskan pada industri film impor  di negeri ini yang masih berkutat soal “tidak bayar pajak” dan “embargo perfilman Amerika Serikat karena pajak dan retribusi naik”. Menyelesaikan masalah bioskop negeri ini seperti menegakkan benang basah. Tindakan monopoli mulai dari distribusi hingga eksibisi yang dilakukan Bioskop 21 tak bisa diselesaikan bahkan terkesan didukung penuh oleh pemerintah (baca: Kementerian Budaya dan Pariwisata). Industri film nasional menjadi korban yang terjepit antara pajak tinggi dan monopoli distribusi-eksibisi ini.

Sesungguhnya memang industri content (maaf saya tak temukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia) ini sedang di titik turun dalam kurva belajar, kurva S. Belajarlah film hingga ke negeri China. Produser film di China, Hengdian Group bisa menggaet Warner Bros (USA) untuk membuat film kolosal Warlords yang tak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Distribusinya jelas: hanya untuk penggemar film yang mengerti bahasa Mandarin, atau kalaupun tidak bisa berbahasa Mandarin setidaknya menggemari Andy Lau atau Jet Li. Tentu saja Hengdian tak sendirian, karena pemerintah China mendukung penuh dengan mematok segala persyaratan jika Warner Bros hendak berbisnis di China: produksi wajib berbahasa Mandarin, Warner harus bermitra dengan pengusaha China yang wajib punya peran mayoritas, distribusi serentak ke pelosok China bahkan hingga bioskop independen, dan seterusnya. Karena box office itu diukur di minggu pertama peluncuran film kerjasama ini,  Warner menghitung risiko pembajakan. DVD aseli film tersebut muncul di minggu kedua, dengan harga murah. Dampaknya tak hanya masalah ekonomi bisnis, tapi juga penyebaran nilai budaya dan sosial negeri China; propaganda Pemerintah China tanpa harus menguras APBN-nya.

Lain lagi dengan industri musik global yang telah merapatkan langkahnya menghadapi derasnya digitalisasi (baca: pembajakan musik) hari ini. Universal, Sony Music dan EMI bergabung dan membentuk kanal Vevo di Youtube. Youtube adalah situs content aggregator milik Google yang konon membebaskan semua orang mengunggah dan mengunduh klip video terbaru penyanyi kesayangannya. Sebelumnya memang semua orang bisa mengunggah video ini, tapi mungkin kualitas audio atau videonya buruk. “Presentation, presentation, presentation!” ini adalah gimmick industri media, tak terkecuali musik. Daripada merusak citra sang penyanyi andalannya, Vevo kemudian dibuat untuk mendekatkan penggemar dan idolanya. Model bisnisnya tak lagi penjualan cakram digital atau RBT (ring back tone) tapi pada sponsorship dan iklan terselubung (built-in/product placement ads).

Lesson learned from industri musik global atau Hengdian Group ini adalah: industri film di Indonesia tak boleh mati mengurus masalah pajak saja. Atas pengalaman ini, seharusnya jalur distribusi seperti jaringan bioskop kita bisa turut belajar (learning curve, S-Curve). Sebelum menukik bangkrut, Bioskop 21 atau Bliztmegaplex, bisa memanfaatkan Youtube dengan lebih bijak lagi. Industri perfilman kita–mulai dari produksi, distribusi hingga eksibisi–harus mendapatkan proteksi pemerintah seperti Hengdian. Atau mau meniru industri musik global? Di mana para produser bergabung untuk mempromosikan dengan sponsorship besar (seperti video J-Lo di Youtube yang selalu bertaburan Swarovski, BMW atau minuman ringan segala macam). Nilai jual J-Lo (dan Pittbull) tetap tinggi sehingga karcis konser penyanyi andalan sang label musik dunia ini pasti bernilai tinggi pula. Ringkasnya, teknologi baru terus datang, dan model bisnis harus berubah agar entitas bisnis bisa tetap hidup.

Sayangnya, sekali lagi, industri film di sini masih dibesut isu pajak, apakah itu pengemplang pajak film impor ataupun ketidakadilan pajak/retribusi bagi film nasional. Pajak? Bahkan J-Lo pun bercerai dari Marc Anthony karena urusan uang pajak yang ditilep sang suami AKA manajernya sendiri. Where’s Gayus when we need him, huh?

 

Tag: , , , , ,