RSS

Arsip Tag: jokowi

Mahasiswa dan Jokowi


Salemba UI 20 Maret 2015

Salemba UI 20 Maret 2015

Belum genap satu semester, Jokowi sudah “digoyang” karena kebijakan dalam dan luar negerinya. Terkait kebijakan luar negeri, dukungan global untuk Jokowi seakan mendapat arus balik. Mungkin alasannya adalah kebijakan tidak boleh impor ini itu, hingga kebijakan hukuman mati. Terkait kebijakan dalam negeri memang lebih karena masalah “pelemahan rupiah”.

“Gorengan” yang keluar hari ini bukan masalah itu, tapi isu penanganan korupsi dan melemahnya KPK. Jika dikaitkan semuanya, terkesan memang Jokowi hari-hari terakhir ini menjadi “public enemy”. Hmmm…

Terlepas dari semua isu itu, tak ada kebijakan publik akan terasa hasil (outcome) yang signifikan dalam usia seumur jagung. Dasar manusia instan, yang doyan kopi sachet segala rasa dan mie rasa ayam bawang segala merek, rakyat Indonesia langsung berisik. Tahu gak sih kalau berisik itu juga akan menggoyang bursa dan kurs mata uang? Bounded rationality, tentunya setiap yang berisik ini merasa Jokowi akhirnya sama dengan produk Orba sekalipun. Koplax rationality adalah melihatnya seperti kopi sachet dan mie instan: tinggal seduh air panas, dan perut kenyang. Ealah, usus 12 jari rontok dong kalau disuapi yang beginian terus?

(Ini bukan soal kamu yah! Serius ini lagi kesel sama orang berisik!)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 20, 2015 in domestic turbulence, foreigb policy

 

Tag: , , ,

Pencerahan Budaya, Pencerahan Politik


Ada yang bilang Jokowi sekarang sudah neolib (menumpuk hutang). Ada juga yang bilang Jokowi sudah dijauhi pendukung globalnya semenjak kebijakan “hukum mati gembong narkoba” diterapkan. Ada yang bilang JK kurang greget kali ini. Ada yang bilang lainnya… ah, banyak sekali rumor itu yah?

Sejak pagi hingga malam saya dapat pencerahan yang cukup “padat”. Roller coaster.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 20, 2015 in chaos

 

Tag: , ,

Pemerintahan yang Ramping dan Luwes = Selamatkan Uang Pajak Rakyat


Hari ini diumumkan “penarikan fungsi” dari beberapa lembaga non-struktural (LNS), yaitu:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia.

Kesepuluh fungsi LNS ini ditarik kembali ke dalam kementerian dan lembaga pemerintah struktural yang terkait, seperti Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Alasan utama tindakan pemerintahan Jokowi hari ini memang dari kesepuluh LNS ini adalah organisasi gemuk dengan fungsi dan wewenang yang “overlapped” dengan satu atau beberapa kementerian dan lembaga struktural. Total ada 88 LNS di dalam pemerintah tingkat pusat ini, yang terkadang bisa memiliki fungsi tumpang tindih (overlapped), salah tempat (misplaced), ganda (duplicated), atau 10 fungsi yang seharusnya bisa jadi satu dipisah percuma (fragmented).

Saya telah merunut keseluruhan kementerian, lembaga pemerintah struktural, dan lembaga pemerintah non struktural dalam dokumen ini, yang dilengkapi dengan (perkiraan) peraturan perundang-undangan yang membentuknya baik berupa undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, atau bahkan hanya peraturan menteri saja. File Terlampir: “overlap-misplace-duplicate-fragment”.

OVERLOAD GRAPHS-2OVERLOAD GRAPHS-1

Saya juga berharap analisis kelembagaan yang dikaji (Bahan Paparan Rakor 31 OKTOBER) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini bisa mendapatkan masukan “Sebuah Pola Pikir Super Keren”. Salah satu adalah bagaimana menganalisis restrukturisasi kelembagaan pemerintah, seperti yang dikaji United States of America Government Accountability Office ini. Mari kritisi LPNS (bahkan BUMN) yang membuat langkah kerja Kabinet Jokowi-JK berjalan lambat karena “gembrot” dan “kagak penting”.

Terima kasih, Pemerintahan Jokowi-JK. Terima kasih telah menerapkan cara berpikir sederhana untuk sebuah pengelolaan pemerintahan yang (memang mau) maju….

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 12, 2014 in accountability, government reform, jokowi, jokowitodo

 

Tag: , , , , , , , , ,