Berbagi Tiga Kepala

Ada tiga hal berbeda yang sedang saya coba rumuskan ke dalam tulisan minggu ini. PKK, Bank Tanah dan NSPK. Sekilas ketiganya berdiri sendiri. Makin dipandang, ya makin terasa tak ada yang tidak kalau urusannya “interconnected universe”.

PKK adalah domain pasangan dari pimpinan daerah, sementara yang dua lagi ya urusan pak kepala desa. Saya berteman banyak dengan kepala desa di seluruh Indonesia, virtually speaking, hanya untuk mengetahui gaya mereka menggunakan media sosial hari ini. Ada yang rajin memperbarui laman mereka dengan informasi berguna, seperti pemberitahuan KTP Si A dan Si B sudah jadi, dan yang disebutkan namanya harap mengambil KTP elektroniknya di kantor kepala desa. Ada foto pemberitahuan bahwa sinyal wi-fi desa bisa ditemukan di bawah pohon nangka di depan rumah Si X. Terkadang juga ada yang lucu, seperti guyon foto pohon panjat pinang terlalu tinggi dan akhirnya digunakan tangga.

pkk.cilacapkab.go.id

Bank Tanah. Suatu konsep yang sama sekali baru buat saya. Perilaku manusia yang rasional (Institutional Economy Theory, nih), agar dapat memenuhi keuntungan dirinya adalah konsep awal memikirkan rumusan Bank Tanah ini untuk seluruh Indonesia. Di manapun, dengan adat istiadat apapun, setiap pribadi yang mengetahui informasi terkini tentang sekililingnya, ia akan bertindak lebih lagi untuk keuntungan pribadinya. Baiklah, saya masih belajar soal Bank Tanah ini… belum bisa saya bagi ya. *kedips*

Istilah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) ini diadopsi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen harus menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan pilihan. Saya suka topik ini, karena sudah beberapa tahun terakhir saya berkutat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik birokrasi kita.

http://www.coordinationproblem.org

Di minggu terakhir bulan Agustus 2015 ini, ketiga topik di atas wajib dituntaskan. People, tools and process adalah tiga hal yang saya sebutkan di atas. Agen perubahan adalah ibu-ibu, yang berada di pelosok Indonesia. Heboh relokasi Kampung Pulo tak ada hubungannya dengan kaum perempuan, karena yang bertikai itu *jujur* hanya kaum bapaknya. Piketty pessimist: walaupun pemerintah daerah telah berlaku sesuai prosedur (norma, standar dan kriteria) yang sudah digariskan peraturan perundang-undangan, masih ada saja masyarakat yang akan dragging down to their obscene level. Mengapa? Ya karena itu tadi teorinya, rational choice theory. Sebelah mana? Ya saat tanah yang menjadi sumber penghasilannya (untuk menyewakan rumah atau kamar kos) bukan lagi hak dirinya, si bapak itu tentu marah, bukan?

Jujur harus saya akui, menulis ini di saat kepala diamuk informasi yang tak menyenangkan diri, ternyata membawa ketenangan. Masih banyak topik yang bisa kita rekam di dalam kepala, lalu kita olah untuk kepentingan bersama. Masih banyak kawan diskusi lainnya, teman… you are not the only one.