RSS

Arsip Tag: reformasi birokrasi

Berbagi Tiga Kepala


Ada tiga hal berbeda yang sedang saya coba rumuskan ke dalam tulisan minggu ini. PKK, Bank Tanah dan NSPK. Sekilas ketiganya berdiri sendiri. Makin dipandang, ya makin terasa tak ada yang tidak kalau urusannya “interconnected universe”.

PKK adalah domain pasangan dari pimpinan daerah, sementara yang dua lagi ya urusan pak kepala desa. Saya berteman banyak dengan kepala desa di seluruh Indonesia, virtually speaking, hanya untuk mengetahui gaya mereka menggunakan media sosial hari ini. Ada yang rajin memperbarui laman mereka dengan informasi berguna, seperti pemberitahuan KTP Si A dan Si B sudah jadi, dan yang disebutkan namanya harap mengambil KTP elektroniknya di kantor kepala desa. Ada foto pemberitahuan bahwa sinyal wi-fi desa bisa ditemukan di bawah pohon nangka di depan rumah Si X. Terkadang juga ada yang lucu, seperti guyon foto pohon panjat pinang terlalu tinggi dan akhirnya digunakan tangga.

mekanismeclp_gerak_pkkpkk.cilacapkab.go.id

Bank Tanah. Suatu konsep yang sama sekali baru buat saya. Perilaku manusia yang rasional (Institutional Economy Theory, nih), agar dapat memenuhi keuntungan dirinya adalah konsep awal memikirkan rumusan Bank Tanah ini untuk seluruh Indonesia. Di manapun, dengan adat istiadat apapun, setiap pribadi yang mengetahui informasi terkini tentang sekililingnya, ia akan bertindak lebih lagi untuk keuntungan pribadinya. Baiklah, saya masih belajar soal Bank Tanah ini… belum bisa saya bagi ya. *kedips*

why-land-banking-mexico-real-estate-646x225

Istilah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen harus menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Saya suka topik ini, karena sudah beberapa tahun terakhir saya berkutat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik birokrasi kita.

6a00d83451eb0069e2013485d3969a970chttp://www.coordinationproblem.org

Di minggu terakhir bulan Agustus 2015 ini, ketiga topik di atas wajib dituntaskan. People, tools and process adalah tiga hal yang saya sebutkan di atas. Agen perubahan adalah ibu-ibu, yang berada di pelosok Indonesia. Heboh relokasi Kampung Pulo tak ada hubungannya dengan kaum perempuan, karena yang bertikai itu *jujur* hanya kaum bapaknya. Piketty pessimist: walaupun pemerintah daerah telah berlaku sesuai prosedur (norma, standar dan kriteria) yang sudah digariskan peraturan perundang-undangan, masih ada saja masyarakat yang akan dragging down to their obscene level. Mengapa? Ya karena itu tadi teorinya, rational choice theory. Sebelah mana? Ya saat tanah yang menjadi sumber penghasilannya (untuk menyewakan rumah atau kamar kos) bukan lagi hak dirinya, si bapak itu tentu marah, bukan?

Jujur harus saya akui, menulis ini di saat kepala diamuk informasi yang tak menyenangkan diri, ternyata membawa ketenangan. Masih banyak topik yang bisa kita rekam di dalam kepala, lalu kita olah untuk kepentingan bersama. Masih banyak kawan diskusi lainnya, teman… you are not the only one.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 24, 2015 in public policy

 

Tag: , , , , , , ,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Inilah kementerian paling “basah” karena menyedot 20% anggaran negara yang mencapai Rp 1200 T itu. Kementerian ini baru saja ditambahkan direktorat jenderal baru: Kebudayaan. Di era Kabinet Gotong Royong Jilid 1, kementerian ini hanya berjudul “Kementerian Pendidikan Nasional“. Di Jilid 2, Dirjen Kebudayaan digeser dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Kementerian Pariwisata pun sekarang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bagian kreatif ini ada geseran dari Kementerian Perdagangan, yang memiliki program sempalan “ekonomi kreatif”.

Kementerian ini melayani publik dengan rentang pemangku kepentingan yang cukup luas: mulai dari kementerian dan lembaga lain yang menggunakan fasilitas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), hingga tenaga pendidik dan peserta didik dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.Dirjen Kebudayaam sebagai entitas baru dalam kementerian ini masih dalam proses restrukturisasi konseptual, mengingat “Kebudayaan” yang dimaksud harus memilik dimensi “pendidikan”, dan bukan kebudayaan dalam pemikiran “pariwisata”

Lebih lanjut, salah satu program yang menjadi unggulan kementerian ini adalah Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), yang merupakan jaringan intranet kementerian ini namun secara online dan realtime menghubungkan nyaris seluruh titik sekolah di Indonesia. Jardiknas ini memantau progres pembangunan atau renovasi sekolah hingga pelaksanaan satuan pendidikan.

jardiknaspkl.wordpress.com

Keunggulan lain dari kementerian ini adalah pelbagai layanan unit kerja mereka yang sudah berbasis web, apakah interaktif langsung (seperti Rumah Belajar dan Penyetaraan Ijazah), ataukah masih hanya murni html (seperti Badan Bahasa). Mengingat tugas pokok fungsi setiap unit kerja di kementerian ini adalah khusus, sistem layanan berbasis web ini memiliki keunggulan masing-masing. Saya melihat, setidaknya progres yang cukup menarik dari kementerian ini, terlepas dari segala macam gunjingan di media. Semoga program kerja berbasis web lainnya tak melambat atau bahkan terhenti, mengingat reformasi birokrasi adalah akselerasi perubahan yang konsisten untuk perbaikan. Dan saya pun tahu kemana larinya uang pajak saya…

—————————————————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian keenam dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 5, 2012 in bureaucracy, pelayanan publik

 

Tag: ,

Kementerian Kelautan dan Perikanan


A public man must never forget that he loses his usefulness when he as an individual, rather than his policy, becomes the issue.  –Richard M. Nixon, Presiden Amerika Serikat ke-37

“Kepemimpinan” adalah satu kata yang bermain dua kolam sekaligus. Seorang pemimpin harus bertarung dengan kepentingan “invisible hand” para penggiat partai politik. Di lain kolam, ia harus bisa membersihkan dan memberdayakan institusinya. Yang terakhir ini, dia harus menjadi administrator yang andal untuk kepentingan rakyat, bukan petarung politik yang terkadang menjadi high cost bagi rakyat.

Dalam waktu singkat, Fadel Muhammad menjabat dan meninggalkan sisa kerapian administratif di institusi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Rencana Strategis 2010-2014 (Renstra) adalah satu contoh arahan saat Fadel menjabat menteri di kementerian ini. Sebagai titik awal kerja, Renstra ini adalah wajib dibuat oleh setiap kementerian dan lembaga pemerintah di negeri ini. Kementerian dan lembaga (K/L) juga wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah (LAKIP) karena K/L tak boleh bekerja setahun itu hanya menghabiskan anggaran (output) bukan dampak kerja atau kinerja (outcome). Institusi pemerintah yang bekerja atas uang rakyat (input) hari ini memang wajib memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan pajak rakyat.

Reformasi birokrasi di KKP sudah berjalan baik, walau memang masih belum maksimal. Beberapa program mikro telah dilaksanakan dengan beberapa catatan: masih perlu standardisasi atas SOP (standard operating procedures) untuk maksimisasi pelayanan publik. Saya menikmati diskusi dengan jajaran di kementerian ini. Yang pasti visi dan misi KKP sesuai dengan jati diri bangsa ini sejak dulu: bangsa bahari.

KKP memiliki pemangku kepentingan yang terfokus: pemilik kapal nelayan kecil hingga besar serta perusahaan pengolahan hasil laut.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah
penerimaan dari:
a. Pungutan perikanan;
b. Jasa pelabuhan perikanan;
c. Jasa pengujian mutu hasil perikanan;
d. Jasa pengembangan penangkapan ikan;
e. Jasa balai dan loka budidaya perikanan;
f. Jasa karantina ikan;
g. Jasa pendidikan dan latihan; dan
h. Jasa penyewaan fasilitas.

KKP adalah kementerian yang menerima pemasukan negara bukan pajak, dengan para “wajib bayar” sebagai berikut:

  1. Perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.
  2. Perusahaan perikanan asing yang memperoleh Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk melakukan penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

KKP terdiri atas 5 (lima) direktorat jenderal dan 2 (dua) badan setingkat eselon satu. Satu catatan saya adalah Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil. Satu program kerjanya adalah mendata kekayaan biota laut, termasuk yang nyaris punah. Permasalahan muncul mengingat data ini masuk dalam data konservasi Kementerian Kehutanan.

Overlapping ini telah disepakati di tingkat menteri hingga ke pejabat eselon satunya. Sayangnya, data biota langka ini tak juga di-share ke KKP. Apapun pekerjaan untuk memajukan sebuah institusi, apalagi institusi yang mengurus kemaslahatan rakyat, data yang akurat menjadi bagian penting sebelum melaksanakan pekerjaannya.

Secara umum, KKP adalah kementerian yang siap memasuki era global fisheries yang memasuki krisis cukup memprihatinkan.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian kelima dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
 

Tag: ,

Kementerian Pemuda dan Olahraga


Pemberitaan di media massa selama ini tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga selama ini sedikit bernada “miring”. Di hari saya datang ke kantor ini dan bertemu segenap jajarannya, saya baru yakin akan pemberitaan itu. Kekacauan memang terjadi di kantor Menteri Andi Mallarangeng (baca “e” pepet, bukan “e” jenis taling). Kepemimpinan adalah faktor utama dari sebuah organisasi sehat. Jika seorang pemimpin telah “disibukkan dengan urusan non-administratif” kementeriannya, yakinlah main chores tak akan terpenuhi.

Rudy Hartono

Ibarat sebuah mesin elektronik yang membutuhkan manual untuk mengoperasikannya, sebuah organisasi wajib memiliki rencana strategis (“renstra”) agar seluruh jajarannya dapat bekerja sesuai prosedur demi mencapai tujuan yang tertulis (baca: disepakati) di dalamnya. Apa yang terjadi di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini adalah ketiadaan arahan dari pemimpinnya. Renstra yang ada di kementerian ini (klik sini, pdf) hanya menjadi patokan anggaran (baca: menghabiskan anggaran atau “hanya output”) tanpa sasaran lebih luas lagi (baca: “outcome”).

Program kerja yang sesungguhnya, seharusnya kembali ke masyarakat, baik profesional kegiatan pemuda dan olahraga ataupun masyarakat dalam arti luas (sebagai pemangku kepentingan kementerian ini), hanya menjadi program “menghabiskan anggaran”. Kalaupun ada (bahkan diharapkan bisa menjadi menjadi ikon program utama kementerian ini) proyek ini terkena imbas “bocor KKN”. Misalnya, ya seperti Proyek Hambalang itu.

Dari segelintir kementerian dan lembaga yang saya datangi, mungkin hanya satu kementerian ini yang hanya merasa seperti “event organizer” yang hip-hip hura-hura dari satu tempat olahraga ke tempat lainnya tanpa perlu memikirkan prestasi global. Pemimpinnya tak pernah melihat bahwa dirinya adalah pengemban tugas mulia membangun dunia pemuda dan olahraga, tentunya dengan memakai uang pajak saya. Sudah benar waktu itu Gus Dur melikuidasinya

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian keempat dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 20, 2012 in bureaucracy

 

Tag: ,

Kementerian Pekerjaan Umum


Salah satu kementerian yang juga “panik” menjelang dan pada saat Hari Raya Idul Fitri adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Secara a kasat mata, walau keduanya berhubungan dengan inftrastruktur, perbedaan Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemPU) adalah alat transportasi (bus, kapal, kereta api, kapal terbang) dengan fasilitas terkait (seperti jalan raya, jalan tol, dan jembatan). KemPU juga wajib membangun infrastruktur lain terkait sumber daya air (irigasi) dan permukiman.. Kementerian ini jug mendukung pembangtang unan infrastruktur ekonomi kreatif, seperti yang yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (klik sini, pdf). Satu-satunya perizinan yang dikeluarkan kementerian ini adalah untuk jasa konstruksi asing, karena selebihnya KemPU hanya membangun infrastruktur. Perizinan ini  didasari atas Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (klik sini, pdf).

Terkait dengan pembangunan infrastruktur terkait fasilitas masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, KemU telah menerapkan quickwins, atau pelaksanaan perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik  masing-masing. Nilai tambah perbaikan sistem dan mekanisme kerja KemPU adalah penerapan layanan preservasi jalan terukur, dengan target kinerja layanan penambalan lubang jalan paling lama 5 (lima) hari di ruas jalan nasional non-tol Cikampek hingga Semarang, khususnya jalur Pantura Jawa.

koran-jakarta.com

Kenyamanan para pemudik ke arah timur Pulau Jawa terasa menyenangkan, sampai pada saat rush atau pemberangkatan banyak kendaraan pada waktu bersamaan di H-2 dan H-1. Jalanan tak ada yang berlubang, namun kendaraan yang lewat di satu periode itu melampaui kapasitas jalan. Kemacetan terutama terjadi di loket tol atau di persimpangan jalan.

Kemententerian ini juga memiliki situs internet yang informatif, walau terkadang ada beberapa hal yang tak mudah diakses, seperti “peta tematik” untuk menggambarkan jenis dan lokasi infrastruktur, baik yang telah ada ataupun yang masih rencana (klik sini, html). “Kenikmatan” melihat infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia tak terlalu terasa mengingat masih terbatasnya informasi yang ada di situs KemPU ini.

Untuk bagian Biro Hukum kementerian ini, terdapat informasi arsip mulai dari  produk hukum hingga monograf dan makalah. Sayangnya file pdf yang datanya ada di situs (secara terbuka) itu tak disampaikan, sehingga saya harus mencarinya via Google, misalnya dengan kata kunci “RTR Kementerian Pekerjaan Umum pdf” dan barulah keluar Rencana Tata Ruang kementerian ini (klik sinipdf).

Baiklah, secara umum pemangku kepentingan kementerian ini adalah masyarakat pengguna jalan, jembatan, permukiman dan seterusnya. Secara khusus, pemangku kepentingannya adalah orang seperti saya, yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan di seluruh Indonesia. Tujuan saya lebih ke perihal khusus, seperti pengajaran dan penelitian di kampus. Untuk itu, pembangunan yang menjadi prioritas adalah untuk masyarakat umum, sehingga KemPU wajib mendapatkan masukan kepuasan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur ini, mulai dari Sabang hingga Merauke. KemPU juga wajib memberikan informasi secara mudah untuk hal-hal terkait penelitian pelayanan publik atau kebijakan publik.

Mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan sepertinya belum diterapkan secara sistematis oleh kementerian ini. Survei kepuasan pemangku kepentingan menjadi penting agar kementerian ini dapat mengerti apakah quickwins seperti “Perbaikan 5 Hari” itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat. Mengetahui “nilai masyarakat” atau public value yang dinamis di era tanpa batas ruang dan waktu ini menjadi penting bagi pejabat publik. Satu hal penting terkait dengan mekanisme pencatatan kepuasan pemangku kepentingan ini adalah bagaimana adaptasi mind set & culture set bagi sang pejabat publik bahwa mereka hari ini adalah birokrasi yang melayani.

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian ketiga dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 19, 2012 in reform

 

Tag: , , ,

Kementerian Lingkungan Hidup


Mitos pemerintah yang efisien hari ini terjawab sudah. Masuk ke dalam satu sistem yang tak dibangun baru tentu berbeda dengan sistem yang muncul tiba-tiba karena keputusan politik. Menulis ulang tugas pokok fungsi (tupoksi) yang menyesuaikan tuntutan jaman adalah menulis di atas kertas penuh coretan.

Image

Pemangku kepentingan (stakeholder) Kementerian Lingkungan Hidup adalah sektor industri yang memerlukan dipantau pembuangan limbahnya atau dijaga kelestarian alam tempat pemain sektor industri itu berusaha. Masyarakat secara luas adalah mereka yang bisa terkena dampak pencemaran lingkungan jika tidak dipantau kegiatannya oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Kementerian ini lahir dari “desakan” dunia internasional. Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terbesar kedua dunia, sehingga banyak negara di dunia khawatir jika hutan ini gundul atau tercemar. Perdagangan internasional yang tumbuh positif di akhir 1970-an membuat negara-negara tetangga pun mendesak Indonesia mengawasi lingkungannya. Kementerian yang mengawasi ini pun lahir tahun 1978 dengan nama “Departemen Lingkungan Hidup dan Pengawasan Pembangunan” yang dipimpin Emil Salim. Sejarah ringkas berdirinya kementerian ini bisa diuunduh di sini.

Industri pertambangan dan pabrik segala sektor memerlukan ijin usaha hingga ijin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Sebelum mendapatkan ijin, sebuah perusahaan harus memasukkan berbagai persyaratan serta wajib menjalani analisis teknis oleh pakar lingkungan hidup. Klik sini untuk layanan terpadu di kantor Kementerian Lingkungan Hidup.

Banyak hal yang kemudian bisa dipelajari dari kunjungan verifikasi lapangan ke Kementerian Lingkungan Hidup kemarin, Senin, 6 Agustus 2012. I’ve really learned so much about the system, once I got into the system. 

———————————

DISCLAIMER: Tulisan ini adalah pendapat pribadi yang tidak mencerminkan pendapat institusi apapun tempat saya mengabdi; dan tulisan ini adalah bagian pertama dari 23 kementerian dan lembaga yang saya kunjungi di tahun ini.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 7, 2012 in public policy

 

Tag: , ,