RSS

Capres Peduli Reformasi Birokrasi


“Reformasi birokrasi adalah Jokowi.” Kalimat ini diucapkan seorang sahabat di salah satu rapat kementerian, setahun lalu. Hari ini, Jokowi maju untuk calon presiden Republik Indonesia. Hitung cepat (quick count) menunjukkan PDI-P yang mengusung Jokowi melesat meninggalkan partai politik lain. Selain PDI-P, yang masuk peringkat 3 besar adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Menarik…

Kira-kira nanti ada 3 (tiga) pasang capres-cawapres, kalau melihat konstelasi pemenang suara pemilu legislatif hari ini. Siapapun, saya tak ingin berspekulasi di sini, karena sesungguhnya siapapun itu sudah wajib menjalankan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dengan kabinet yang bersih dan bekerja. Wajib: bersih dan bekerja. Karen siapapun capres-cawapresnya, kalau masih punya agenda utang perusahaannya atau menggelembungkan parpolnya, rakyat Indonesia akan memasuki 5 tahun yang suram lagi.

Baiklah, ada RPJP. Baiklah, harus bersih. Baiklah, bagaimana profil birokrasi hari ini? Sudah siap? HARUS SIAP! Karena Jokowi, salah satu contoh yang disebut ‘reformis’ tadi, mempunyai prioritas kerja di detik pertama ia menjadi Gubernur DKI Jakarta: mereformasi jajaran birokrasi DKI Jakarta.

SBY sebenarnya telah menandatangani Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.Ada tahapan untuk mereformasi jajaran birokrasi ini, dengan 3 indikator utama keberhasilannya: 1) pemerintah bersih bebas & KKN, 2) kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 2) peningkatan kualitas pelayanan publik.

RB2

Dari ketiga indikator keberhasilan reformasi birokrasi ini ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih mendalam:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dua indikator utama: IPK (Indeks Persepsi Korupsi) yang disurvei Transparency International, dan Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan.
  2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan indikator: Integritas Pelayanan Publik yang disurvei KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Peningkatan Kemudahan Berusaha atau Doing Business Index yang disurvei oleh The World Bank.
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator: Indeks Efektivitas Pemerintahan atau World Governance Index yang diselenggarakan The World Bank,serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

RBApa yang telah dihasilkan sepanjang 2010-2014? Mungkin baru output (dokumen hasil kegiatan birokrasi), namun belum sepenuhnya mencapai outcome & impact (umpan balik atas hasil dan dampak) atas kegiatan birokrasi, apapun sektornya. Penguatan pengawasan juga belum terselenggara dengan ideal di beberapa kementerian dan lembaga (catatan pribadi selama menjadi anggota evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa K/L selama periode 2012-2013).

Input-process-output-feedbak

Jadi, apa yang harus dilakukan capres dan cawapres yang akan datang? Harapannya memang seperti apa yang dilakukan Jokowi: melakukan gebrakan sistem terkait rekrutmen dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan. Ya, chicken or egg? Mau SDM aparaturnya bersih dulu baru diawasi, atau SDM diawasi dulu baru direkrut yang bersih?

Saya berharap, Jokowi effect itu harusnya ada di tingkat nasional. Amin…

 

Tag: , , ,

Kenapa Harus Teh Impor?


Kemana teh kita? Indonesia tercatat melakukan impor teh sepanjang Januari-Juni 2013, sejumlah 11.411 ton dengan nilai US$ 15,7 juta atau sekitar Rp 134,5 miliar. Dari mana saja? Impor teh kita berasal dari Vietnam, India, Kenya, Srilangka dan Iran/

Teh terbaik kita dibeli oleh tengkulak Singapura (untuk dijual ke luar negeri, sejauh Inggris dan jadi “Twinnings English Breakfast Tea”). Contohnya, teh Solok Sumbar yang bersih dan harum, itu tak ada yang jadi teh lokal yang harganya super duper murah. Dibungkus cantik oleh Twinnings, “digoreng” iklannya seluruh dunia, jadilah teh itu mahal.

Konsep “free trade”? Ya, kita bisa jual teh Rp 1000, tapi beli teh impor Rp 500. Kita masih untung Rp 500, jadi untuk apa kita pakai sendiri teh kita? Hanya saja pemerintah lupa, ada biaya tengkulak (broker) yang tak dihitung, apalagi untuk jangka panjang jelas bukan angka profit margin Rp 500 itu saja yang harus dilihat, tapi harus dilihat industri teh dalam negeri berputar hingga banyak warung/toko teh dan pasar penjual teh yang menggerakkan ekonomi lokal.

Ada beberapa bahan untuk mengkaji masalah komoditas teh, yang merupakan salah satu produk unggulan negeri tercinta ini. Sila klik sini, sini, dan sini untuk laporan FAO (Food and Agriculture Organization di bawah PBB, Persatuan Bangsa-bangsa). Ada juga bahasan teh sebagai bagian khusus pembangunan di benua Afrika, sebuah kajian dari UNECA (klik sini).

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Oktober 6, 2013 in public policy

 

Tag: , , , , , ,

Tahir Djide: “Champions Must Be Made”


Inilah buku manajemen bulu tangkis di masa kejayaannya. Buku keren karena tokohnya super duper keren! Yang hadir juga super duper ultra keren: Christian Hadinata, Imelda Wiguna, Icuk Sugiarto, Verawati Fajrin, Ivanna Lie…

602043_10201160905119445_1066051801_n

Ini cuplikan isi bukunya, yang diterbitkan terbatas:

Di dalamnya, sungguh sarat dengan nilai Islami yang berbaur dengan nilai inti kultur Bugis yang unik yaitu siri dan passe. Ekpresinya, berwujud ungkapan perilaku yang berani, mengutamakan harga diri, dan bersikap tegas di satu pihak, serta welas asih, kepedulian dan respek antarsesama di pihak lain. Meskipun demikian, ada juga pengaruh kultur Jawa pada dirinya yang menekankan “tata krama” dan nilai hormat dan loyal kepada tugas dan pimpinan. (haaman 23)

Betapa sering terdengar keluhan dalam suatu organisasi olahraga, ihwal iklim pembinaan yang kurang kondusif. Pencapaian tujuan program gagal terwujud. Para atlet sering mangkir latihan dengan berbagai alasan. Meskipun mereka mengikuti program latihan, tetapi tugas-tugas itu disikapinya dengan setengah hati. Hal ini tercermin misalnya dari perilaku yang ogah-ogahan, kurang bersemangat. Atau seperti istilah mantan pelatih PSSI yang sukses membina tim nasional tahun 1950-an, Anton ‘Toni” Pogacnik, “pemain korupsi dosis latihan.” Dalam perbincangan kami di perkampungan Senayan, sebelum Persib Bandung berangkat mengikuti turnamen “King Cup” 1978 di Bangkok, ia mengutarakan sikap negatif beberapa pemain sepakbola terhadap tugas latihan, yang dia sebut “tidak sungguh-sungguh”, dan disebutkannya beberapa nama sebagai contoh.

Sangat berbeda. Sungguh jauh perbedaannya di kalangan pemain bulutangkis generasi 1970-an yang dibina Tahir Djide, pemain angkatan Rudy Hartono, Liem Swie King dan lain-lain. Hal ini bukan saja di kalangan putera tetapi juga di kalangan puteri, seperti Imelda Wiguna, Retno Kustiah dan lain-lain. Perbedaan iklim pelatihan itu adalah buah hasil dari interaksi pemain dan pelatihnya. Tahir berhasil menciptakan suasana yang bersemangat, cerminan dari sikap positif pemain terhadap tugas latihan. Jangankan mengurangi dosis latihan, biasanya mereka malah menambahnya, disertai oleh dorongan untuk saling bersaing, dan saling mengungguli secara sehat. (halaman 169)

1173642_10201160846237973_611619250_n

Hyderabad, India (ANTARA News) – Daftar pemenang kejuaraan dunia bulu tangkis sejak pertama kali diselenggarakan pada 1977 di Malmo, Swedia hingga terakhir 2009 di Hyderabad, India.

2009 (Hyderabad, India) - Tunggal putra: Lin Dan (China), Tunggal putri: Lu Lan (China), Ganda putra: Cai Yun/Fu Haifeng (China), Ganda putri: Zhang Yawen/Zhao Tingting (China), Ganda campuran: Thomas Laybourn/Kamilla Rytter Juhl (Denmark)

2007 (Kuala Lumpur, Malaysia) – Lin Dan (China), Zhu Lin (China), Markis Kido/Hendra Setiawan (Indonesia), Yang Wei/Zhang Jiewen (China), Nova Widianto/Liliyana Natsir (Indonesia)

2006 (Madrid, Spanyol) – Lin Dan (China), Xie Xingfang (China), Cai Yun/Fu Haifeng (China), Gao Ling/Huang Sui (China), Nathan Robertson/Gail Emms (Inggris)

2005 (Anaheim, AS) – Taufik Hidayat (Indonesia), Xie Xingfang (China), Tony Gunawan/Howard Bach (AS), Yang Wei/Zhang Jiewen (China), Nova Widianto/Liliyana Natsir (Indonesia)

2003 (Birmingham, Inggris) – Xia Xuanze (China), Zhang Ning (China), Lars Paaske/Jonas Rasmussen (Denmark), Gao Ling/Huang Sui (China), Kim Dong Moon/Ra Kyung Min (Korea)

2001 (Sevilla, Spanyol) – Hendrawan (Indonesia), Gong Ruina (China), Tony Gunawan/Halim Haryanto (Indonesia), Gao Ling/Huang Sui (China), Zhang Jun/Gao Ling (China)

1999 (Kopenhagen, Denmark) – Sun Jun (China), Camilla Martin (Denmark), Ha Tae Kwon/Kim Dong Moon (Korea), Ge Fei/Gu Jun (China), Kim Dong Moon/Ra Kyung Min (Korea)

1997 (Glasgow, Skotlandia) – Peter Rasmussen (Denmark), Ye Zhaoying (China), Chandra Wijaya/Sigit Budiarto (Indonesia), Ge Fei/Gu Jun (China), Liu Yong/Ge Fei (China)

1995 (Laussane, Swiss) – Heryanto Arbi (Indonesia), Ye Zhaoying (China), Rexy Mainaky/Ricky Subagja (Indonesia), Gil Toung Ah/Jang Hye Ock (Korea), Thomas Lund/Marlene Thomsen (Denmark)

1993 (Birmingham, Inggris) – Joko Suprianto (Indonesia), Susi Susanti (Indonesia), Rudy Gunawan/Ricky Subagja (Indonesia), Zhou Lei/Nong Qunhua (China), Thomas Lund/Catrine Bengtsson (Denmark/Swedia)

1991 (Kopenhagen, Denmark) – Zhao Jianhua (China), Tang Jiuhong (China), Park Jo Bong/Kim Moon Soo (Korea), Guan Weizhen/Nong Qunhua (China), Park Jo Bong/Chung Myung Hee (Korea)

1989 (Jakarta, Indonesia) – Yang Yang (China), Li Lingwei (China), Li Yongbo/Tian Bingyi (China), Lin Ying/Guan Weizhen (China), Park Jo Bong/Chung Myung Hee (Korea)

1987 (Beijing, China) – Yang Yang (China), Han Aiping (China), Li Yong Bo/Tian Bingyi (China), Lin Ying/Guan Weizhen (China), Shi Fangjing/Wang Pengren (China)

1985 (Calgary, Kanada) – Han Jian (China), Han Aiping (China), Park Joo Bong/Kim Moon Soo (Korea), Han Aiping/Li Lingwei (China), Park Jo Bong/Yoo Sang Hee (Korea)

1983 (Kopenhagen, Denmark) – Icuk Sugiarto (Indonesia), Li Lingwei (China), Jesper Helledie/Steen Fladberg (Denmark), Lin Ying/Wu Dixi (China), Thomas Kihkstrom/Nora Perry (Swedia/Inggris)

1980 (Jakarta, Indonesia) – Rudy Hartono (Indonesia), Verawati (Indonesia), Ade Chandra/Christian Hadinata (Indonesia), Nora Perry/Jane Webster (Inggris), Christian Hadinata/Imelda Wiguna (Indonesia)

1977 (Malmo, Swedia) – Delfs Fleming (Denmark), Lene Koppen (Denmark), Tjun Tjun/Wahyudi Johan (Indonesia), Ueno Eriko/Toganoo Etsuko (Jepang), Steen Skovgaard/Lene Koppen (Denmark).(*)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2009

 
1 Komentar

Posted by pada September 24, 2013 in sports

 

Tag: , , , , , , , ,

Materi Penyiaran – 1


Pengantar Penyiaran – 1

***

Silakan diunduh.

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada September 5, 2013 in penyiaran

 

Tag:

Masih perlukan “konsep” televisi digital di Indonesia?


Jawabannya: tidak.
Masalah dari dijalankan atau tidaknya infrastruktur televisi digital (baca: televisi terestrial digital) adalah ketersediaan frekuensi. Belajar dari “filosofi Jokowi”, menggusur berbeda dengan menggeser. Permasalahannya, penghuni frekuensi sekarang tidak rela digusur atau digeser. Alasan utamanya: tidak adanya kepastian hukum, siapa dapat apa di sektor komunikasi dan informasi ini. Mau digusur atau bahkan cuma digeser pun, mekanismenya konon terlalu ribet atau tidak transparan.

Saya cuma ingin mengingatkan saja, di saat kita semua terlena dengan konsep “televisi terestrial digital”, di saat itu pula dunia sudah memasuki era baru. Indonesia tidak berada di dalam peta global Hbb (hybrid broadcast broadband), yang perangkatnya hari ini sudah konvergensi (terpadu, atau interconnected).

Menunggu Godot? Ah… kok ya tetap pada ngotot!

Hybrid Broadcast Broadband

Baca di sini untuk konsepsi Hbb.
Baca di sini dan di sini untuk ekonomi dunia bergerak hari ini (mobile economy), and TV experience is just a small part of it… WAKE UP ALL Y’ALL!!!

 

Tag: , , , , , , ,

Kurikulum 2013: Mana Perangkat Analisis Kurikulumnya?


Sebelum tahun ajaran baru 2013-2014, saya sudah mengunduh-unduh materi Kurikulum 2013 (salah satu yang lengkap, 125 halaman pdf, sila klik sini). Ada dua hal yang saya “tangkap” dari materi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini yang disosialisasikan ke daerah-daerah:

1) Paparan disampaikan mulai dari SWOT analysis, yang IMHO, jika sedetail itu ada baiknya disampaikan di dokumen terpisah. Dokumen kajian SWOT itu adalah pra-penulisan kurikulum, bukan masuk dalam bagian kurikulum. Hal ini untuk menghindari pembahasan yang tidak fokus. Sebagai latar belakang cukup dirangkum dalam 3 kata: masalah internal, eksternal dan pedagogi.

2) Fokus Kurikulum 2013 itu sendiri? Salah satunya adalah SKL atau Standar Kompetensi Kelulusan satuan pendidikan yang menjadi “biang” pemikiran kerangka dasar kurikulum. SKL ini menentukan standar penilaian, isi materi dan proses. Nah, SKL ini terdiri dari 3 domain: Sikap, Keterampilan dan Pengetahuan. SIKAP? Sikap menjadi standar penilaian?

SKL

Saya tertarik mengkaji domain Sikap ini. Saya tidak akan membahas materi pedagogi Keterampilan dan Pengetahuan, yang tak menjadi fokus keilmuan saya selama ini.

Dalam paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, Sikap dibagi dalam elemen-elemen proses, individu, sosial, dan alam.

Proses. Menerima -> Menjalankan -> Menghargai -> Menghayati -> Mengamalkan, sebenarnya adalah proses komunikasi standar yang biasa digunakan dunia periklanan: unawareness, top of mind awareness, understanding, trusting, acting/buying as motivation result.

Individu: BERIMAN, BERAKHLAK MULIA (JUJUR, DISIPLIN, TANGGUNG JAWAB, PEDULI, SANTUN), RASA INGIN TAHU, ESTETIKA, PERCAYA DIRI, MOTIVASI INTERNAL.

Sosial: Tolerani, gotong royong, kerjasama, dan musyawarah.

Alam: Pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian.

Sikap Sosial dan Alam? Sungguh ironis sebenarnya kalau kita menonton TV sehari-hari dan menemukan nilai-nilai di atas yang justru berlawanan arah. Kekerasan dan intoleransi ditampilkan dalam setiap pemberitaan dan tayangan sinetron kita. Nilai-nilai pola hidup sehat tergantikan dengan derasnya iklan makanan suplemen dan instan. Goverment failure? Mungkin, tapi mari kita kaji dulu Kurikulum 2013 dalam substansi “Sikap” ini.

Fokus Sikap Individu ini menarik buat saya kritisi lebih lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, menilai sikap itu sangatlah subyektif. Kreativitas anak menggambar di tembok rumah bisa menjadikan orangtuanya menuduh sang anak “mengotori rumah”. Sebagai bagian dari SKL, taruhlah 30% dari bobot penilaian kelulusan murid, bagaimana akhirnya menerjemahkannya dalam proses ajar-mengajar?

ADHD adalah satu gejala perilaku anak yang mungkin tidak sesuai dengan norma-norma sikap yang dimaksud Kurikulum 2013 ini. Anak dengan ADHD kemudian tidak boleh lulus walau IQ mereka tinggi dan minat terhadap pengetahuan sangat luar biasa? (klik di sini untuk kajian ADHD dan inteligensi tinggi, dan di sini untuk artikel BBC “ADHD is not a bad behaviour”).

Saya kemudian mempelajari lagi secara cepat bagaimana negara-negara yang memiliki rating tinggi dalam dunia pendidikan global ini merumuskan dan mengkaji kurikulumnya dari periode ke periode. Beberapa negara yang dirating Pearson per 2012 dinyatakan memiliki sistem pendidikan dan kurikulum dengan “budaya belajar” yang kuat. Finlandia dan Korea Selatan menduduki tempat teratas.

For education and learning:Why Finland is #1 ?
“Finland's school kids enjoy a laid-back and 
inclusive learning environment where shoes are optional, 
all teachers have master's degrees, and 
extra help is the norm: every year about one 
in three students gets individual time with a tutor” 
(Newsweek).
OECD (2014) bahkan mengkaji Finlandia lebih mendalam lagi. Finlandia mampu mengangkat kesejahteraan guru seiring dengan fokus murid per individu. Finlandia bahkan mengkaji hasil setiap murid dengan merancang penggunaan bahasa yang digunakan sehari-hari. Kecerdasan berbahasa dan berkomunikasi bisa menghasilkan pemahaman yang mendalam bagi anak.
***
Pendidikan dan pengajaran anak-anak di usia dini hingga remaja seharusnya memang mengkaji berbagai dimensi untuk memudahkan “troubleshooting” yang khas di setiap daerah, hingga setiap individu murid dan guru. Saya mencoba merunut dimensi-dimensi pendidikan-pengajaran selayaknya sebagai berikut:
  1. Murid (bahasa, minat, psikologi, suasana rumah)
  2. Guru (fokus keahlian dan kemampuan, kreativitas)
  3. Alat perangkat (buku manual hingga jaringan wifi, komputer, TV)
  4. Geografi (lokasi sekolah, infrastruktur jalan, transportasi)
  5. Kekhasan Materi (eksakta, non-eksakta, hiburan dan kinetik/gerak anak)

Saya tidak memasukkan dimensi “pemerintah” baik pusat atau daerah, karena obyek dari kebijakan ini hanyalah 5 (lima) dimensi di atas. Pemerintah adalah pembuat kebijakan, dan kajian terkait kurikulumnya harus dipisahkan dari pembuat kebijakannya (baca: “policy analysis” bukan “curriculum analysis”). Paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih melihat kendala-kendala pemerintah (anggaran dan pelaksanaan programnya) sebagai bagian kurikulum.

Saran saya sekali lagi: fokus pada kurikulum dan 5 Dimensi Pendidikan-Pengajaran di atas. Dengan fokus pada paradigma “reformasi” bukan SWOT, hasil yang lebih komprehensif dari pelaksanaan kurikulum dari periode ke periode bisa lebih terukur. Untuk itu pula diperlukan alat analisis dari setiap dimensi. Klik sini untuk contoh Physical Education Curriculum Analysis Tools di Amerika Serikat, dan klik sini untuk contoh kajian pakar sebagai masukan kurikulum yang transparan di Inggris. Untuk kajian dari Finlandia (berbahasa Inggris), silakan klik sini untuk pendidikan early childhood, dan klik sini untuk upper secondary, dan klik sini untuk tertiary school. Lebih luas lagi, ada beberapa kajian Uni Eropa terkait school reform atau reformasi sekolah di negara-negara anggota Uni Eropa tahun 2010 (Dokumen “100 Years of Educational Reforms in Europe: a contextual database”, klik sini).

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Juli 27, 2013 in education, public policy

 

Tag: , , , , ,

Gambar

My Old Article (7): The sky’s the limit: The broadcasting law


faconnable
JAKARTA (JP): Every month a new type of cellular phone is released to the public. The latest would be the one with an attachable digital camera. We are getting closer and closer to the next generation: 3G. When the world talks about new technology, we join the crowd. While they have a good plan, a solid infrastructure and the “”what next”” vision, we, unfortunately, do not have these things. Not yet.

We must hurry to catch up before digital convergence reaches its peak, but unfortunately we have less to start with. Similar in nature to the United States’ 1996 Telecommunications Act would be our Broadcast Law No. 24/1997, which has been sitting in the legislature for some time.

There is no discussion of possible technological advances there, not even a vision. The subject of discussion and debate is more similar to what was settled 100 years ago in the U.S. Here are some of the issues:

First, the Indonesia Broadcasting Commission (KPI). KPI may likely resemble the Federal Communications Commission (FCC) in the United States. However, the KPI will not, or must not, have the same authority as the FCC.

Some of the FCC’s tasks were outlined in Section 303 of the Communications Act of 1934, which led to the birth of the FCC: “”(T)o classify [radio] stations and prescribe services, assign frequencies and power, approve equipment and mandate standards for levels of interference, make regulations for stations with network affiliations, prescribe qualifications for station owners and operators, levy fines and forfeitures and issue cease and desist orders.””

Additional comprehensive tasks were added as new technologies appeared — television, satellite and microwave communication, cable TV, cellular phones, wireless applications and the Internet.

In Indonesia, the KPI’s powers will be limited. The House of Representatives has suggested that frequency allocation should go to the KPI, but the government, in this case the ministry of communications and information, did not agree to this. Until now, frequency spectrum allocation has been under the Ministry of Transportation, which is also concerned with frequencies for transportation.

It is tough to decide who gets what frequency in what location. Indonesia already has 10 private TV stations (RCTI, SCTV, TPI, ANteve,Indosiar, Metro TV, TV7, Lativi, TransTV, and TV-G), and one government-owned station (TVRI). All the stations have gone national, and already reach more than 50 percent of all areas.

More repeat stations will be established in the years to come, and, if possible, new licenses will be issued for more TV stations.

However, if the KPI cannot “”assign frequencies and power”” for stations (radio or TV), how will they perform? Technological advancements in broadcasting and telecommunications are moving faster than ever. In other parts of the world, the digital compression has eased off allocations. Has the government foreseen this?

The Indonesian TV industry is different from the U.S. model. We don’t have network stations with their affiliated stations, nor independent stations. There are no cable networks with multiple channels. The TV network business model in the U.S. was rooted from the radio network, where one network can have several affiliated stations in different cities all over the country.

The FCC’s first and main task was frequency allocation for radio stations. When noncommercial organizations, such as churches and schools, pleaded to establish stations they were unable to get a frequency because most were granted to commercial stations.

Not until 1945 did the FCC clearly define frequencies for educational and nonprofit stations: 88 MHz to 92 MHz. Allocation for television was another drawn-out, conflicted issue.

Established on June 11, 1934, the FCC, whose members were appointed by the President and approved by the Congress, had to decide whether licenses could be passed to network or local stations.

Similarly, in Indonesia the government cannot decide whether allocations should be national or local. The spirit of Indonesian Law No. 22/1999 on provincial autonomy has supported frequency allocation at the provincial level.

On the other hand, the ministries of transportation and information still want to regulate it at the national level. Unfortunately, this means that provincial or community television could be limited or even banned — if it interferes in national TV frequencies.

The case of East Java’s JTV has proven this; one of its transmitting towers was shut down by the police due to interference with Indosiar.

And regarding community or public television, say goodbye to public TV. Instead welcome a new hybrid station: TVRI. State-owned but commercial television has given way to public TV, which was a title that TVRI once saw as a burden.

Many applauded the effort by Sumita Tobing, TVRI‘s president director, to make this change, while many others condemned it. Now, we must redefine the business model of public TV.

In the U.S. and many developed countries, public TV is fully funded by the government and appreciative contributors, and there are no commercials between programs. Unfortunately, TVRI has to support too many employees spread across the country, and has less money for good programs.

On the contrary, community TV, broadcasting locally or provincially, has bloomed everywhere. From the campus (Ganesha TV, ITB, Bandung) to corporate offices (Caltex, Kalimantan Timur) to JTV (East Java province), most of them are able to finance their own programs, even for one to two-hour broadcast operations. The problem arises when they use up the frequency, but only if they are not using cable for distribution.

Both public and community television station should clearly “”characterize”” the public and community they represent. The new broadcast law must consider them, not “”terminate”” them. What would happen if all mass media went commercial? The government provides no room for education and knowledge, again?

Then there are the overlooked issues. Many issues could hit the deck in time. Sex and violence must be supervised, while home taping could be copyright infringement. Overexposed children, program-length commercials, abuse of language, court TV, digital transition and convergence could be left out. Broadcast Law No. 24/1997 must clearly define and regulate these things beforehand, not afterward in the form of amendments.

The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 08/01/2002 7:29 AM | Opinion

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Juli 21, 2013 in public policy, SCTV, technology

 

Tag: , , , , , , ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 249 pengikut lainnya.