RSS

Arsip Tag: restrukturisasi

Konon Kabarnya…


“Hayo, kenapa Badan Ekonomi Kreatif itu dipikirin duluan dibanding jejeran organisasi kementerian lain?”

Jujur saya baru saja mengunduh pdf peraturan-peraturan presiden 2015 yang sudah mencapai nomor urut 20 (Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional). Dari sekian puluh organisasi kementerian dan lembaga yang harus bekerja ngebut untuk mewujudkan Nawa Cita 2014-2019, lihatlah urut-urutan nomor peraturan yang sudah keluar, Bisa jadi ya itulah prioritas Kabinet Kerja Jokowi-JK ini:

Saya sudah mencari-cari peraturan yang sama di situs web Setkab, Setneg dan bahkan di Kemenkumham. Baru KemenPANRB ini saja yang memuat urutan lengkap dimulai nomor urut 6. Beberapa catatan setelah melihat urutan ini (belum membaca seksama setiap peraturan yang saya unduh itu), bahwa:

1. Nomor urut 1-5 itu rahasia dulu, karena salah satunya adalah Menkopolhukam ada di situ? Tidak mungkin juga, karena peraturan induknya (Perpres 7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara) itu tidak boleh “dilangkahi” peraturan detail per kementeriannya.

2. Urutan Badan Ekonomi Kreatif ini seakan membuktikan bahwa rakyat media sosial itu sekarang diperhatikan pemerintah. Nomor urutnya lebih dahulu daripada kementerian-kementerian koordinator bidang.

3. Kabinet sekarang seakan ingin menata kembali “tata ruang” dan “SDM” dibanding sektor kesehatan, pertanian, kelautan/perikanan, perdagangan/perindustrian dan seterusnya… atau memang kementerian negara ditata dulu dibanding sektor yang tak perlu restrukturisasi organisasi?

Yah, maaf yah… ini juga cuma konon kabarnya, karena siapa tahu memang kecepatan mengetik setiap orang di Sekneg itu berbeda-beda, jadi yang ditandangani lebih dulu yang dokumennya selesai saja dulu… tee hee!

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 2, 2015 in government offices, Indonesia

 

Tag: , , ,

Pemerintahan yang Ramping dan Luwes = Selamatkan Uang Pajak Rakyat


Hari ini diumumkan “penarikan fungsi” dari beberapa lembaga non-struktural (LNS), yaitu:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional;
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Dewan Buku Nasional;
4. Komisi Hukum Nasional;
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
10. Dewan Gula Indonesia.

Kesepuluh fungsi LNS ini ditarik kembali ke dalam kementerian dan lembaga pemerintah struktural yang terkait, seperti Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Alasan utama tindakan pemerintahan Jokowi hari ini memang dari kesepuluh LNS ini adalah organisasi gemuk dengan fungsi dan wewenang yang “overlapped” dengan satu atau beberapa kementerian dan lembaga struktural. Total ada 88 LNS di dalam pemerintah tingkat pusat ini, yang terkadang bisa memiliki fungsi tumpang tindih (overlapped), salah tempat (misplaced), ganda (duplicated), atau 10 fungsi yang seharusnya bisa jadi satu dipisah percuma (fragmented).

Saya telah merunut keseluruhan kementerian, lembaga pemerintah struktural, dan lembaga pemerintah non struktural dalam dokumen ini, yang dilengkapi dengan (perkiraan) peraturan perundang-undangan yang membentuknya baik berupa undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, atau bahkan hanya peraturan menteri saja. File Terlampir: “overlap-misplace-duplicate-fragment”.

OVERLOAD GRAPHS-2OVERLOAD GRAPHS-1

Saya juga berharap analisis kelembagaan yang dikaji (Bahan Paparan Rakor 31 OKTOBER) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini bisa mendapatkan masukan “Sebuah Pola Pikir Super Keren”. Salah satu adalah bagaimana menganalisis restrukturisasi kelembagaan pemerintah, seperti yang dikaji United States of America Government Accountability Office ini. Mari kritisi LPNS (bahkan BUMN) yang membuat langkah kerja Kabinet Jokowi-JK berjalan lambat karena “gembrot” dan “kagak penting”.

Terima kasih, Pemerintahan Jokowi-JK. Terima kasih telah menerapkan cara berpikir sederhana untuk sebuah pengelolaan pemerintahan yang (memang mau) maju….

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 12, 2014 in accountability, government reform, jokowi, jokowitodo

 

Tag: , , , , , , , , ,