RSS

Arsip Tag: Indonesia

Strategi Budaya Nusantara: Berpikir Maju, Bukan Melulu Nostalgia


Akhir pekan ini saya sungguh menikmati libur. Memasak, mencuci piring dan baju kotor, membuang berkas numpuk tak terpakai, menyapu, mengepel, dan semua kegiatan domestik. Rumah bersih, kepala pun bersih.
.
Dini hari ini saya, the night owl, baru menyelesaikan 3 film (Fast Furious 7-nya Paul Walker, Focus-nya WIll Smith dan Chappie polisi robot). Mulai mengantuk, dan mencoba mematikan komputer yang menyala sejak pagi (hibernate mode on). Hmmm… tidak juga. Ceklik satu, ceklik dua dan seterusnya. Saya ‘nyasar’ ke situs web DPR dan DPD. Yah, minggu depan dimulailah Rapat Paripurna DPR RI ke-28 sebagai Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015. Mau bahas apa ya? Tak jelas selain yang disampaikan di Prolegnas Prioritas 2015. Ceklik ke situs web DPD RI, hmmm… mereka pernah membahas satu Rancangan Undang-undang (RUU) yang terkait “Budaya” yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (Keputusan DPD RI Nomor 102/DPD RI/IV/2013-2014). Ini singkatnya diberi nama RUU Folklor? Naskah Akademisnya pun dipasang di blog ini. Aish, beda tipis sama inisiatif DPR RI, khususnya Fraksi PKS, tempo hari: RUU Kebudayaan. Lalu apa lagi bedanya dengan RUU Ekonomi Kreatif inisiatif DPD RI itu sendiri, yang konon masuk pula dalam daftar Prolegnas Prioritas 2015?
.
Berpikir tumpang-tindih seperti ini (RUU Folklore, RUU Kebudayaan dan RUU Ekonomi Kreatif) yang memiliki “payung” berbeda-beda ini, sungguh membuat negara ini makin ribet dan ‘high cost’.
1. RUU Folklor dan RUU Kebudayaan mungkin masih masuk ke domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian ini hari ini masuk ke domain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. RUU Ekonomi Kreatif? Dia tidak masuk ke domain Menko Perekonomian, karena “ekonomi kreatif” ini adalah “lepasan” dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di rejim tahun lalu. Tahun ini, kementeriannya hanya diberi nama “Kementerian Pariwisata” di bawah payung Menko Kemaritiman. Lalu dibentuk pula Badan Ekonomi Kreatif atas Perpres 6/2015 (lebih dulu perpres ini lahir daripada perpres struktur kementerian Kabinet Kerja).
.
Apa implikasinya? Ya, dua kemenko yang berbeda tentunya bermitra dengan DPR RI di komisi yang berbeda pula. Walau bisa lintas komisi, pembahasan ketiganya tentu tidak akan fokus. Belum lagi jika kita melihatnya akan “efisiensi pelaksanaan” (law enforcement) jika ketiganya disahkan sekaligus. Blunder lagi, blunder maning…
.
Belum lagi secara mikro, struktur organisasi pemerintahan yang masih “galau” hari ini, seperti pembentukan Badan Ekonomi Kreatif yang tak kunjung selesai, akan memperlambat proses pelaksanaan kebijakan di lapangan.
.
Lalu apa dong solusinya?
.
Ya, sesederhana berpikir deduktif untuk melihat ketiga RUU ini. Mana “Strategi Kebudayaan” kita? Ofensif atau defensif? Selama ini sih saya merasa tidak keduanya, karena kita tak pernah menyerang, dan kita pun tak pernah melawan kalau diserang. Beruntung saja kita punya populasi ke-4 terbesar dunia, dengan peringkat pertama soal kebawelan warga kita di dunia maya (Twitter terutamanya). Lalu bagaimana yang disebut “berpikir deduktif” untuk merumuskan Strategi Budaya Nusantara. Kali ini saya tak hendak belajar ke negeri China yang ofensif. Saya hendak belajar ke Uni Eropa saja. Strategi Europeana sesungguhnya terlalu defensif. Uni Eropa memiliki strategi ini untuk utamanya “membuat arsip digital” dulu sebelum menyebarluaskan ke negeri orang. Hey, why not? Kita itu orang-orang yang malas mengarsipkan karya budaya kita apalagi karya nenek moyang kita. Marilah kita belajar dari seorang Ratu Tanete, Sulawesi Selatan. We Tenri Olle namanya. Mengumpulkan manuskrip dan kisah lisan dari pelosok-pelosok daerah, dan ia tuliskan kembali kumpulan berbahasa Bugis kuno ini ke dalam bahasa Bugis modern. Talk about archive, she was one heck of a master!
.
Lalu di mana strategi budayanya?
.
Ya, tentunya kembali lagi ke pakem awal, mau defensif, atau ofensif? Wahai wakil rakyat di DPR dan DPD, plis deh jangan cuma melihat struktur organisasi komisi atau kementerian mitra Anda dong… mari melihatnya sebagai pikiran kita maju ke depan, tak hanya nostalgia lalu bangga? Ah… kita bahas lagi di posting selanjutnya, kok Strategi Budaya itu maju ke depan urusannya yah? Haha… sekarang saya mulai mengantuk lagi deh… nitey nite all!
*yeah, I miss our silly conversation, but I shall survive*
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 16, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , , , , ,

Kenapa Harus Teh Impor?


Kemana teh kita? Indonesia tercatat melakukan impor teh sepanjang Januari-Juni 2013, sejumlah 11.411 ton dengan nilai US$ 15,7 juta atau sekitar Rp 134,5 miliar. Dari mana saja? Impor teh kita berasal dari Vietnam, India, Kenya, Srilangka dan Iran/

Teh terbaik kita dibeli oleh tengkulak Singapura (untuk dijual ke luar negeri, sejauh Inggris dan jadi “Twinnings English Breakfast Tea”). Contohnya, teh Solok Sumbar yang bersih dan harum, itu tak ada yang jadi teh lokal yang harganya super duper murah. Dibungkus cantik oleh Twinnings, “digoreng” iklannya seluruh dunia, jadilah teh itu mahal.

Konsep “free trade”? Ya, kita bisa jual teh Rp 1000, tapi beli teh impor Rp 500. Kita masih untung Rp 500, jadi untuk apa kita pakai sendiri teh kita? Hanya saja pemerintah lupa, ada biaya tengkulak (broker) yang tak dihitung, apalagi untuk jangka panjang jelas bukan angka profit margin Rp 500 itu saja yang harus dilihat, tapi harus dilihat industri teh dalam negeri berputar hingga banyak warung/toko teh dan pasar penjual teh yang menggerakkan ekonomi lokal.

Ada beberapa bahan untuk mengkaji masalah komoditas teh, yang merupakan salah satu produk unggulan negeri tercinta ini. Sila klik sini, sini, dan sini untuk laporan FAO (Food and Agriculture Organization di bawah PBB, Persatuan Bangsa-bangsa). Ada juga bahasan teh sebagai bagian khusus pembangunan di benua Afrika, sebuah kajian dari UNECA (klik sini).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 6, 2013 in public policy

 

Tag: , , , , , ,

Masih perlukan “konsep” televisi digital di Indonesia?


Jawabannya: tidak.
Masalah dari dijalankan atau tidaknya infrastruktur televisi digital (baca: televisi terestrial digital) adalah ketersediaan frekuensi. Belajar dari “filosofi Jokowi”, menggusur berbeda dengan menggeser. Permasalahannya, penghuni frekuensi sekarang tidak rela digusur atau digeser. Alasan utamanya: tidak adanya kepastian hukum, siapa dapat apa di sektor komunikasi dan informasi ini. Mau digusur atau bahkan cuma digeser pun, mekanismenya konon terlalu ribet atau tidak transparan.

Saya cuma ingin mengingatkan saja, di saat kita semua terlena dengan konsep “televisi terestrial digital”, di saat itu pula dunia sudah memasuki era baru. Indonesia tidak berada di dalam peta global Hbb (hybrid broadcast broadband), yang perangkatnya hari ini sudah konvergensi (terpadu, atau interconnected).

Menunggu Godot? Ah… kok ya tetap pada ngotot!

Hybrid Broadcast Broadband

Baca di sini untuk konsepsi Hbb.
Baca di sini dan di sini untuk ekonomi dunia bergerak hari ini (mobile economy), and TV experience is just a small part of it… WAKE UP ALL Y’ALL!!!

 

Tag: , , , , , , ,

Kurikulum 2013: Mana Perangkat Analisis Kurikulumnya?


Sebelum tahun ajaran baru 2013-2014, saya sudah mengunduh-unduh materi Kurikulum 2013 (salah satu yang lengkap, 125 halaman pdf, sila klik sini). Ada dua hal yang saya “tangkap” dari materi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini yang disosialisasikan ke daerah-daerah:

1) Paparan disampaikan mulai dari SWOT analysis, yang IMHO, jika sedetail itu ada baiknya disampaikan di dokumen terpisah. Dokumen kajian SWOT itu adalah pra-penulisan kurikulum, bukan masuk dalam bagian kurikulum. Hal ini untuk menghindari pembahasan yang tidak fokus. Sebagai latar belakang cukup dirangkum dalam 3 kata: masalah internal, eksternal dan pedagogi.

2) Fokus Kurikulum 2013 itu sendiri? Salah satunya adalah SKL atau Standar Kompetensi Kelulusan satuan pendidikan yang menjadi “biang” pemikiran kerangka dasar kurikulum. SKL ini menentukan standar penilaian, isi materi dan proses. Nah, SKL ini terdiri dari 3 domain: Sikap, Keterampilan dan Pengetahuan. SIKAP? Sikap menjadi standar penilaian?

SKL

Saya tertarik mengkaji domain Sikap ini. Saya tidak akan membahas materi pedagogi Keterampilan dan Pengetahuan, yang tak menjadi fokus keilmuan saya selama ini.

Dalam paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, Sikap dibagi dalam elemen-elemen proses, individu, sosial, dan alam.

Proses. Menerima -> Menjalankan -> Menghargai -> Menghayati -> Mengamalkan, sebenarnya adalah proses komunikasi standar yang biasa digunakan dunia periklanan: unawareness, top of mind awareness, understanding, trusting, acting/buying as motivation result.

Individu: BERIMAN, BERAKHLAK MULIA (JUJUR, DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, PEDULI, SANTUN), RASA INGIN TAHU, ESTETIKA, PERCAYA DIRI, MOTIVASI INTERNAL.

Sosial: Tolerani, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah.

Alam: Pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian.

Sikap Sosial dan Alam? Sungguh ironis sebenarnya kalau kita menonton TV sehari-hari dan menemukan nilai-nilai di atas yang justru berlawanan arah. Kekerasan dan intoleransi ditampilkan dalam setiap pemberitaan dan tayangan sinetron kita. Nilai-nilai pola hidup sehat tergantikan dengan derasnya iklan makanan suplemen dan instan. Goverment failure? Mungkin, tapi mari kita kaji dulu Kurikulum 2013 dalam substansi “Sikap” ini.

Fokus Sikap Individu ini menarik buat saya kritisi lebih lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, menilai sikap itu sangatlah subyektif. Kreativitas anak menggambar di tembok rumah bisa menjadikan orangtuanya menuduh sang anak “mengotori rumah”. Sebagai bagian dari SKL, taruhlah 30% dari bobot penilaian kelulusan murid, bagaimana akhirnya menerjemahkannya dalam proses ajar-mengajar?

ADHD adalah satu gejala perilaku anak yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma sikap yang dimaksud Kurikulum 2013 ini. Anak dengan ADHD kemudian tidak boleh lulus walau IQ mereka tinggi dan minat terhadap pengetahuan sangat luar biasa? (klik di sini untuk kajian ADHD dan inteligensi tinggi, dan di sini untuk artikel BBC “ADHD is not a bad behaviour”).

Saya kemudian mempelajari lagi secara cepat bagaimana negara-negara yang memiliki rating tinggi dalam dunia pendidikan global ini merumuskan dan mengkaji kurikulumnya dari periode ke periode. Beberapa negara yang dirating Pearson per 2012 dinyatakan memiliki sistem pendidikan dan kurikulum dengan “budaya belajar” yang kuat. Finlandia dan Korea Selatan menduduki tempat teratas.

For education and learning:Why Finland is #1 ?
“Finland's school kids enjoy a laid-back and 
inclusive learning environment where shoes are optional, 
all teachers have master's degrees, and 
extra help is the norm: every year about one 
in three students gets individual time with a tutor” 
(Newsweek).
OECD (2014) bahkan mengkaji Finlandia lebih mendalam lagi. Finlandia mampu mengangkat kesejahteraan guru seiring dengan fokus murid per individu. Finlandia bahkan mengkaji hasil setiap murid dengan merancang penggunaan bahasa yang digunakan sehari-hari. Kecerdasan berbahasa dan berkomunikasi bisa menghasilkan pemahaman yang mendalam bagi anak.
***
Pendidikan dan pengajaran anak-anak di usia dini hingga remaja seharusnya memang mengkaji berbagai dimensi untuk memudahkan “troubleshooting” yang khas di setiap daerah, hingga setiap individu murid dan guru. Saya mencoba merunut dimensi-dimensi pendidikan-pengajaran selayaknya sebagai berikut:
  1. Murid (bahasa, minat, psikologi, suasana rumah)
  2. Guru (fokus keahlian dan kemampuan, kreativitas)
  3. Alat perangkat (buku manual hingga jaringan wifi, komputer, TV)
  4. Geografi (lokasi sekolah, infrastruktur jalan, transportasi)
  5. Kekhasan Materi (eksakta, non-eksakta, hiburan dan kinetik/gerak anak)

Saya tidak memasukkan dimensi “pemerintah” baik pusat atau daerah, karena obyek dari kebijakan ini hanyalah 5 (lima) dimensi di atas. Pemerintah adalah pembuat kebijakan, dan kajian terkait kurikulumnya harus dipisahkan dari pembuat kebijakannya (baca: “policy analysis” bukan “curriculum analysis”). Paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih melihat kendala-kendala pemerintah (anggaran dan pelaksanaan programnya) sebagai bagian kurikulum.

Saran saya sekali lagi: fokus pada kurikulum dan 5 Dimensi Pendidikan-Pengajaran di atas. Dengan fokus pada paradigma “reformasi” bukan SWOT, hasil yang lebih komprehensif dari pelaksanaan kurikulum dari periode ke periode bisa lebih terukur. Untuk itu pula diperlukan alat analisis dari setiap dimensi. Klik sini untuk contoh Physical Education Curriculum Analysis Tools di Amerika Serikat, dan klik sini untuk contoh kajian pakar sebagai masukan kurikulum yang transparan di Inggris. Untuk kajian dari Finlandia (berbahasa Inggris), silakan klik sini untuk pendidikan early childhood, dan klik sini untuk upper secondary, dan klik sini untuk tertiary school. Lebih luas lagi, ada beberapa kajian Uni Eropa terkait school reform atau reformasi sekolah di negara-negara anggota Uni Eropa tahun 2010 (Dokumen “100 Years of Educational Reforms in Europe: a contextual database”, klik sini).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 27, 2013 in education, public policy

 

Tag: , , , , ,

Gambar

My Old Article (7): The sky’s the limit: The broadcasting law


faconnable
JAKARTA (JP): Every month a new type of cellular phone is released to the public. The latest would be the one with an attachable digital camera. We are getting closer and closer to the next generation: 3G. When the world talks about new technology, we join the crowd. While they have a good plan, a solid infrastructure and the “”what next”” vision, we, unfortunately, do not have these things. Not yet.

We must hurry to catch up before digital convergence reaches its peak, but unfortunately we have less to start with. Similar in nature to the United States’ 1996 Telecommunications Act would be our Broadcast Law No. 24/1997, which has been sitting in the legislature for some time.

There is no discussion of possible technological advances there, not even a vision. The subject of discussion and debate is more similar to what was settled 100 years ago in the U.S. Here are some of the issues:

First, the Indonesia Broadcasting Commission (KPI). KPI may likely resemble the Federal Communications Commission (FCC) in the United States. However, the KPI will not, or must not, have the same authority as the FCC.

Some of the FCC’s tasks were outlined in Section 303 of the Communications Act of 1934, which led to the birth of the FCC: “”(T)o classify [radio] stations and prescribe services, assign frequencies and power, approve equipment and mandate standards for levels of interference, make regulations for stations with network affiliations, prescribe qualifications for station owners and operators, levy fines and forfeitures and issue cease and desist orders.””

Additional comprehensive tasks were added as new technologies appeared — television, satellite and microwave communication, cable TV, cellular phones, wireless applications and the Internet.

In Indonesia, the KPI’s powers will be limited. The House of Representatives has suggested that frequency allocation should go to the KPI, but the government, in this case the ministry of communications and information, did not agree to this. Until now, frequency spectrum allocation has been under the Ministry of Transportation, which is also concerned with frequencies for transportation.

It is tough to decide who gets what frequency in what location. Indonesia already has 10 private TV stations (RCTI, SCTV, TPI, ANteve,Indosiar, Metro TV, TV7, Lativi, TransTV, and TV-G), and one government-owned station (TVRI). All the stations have gone national, and already reach more than 50 percent of all areas.

More repeat stations will be established in the years to come, and, if possible, new licenses will be issued for more TV stations.

However, if the KPI cannot “”assign frequencies and power”” for stations (radio or TV), how will they perform? Technological advancements in broadcasting and telecommunications are moving faster than ever. In other parts of the world, the digital compression has eased off allocations. Has the government foreseen this?

The Indonesian TV industry is different from the U.S. model. We don’t have network stations with their affiliated stations, nor independent stations. There are no cable networks with multiple channels. The TV network business model in the U.S. was rooted from the radio network, where one network can have several affiliated stations in different cities all over the country.

The FCC’s first and main task was frequency allocation for radio stations. When noncommercial organizations, such as churches and schools, pleaded to establish stations they were unable to get a frequency because most were granted to commercial stations.

Not until 1945 did the FCC clearly define frequencies for educational and nonprofit stations: 88 MHz to 92 MHz. Allocation for television was another drawn-out, conflicted issue.

Established on June 11, 1934, the FCC, whose members were appointed by the President and approved by the Congress, had to decide whether licenses could be passed to network or local stations.

Similarly, in Indonesia the government cannot decide whether allocations should be national or local. The spirit of Indonesian Law No. 22/1999 on provincial autonomy has supported frequency allocation at the provincial level.

On the other hand, the ministries of transportation and information still want to regulate it at the national level. Unfortunately, this means that provincial or community television could be limited or even banned — if it interferes in national TV frequencies.

The case of East Java’s JTV has proven this; one of its transmitting towers was shut down by the police due to interference with Indosiar.

And regarding community or public television, say goodbye to public TV. Instead welcome a new hybrid station: TVRI. State-owned but commercial television has given way to public TV, which was a title that TVRI once saw as a burden.

Many applauded the effort by Sumita Tobing, TVRI‘s president director, to make this change, while many others condemned it. Now, we must redefine the business model of public TV.

In the U.S. and many developed countries, public TV is fully funded by the government and appreciative contributors, and there are no commercials between programs. Unfortunately, TVRI has to support too many employees spread across the country, and has less money for good programs.

On the contrary, community TV, broadcasting locally or provincially, has bloomed everywhere. From the campus (Ganesha TV, ITB, Bandung) to corporate offices (Caltex, Kalimantan Timur) to JTV (East Java province), most of them are able to finance their own programs, even for one to two-hour broadcast operations. The problem arises when they use up the frequency, but only if they are not using cable for distribution.

Both public and community television station should clearly “”characterize”” the public and community they represent. The new broadcast law must consider them, not “”terminate”” them. What would happen if all mass media went commercial? The government provides no room for education and knowledge, again?

Then there are the overlooked issues. Many issues could hit the deck in time. Sex and violence must be supervised, while home taping could be copyright infringement. Overexposed children, program-length commercials, abuse of language, court TV, digital transition and convergence could be left out. Broadcast Law No. 24/1997 must clearly define and regulate these things beforehand, not afterward in the form of amendments.

The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 08/01/2002 7:29 AM | Opinion

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 21, 2013 in public policy, SCTV, technology

 

Tag: , , , , , , ,

My Old Article (1): Cybercity Indonesia, where no one has gone before


cybercity

JAKARTA (JP): Living in today’s world, the net is open for business-big time. As big as it gets, the 21st century’s civilization builds cities on networking, virtual or real.

Now, cybercities are blooming all around the world. One of them, carefully and intelligently planned, is Malaysia Super Corridor (MSC) by Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDC).

Indonesia, with its setbacks and uproars, comes next. The city funded by L&M Investments Group and organized by PT Cybercity Indonesia will be built in Kemayoran area, the long defunct airport in Jakarta. There is also an already-established satellite city without Internet gimmick, Karawaci, built by the Lippo Group.

Although without the Net gimmick, Karawaci housing has plug-in cable network and other integrated facilities. Unlike Karawaci, the 10-hectare Kemayoran cybercity is still an empty space. The latter also claims to “”act as a hub and a locomotive bridging Indonesia and the world by creating a virtual and physical cluster of Internet-related business.””

Defining a Cybercity

What is a cybercity? Defining cybercity can be pretty tricky. To give an idea, let’s look up the word “”cyberspace”” that was coined by William Gibson in his 1984 novel Neuromancer. Cyberspace is the total interconnectedness of human beings through computers and telecommunication without regard to physical geography. Ever since the Internet became a hype all over the world in the 90s, the word “”cyber”” grows famous for any word related to the Net.

The word cybercity could mean a physical city with Internet connection, yet could mean a virtual city on the Net. If the first is taken into account, then a physical city must include five sectors of living: home, school, office, other facilities for religious, entertainment or commercial purposes, with streets to connect each and one of them. This kind of city could be added with Internet connection to intensify the “”cyberhood”” of the area-in contrast with traditional city.

A property consultant, T. Legawa, states another definition of cybercity. Cybercity is the extended version of teleport. Teleport itself is defined as the interrelated centers of broadband world. One big difference between traditional city and teleport is that teleport’s building has raise floors for computer and telecommunication cables to run freely underneath. This type of building then is 50 cm higher than traditional building. It is a smart building, he adds.

One teleport sponsored and funded entirely by private sector, Immobilien-Treuhand und vermogensahage AG, is Focus Teleport at Berlin, Germany. Another is in India, the Software Technology Park at Bangalore. This teleport was initiated and funded by the Indian Government through the Department of Electronics.

To make it short, a cybercity is probably termed as an enhanced sophisticated city in contrast with today’s existing “”traditional”” city. Cybercity is a more advanced teleport, or a smart city.

From Cyberlaw to Smart Buildings

Despite the political turbulence of the current years, Prime Minister Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad has visioned Malaysia as a fully developed, matured and knowledge-rich country by year 2020. He phrases this as “”Vision 2020″”, a national long term objective guideline.

With this vision, Malaysia prepares Putrajaya (the new seat of government and administration), and Cyberjaya (an intelligent city for multimedia and commercial companies). As a government-appointed, government-backed corporation, MDC calls Putrajaya and Cyberjaya as highlights of MSC’s physical environment. The 15-km-wide-and-50-km long MSC project will connect the Kuala Lumpur City, the new Kuala Lumpur International Airport, Putrajaya and Cyberjaya. With worldwide partners such as Sun Microsystems, Oracle, and many others, MDC is arranging the project with three phases of establishment.

Phase 1 is more to establishing the basics: laws and regulations. A world-leading framework of Cyberlaws and intellectual property laws, they call it. Putrajaya for government office area and Cyberjaya for commercial sites are also established during this phase.

On Phase 2, MSC is ready to link itself to other cybercities (or teleports) in Malaysia and all around the world. Phase 3 would transform Malaysia to be a full-fledged knowledge-based country.

Indonesia is most likely to catch up with what Malaysia has planned and achieved. The executive committee chairman of L&M Investments Group, Edward Soeryadjaya, the son of William Soeryadjaya, founder of Astra International, would bring in strategic partners to fund Cybercity Indonesia. Soeryadjaya has already offered SingNet to take up 30 percent stake valued at US$15 million for the project.

Occupying 10 hectares site in Kemayoran area, Jakarta, this cybercity is initiating e-business, incubation, multimedia, education, technology park. PT Cybercity Indonesia has thought of B2B, B2C, ISP, and other net terms for the e-business item.

Incubation includes expertises for technical, industry, financial and business sides. Exposure of multimedia-or more than one concurrent presentation medium-is supported with broadcasting to broadband facilities. Education and Technology Park would possibly become the most essential part of a cybercity.

Last of all, since this project is funded exclusively by private sector, many aspects of this project can only touch the surface. It is difficult to foresee cyberlaw to be set forth soon by the government.

Since most attention of Indonesia’s government is focused on restructuring a bigger land, the cybercity could live up to gimmick of selling Kemayoran real estate.

The Jakarta Post, Jakarta | Life | Sun, December 31 2000, 7:20 AM

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 21, 2013 in DKI Jakarta, e-business, e-commerce, planning

 

Tag: , , , , ,

Kementerian Pekerjaan Umum


Salah satu kementerian yang juga “panik” menjelang dan pada saat Hari Raya Idul Fitri adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Secara a kasat mata, walau keduanya berhubungan dengan inftrastruktur, perbedaan Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemPU) adalah alat transportasi (bus, kapal, kereta api, kapal terbang) dengan fasilitas terkait (seperti jalan raya, jalan tol, dan jembatan). KemPU juga wajib membangun infrastruktur lain terkait sumber daya air (irigasi) dan permukiman.. Kementerian ini jug mendukung pembangtang unan infrastruktur ekonomi kreatif, seperti yang yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (klik sini, pdf). Satu-satunya perizinan yang dikeluarkan kementerian ini adalah untuk jasa konstruksi asing, karena selebihnya KemPU hanya membangun infrastruktur. Perizinan ini  didasari atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (klik sini, pdf).

Terkait dengan pembangunan infrastruktur terkait fasilitas masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, KemU telah menerapkan quickwins, atau pelaksanaan perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik  masing-masing. Nilai tambah perbaikan sistem dan mekanisme kerja KemPU adalah penerapan layanan preservasi jalan terukur, dengan target kinerja layanan penambalan lubang jalan paling lama 5 (lima) hari di ruas jalan nasional non-tol Cikampek hingga Semarang, khususnya jalur Pantura Jawa.

koran-jakarta.com

Kenyamanan para pemudik ke arah timur Pulau Jawa terasa menyenangkan, sampai pada saat rush atau pemberangkatan banyak kendaraan pada waktu bersamaan di H-2 dan H-1. Jalanan tak ada yang berlubang, namun kendaraan yang lewat di satu periode itu melampaui kapasitas jalan. Kemacetan terutama terjadi di loket tol atau di persimpangan jalan.

Kemententerian ini juga memiliki situs internet yang informatif, walau terkadang ada beberapa hal yang tak mudah diakses, seperti “peta tematik” untuk menggambarkan jenis dan lokasi infrastruktur, baik yang telah ada ataupun yang masih rencana (klik sini, html). “Kenikmatan” melihat infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia tak terlalu terasa mengingat masih terbatasnya informasi yang ada di situs KemPU ini.

Untuk bagian Biro Hukum kementerian ini, terdapat informasi arsip mulai dari  produk hukum hingga monograf dan makalah. Sayangnya file pdf yang datanya ada di situs (secara terbuka) itu tak disampaikan, sehingga saya harus mencarinya via Google, misalnya dengan kata kunci “RTR Kementerian Pekerjaan Umum pdf” dan barulah keluar Rencana Tata Ruang kementerian ini (klik sinipdf).

Baiklah, secara umum pemangku kepentingan kementerian ini adalah masyarakat pengguna jalan, jembatan, permukiman dan seterusnya. Secara khusus, pemangku kepentingannya adalah orang seperti saya, yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan di seluruh Indonesia. Tujuan saya lebih ke perihal khusus, seperti pengajaran dan penelitian di kampus. Untuk itu, pembangunan yang menjadi prioritas adalah untuk masyarakat umum, sehingga KemPU wajib mendapatkan masukan kepuasan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur ini, mulai dari Sabang hingga Merauke. KemPU juga wajib memberikan informasi secara mudah untuk hal-hal terkait penelitian pelayanan publik atau kebijakan publik.

Mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan sepertinya belum diterapkan secara sistematis oleh kementerian ini. Survei kepuasan pemangku kepentingan menjadi penting agar kementerian ini dapat mengerti apakah quickwins seperti “Perbaikan 5 Hari” itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Mengetahui “nilai masyarakat” atau public value yang dinamis di era tanpa batas ruang dan waktu ini menjadi penting bagi pejabat publik. Satu hal penting terkait dengan mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan ini adalah bagaimana adaptasi mind set & culture set bagi sang pejabat publik bahwa mereka hari ini adalah birokrasi yang melayani.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian ketiga dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 19, 2012 in reform

 

Tag: , , ,